PT Pertamina Power Indonesia menjalin kolaborasi dengan Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated (Tepco HD) guna memanfaatkan potensi hidrogen dan amonia di hijau pada aset minyak dan gas bumi (migas) di Sulawesi.Kedua pihak melakukan penandatanganan perjanjian pengembangan bersama di Tokyo, Jumat (15/12). CEO Pertamina Power Indonesia Dannif Danusaputro mengungkapkan bahwa pihaknya memandang hidrogen rendah karbon sebagai komponen penting dalam bisnis di masa depan. Rencananya, Pertamina Power Indonesia, Tepco HD, dan Yamanishi Hydrogen Company Inc. bakal membangun fasilitas produksi hidrogen yang berdekatan dengan pembangkit listrik panas bumi (PLTP) Lahendong milik PT Pertamina Geo thermal Energy Tbk. yang berlokasi di Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.Pertamina Power Indonesia dan tepco HD akan bekerja sama untuk memperluas dan mengkomersilkan lebih lanjut mengenai temuan-temuan dari kolaborasi bersama mereka sesuai dengan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang diumumkan pada 3 Maret 2023.

Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence tak bisa dihindari. Rencana pemerintah melakukan pengaturan, perlu dilakukan secara cermat. Regulasi terkait dengan artificial intelligence (AI) harus tetap memberi ruang bagi inovasi, selain melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi penyalahgunaan yang muncul. Masyarakat Telematika Indonesia mengusulkan pengaturan kecerdasan buatan menggunakan pendekatan regulatory sandbox yakni pendekatan penyusunan regulasi dengan cara menguji produk atau model bisnis digital di lingkungan terbatas di bawah pengawasan regulator. Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan bahwa pendekatan regulatory sandbox lebih cocok karena teknologi AI manfaatnya masih lebih besar daripada risikonya. Menurutnya, kehadiran AI khususnya di bidang telekomunikasi berdampak pada peningkatan efisiensi dan akurasi pekerjaan, mengurangi biaya operasional dan pelatihan. Menurutnya, sekarang pun sebagian kerja operasional telah tergantikan oleh sistem berbasis AI. Akan tetapi, Sigit menilai sudah waktunya pemerintah meregulasi kecerdasan buatan. Berkaca sejumlah negara yang sudah meregulasi AI, mereka cenderung memitigasi potensi buruk AI sambil menjaga peluang inovasinya. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan pemerintah akn mengatur kecerdasan buatan di Indonesia secara bertahap. Nezar menyebutkan surat edaran yang sedang dalam tahap finalisasi hanyalah soft regulation dalam bentuk ethical guidelines. Namun, dia menyatakan nantinya akan ada yang bersifat regulasi.

Adapun regulasi AI tersebut, kata Nezar, akan dibuat dengan memperhatikan dinamika, perkembangan, ataupun percepatan yang terjadi di dunia AI global. “Kita terus memonitor dan kita juga coba mengidentifikasi risiko-risiko yang akan muncul dari tahap saat ini yang berkembang di Indonesia,” ujar Nezar. Dalam kesempatan lain, Ketua Pusat Studi Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB Ian Yosef menyebut sejumlah pekerjaan di sektor teknologi sudah tergantikan dengan kecerdasan buatan, mulai dari customer service, engineer atau technical support analyst, dan pemasang submarine cable. Selain itu, sistem analisa yang dimiliki AI kerap kali menjadi salah satu penghasil keputusan yang mempengaruhi masa depan perusahaan. Namun, Ian mengatakan teknologi tersebut masih berpotensi menyebabkan banyak dampak buruk. Mulai dari analisa profil yang disalahgunakan hingga chatbot yang bisa membuat kabar bohong. Sebaliknya, pemerhati teknologi Khoirul Anwar mengatakan perlu ada sekitar 2 kali-3 kali pembuatan surat edaran baik soal etika ataupun aspek lainnya, sebelum akhirnya regulasi dibuat. “Memang secara umum sulit membuat aturan untuk teknologi yang masih berkembang. Karena bisa terlanjur dibuat tapi tidak pas,” ujar Khoirul. Setiap surat edaran diluncurkan, dia menyatakan akan diiringi pula dengan kajian terhadap penemuan AI terbaru, respons industri terkait, ataupun pengguna AI. Khoirul juga mengungkapkan tugas pemerintah masih panjang soal AI. Menurutnya, fungsi pemerintah tidak akan berhenti saat nantinya regulasi AI sudah selesai, tetapi juga monitoring penerapan regulasi.

JAKARTA,ID-Ketersediaan air bersih bagi masyarakat hingga kini masih menjadi masalah, bukan saja di Indonesia tapi juga dunia. Penanganannya harus dilakukan mulai dari hulu ke hilir dengan menyertakan lebih banyak peran swasta sebagai investor dengan memberikan jaminan tarif bagi mereka. Konsep tersebut merujuk skema  pengolahan jalan tol oleh pelaku usaha swasta di Tanah Air, yakni tarif diatur oleh pemerintah pusat melalu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Konsep tersebut bisa menjadi solusi atas hambatan fiskal penyediaan air bersih oleh pemerintah daerah, hal ini yang membuat secara nasional baru 20,69% rakyat Indonesia yang bisa mengakses air bersih perpipaan. Pendiri dan Ketua Umum Indonesia Water Institute (IWI) Firdaus Ali mengatakan, sejak 2014 hingga 2023, nyaris tidak ada penambahan akses air bersih dan sanitasi, secara nasional baru 20,69% rakyat Indonesia yang bisa mengakses air bersih. (Yetede)

Seluruh calon presiden berkomitmen apabila terpilih menjadi presiden 2024 akan memperkuat penegakan hukum terutama upaya pemberantasan korupsi. Komitmen itu disampaikan capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 di Kantor KPU RI Jakarta, Selasa (12/12) malam. Debat yang dipandu moderator jurnalis TVRI Valerina Daniel dan Ardianto Wijaya itu mengangkat enam sub tema yakni pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga. Capres Anies Baswedan menyatakan bakal menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadirnya rasa keadilan, kebermanfaatan, dan memperhatikan kepastian bagi semua. “Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasan baik di puncak dan seluruh jajaran, tetapi yang terjadi banyak aturan ditekuk oleh pemegang kekasaan. Apakah ini harus diteruskan? Tidak. Ini harus diubah,” katanya. Sementara itu, capres Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pendiri bangsa mendirikan sebuah republik didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Namun, tidak munafik bahwa dalam perjalanannya mengalami banyak kekurangan. Menurut Prabowo, kondisi saat ini harus disyukuri bahwa di tengah dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian di mana terjadi perang, kerusuhan, Indonesia masih aman. Prabowo mengajak kepada masyarakat bahwa kekurangan harus disikapi secara arif, dewasa, dan tidak munafik dengan segala macam kekurangan. Sementara itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa penegakan hukum sangat penting terutama dalam pemberantasan korupsi. Tren vonis pengadilan yang relatif rendah serta minimnya pengembalian aset, menurut Ganjar, perlu upaya pemiskinan koruptor dan perampasan aset melalui Undang-Undang Perampasan Aset. Sementara itu, pejabat yang korupsi perlu dijebloskan ke penjara Nusa Kambangan agar memberikan efek jera. Namun, di sisi lain, perlu contoh seorang pemimpin harus hidup sederhana untuk mengajarkan integritas. Selain penegakan hukum, dalam debat tersebut sedikit memanas ketika pembahasan isu penguatan demokrasi terutama pembenahan tata kelola partai politik yang kepercayaan publiknya rendah. Capres Anies Baswedan menilai bahwa rakyat tidak percaya demokrasi. Menurutnya, ketika bicara parpol, kebebasan berbicara, oposisi, proses pemilu dan pilpres netral transparan jujur adil menjadi persoalan. "Persoalan demorasi lebih luas. Parpol saat ini baru mengembalikan kepercayaan, di sini peran negara. Masalah mendasar parpol membutuhkan biaya, selama ini tidak diperhatikan. Sudah saatnya pembiayaan politik dihitung dengan benar, tranparansi," ujarnya. Pernyataan Anies tersebut dinilai berlebihan oleh capres Prabowo. Menurut Prabowo, Anies mengeluh terkait demokrasi tetapi berhasil terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta menghadapi pemerintah yang berkuasa.Suasana juga memanas ketika Ganjar Pranowo menanyakan kepada Prabowo terkait hilangnya 13 orang terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan sejumlah rekomendasi telah diberikan pada 2009. 

Ganjar menanyakan kepada Prabowo jika menjadi presiden apakah membentuk pengadilan HAM dan apakah akan menunjukkan makam kepada keluarga korban. Menurut Prabowo, kasus tersebut ditangani oleh Mahfud Md yang kini menjadi cawapre Ganjar Pranowo. "2009 itu sekian tahun lalu dan masalah ini ditangani wapres Anda. Jadi apa lagi mau ditanya kepada saya, saya sudah menjawab berkali-kali tiap 5 tahun kalau saya naik ditanya lagi soal itu," jelas Prabowo. Adapun, terkait dengan fenomena konstitusi kehakiman yang diintervensi turut menjadi isu yang menjadi prioritas para calon jika menjadi terpilih menjadi presiden. Prabowo setuju bahwa kehakiman harus independen dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Dia berkomitmen bahwa semua hakim dan pekerja di dipengadilan untuk diperbaiki kualitas hidupnya agar tidak diintervensi dan tidak bisa disogok. Sementara itu, Anies berpendapat bahwa ketika menjadi presiden maka akan ditegaskan bahwa di lingkar yudisial tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi menegakkan keadilan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani dari aspek hukum memiliki tantangan dalam hal meningkatkan disiplin implementasi regulasi di lapangan karena saat ini Indonesia memiliki gap besar antara kebijakan di atas kertas dengan penerapan di lapangan yang menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Kemudian tantangan lainnya yakni peningkatan transparansi dan disiplin dalam penerapan good regulatory-making practices yang memadai, sistematis, dan berkelanjutan dalam proses pembuatan dan review kebijakan/regulasi. “Regulasi usaha masih menyulitkan baik karena high cost ataupun tidak efisien. Ujung-ujungnya menyebabkan kebingungan, dan uncertainty iklim usaha tetap tinggi bagi pelaku usaha,” jelasnya. Dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM), Shinta mengatakan perihal itu erat kaitannya dengan kepercayaan pengusaha terhadap sistem hukum Indonesia dan praktik ESG yang makin dituntut implementasinya. Terutama untuk memperoleh investasi asing dengan nilai yang lebih tinggi atau untuk memenangkan peran/partisipasi yang lebih besar dalam rantai pasok global. Dari aspek pemerintahan, sejumlah hal seperti tantangan reformasi birokrasi yang belum selesai khususnya dari segi efisiensi birokrasi, kualitas layanan birokrasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat sipil negara (ASN) ataupun pelaksana kebijakan di lapangan.

Perhelatan Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas yang digelar setiap tanggal cantik 12 Desember (12.12), memberi efek terhadap bisnis jasa kurir dan logistik. Peningkatan layanan pengiriman naik berlipat-lipat saat pesta belanja online tersebut. Bisnis pengantaran paket dan logistik, menjadi salah satu urat nadi bagi perekonomian. Peran layanan itu makin krusial di tengah perkembangan teknologi dan tren belanja online. Mengutip riset e-Conomy SEA 2023 yang dirilis oleh Bain & Company hasil kerja sama dengan Google dan Temasek, nilai gross merchandise value (GMV) khusus untuk layanan transportasi dan makanan pada 2023 menyentuh US$24 miliar. Nilai itu diperkirakan meningkat hingga 2025 dengan perkiraan mencapai US$31 miliar. Adapun dari sisi pendapatan atau revenue, bisnis layanan transportasi dan makanan itu diproyeksikan senilai US$2 miliar pada tahun ini. Menurut Chief Marketing & Corporate Communication Officer (CMCCO) SiCepat Ekspres Indonesia Wiwin Dewi Herawati, Harbolnas menjadi momen spesial bagi para pemain bisnis e-commerce dan jasa pengiriman. Biasanya kedua sektor tersebut menjalin kolaborasi untuk memberi kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat untuk merasakan euforia belanja online. Adapun untuk mengantisipasi lonjakan volume pengiriman paket, pihaknya melakukan penguatan di sisi operasional, seperti dengan melakukan penambahan jumlah fleet dan mengoptimalkan mesin sortir otomatis di wilayah-wilayah yang mencatatkan volume pengiriman paket tertinggi. Selain itu, SiCepat juga melakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) dengan mengatur ketersediaan tenaga sesuai dengan potensi trafik paket pada setiap wilayah dan gerainya. Berdasarkan data Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Pulau Jawa menjadi wilayah paling dominan aktivitas belanja secara daring. Dari total nilai penjualan saat Harbolnas pada 2022 yang mencapai Rp22,7 triliun, Pulau Jawa menyumbang pertumbuhan hingga 23%. Sementara itu, pelaku jasa pengiriman lainnya Ninja Xpress mewanti-wanti kepada konsumen agar memanfaatkan momen belanja online secara cerdas. Chief Marketing Officer (CMO) Ninja Xpress Andi Djoewarsa memproyeksikan perhelatan itu berimbas positif terhadap peningkatan volume pengiriman barang. Apalagi Ninja Xpress juga telah menambah teknologi guna membantu para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) atau shipper. Teknologi yang dihadirkan berupa penggunaan mesin dimension weight and scanning (DWS). Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Sugi Purnoto memperkirakan faktor pendorong peningkatan layanan pengiriman saat Harbolnas yakni adanya promosi akhir tahun yang gencar oleh beberapa platform e-commerce. Selain itu, adanya bonus akhir tahun atau bonus hari keagamaan yang diterima oleh sejumlah pekerja atau karyawan. Ketua Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE Sonny Harsono mengatakan secara historis peningkatan penjualan e-commerce di Harbolnas naik 5—6 kali lipat berdampak positif bagi bisnis pendukung seperti logistik. Menurut Direktur Ekonomi Digital Celios of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, pelaku usaha e-commerce dan pemerintah yang juga ikut serta dengan menyiapkan produk-produk dalam negeri berpotensi meraup cuan dari momentum Harbolnas tahun ini.

Setelah bertahun-tahun menjadi andalan pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional, PT Pertamina (Persero) berhasil melanjutkan transformasinya menjadi salah satu pemain utama dalam pelaksanakan transisi energi untuk mendukung pencapaian target net zero emission di Tanah Air.Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina, mengatakan bahwa perseroan saat ini masif menumbuhkan ekosistem transisi energi, sembari tetap melaksanakan inovasi dan berbagai kegiatan yang bisa meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas).“Sepanjang tahun ini Pertamina melakukan berbagai inovasi bisnis dan meningkatkan produksi migas dalam negeri, serta berkiprah ke luar negeri untuk menambah produksi migas bagi Indonesia. Kami juga aktif menumbuhkan ekosistem energi transisi, serta mengembangkan partnership dengan berbagai mitra bisnis yang kredibel,” katanya.Berbagai upaya tersebut, kata Nicke, tidak hanya untuk memperkuat peran Pertamina di Indonesia, tetapi juga memperkuat exposureperseroan sebagai perusahaan energi kelas dunia.Tidak sia-sia, Pertamina berhasil menyabet peringkat pertama dunia untuk perusahaan subsektor migas terintegrasi yang melaksanakan environment, social, and governance (ESG). Capaian tersebut diperoleh perusahaan setelah berhasil mendapatkan skor 20,7 (medium risk) dari Sustainalytics pada 30 November 2023.Salah satu dampak ESG dari Pertamina adalah program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), di mana hingga akhir 2023 tercatat sudah ada investasi sosial yang berdampak kepada 344.000 penerima manfaat. Pada versi Fortune, Nicke merupakan satu-satunya yang berasal dari Asean yang masuk ke dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia.Pertamina juga konsisten menjadi perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam Fortune Global 500. Bahkan ketika perusahaan energi global lainnya menunjukan penurunan performa karena pandemi Covid-19 dan ketegangan geopolitik. Sejumlah lembaga internasional pun telah telah menyatakan pertamina memiliki peringkat kredit di level investment grade, seperti Moody’s yang melabeli Pertamina dengan peringkat BAA2, Standard & Poor’s memberikan BBB, dan Fitch Rating BBB. Hal tersebut membuat Pertamina sebagai salah satu Perusahaan yang sangat layak untuk menjadi tujuan investasi.  

Di sisi lain, PT Pertamina Hulu Energi per Oktober 2023 sebagai sub-holding upstreamberhasil mencapai produksi melebihi 1 Juta barel setara minyak per hari (boepd). Bahkan, kontribusi Pertamina Hulu Energi terhadap lifting migas pada periode yang sama telah mencapai 86% untuk minyak, dan 32% pada gas bumi.Saat ini, Pertamina Hulu Energi sedang mengembangkan teknologi carbon capture utilization and storage (CCUS) di Indonesia, melalui injeksi perdana CO2 di Lapangan Jatibarang, Jawa Barat; dan Lapangan Sukowati, Jawa Timur. SAF yang berasal dari campuran bahan bakar nabati dan bahan bakar fosil ini memiliki potensi dekarbonisasi hingga 22 ribu ton CO2e per tahun. Bahan bakar pesawat tersebut telah melalui tahap uji terbang, dan terbukti memiliki performa setara avtur konvensional.Adapun, PT Pertamina International Shipping (PIS) sebagai Sub-holding Integrated Marine Logisticsjuga masif berekspansi hingga sukses melipatgandakan rute pelayaran internasional dari saat ini 50 rute yang melingkupi lima benua. Selain itu, Sub-holding Gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk. pada 2023 gencar meningkatkan pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga. Hingga kuartal III/2023, jargas telah dilaksanakan di 73 kota/kabupaten dengan moda transportasi pipa dan beyond pipeline yang melayani 834.165 sambungan rumah. Jargas terbukti menurunkan beban subsidi pemerintah dalam penyediaan LPG 3 kg, dan mendukung penyediaan energi transisi menuju net zero emission.Sementara itu, pada subholding Commercial & Trading, PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri. Di sisi lain, Sub-holding Power New and Renewable Energy (Pertamina NRE) menjadi yang paling berperan dalam transisi energi. Pertamina NRE meningkatkan kapasitas terpasang dari energi hijau, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 48 megawatt-peak (MWp), di mana 43 MWp dimanfaatkan oleh internal Pertamina Group, dan 5 MWp sisanya untuk konsumen eksternal.

Kementerian BUMN resmi menggabungkan 13 perusahaan di bawah holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menjadi dua subholding, yakni PalmCo dan SupportingCo. PalmCo dibentuk melalui penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai entitas bertahan dan pemisahan tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV. Sementara itu, pembentukan SupportingCo ditempuh melalui penggabungan PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV ke dalam PTPN I. Keduanya diresmikan pada Jumat (1/12). Melalui penggabungan ini, PalmCo diharapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600.000 hektare pada 2026. Subholding ini juga ditargetkan menjadi pemain utama industri sawit dunia.PTPN memperkirakan produksi minyak goreng akan naik dari 460.000 ton pada 2021 menjadi 1,8 juta ton per tahun mulai 2026. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan merger PTPN Grup merupakan salah satu skema yang dijalankan oleh Kementerian BUMN. Langkah ini bertujuan untuk efi siensi dan peningkatan berbagai indikator keuangan, serta operasional perseroan. Sementara itu, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Muhammad Abdul Ghani mengatakan trategi subholdingsecara konkret bertujuan memaksimalkan nilai aset landbank guna meraih nilai tambah, peningkatan margin Ebitda dalam 5 tahun mendatang, peningkatan ekuitas, dan fokus bisnis yang makin kuat.

JAKARTA,ID-Libur Natal 2023 dan tahun Baru 2024 (Nataru) diperkirakan bakal memberi dampak ekonomi yang lebih besar dibandingkan setahun lalu. Selain karena sejak tahun ini kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)  sepenuh tidak lagi diterapkan, masyarakatpun mulai sibuk dengan aktivitas menyongsong  perhelatan akbar politik berupa pemilihan umum (pemilu) yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Harapan dampak besar Nataru terhadap perekonomian menguat menyusul rilis hasil survei oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan. Disebutkan bahwa potensi  pergerakan masyarakat pada  masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 mencapai 107,63 juta orang. Ini setara dengan 39,6% total populasi nasional  dan melonjak 143,67% bila dibandingkan setahun sebelumnya yang diprediksi hanya 44,17 juta orang. (Yetede)

Dua hajatan politik bakal dirayakan oleh masyarakat pada 2024. Paling dekat tentu saja Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 dan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah pada kuartal III/2024. Jelang mengakhiri sambutan dalam ajang Bisnis Indonesia Business Challenges (BIBC) 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang telah diatur, sepatutnya tidak menganggu agenda pembangunan nasional.“Indonesia adalah negara demokrasi, di mana mekanisme pemilihan umum itu tidak boleh menggangu agenda pembangunan. Jadi meskipun disebut tahun politik, tapi kita banyak pekerjaan yang sifatnya fondasi yang perlu diperkuat, sementara APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] akan terus menjadi tools atau instrumen yang menjaga ekonomi dan masyarakat kita,” ujar Sri Mulyani, Kamis (23/11). Pemerintah, katanya berupaya menyelesaikan pembangunan fondasi menuju cita-cita menjadi high income countryatau negara maju. Selain itu, komitmen untuk terus membangun nilai tambah sektor industri atau manufaktur, memperbaiki iklim investasi melalui regulasi dan kebijakan yang lebih sederhana. Dari sisi domestik, dia menekankan bahwa ekonomi dalam negeri masih resilien dengan tingkat konsumsi yang tinggi, seperti listrik dan semen yang menunjukkan adanya pertumbuhan. Secara spasial, seluruh wilayah masih tumbuh kuat, tertinggi di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik pada kuartal terakhir tahun ini. Hal itu tecermin dari beberapa indikator dini seperti keyakinan konsumen, ekspektasi penghasilan, dan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur. Dalam perkembangan lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memastikan akan terus mengawasi kinerja para menteri pada tahun politik, khususnya yang terlibat kegiatan politik praktis. Apalagi, Wapres menilai menjelang Pemilu 2024, terdapat sejumlah tokoh yang melayangkan pernyataan untuk mendukung sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), termasuk para menteri yang berasal dari partai politik. “Kalau bisa memosisikan diri dengan tepat, kapan dia harus mendukung calonnya, kapan dia bekerja. Kan ada aturan-aturannya, lalu aturan itu ditepati, bisa juga tidak terganggu [kinerjanya]. Jadi tergantung, menteri ini nanti melakukan, menggunakan kesempatannya yang ada [atau tidak],” ujarnya.Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan Presiden Joko Widodo terus melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya.

Mulai besok, Selasa (28/11) hingga 10 Februari 2024, tahapan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 memasuki fase kampanye. Masa-masa ketika beragam ajakan untuk memilih melalui berbagai media seperti baliho, poster, hingga bagi-bagi kaus demi melenggang meraih ke kursi kuasa. Widhi Maulana, pengelola Smula Printing yang beroperasi di kawasan Senen, Jakarta Pusat, sudah menanti proyek-proyek terkait dengan pemilu. Aktivitas pemilu dengan segala pernak-perniknya dapat memengaruhi omzet bisnisnya.“Sudah puluhan juta masuk dari order atribut terkait printing digital maupun offset, seperti amplop, flyer, brosur, stiker, banner, dan surat suara. Kebanyakan dari calon legislatif [caleg],” ujarnya kepada Bisnis. Menurut Widhi, order pemilu kali ini terbilang lebih ramai ketimbang sebelumnya, karena efek pemilu serentak. Namun, dampak nyata dari sisi order baru mulai dia rasakan seminggu belakangan. Bukan hanya di kota besar, Rian Andriana selaku pegiat kaus sablon Saung Print di perdesaan Majalengka, Jawa Barat, pun antusias dengan perhelatan pesta demokrasi, karena turut mengusung konsep bagi-bagi rezeki. Pengalaman memutar uang untuk belanja kampanye pernah pula diceritakan oleh Johan Budi Sapto Pribowo yang memulai karier di parlemen pada Pemilu 2019. Mantan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi itu terpilih sebagai Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Satu faktor yang membuat ongkos kampanye terlihat mahal yakni dari sisi pengeluaran untuk membuat alat peraga kampanye (APK) seperti kaus, baliho, banner, spanduk, dan lain sebagainya. Belum lagi, biaya untuk membayar saksi saat penghitungan suara, juga menjadi tanggungan caleg. Pengeluaran oleh caleg dan partai politik (parpol) selama masa kampanye pemilu memberikan efek bagi ekonomi masyarakat. Berbagai aktivitas usaha yang terkait dengan kampanye politik, roda ekonominya bergerak kencang.Aktivitas itu terekam dalam Neraca Lembaga Nonprofi t yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Klasifi kasi LNPRT mencakup perumahan, kesehatan, rekreasi dan kebudayaan, pendidikan, jaminan sosial, keagamaan, partai politik, organisasi buruh, dan organisasi profesi, lingkungan hidup hingga jasa. Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, aktivitas pemilu berdampak positif terhadap produk domestik bruto (PDB).Dia menuturkan pelaksanaan pesta demokrasi cukup positif untuk perekonomian Indonesia, setidaknya untuk beberapa sektor seperti konveksi, percetakan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, jasa hiburan, dan kampanye dengan berbagai panggung rakyat dan lain-lainnya. Kepala Pusat Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurohman menyatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilu senilai Rp11,52 triliun pada 2023 dan Rp15,87 triliun pada 2024. Besarnya anggaran itu diharapkan mampu mengalir sampai ke daerah, sehingga akan ikut mendorong daya beli masyarakat.“Selain itu, infl asi diproyeksi terkendali, sehingga daya beli akan bagus. Terlihat, konsumsi masyarakat di kuartal III/2023 kemarin masing tinggi, tumbuh 5,1%, padahal pertumbuhan ekonominya 4,94%. Jadi kalau dari sisi domestik, ekonomi masih sangat kuat,” katanya kepada Bisnis. Dalam perkembangan lain, Bank Indonesia memastikan pasokan uang tunai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan, termasuk untuk kebutuhan Natal, Tahun Baru, dan Ramadan hingga Idulfi tri yang berdekatan waktunya dengan pelaksanaan pemilu. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P. Joewono mengatakan bahwa BI telah melakukan distribusi atau front loading uang layak edar, termasuk uang baru untuk 5 bulan ke depan.Langkah tersebut turut mempertimbangkan periode jelang Pemilu 2024.