Perpanjangan masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI memberi harapan baru soal pemulihan dana negara dari megakorupsi itu. Namun, berburu aset senilai lebih dari Rp75 triliun dalam waktu setahun bukan perkara mudah. Presiden Joko Widodo, telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) No. 30/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 6/2021 tentang Satuan Tugas Penangana Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Satgas BLBI pun mendapatkan napas tambahan hingga pengujung tahun ini, lebih lama dibandingkan dengan permintaan perpanjangan sebelumnya yang hanya sampai akhir Oktober 2024. Musababnya, nilai aset yang belum tertagih masih amat besar. Dari total aset bekas BLBI yang mencapai Rp110,45 triliun, per akhir tahun lalu satgas hanya berhasil mengambil alih Rp35,19 triliun. Artinya, masih ada aset senilai Rp75,26 triliun yang wajib diburu sepanjang tahun ini. Kalangan ekonom dan legislator di Senayan pun menyarankan pemerintah agar berpacu memburu sisa aset tersebut sembari membangun komunikasi dengan pemimpin baru agar transisi berjalan mulus. 

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puteri Komarudin, mengatakan perpanjangan masa kerja Satgas BLBI ini memang diperlukan untuk memaksimalkan upaya penagihan piutang negara. Puteri menambahkan, pemerintah wajib memaksimalkan waktu tersebut sebaik mungkin dengan menyiapkan strategi yang efektif dan komprehensif. Termasuk memaksimalkan tugas dan fungsi yang dimiliki, sehingga negara bisa mendapatkan kembali hak-haknya supaya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan upaya untuk mengambil alih sisa aset eks BLBI cukup sulit apabila tidak diimbangi dengan optimalisasi instrumen lain. Bhima menambahkan, perpanjangan masa kerja Satgas BLBI ini memang mendesak sehingga tidak ada pekerjaan rumah ketika terjadi suksesi kepemimpinan. Namun demikian, Satgas BLBI juga wajib menyiapkan skenario apabila sampai pergantian pemerintahan seluruh aset belum berhasil dikuasai. Sementara itu, Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, mengatakan hingga akhir 2023 tim khusus tersebut telah mengamankan hak tagih dalam bentuk aset dan penerimaan negara bukan bukan pajak (PNBP). Jumlah aset yang masuk kembali ke pangkuan negara yakni seluas 43,5 juta meter persegi dengan estimasi nilai Rp35,19 triliun. Nilai perolehan aset dan PNBP itu meliputi Rp1,3 triliun dalam bentuk uang yang masuk ke kas negara, Rp17,3 triliun berupa penyitaan dan penyerahan barang jaminan/harta kekayaan lain, serta Rp9,5 triliun dalam bentuk penguasaam fisik aset. “Dengan memperhitungakn target Satgas BLBI sebesar Rp110,45 triliun, perolehan Satgas ini mencapai 31,87%,” ujarnya.

PT TBS Energy Utama Tbk. (TOBA) menggandeng mitra untuk membangun megaproyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung ber-kapasitas 46 megawattpeak (MWp).Hal tersebut terungkap dalam perjanjian kerja sama antara Badan Pengusahaan (BP) Batam, PT Batam Sarana Surya, dan TBS Energy Utama yang diteken pada 29 Desember 2023.Dalam kerja sama itu, para pihak bakal membangun PLTS terapung di Waduk Duriangkang dan Waduk Trembesi. SPV Business Development BS Energy Utama Dimas Adi Wibowo mengatakan perusahaan membangun PLTS tera-pung berkapasitas 46 MWp di Waduk Tembesi. “Kerja sama ini merupakan komitmen dalam transisi menuju green energy. Batam merupakan salah satu kota yang menjadi prioritas pihaknya dalam mengembang-kan energi baru terbarukan dengan penggunaan energi ramah lingkungan,” katanya dalam keteragan resminya, Minggu (31/12).Sementara itu, Direktur Batam Sarana Surya Vivi Simampo mengatakan bahwa perusahaan akan memulai pengerjaan proyek sesuai dengan target yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama. Di sisi lain, Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam Wan Darussalam menjelaskan bahwa wilayah ini memang tengah dipersiapkan untuk menjadi hub pengembangan EBT. “Kami harapkan PLTS ini segera terealisasi. PT Batam Sarana Surya dan PT TBS Energi Utama Tbk. bisa ber-sinergi dalam membangun Batam. Ini otomatis akan meningkatkan daya saing Batam,” jelasnya.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar–Mahfud akan mengawal kasus pengeroyokan terhadap sejumlah sukarelawan oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Kubu pasangan capres dan cawapres lainnya mendukung upaya pengusutan tuntas tindak kekerasan tersebut. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah menjenguk dua sukarelawan yang menjadi korban penganiayaan yang dirawat di RSUD Pandan Arang Boyolali, Minggu (31/12). Ganjar mendapatkan cerita dari salah satu korban mengenai kronologi penganiayaan bahwa yang bersangkutan ketika sedang berhenti di lampu merah tiba-tiba dipukul oleh pelaku. “Tadi saya mendengarkan cerita dari dia. Jadi kejadiannya satu, dia lagi berhenti di lampu merah, tiba-tiba dipukul. Itu tidak ada cerita [lain]. Jadi kalau ada penjelasan lainnya, rasa-rasanya saat ada pengadilan lebih baik biar penjelasannya semuanya sama,” ujarnya dilansir dari Antara.Ganjar mengingatkan agar masyarakat tidak boleh main hakim sendiri dan bertindak semena-mena. Selain itu, dia meminta para pendukungnya untuk dapat tertib dengan mengikuti seluruh aturan yang ada. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, berharap oknum anggota TNI yang mengeroyok sukarelawan Ganjar-Mahfud dikenai pasal penganiayaan.Menurutnya, TNI tidak berhak membubarkan apalagi menganiaya masyarakat sipil. “Menghentikan, membubarkan, yang itu juga bukan kewenangan anggota TNI. Sama sekali bukan,” ujar Andika di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Senin (1/12). Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud akan terus melakukan komunikasi dengan tim penyidik. TPN menginginkan agar pelaku dikenai pasal penganiyaan. “Minimal Pasal 351 [KUHP] tentang Penganiayaan. Itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun,” jelasnya. Kodam IV/Diponegoro menyatakan masih menyelidiki dan mendalami terkait dengan kasus dugaan penganiayaan terebut. Tindakan itu diduga dilakukan oleh beberapa oknum anggota TNI AD di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Sbh jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, Sabtu (30/12).Kapendam IV Diponegoro Kolonel Inf Richard Harison menjelaskan berdasarkan informasi sementara yang diterima olehnya, peristiwa tersebut terjadi sebab spontanitas akibat kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menyatakan pihaknya tidak menoleransi segala bentuk kekerasan. “Kami mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan siapa pun, dan apa pun alasannya kepada sesama anak bangsa. Kami tidak menolerir perilaku tersebut,” jelasnya. Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin, Billy David, menyatakan pihaknya mendorong pengusutan kasus penganiayaan tersebut. “Kasus tersebut harus diusut tuntas, jangan sampai mencederai kedamaian pemilu kali ini,” ujarnya.

Teka-teki perihal masa depan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia masih tak pasti. Perpanjangan yang diharapkan pun belum mendapat lampu hijau dari Kepala Negara, meski urgensi untuk menambah napas kinerja petugas sangatlah tinggi. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2021, dan berakhir pada 31 Desember 2023.Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, di tingkat kementerian teknis yang mencakup Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM telah mencapai kata sepakat untuk memperpanjang masa tugas Satgas BLBI.Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjadi mitra kerja dari satgas pun memberikan dukungan penuh agar masa bakti tim khusus tersebut diperpanjang. Apalagi, kinerja Satgas BLBI sejauh ini masih terbilang biasa-biasa saja. Dari total hak tagih negara yang harus dikejar senilai Rp110 triliun, satgas baru berhasil mengeksekusi senilai Rp34 triliun atau sektar 30%.Inilah kemudian yang mendasari tingginya urgensi dari perpanjangan masa tugas tersebut. Terlebih, pemanggilan yang dilakukan terhadap obligor/debitur tak sepenuhnya berjalan mulus. Banyak pula yang mangkir atau tidak diketahui keberadaannya.

Sejatinya, sejumlah pejabat Satgas BLBI telah aktif bergerilya meminta dukungan perpanjangan. Ketua Satgas BLBI sekaligus Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, misalnya, telah mengusulkan hal itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.Pun dengan Mahfud Md, Menkopolhukam sekaligus Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI, beberapa waktu lalu langsung berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta perpanjangan. Hanya saja, hingga detik ini masih belum ada legalitas hitam di atas putih perihal permintaan tersebut.  Sementara itu, masa kerja Satgas BLBI hanya menyisakan 3 hari. Rasanya mustahil dalam 3x24 jam satgas mampu mengeksekusi kekurangan hak tagih negara senilai Rp76 triliun.Kalangan ekonom pun meminta kepada pemangku kebijakan untuk bertindak cepat dan taktis dalam rangka memulihkan hak tagih negara tersebut. Perpanjangan pun menjadi satu-satunya solusi cermat. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai perpanjangan masa kerja Satgas BLBI memang mendesak sehingga tidak ada pekerjaan rumah ketika terjadi suksesi kepemimpinan. Di sisi lain, Bhima tidak menampik bahwa upaya untuk mengambil alih Rp110 triliun cukup sulit apabila tidak diimbangi dengan optimalisasi instrumen lain. Di sisi lain, perpanjangan masa tugas itu juga patut diimbangi dengan gerak lincah satgas agar pengambilalihan hak negara bisa akseleratif.

Tahun lalu, pemangku kebijakan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN), yang bisa menjadi pisau untuk senjata perampas aset BLBI.Dalam regulasi itu, pemerin-tah secara sah dapat mengalienasi hak serta keberadaan debitur apabila tidak kooperatif. Tindakan keperdataan meliputi tidak memperoleh hak atau pelayanan dari lembaga jasa keuangan. Berdasarkan catatan Bisnis, ada delapan obligor BLBI yang menetap di negara tersebut. Persoalannya, tidak semua obligor kooperatif dengan Pemerintah Indonesia.Instrumen regulasi lain adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak kunjung dibahas meski telah menerima Surat Presiden (Surpres) Joko Widodo.Faktanya, rancangan RUU itu menjadi senjata tambahan yang bisa mempermudah fungsi Satgas BLBI. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun, mendorong pemerintah untuk melakukan penelusuran aset guna mengoptimalisasi hasil kerja satgas.

Seluruh calon wakil presiden sepakat untuk membenahi dan mengakselerasi laju ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang makin menantang. Masing-masing cawapres dari nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memaparkan strateginya dalam debat yang digelar di Jakarta, Jumat (22/12) malam. Sejumlah strategi a.l. pengelolaan anggaran, peningkatan investasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM) hingga literasi keuangan dan digital menjadi perhatian para kandidat wakil presiden. Kalangan pebisnis menilai visi misi yang disampaikan para cawapres dalam debat menjadi titik tolak dalam melakukan kalkulasi bisnis. Kendati beberapa jawaban cawapres tidak sesuai dengan tema, pebisnis mengharapkan strategi yang disampaikan dapat diperdalam sehingga mengungkit kinerja sektoral yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, para pelaku usaha berharap strategi tersebut dapat diimplementasikan secara nyata.

Kalangan dunia usaha menaruh asa yang cukup tinggi pada pemerintahan periode 2024—2029 di berbagai isu ekonomi. Mulai soal investasi, stabilitas, kemitraan dagang, dukungan pada manufaktur, hingga soliditas laju produk domestik bruto (PDB). Debat calon wakil presiden (cawapres) yang digelar hari ini, Jumat (22/12), pun diharapkan mampu memberikan optimisme bagi kalangan pebisnis untuk tetap melanjutkan ekspansi selama warsa transisi. Terlebih, debat kedua dalam rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini mengangkat isu yang dekat dengan kelompok pengusaha, yakni ekonomi, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, fiskal negara, hingga infrastruktur. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan sejauh ini visi misi yang telah dipublikasikan oleh ketiga pasangan calon presiden (capres)-cawapres cukup komperehensif. Tuntutan pengusaha agar pasangan capres-cawapres menunjukkan aksi konkret bukanlah berlebihan. Pasalnya, Apindo menerbitkan Roadmap Perekonomian 2024—2029 yang juga telah disampaikan kepada setiap kontestan. Di sisi lain, tidak adanya pasangan yang memiliki latar belakang ekonomi juga menjadi tantangan dalam pemilu tahun depan. Apalagi, Indonesia dituntut lebih tangguh dalam menghadapi ketidakpastian yang diestimasi masih cukup kuat. Jika dicermati, angka sasaran ekonomi yang tertuang dalam visi misi capres-cawa­pres cukup ambisius.

Pertumbuhan ekonomi misalnya, yang rata-rata menargetkan di kisaran 5,5%—7%. Sejalan dengan itu, debat hari ini juga perlu menyinggung komitmen untuk menjaga stabilitas sosial dan politik sehingga modal tetap mengalir ke Tanah Air. Dalam konteks ekspor, para cawapres juga patut memaparkan strategi dan komitmen soal pengaturan pembatasan impor terutama bahan baku dan penolong dalam rangka menjaga geliat manufaktur. Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Apindo yang juga Wakil Ketua Koordinator Energi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Carmelita Hartoto menyoroti soal kebijakan penghiliran sumber daya alam (SDA). Menurutnya, dunia usaha mendorong adanya peta jalan penghiliran mineral yang jelas dan terukur. Musababnya, meski penghiliran nikel telah berjalan sejak 2020, hingga detik ini kebijakan yang disusun belum menuju kemandirian. Terlepas dari adanya aneka tantangan dan dinamika tersebut, dengan penanganan yang cekatan pengusaha meyakini laju ekonomi pada tahun depan masih bisa eksis di kisaran 5%. Sementara itu, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, mengatakan tekanan ekonomi masih cukup kuat pada tahun depan, terutama dari eksternal. Menurut kajian yang dilakukan BI, ungkapnya, dampak dari Pemilu 2024 mulai terlihat pada tahun ini. Berdasarkan penghitungan bank sentral, penyelenggaraan pemilu dua putaran akan memberikan kontribusi sekitar 0,6% terhadap konsumsi di dalam negeri. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad melihat prospek 2024 cukup menantang baik dari sisi perdagangan maupun investasi.

Paparan Sunda yang mencakup Sumatra, Jawa, dan Kalimantan masih menyimpan potensi emas dan tembaga yang cukup signifi kan. Sejumlah eksplorasi dari perusahaan multinasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup apik. Cebakan Trenggalek dan Wonogiri kini menjadi primadona baru. Sebagai komoditas prime mineral, sumber daya dan cadangan tembaga seringkali diikuti dengan penemuan produk-produk mineral ikutan lainnya seperti emas dan perak. Acapkali, pada aktivitas eksplorasi mineral emas juga ditemukan tembaga.Tak ayal, Suwarnadwipa atau Pulau Sumatra yang berarti Pulau Emas pun menyimpan potensi mineral tembaga, di samping mineral emas yang menjadi prioritas perburuan para penambang.Hal ini didukung oleh laporan aktivitas eksplorasi para penambang multinasional yang melakukan perburuan mineral di sekitar Sumatra Utara dan Aceh.Setidaknya ada tiga perusahaan yang melakukan eksplorasi emas dan tembaga di Pulau Sumatra, Sihayo Gold Limited, Baru Gold Corporation, dan Far East Gold Ltd. Dalam laporan aktivitas eksplorasi kuartal III/2023, manajemen Sihayo Gold Limited berencana melakukan eksplorasi lanjutan pada area prospek ini setelah mengantongi izin akses kegiatan eksplorasi di lahan kehutanan yang diperkirakan dapat diraih pada paruh pertama 2024.Laporan itu juga menunjukkan bahwa hasil emas dan tembaga yang sangat menggembirakan itu mendukung prospektivitas kawasan. Bahkan, deposit untuk tembaga emas bermutu tinggi. Oleh karena itu, kegiatan pengeboran lanjutan akan dilakukan pada tahun depan.Executive Chairman Sihayo Gold Limited Colin Moorhead mengungkapkan bahwa kru lapangan selama kuartal III/2023 secara sistematis memetakan dan mengambil sampel dua wilayah target prioritas tertinggi perusahaan di luar area prospek Sihayo. Sementara itu, Asiamet Resources Limited juga melakukan perburuan mineral di Pulau Sumatra lewat aset kaya tembaga mereka di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.Ada tiga area prospektif pada tambang Beutong yakni Beutong East Porphyry (BEP), Beutong West Porphyry (BWP), dan Beutong Skarn (BSK). Chief Executive Officer ARS Darryn McClelland mengungkapkan bahwa proyek Beutong akan dikembangkan dalam tiga tahapan.Pertama, meningkatkan sumber daya baik measured resources dan indicated resourcessebanyak 90 juta ton dengan kadar tembaga 0,61%, kadar emas 0,12 gram per ton (gr/t), dan kadar perak 1,92 gr/t, menjadi cadangan sebanyak 65 juta ton dengan kadar tembaga 0,68%.Kedua, memperluas sumber daya di kedalaman 500 meter di bawah permukaan tanah sehingga memungkinkan dilakukannya tambang terbuka.Ketiga, pengeboran pada area prospek bawah tanah untuk memastikan potensi bijih berkualitas tinggi, dan melakukan perencanaan pengembangan jangka panjang. Chairman Far East Gold Ltd. Paul Walker mengungkapkan bahwa perusahaan saat ini menggenggam kepemilikan sebesar 51% pada aset Woyla. Di sisi lain, Far East Gold Ltd. juga terus melakukan perburuan emas dan tembaga di Pulau Jawa yang masih tergabung dalam Sunda Arc yang kaya akan mineral. Dalam laporan aktivitas eksplorasi yang dipublikasikan pada awal Desember, Far East Gold Ltd. menemukan potensi tembaga pada proyek Trenggalek.

Kementerian ESDM langsung tancap gas melakukan survei terhadap potensi mineral yang ada di laut, setelah Peraturan Pemerintah No. 80/2023 yang membuka peluang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya lepas pantai terbit.Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (BBSPGL) Kementerian ESDM memburu potensi logam tanah jarang di perairan Indonesia, karena banyak diburu untuk dijadikan bahan baku produk kendaraan listrik maupun elektronik lainnya.“Kami sudah memperoleh data, tetapi survei yang kami lakukan masih mencakup 10% dari total seluruh wilayah Indonesia. Artinya, pekerjaan rumahnya masih banyak,” kata Kepala BBSPGL Hadi Wijaya, dikutip Senin (18/12).Dalam survei tersebut, lembaga itu melakukan pemetaan terhadap 1.820 sampel dari 12 komoditas di 30 lokasi perairan Indonesia. Sampel itu juga diambil dari sedimen dasar laut hingga kedalaman lebih dari 500 meter. Secara terpisah, Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli mengakui, laut memiliki potensi mineral yang sekarang juga menjadi fokus negara lain.Hanya saja, penambangan bawah laut dalam merupakan hal yang baru di Indonesia. Padahal, beberapa negara telah mengembangkan teknologi untuk melakukan eksploitasi mineral di dasar laut dalam.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merilis ketentuan anyar dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Biomassa Sebagai Campuran Bahan Bakar pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. “Kendala salah satunya masalah keberlanjutan ketersediaan bahan baku. Kalau manusianya tidak mau mengelola dengan baik, potensi 13 juta ton per tahun akan hilang,” kata Direktur Bio Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edi Wibowo kepada Bisnis, Kamis (14/12). Edi merespons kelangsungan pasokan bahan bakar biomassa (B3M) ke depan sebagai sumber campuran atau substitusi bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pencampuran biomassa dengan batu bara untuk bahan bakar PLTU tengah dikembangkan pemerintah. Tujuannya guna mengurangi secara bertahap pemanfaatan batu bara sebagai bagian dari komitmen Indonesia menuju transisi energi bersih dengan mengurangi bahan bakar fosil. Apalagi, Pemerintah Indonesia sedang bekerja keras dalam mencapai nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) sebelum 2060. Beberapa poin yang diatur dalam Permen ESDM itu menyangkut harga patokan bahan bakar biomassa, penyediaan, dan jumlah kebutuhan biomassa sebagai substitusi batu bara di PLTU. Berdasarkan data PT PLN (Persero) hingga November 2023, terdapat 43 PLTU di Indonesia yang telah mengimplementasikan pencampuran bahan bakar biomassa dengan batu bara. Substitusi batu bara dengan rasio tertentu dengan bahan bakar biomassa seperti serbuk kayu, cangkang sawit, dll. dikenal dengan istilah cofiring. Permen ESDM mengatur sembilan jenis B3M yang dapat dipakai sebagai bahan campuran yakni pelet biomassa, serbuk kayu, serpihan kayu, cangkang sawit, sekam padi, tempurung kelapa, limbah kehutanan, limbah pertanian, dan bahan organik lainnya. Selain itu, penggantian batu bara dengan biomassa memakan belanja modal yang tak terlalu besar karena tidak perlu ada perubahan drastis dari sisi kegiatan operasional PLTU. Takaran pemanfaatan B3M disesuaikan dengan tingkat teknologi yang digunakan di setiap PLTU. Dari sisi pengaturan harga B3M, kata Edi terdapat dua hal. Pertama, harga patokan tertinggi dan kedua, harga kesepakatan. Harga patokan tertinggi berlaku untuk PLN sebagai pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum terintegrasi dan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk pembangkitan tenaga listrik yang bekerja sama dengan PLN. Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) Milton Pakpahan menuturkan hadirnya Permen ESDM No. 12/2023 merupakan tonggak sejarah bagi varian produk B3M yang secara resmi dan sah diakui keberadaannya dalam konteks penyediaan bahan bakar atau energi primer untuk PLTU. Target yang dipatok oleh Kementerian ESDM dalam pemenuhan B3M sebatas untuk memenuhi kebutuhan cofiring PLTU milik PLN. “Belum memasukkan perkiraan kebutuhan atau demand dari PLTU non-PLN, yang tentunya akan melaksanakan program cofiring pula pada saat yang bersamaan sehingga kebutuhan produk B3M ini diperkirakan akan meningkat jauh lebih besar daripada angka yang ditargetkan,” katanya. Dia menuturkan kebutuhan B3M hingga 2025 hingga 10,2 juta ton yang jumlahnya baru mencapai 10% dari B3M yang digunakan sebagai bahan campuran. Adapun sisanya sebanyak 90% masih menggunakan batu bar. Dengan adanya beberapa PLTU non-PLN yang mulai menerapkan program cofiring secara bersamaan, mendorong kebutuhan B3M sampai 100 juta ton per tahun pada 2030. Di sela-sela pelaksanaan Conference of Parties (COP) ke-28 di Dubai, Pemerintah Indonesia memperkenalkan program pemanfaatan limbah pertanian dan perkebunan untuk rantai pasok biomassa. Menurut Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, peluncuran program tersebut sejalan dengan roadmap transisi energi.

Masa depan pemanfaatan bahan bakar biomassa sebagai campuran batu bara untuk pembangkit tenaga uap, memiliki prospek cerah setelah ada payung hukum anyar yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aturan itu memberi jaminan dari sisi jenis, sumber, dan patokan harga bahan bakar biomassa yang kompetitif dan bervariasi guna mendukung uoaya pemerintah mengurangi penggunaan bahan bakar berbasis fosil ke sumber energi yang ramah lingkungan. Hanya saja, konsistensi penyediaan bahan bakar biomassa jadi tantangan. Banyaknya PLTU yang mengimplemntasikan cofiring ke depan, bakal mendongkrak kebutuhan bahan bakar biomassa.