Bencana kebakaran di depo PT Pertamina (Persero) Plumpang, Jakarta Utara menggugah kesadaran perlunya penataan kawasan dalam jarak batas aman antara hunian penduduk dan objek vital nasional.Tidak hanya depo Pertamina yang rawan kebakaran, objek vital nasional seperti kawasan bandara, stasiun, rel kereta api, maupun areal penting lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, mesti mengikuti standar keamanan yang sudah ditentukan.Persoalan terkait dengan pengelolaan kawasan muncul karena okupasi warga yang sudah turun-temurun meghuni lahan yang bersinggungan dengan objek vital nasional. Satu sisi, pengelola objek vital juga tidak tegas dalam urusan penataan aset.Banyak kepentingan, baik bisnis dan politik di balik upaya penataan kawasan objek vital yang mestinya clear and clean dari aktivitas masyarakat sipil.

Bekerjalah secara total dan penuh keikhlasan, niscaya Anda akan memperoleh kemudahan. Jika Anda bekerja dengan totalitas maka semesta akan bersinergi dengan Anda. Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ririn Kadariyah memegang teguh  lofosi tersebut. Ia sadar ada faktor ‘X’ yang bisa membuat seseorang mendapatkan kemudahan dalam bekerja atau berkarier. Nilai-nilai itu pula yang ia terapkan di PIP, Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Ketika mengerjakan apa pun, kerjakan yang terbaik maka alam akan bersinergi dengan kita,” kata dia. Ririn Kadariyah percaya bahwa sebuah pencapaian harus dilewati dengan proses meski banyak jalan terjal yang harus dilewati. Tingkatkesuksesan seseorang akan teruji ketika dia sabar dan telaten saat menghadapi rintangan. “Kalau mendapat jabatan dan karier bagus, ini beyond my expectation. Dulu saya nggak membayangkan bisa berkarier seperti ini. Saat saya diberi tugas maka saya kerjakan secara total, bahkan sampai lembur. Kalau pun diberi reward, itu cuma bonus,” ujar Ririn. Lahir dari keluarga sederhana, Ririn memahami pentingnya kerja keras untuk bertahan hidup. Dengan latar belakang pekerjaan sang ayah sebagai guru, Ririn memandang pentingnya pendidikan sebagai fondasi untuk menjalankan hidup lebih baik. (Yetede)

Badai krisis keuangan belum beranjak dan masih menggelayuti BUMN dan anak usahanya. Bahkan sengkarut tersebut berujung pada gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di meja hijau. Kabar teranyar, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) menghadapi gugatan PKPU yang diajukan PT Tigo Agra Gemilang. Perkara ini telah didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (10/3). Salah satu isi petitum perkara tersebut adalah penetapan status PKPU Sementara kepada anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) ini paling lama 45 hari sejak putusan dibacakan. Sidang pertama akan berlangsung pada 21 Maret nanti di PN Jakpus. Manajemen GMFI mengaku masih mengkaji langkah yang akan diambil untuk menghadapi segala kemungkinan selama proses gugatan PKPU berlangsung. "Kami akan melakukan assessment menyeluruh mulai dari langkah strategis hingga dampak yang mungkin timbul," ungkap Rian Fajar Isnaeni, VP Corporate Secretary & Legal Garuda Maintenance Facility Aero Asia, Minggu (12/3). Asep Saepudin, Ketua Umum Presidium Vendor dan Mandor Indonesia mengungkapkan, Amarta Karya masih memiliki utang kepada 800 vendor dan mandor senilai total Rp 1,15 triliun yang belum dilunasi. "Jumlah ini termasuk utang bank dan gaji karyawan yang belum dibayar," kata dia, Minggu (12/3). Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai, indikator kesuksesan pemerintah semestinya tak hanya diukur dari pencapaian pendapatan dan laba BUMN, melainkan berapa banyak BUMN yang dapat pulih dari masalah keuangan. Kinerja konsolidasi BUMN pun kerap ditopang beberapa sektor industri saja. "Kinerja BUMN perbankan dan telekomunikasi sering menutupi kerugian di sektor lainnya," ujar dia, kemarin.

Sebuah surat dari Komando Operasi Udara I Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma ditujukan kepada salah satu pengembang properti papan atas di Indonesia. Surat tertanggal 17 Oktober 2022 itu perihal verifikasi data pembangunan apartemen yang tengah berjalan. Berdasarkan surat itu, bangunan apartemen yang didirikan pengembang properti itu melanggar batas aman ketinggian bangunan Kawasan Operasional Penerbangan (KKOP) Lanud Halim Perdanakusuma. Bangunan itu disebut ber­ada pada radius 4.000—6.000 meter dengan batas ketinggian maksimum yang semestinya 145 meter. Namun, pihak Lanud TNI AU menyebut proyek itu memiliki ketinggian hingga 151,9 meter atau lebih tinggi dari batas aman maksimum tinggi bangunan. Kawasan Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma merupakan salah satu objek vital nasional. Merujuk Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, sebuah objek vital strategis setidaknya memenuhi ciri-ciri a.l. pertama, menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari; kedua, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan. Ketiga, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional, dan keempat, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai salah satu pusat kegiatan transportasi utama, kawasan Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma masuk dalam kriteria objek vital nasional. Regulasi Kementerian ESDM itu tidak memuat jarak batas aman antara objek vital dengan kawasan pemukiman maupun kawasan komersial lainnya. Bahkan, depo Plumpang bukan satu-satunya yang berjarak sejengkal dari hunian penduduk. Dari penelusuran Bisnis dengan menggunakan fasilitas Google Earth, beberapa depo Pertamina sangat dekat dengan permukiman warga. Terkait dengan batas aman, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan telah berkoordinasi dengan Pertamina guna melakukan penataan objek vital nasional, khususnya terminal dan kilang minyak.

Pebisnis di Tanah Air menyambut positif sederet pemanis yang ditawarkan pemerintah untuk mengembangkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, menyusul terbitnya PP No. 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Banjir insentif pun amat nyata baik yang disediakan untuk wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemanis itu pun tak sebatas pada instrumen fiskal, tetapi juga nonfiskal yang menyangkut Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Wakil Ketua Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin, mengatakan insentif yang diberikan pemerintah tersebut senapas dengan suara pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, mengatakan kepastian mengenai skema insentif tersebut meningkatkan optimisme seluruh kalangan. Apalagi, menurutnya IKN merupakan kawasan baru sehingga dibutuhkan insentif yang mampu meyakinkan investor. Selanjutnya, Hariyadi mengingatkan pemerintah untuk memberikan jaminan implementasi sehingga tidak menimbulkan hambatan baru. Senada, Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira, mengapresiasi komitmen pemerintah untuk memberikan karpet merah kepada UMKM.

PT Indika Energy Tbk (INDY) terus mempecepat proyek pengembangan tambang emas Awak Mas dari PT Masmindo Dwi Area di Luwu, Sulawesi Selatan. Pada Kamis (2/3), INDY menandatangani perjanjian fasilitas kredit (Facility Agreement) senilai US$ 250 juta bersama lima anak usahanya dan sindikasi bank sejumlah bank. Yakni, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank UOB Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP). Bank BNI bertindak sebagai agen dan BMRI sebagai agen jaminan. Selain it, BBNI dan BMRI masing-masing bertindak sebagai bank rekening, Sedang lima anak usaha INDY yang ikut meneken kredit sindikasi ini adalah PT Indika Inti Corpindo, PT Tripatra Multi Energi, PT Tripatra Engineering, PT Tripatra Engineers and Constructors, dan Tripatra (Singapore) Pte. Ltd.Kelima anak usaha INDY tersebut bertindak sebagai para penanggung awal. Head of Corporate Communications Ricky Fernando mengatakan, dana kredit untuk membiayai konstruksi pembangunan infrastruktur, sarana fasilitas, dan pembukaan lahan tambang emas di proyek Awak Mas.

Bersiaplah! Pemerintah dalam waktu dekat bakal memperketat distribusi subsidi elpiji 3 kilogram (kg). Akhir bulan lalu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah merilis Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran. Aturan ini menjadi payung hukum pengendalian subsidi elpiji 3 kg, yang volume konsumsinya terus menanjak dan berpotensi menjebol anggaran subsidi energi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji bilang, beleid ini bertujuan untuk mewujudkan pasokan elpiji yang memadai dan dapat diakses masyarakat secara berkelanjutan dengan harga yang terjangkau. "Aturan ini juga menjamin distribusi elpiji 3 kg tepat sasaran dan tepat harga bagi konsumen pengguna tertentu, yaitu rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran," kata Tutuka, akhir pekan lalu (5/3). Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai, kebijakan ini serupa dengan kebijakan registrasi pembelian bahan bakar Pertalite tahun lalu. "Dampaknya lebih ke administrasi, bukan inflasi," ujarnya, Senin (6/3).

Pogram Tol Laut memasuki tahun kedelapan implementasi. Program tersebut melibatkan 115 pelabuhan singgah yang tersebar di 91 kabupaten/kota di 24 provinsi seluruh Indonesia.Semangat Tol Laut adalah menciptakan pemerataan ekonomi antara kawasan barat dan timur Indonesia, terutama di daerah terpencil, terluar, tertinggal, dan pedalaman (3TP).Namun, sejumlah persoalan masih membayangi pelaksanaan Program Tol Laut. Visi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah belum selaras. Tingginya permintaan pemda untuk dilalui Tol Laut belum dapat dipenuhi karena armada dan infrastruktur pelabuhan kurang memadai.Kolaborasi dengan sektor swasta perlu penguatan supaya target mengembalikan kejayaan laut dapat terwujud.

Bisnis skincare di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan makin tingginya kesadaran masyarakat, baik wanita maupun pria untuk merawat diri. Tak heran bila jumlah pelaku industri produk perawatan dan kecantikan terus meningkat. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, jumlah perusahaan industri kecantikan tumbuh hingga 20,65% dari 2021 yang berjumlah 819 menjadi 913 pada Juli 2022. Namun, dengan semakin banyaknya produk perawatan kecantikan yang hadir di pasaran membuat membuat persaingan di bisnis ini kian ketat. Untuk itulah para pelaku usaha harus dapat saling berlomba-lomba melakukan inovasi, kualitas terbaik, hingga branding yang membedakannya dari merek lain. Seperti disampaikan oleh Ricky Aditya Fandi, pemilik brand Teratu Beauty. Dia menuturkan sebagai brand pendatang baru yang hadir pada awal 2020 mereka harus bersaing dengan brand besar yang sudah lebih dulu eksis. Karena itulah, Ricky yang memulai bisnis bersama istrinya Alifah Ratu Saelynda harus memutar otak agar bisnis skincare yang mereka kembangkan bisa diterima masyarakat. Dari situ keduanya lantas berpikir untuk fokus membuat produk perawatan yang dikhususkan untuk kulit sensitif dan mudah breakout. Selain memiliki DNA brand, kelebihan lain yang dibawa oleh brand yang baru seumur jagung ini adalah dari sisi pelayanan konsumen dan komunikasi yang terus terjaga. “Saat awal memulai kami tidak langsung dikenal. Awal-awal kami sangat struggle karena saat itu produk kami belum sesuai dengan DNA N’Pure karena masih mengikuti maunya pasar tanpa memikirkan N’Pure mau dibawa kemana ke depannya,” ujar Devina Wijaya, Co-Founder dan CMO N’Pure

Sejumlah perusahaan besar di Jawa Tengah bakal turut membantu pengentasan kemiskinan di wilayah ini melalui berbagai upaya yang siap dijalankan.Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan pihaknya sudah dihubungi sejumlah perusahaan terkait penanganan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Perusahaan-perusahaan tersebut, imbuhnya, siap membantu pengentasan kemiskinan dengan pola keroyokan.Hal itu disampaikan Ganjar seusai memimpin rapat koordinasi penanganan kemiskinan 17 Kabupaten di Ruang Rapat Kantor Gubernur B lantai lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (28/2). “Forum CSR kami siapkan dan beberapa perusahaan swasta kemarin hubungi saya karena kami mau mengumumkan ke publik. Kira-kira kalau kami bagi-bagi tugas, kami butuh hampir Rp500 miliar untuk mengintervensi kemiskinan ekstrem. Jadi enggak banyak sebenarnya,” jelas Ganjar. “Nanti Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan kami banyak yang bisa membantu, atau dari perusahaan-perusahaan. Ini kami percepat,” katanya. “Sementara dari Dinasnaker [dinas ketenagakerjaan] kita sedang berkeliling untuk mengecek perusahaan agar mereka bisa membantu keluarga-keluarga yang di dalamnya ada yang tidak bekerja, terus kemudian bisa mendapatkan penghasilan. Ini yang yang ada,” ujarnya.