Dua hajatan politik bakal dirayakan oleh masyarakat pada 2024. Paling dekat tentu saja Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 dan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah pada kuartal III/2024. Jelang mengakhiri sambutan dalam ajang Bisnis Indonesia Business Challenges (BIBC) 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang telah diatur, sepatutnya tidak menganggu agenda pembangunan nasional.“Indonesia adalah negara demokrasi, di mana mekanisme pemilihan umum itu tidak boleh menggangu agenda pembangunan. Jadi meskipun disebut tahun politik, tapi kita banyak pekerjaan yang sifatnya fondasi yang perlu diperkuat, sementara APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] akan terus menjadi tools atau instrumen yang menjaga ekonomi dan masyarakat kita,” ujar Sri Mulyani, Kamis (23/11). Pemerintah, katanya berupaya menyelesaikan pembangunan fondasi menuju cita-cita menjadi high income countryatau negara maju. Selain itu, komitmen untuk terus membangun nilai tambah sektor industri atau manufaktur, memperbaiki iklim investasi melalui regulasi dan kebijakan yang lebih sederhana. Dari sisi domestik, dia menekankan bahwa ekonomi dalam negeri masih resilien dengan tingkat konsumsi yang tinggi, seperti listrik dan semen yang menunjukkan adanya pertumbuhan. Secara spasial, seluruh wilayah masih tumbuh kuat, tertinggi di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik pada kuartal terakhir tahun ini. Hal itu tecermin dari beberapa indikator dini seperti keyakinan konsumen, ekspektasi penghasilan, dan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur. Dalam perkembangan lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memastikan akan terus mengawasi kinerja para menteri pada tahun politik, khususnya yang terlibat kegiatan politik praktis. Apalagi, Wapres menilai menjelang Pemilu 2024, terdapat sejumlah tokoh yang melayangkan pernyataan untuk mendukung sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), termasuk para menteri yang berasal dari partai politik. “Kalau bisa memosisikan diri dengan tepat, kapan dia harus mendukung calonnya, kapan dia bekerja. Kan ada aturan-aturannya, lalu aturan itu ditepati, bisa juga tidak terganggu [kinerjanya]. Jadi tergantung, menteri ini nanti melakukan, menggunakan kesempatannya yang ada [atau tidak],” ujarnya.Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan Presiden Joko Widodo terus melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya.