Semoga nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan tak berujung seperti UU Cipta yang memantik polemik panjang. Pasalnya, RUU Kesehatan yang berformat Omnibus Law itu juga mulai mencuatkan pro dan kontra. Protes menguar dari organisasi profesi serta akademi karena RUU ini disebut kurang melibatkan publik dalam pembahasan. Padahal, banyak pasal-pasal krusial yang berubah dalam RUU ini. Salah satunya tentang independensi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terancam. Dalam RUU berformat Omnibus Law ini, BPJS tidak lagi berada langsung di bawah Presiden. BPJS akan berada di bawah menteri terkait. Itu berarti, BPJS Kesehatan akan berada di bawah Menteri Kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan berada di bawah Menteri Ketenagakerjaan. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari unsur pekerja, Subiyanto, mengatakan, menempatkan BPJS di bawah menteri sama saja dengan meruntuhkan sistem jaminan sosial yang sudah dibangun. BPJS Kesehatan sendiri menolak konsep baru yang ditawarkan Omnibus RUU Kesehatan. Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan Agustian Fardianto menilai, usulan perubahan UU SJSN dan UU BPJS dalam Omnibus RUU Kesehatan harus memiliki dasar kuat, baik dari sisi filosofi maupun praktik operasional. Usulan perubahan, juga harus memiliki urgensi yang jelas.

Pemerintah dan DPR menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang dibayar jemaah haji tahun ini rata-rata sebesar Rp49,81 juta atau melonjak 24,8% dari tahun sebelumnya rata-rata sebesar Rp39,88 juta. Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Ketua Panja BPIH Marwan Dasopang mengatakan, dengan kesepakatan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) itu, biaya ditanggung jemaah pada tahun ini sekitar 55,3% dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp90,05 juta.Adapun, sebanyak 44,7% atau Rp40,23 juta akan ditalangi oleh subsidi yang berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dirjen Penyelenggaraan Haji Kemenag Hilman Latief menyampaikan rerata biaya sebesar Rp90,05 juta didapat setelah mengombinasikan dengan harga terbaru maupun layanan Masyair untuk tahun ini. “Setelah kami kombinasikan dengan harga terbaru maupun layanan untuk tahun ini, maka biaya BPIH yang dirumuskan oleh pemerintah adalah Rp90,05 juta,” kata Hilman. Dengan berbagai pertimbangan, Kemenag memutuskan untuk menambah jatah konsumsi menjadi 4 kali untuk 2 hari jelang Armuzna, sehingga jika di total konsumsi yang didapatkan adalah sebanyak 44 kali di Mekkah.

Dana kelolaan alias asset under management (AUM) industri reksadana makin gemuk. Per Januari 2023, dana kelolaan reksadana naik Rp 4,57 triliun menjadi Rp 512,76 triliun dari bulan Desember 2022 yang tercatat Rp 508,19 triliun. Research & Consulting Manager Infovesta Utama Nicodimus Kristiantoro mengatakan, dana kelolaan reksadana bertambah seiring dengan peningkatan persepsi positif investor terhadap perbaikan kinerja instrumen pasar modal. Pada Januari 2023, Nico mengungkapkan, unit penyertaan reksadana ikut naik sebesar 4,5 miliar menjadi 383,99 unit. Ini artinya jumlah pembelian reksadana meningkat pada periode tersebut. Kenaikan dana kelolaan reksadana terbesar dialami oleh reksadana pendapatan tetap sebesar Rp 3,3 triliun. Sehingga pada Januari 2023, dana kelolaan reksadana pendapatan tetap tercatat sebesar Rp 143,34 triliun.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2023, sekaligus meluncurkan Kartu Tani Digital untuk pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara. Penyerahan KUR dan peluncuran Kartu Tani Digital bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Aceh. KUR disalurkan via PT Bank Syariah Indonesia Tbk senilai Rp3 triliun. Turut hadir pada kesempatan tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) Hery Gunardi.Jokowi mengatakan penyediaan pembiayaan KUR senilai Rp3 triliun merupakan angka yang besar untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Aceh. “Ekonomi akan tumbuh kalau sebuah negara, atau sebuah provinsi atau sebuah daerah itu peredaran uangnya makin banyak. Sehingga kalau tadi dijatah oleh Pak Dirut Rp3 triliun itu akan mentrigger, memperkuat, mengembangkan ekonomi di Aceh,” kata Jokowi, Minggu(12/2/2023). Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan peluncuran Kartu Tani Digital ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan di seluruh Indonesia.

Ambisi pemerintah mewujudkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara makin tak terbendung. Selain mengguyur insentif dan fasilitas kemudahan berusaha bagi investor yang akan membenamkan modalnya di IKN, pemerintah juga mulai memperkuat wewenang Otorita IKN (OIKN). Lembaga yang bertanggung penuh terhadap seluruh kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN mulai dari aspek struktural hingga wewenang dalam mengelola anggaran maupun dalam mencari sumber pembiayaan. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan, Erico Sotarduga menilai, Otorita IKN perlu memiliki kejelasan soal kedudukan dalam pemerintahan. Apalagi, pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada tahun 2024. "Ini yang jadi pertanyaan pihak, bagaimana Otorita IKN bisa mewujudkan janji pembangunan ibukota bila pemerintahan berganti," ujarnya.

Lonjakan pengguna kendaraan listrik menyisakan pekerjaan rumah yang perlu segera diperbaiki. Ekosistem kendaraan listrik yang terang benderang di sektor hulu dengan hadirnya produsen besar, masih terlihat remang-remang di sektor hilir karena terbatasnya infrastruktur seperti sarana pengisian daya maupun layanan purna jual.

Kementerian Perhubungan tengah merancang peta jalan Zero ODOL sebagai kebijakan larangan truk sarat muatan dan dimensi pada 2023. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan bahwa perancangan peta jalan atau roadmap Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) dilakukan secara komprehensif. “Roadmap sedang dirancang, untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Kami akan akomodir banyak pihak agar langkah–langkah kerjanya jelas. Pokoknya pada 2023 ini harus ada progres yang kita kerjakan terkait zero ODOL,” katanya, Rabu (1/2). Dia berjanji mengundang Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) untuk berdiskusi terkait dengan pemberlakuan Zero ODOL di Indonesia. Rencananya, diskusi tersebut akan dilakukan pada 7 Februari 2023. Kebijakan tersebut tidak dapat dibebankan hanya pada Kementerian Perhubungan karena dampaknya yang akan dirasakan oleh berbagai sektor. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyarankan pemerintah memberikan insentif untuk pelaku usaha angkutan truk guna mendukung kebijakan Zero ODOL. Dia menyarankan tiga program untuk memperlancar kebijakan Zero ODOL. Salah satu program tersebut adalah pemberian kepada para pelaku usaha angkutan yang bersedia memodifikasi atau mengganti armadanya sesuai dengan regulasi zero ODOL. Insentif dari segi keringan fiskal itu mencakup pembebasan seluruh bentuk pajak, bea, maupun pungutan yang dibebankan kepada pengusaha.

Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya bersiap melaksanakan operasional pelayanan air secara penuh pascaberakhirnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dengan mitra swasta. Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan bahwa instansinya telah mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk menyaksikan secara langsung inspeksi final kesiapan operasional secara penuh PAM Jaya mulai 2 Februari 2023. Kegiatan inspeksi final ini merupakan puncak rangkaian persiapan operasional PAM Jaya. Persiapan tersebut telah dimulai dari kick-off yang diisi rangkaian kegiatan pemaparan tugas dan tanggung jawab, finalisasi teknis gladi bersih hari H (alur kerja, jadwal, lokasi), finalisasi checklist kesiapan hari H. ”PAM Jaya sudah siap dari berbagai aspek untuk melakukan operasional penuh air minum perpipaan di DKI Jakarta,” ujarnya. Tim Bersama Gladi Bersih juga telah memastikan tersedianya proses bisnis pengelolaan SPAM yang akan dijalankan, termasuk sistem dan aplikasi yang siap digunakan untuk peng operasian penuh dan tersedianya alat serta material penunjang operasional dan pelayanan. Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan berakhirnya kontrak PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan Aetra tidak akan berdampak terhadap karyawan. “Kontrak dari Palyja dan Aetra ini akan berakhir 1 Februari 2023, dan kontrak sudah berlangsung dari 2022. Kami melihat tidak ada masalah khususnya untuk karyawan dengan berakhirnya kontrak Palyja dan Aetra,” ujar Heru, Rabu (11/1).

Pemerintah dengan mantap menyiapkan transisi pandemi seiring dengan terus melandainya kasus Covid-19. Pentahapan transisi pun telah disusun, tanpa mengabaikan adanya risiko kembali mewabahnya virus Corona.Presiden Joko Widodo, menyampaikan di tengah upaya penanganan pandemi pada 2022 lalu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di jalur yang positif. “Kuartal III/2022 berada di angka 5,72% dan year on year 2022, 5,3%, kalau itu tercapai sebuah prestasi yang sangat baik,” kata Kepala Negara dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (26/1).Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan untuk penyesuaian masa transisi. Antara lain tetap berjalannya Satgas Covid-19, vaksinasi booster kedua, hingga mengaktifkan crisis management protocol apabila memasuki masa krisis. "Dari sisi ekonomi, berakhirnya PPKM mengembalikan program sesuai dengan K/L masing-masing," katanya.

Prospek PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) akan semakin cerah di tahun 2023. Pemulihan ekonomi dan rendahnya biaya produksi bakal mendorong prospek emiten Grup Salim ini. Analis BRI Danareksa Sekuritas Natalia Susanto mengatakan, harga gandum untuk bahan baku terigu dan mi instan melandai. Penurunan harga ini seiring meredanya tensi konflik Rusia dan Ukraina. Selama ini, anak usaha INDF, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan Bogasari menjadi sumber pertumbuhan INDF. Bogasari, sebagai produsen terigu dan turunannya, melaporkan pertumbuhan pendapatan terkuat 24,7% secara tahunan hingga kuartal III-2022. Sejatinya penurunan komoditas akan berpengaruh pada divisi agribisnis. Analis Ciptadana Sekuritas Putu Chantika menilai, kontribusi segmen agribisnis akan menurun di 2023. Sebab menurut dia, harga CPO akan lebih rendah. Harga CPO telah turun menjadi RM 3.950 per ton pada awal Desember 2022. Kemarin (25/1), harga CPO telah berada di RM 3.760 per ton. Natalia menambahkan, meski margin naik, INDF masih terbebani bunga yang lebih tinggi dan kerugian valuta asing. Sejatinya kondisi ini sudah terlihat pada laba kuartal III yang turun 14% secara tahunan menjadi Rp 4,64 triliun. Realisasi kinerja itu tidak mengikuti kenaikan penjualan 11,01% menjadi Rp 80,82 triliun hingga kuartal III-2022.