Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN memastikan keamanan data pribadi yang ada di aplikasi Satu Sehat Mobile yang merupakan transformasi dari PeduliLindungi tetap terjaga. Sandiman Ahli Madya BSSN Anton Setiyawan mengatakan, pihaknya berupaya memperkuat keamanan sistem dari platform tersebut. Pengelolaan data pun dilakukan sesuai prinsip yang ada di Undang-Undang. “Kementerian Kesehatan selalu berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan penerapan prinsip perlindungan data pribadi,” katanya kepada Bisnis, Senin (27/2). Lebih lanjut, dia menuturkan, BSSN bakal melakukan evaluasi terkait dengan bagian-bagian dari sistem di aplikasi PeduliLindungi untuk mengetahui apa saja yang harus ditingkatkan guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Sementara itu, lembaga riset siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) menyebut proses transformasi aplikasi PeduliLindungi jadi Satu Sehat Mobile berpotensi melanggar Undang-undang (UU) No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pelaku industri terus mengharapkan perbaikan implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk tujuh sektor industri yang ditetapkan US$6 per MMbtu. Sejumlah kendala masih terjadi di lapangan, meski kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan daya saing industri. Baru beberapa tahun diterapkan, pelaksanaan HGBT masih terus diperbincangkan karena implementasinya yang tidak kunjung sesuai harapan. Edy Suyanto, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), mengatakan hingga kini pihaknya masih menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan HGBT. Padahal, industri keramik masuk ke dalam tujuh sektor yang berhak menerima harga gas US$6 per MMbtu bersama dengan pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet. Menurutnya, saat ini suplai gas di area Jawa Barat dan Jawa Timur menghadapi gangguan, karena hanya dibolehkan menggunakan sekitar 65%–85% dari alokasi yang telah ditetapkan. Kendala serupa sebenarnya telah disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengatakan bahwa masih ada masalah pasokan gas di wilayah Jawa Timur yang berujung pada dibatasinya volume penggunaan gas menjadi 27%–60% dari kontrak, dan pengenaan biaya tambahan apabila penggunaannya melebihi volume yang telah dibatasi itu. “Terhadap volume gas yang dicantumkan dalam Kepmen ESDM No. 134/2021, diberlakukan kuota sebanyak 60%–90% pada 2022,” katanya beberapa waktu lalu. Selain itu, Agus juga menyampaikan masih ada industri yang menerima gas bumi dengan harga di atas US$6 per MMbtu, seperti PT Domas Agro Inti Prima yang membayar US$8 per MMbtu, Pupuk Iskandar Muda US$6,59 per MMbtu, dan Wilmar Nabati US$6,86 per MMbtu. Menteri ESDM Arifin Tasrif mempertanyakan kenapa tujuh industri tersebut tidak pernah optimal menyerap gas bumi yang dialokasikan untuk kebijakan HGBT. Padahal, pemerintah terus meningkatkan alokasi gas bumi untuk tujuh industri tersebut tiap tahunnya sejak kebijakan HGBT dimulai pada 2020.

Sewindu sudah, dokumen transaksi simpanan di Pandawa Mandiri Group tersimpan rapi. Hendrias Cahyadi, masih penuh harap dokumen-dokumen itu akan membantu dirinya bila suatu saat ada kejelasan tentang nasib dananya. Bang Yas, sapan Hendrias, adalah nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group. Saat ini, koperasi itu tinggal nama. Pengurusnya masuk bui. Upaya kasasi yang diajukan pengurus KSP Pandawa Group yakni Dumeri alias Nuryanto alias Salman Nuryanto, ditolak oleh Mahkamah Agung pada Agustus 2018. Vonis pidana yang diterima pengurus KSP Pandawa Group itu tak diimbangi dengan kejelasan nasib dana ribuan anggotanya, termasuk Bang Yas yang menempatkan uangnya di koperasi itu senilai Rp80 juta. Berdasarkan dokumen Mahkamah Agung, Pandawa Mandiri Group menghimpun sebanyak 569.000 orang investor dengan total nilai investasi Rp2 triliun dan jumlah kontrak perjanjian 1 juta lembar sejak 2009—2016. Bunga yang dibayarkan kepada investor lama, diperoleh dari dana setoran para nasabah baru. Senyap nasib penyelesaian kasus koperasi Pandawa, kasus KSP yang model bisnisnya menyerupai Pandawa, bermunculan. Ujungnya sama, gagal bayar.

Koperasi menjadi salah satu motor ekonomi di Tanah Air. Namun, berbagai persoalan kelembagaan dan tata kelola membayangi sektor perkoperasian. Kasus penggelapan dana anggota koperasi datang silih berganti. Sejumlah koperasi simpan pinjam (KSP) pun harus berurusan dengan hukum karena gagal memenuhi hak anggotanya. Sebagai sokoguru ekonomi, sejatinya kehadiran koperasi berperan signifikan dalam ekosistem ekonomi kerakyatan. Hanya saja, kelembagaan koperasi belum didukung regulasi yang cukup kuat untuk mendorong tata kelola yang baik sebagaimana di industri keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, maupun perasuransian.

Kesuksesan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) melantai di Bursa Efek Indonesia menjadi angin segar bagi pengembangan EBT di Tanah Air yang menghadapi tantangan pendanaan. Pencapaian PGEO setidaknya tercatat dari kemampuan perseroan meraup dana segar Rp9,05 triliun dari pelepasan saham perdana atau initial public offering (IPO). Kendati harga saham turun pada perdagangan hari pertama listing, Jumat (24/2), PGEO optimistis saham akan membaik untuk jangka panjang karena fluktuasi di pasar saham bersifat temporer. Wakil Menteri BUMN I Pahala N. Mansury menyarankan agar publik melihat kinerja saham PGEO dari sisi fundamental, bukan secara jangka pendek. “Fundamental perusahaan ini kuat dengan EBITDA margin yang kuat. Balance sheet-nya pun sangat baik. Kami optimistis,” katanya dalam konferensi pers di Main Hall BEI, Jakarta, Jumat. Dengan kemampuan meraup target penggalangan dana dari IPO, PGEO diharapkan bisa mempercepat peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di dalam negeri. Maklum saja, hingga kini kapasitas terpasang geotermal di Indonesia masih tergolong minim. 

Direktur Utama PGEO Ahmad Yuniarto mengatakan dana yang diperoleh dari IPO siap untuk mendukung rencana perseroan mengembangkan kapasitas terpasang sebesar 600 MW hingga 2027. “Perseroan menargetkan untuk meningkatkan basis kapasitas terpasangnya yang dioperasikan sendiri, dari 672 MW saat ini menjadi 1.272 MW pada 2027,” katanya saat seremoni pencatatan saham perdana PGEO, Jumat (24/2). Kementerian BUMN juga berharap penambahan pasokan listrik dari PGEO dapat mendorong ketersediaan energi yang semakin efisien dan meluas. Selain itu, bersama mitra, PGEO dapat menerapkan perkembangan teknologi sehingga dapat menyediakan energi listrik dengan biaya yang lebih terjangkau. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun menyebut peluang pengembangan panas bumi di Tanah Air masih terbuka lebar. Apalagi, pemerintah bakal terus mendorong pemanfaatan panas bumi untuk mendukung penyediaan energi bersih di Indonesia.

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri China Qin Gang, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/2). Pada pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa kerja sama strategis yang perlu ditingkatkan oleh kedua negara, yakni penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan green industrial park di Kalimantan, pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga industri penghiliran.

Pemerintah melakukan segala upaya, termasuk memperbanyak populasi kendaraan listrik di Tanah Air untuk memastikan penghiliran sumber daya mineral yang menjadi kekayaan Indonesia bisa berujung pada baterai EV. Setelah mengambil sikap tegas terkait dengan penghiliran sejumlah sumber daya mineral yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), pemerintah kini berupaya memastikan Indonesia memiliki pasar yang menarik agar investor mau membangun fasilitasnya di dalam negeri. Upaya pemerintah meningkatkan populasi EV di dalam negeri didorong dengan sejumlah insentif yang telah disiapkan. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan insentif kendaraan listrik yang disiapkan bakal jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan sejumlah negara di Asean, seperti Thailand dan Vietnam. Pemerintah berencana untuk menyisipkan sejumlah insentif tambahan yang tidak ditawarkan Thailand untuk mendorong investasi, serta penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri, seperti pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) dari semula 11% menjadi hanya 1%. Selain itu, ada subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta per unit, dan Rp5 juta untuk konversi sepeda motor konvensional menjadi berbasis setrum. Deputi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberikan diskon bea masuk impor EV completely built up (CBU). “Izin CBU bisa diberikan kalau mereka berkomitmen untuk investasi pabrik di dalam negeri. Jadi mereka bisa impor CBU ketika periode konstruksi pabrik,” katanya, Selasa (21/2)

Pemerintah akan mengguyur insentif pembelian kendaraan listrik. Jika tak ada aral melintang, aturan insentif pembelian mobil dan sepeda motor listrik ini berlaku mulai Maret 2023. "Rencananya aturan insentif pembelian kendaraan listrik sudah berjalan Maret 2023," ungkap Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Senin (20/2) malam. Subsidi yang dimaksud menyasar motor listrik maupun mobil listrik. Belum ketahuan berapa total anggaran yang disiapkan untuk program ini. Pemerintah berencana menyediakan subsidi Rp 7 juta per unit untuk pembelian motor listrik maupun konversi motor listrik. Target pemerintah, realisasi subsidi konversi bisa mencapai 50.000 unit pada tahun ini, sementara volume penyaluran subsidi untuk pembelian motor listrik kurang lebih serupa. Dengan kata lain, alokasi dana subsidi pembelian baru dan konversi sepeda motor listrik mencapai Rp 700 miliar. Namun, tidak semua pembelian kendaraan listrik bisa mendapatkan subsidi. Arifin bilang, penyaluran subsidi diprioritaskan bagi kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri. Saat ini, pemerintah masih membahas batas minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk penyaluran subsidi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) penyaluran subsidi listrik diharapkan bisa terbit di awal Maret 2023.

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) mencatat pertumbuhan volume bongkar muat kendaraan dengan kondisi utuh atau completely built up (CBU). Volume bongkar muat kendaraan CBU tersebut melonjak 86,28% secara tahunan. Reza Priyambada, Investor Relations IPCC, memaparkan, di sepanjang Januari 2023, IPCC mencatat volume bongkar muat kendaraan CBU di Terminal Internasional IPCC mencapai 32.629 unit. Volume bongkar muat IPCC berasal dari CBU impor dan ekspor. Perinciannya, bongkar muat CBU impor naik 99,43% secara tahunan jadi 5.283 unit. CBU ekspor melejit 83,94% secara tahunan jadi 27.346 unit. Menurut Reza, pertumbuhan bongkar muat IPCC didorong masih tingginya permintaan kendaraan roda empat di Tanah Air. Selain itu, meningkatnya permintaan CBU di pasar luar negeri. "Ini berkah bagi IPCC yang berujung pada peningkatan kinerja operasional," kata Reza, Rabu (15/2).