Cerahnya prospek industri logistik dan pelayaran membuat PT Pertamina International Shipping rela merogoh kocek hingga US$717,5 juta untuk menambah armada kapalnya secara agresif agar bisa menangkap peluang yang tersedia. Pertamina International Shipping atau PIS langsung memesan 15 kapal tanker ukuran medium (40.000—50.000 ton dwt) dari Hyundai Mipo Dockyard. Aksi tersebut dilakukan untuk mewujudkan visi go global perusahaan, sekaligus meningkatkan valuasi jelang initial public offering (IPO) yang rencananya dilakukan pada 2025.Direktur Utama PIS Yoki Firnandi mengatakan, nilai kontrak dari pengadaan 15 kapal tanker tersebut mencapai US$717,5 juta, dengan nilai per tanker di kisaran US$47,8 juta. Rencananya, kapal tanker terkontrak itu bakal mulai dikirim pada 2026 sampai dengan 2027.Hingga Desember 2023, PIS diketahui telah mengoperasikan sebanyak 315 kapal tanker, yang 95 kapal di antaranya milik sendiri. Hal tersebut membuat PIS menjadi perusahaan dengan pengelolaan dan pengoperasian kapal terbesar di Asia Tenggara.  Lewat pengadaan kapal yang agresif tersebut, Yoki menargetkan pendapatan PIS dapat mencapai US$6 miliar pada 2030, dan US$8,9 miliar pada 2034.“Setiap tahun kami mesti tumbuh 11% secara revenue, kurang lebih US$350 juta per tahunnya untuk 10 tahun ke depan, dan akan terus naik,” ujarnya. 

Moncernya kinerja keuangan PIS, kata Yoki, turut ditopang oleh kinerja pendapatan pihak ketiga yang naik 205% dari sebelumnya US$212 juta pada 2022 menjadi US$648 juta pada 2023. Sebagian besar torehan pendapatan segmen itu didorong ekspansi PIS di pasar internasional. Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto pun mendukung upaya anggotanya dalam menambah armada kapal very large crude carrier dan medium range dalam jumlah yang besar guna menangkap peluang dari pertumbuhan bisnis logistik dan pelayaran. Menurutnya, upaya yang dilakukan PIS bukan hanya membuktikan bahwa perusahaan Indonesia bisa berkibar di dunia internasional, tetapi juga sebagai pernyataan bahwa kapal kapal milik perusahaan Indonesia bisa bersaing di kancah global.Langkah menambah armada kapal juga dilakukan oleh PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI) yang menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp1 triliun pada tahun ini.Direktur Utama Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Eka Taniputra mengatakan, perseroan telah mengalokasikan dana hingga Rp 1 triliun sebagai capex untuk eksplorasi dan ekspansi, termasuk pengadaan kapal-kapal baru guna menunjang bisnis dan pangsa pasar di luar Indonesia.

Badan Pengelola Keuangan Haji melaporkan dana kelolaan haji pada 2023 mencapai Rp166,73 triliun atau naik tipis 0,13% dibandingkan dengan perolehan dana kelolaan pada 2022. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan bahwa kenaikan tipis dana kelolaan haji itu sudah sesuai dengan yang ditargetkan pada 2023. “Alhamdulillah target kami pada 2023 itu mencapai Rp166,73 triliun dan itu sudah tercapai dan lebih sedikit daripada apa yang ditargetkan,” ujarnya kepada wartawan seusai menemui Wakil Presiden (Wapres) Amin di kediaman resmi Wapres, Rabu (17/1).Bila merujuk data sebelumnya, ada pertumbuhan dana kelolaan haji. Pada akhir 2021, posisi dana kelolaan keuangan haji mencapai Rp158,8 triliun atau meningkat 9,6% dibandingkan dengan akir 2020. Pada 2022, dana kelolaan haji mencapai Rp166,5 triliun atau naik sebesar 4,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Fadlul melanjutkan bahwa peningkatan dana kelolaan haji berbanding lurus dengan target nilai manfaat yang diperoleh BPKH. Dia melanjutkan realisasi nilai manfaat juga mengalami pertumbuhan. Selain itu, dia melanjutkan bahwa BPKH sudah memiliki anak perusahaan di luar negeri bernama BPKH limited sebagai sarana untuk membantu kinerja Kementerian Agama (Kemenag) dalam rangka melakukan efi siensi biaya haji.Menurutnya, semua strategi itu sejalan dengan potensi Indonesia mendapatkan kenaikan kuota haji secara signifi kan pada 2030.Fadlul menjelaskan bahwa ada potensi kenaikan kuota haji hingga dua kali lipat dari saat ini didorong oleh Visi Saudi 2030. Pada 2024, Fadhul menjelaskan bahwa Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 dan tambahan hingga 20.000 sebagai hasil diplomasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungan kenegaraan. Dengan asumsi ada kenaikan lebih dari dua kali lipat, imbuhnya, otomatis kuota dari haji juga meningkat di Indonesia lebih dari dua kali. 

Dari sisi nilai manfaat, dia menyatakan kenaikan kuota haji akan beririsan dengan fungsi dari dana kelolaan yang harus digenjot semaksimal mungkin agar mendapat manfaat kepada jemaah haji.Sejauh ini, dia melanjutkan bahwa beberapa kondisi yang sudah di sepakati dengan komisi VIII DPR salah satunya untuk menaikkan setoran awal haji guna mengantisipasi lonjakan kuota pada 2025. Khusus pelunasan biaya haji, dia menyampaikan telah memberikan waktu lebih bagi jemaah calon haji melakukan pelunasan biaya sejak Desember 2023.Menurutnya, tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dibagi dalam dua tahap. Pertama, pada 10 Januari—12 Februari 2024. Kedua, pada 5 Maret—24 Maret 2024 untuk jemaah yang belum dapat melunasi pada tahap pertama. Adapun, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 ditetapkan menjadi Rp93,4 juta. residen Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat.Aturan yang ditandatangani Jokowi pada 9 Januari 2024 itu sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 48 UU No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 11 (1) Undang-Undang No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan Indonesia siap memberangkatkan 241.000 jemaah calon haji setelah menandatangani kesepakatan perhajian (Ta’limatul Hajj) untuk musim haji 1445 H /2024 M dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jumlah jemaah calon haji itu terdiri atas 221.000 kuota normal dan 20.000 kuota tambahan.“Jumlah jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan sebanyak 241.000 orang. Jumlah kuota ini terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji Indonesia,” kata Yaqut, belum lama ini. Dalam hal ini, pemerintah bisa menentukan posisi tenda jemaah selama pelaksanaan kontrak dilakukan lebih cepat.

Provinsi Sumatra Utara masih menyimpan peluang ekonomi dan bisnis, serta investasi di sektor agro maritim yang cukup besar.Akan tetapi, pelemahan harga minyak sawit mentah di pasar global menekan harga tandan buah segar komoditas unggulan provinsi ini.Ajang Bisnis Indonesia Sumut Economic Outlook 2024 (SEO 2024)diharapkan mampu memberikan pandangan baru bagi soko guru perekonomian wilayah ini.Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan bahwa dukungan Gapki untuk pelaksanaan SEO 2024 untuk makin memperjelas peran agro kelapa sawit sebagai soko guru perekonomian di Sumut. SEO 2024 dengan tema Menjaga Momentum Pertumbuhan Bisnis & Investasi bakal digelar hari ini, Selasa (16/1) di Hotel JW Marriott, Medan.Kepala Kantor Perwakilan Bisnis Indonesia wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Irsad mengatakan bahwa ajang ini akan diisi oleh para pembicara yang kompetensi dari kalangan pebisnis, perusahaan keuangan, dan ketua asosiasi dunia usaha. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Wilayah Sumut M. Pintor Nasution berharap potensi bisnis dan investasi di Sumut mampu diungkap melalui ajang ini, sehingga meningkatkan minat investasi di Sumut. “SEO 2024 ini cukup menarik, sehingga ada juga fund manager dari Jakarta ingin hadir di acara ini untuk jadi peserta. Semoga ajang ini bisa memunculkan gambaran yang jelas tentang peluang investasi di Sumut,” ujarnya.

Bisnis waralaba, kemitraan, dan peluang usaha atau business opportunity (BO) masih menjadi pilihan masyarakat yang ingin memulai usaha. Namun, masyarakat diminta jangan kalap dengan janji-janji bisnis franchise. Sejumlah pameran waralaba tahun lalu masih terus didatangi masyarakat yang tertarik membuka bisnis lewat jalur kemitraan. Bahkan, ada beberapa brand yang mampu mendapatkan hingga ratusan mitra baru hanya dalam beberapa hari pameran. Hal itu diceritakan oleh Djoko Kurniawan Ketua Umum Himpunan Kemitraan & Peluang Usaha Indonesia (HIKPI). Menurutnya, itu indikasi minat orang membuka bisnis franchise tetap tinggi. “Hampir semua klien saya yang awalnya tidak berminat ikut pameran, akhirnya ketagihan karena mendapatkan banyak mitra setiap kali pameran. Maka, bisa dikatakan bahwa bisnis franchise atau waralaba, kemitraan, dan peluang usaha ‘sangat enak’ dan ‘berprospek sangat baik’,” ujar Djoko yang juga merupakan konsultan di DK Consulting ini. Berdasarkan survei HIKPI bersama DK Consulting, ditemukan banyak masyarakat yang tertarik mengembangkan bisnis melalui skema waralaba, kemitraan dan peluang usaha karena ingin mencari penghasilan tambahan dan memiliki bisnis dengan cara yang cepat.

Beberapa jenis usaha yang diperkirakan memiliki prospek bagus pada 2024 dan tahun mendatang adalah bisnis di bidang F&B (kuliner), gaya hidup (klinik kecantikan, salon, barber, dll.), dan edukasi. “Bayangkan jika di pameran ada 20 calon mitra yang memberikan DP Rp5 juta, total pemasukan sudah Rp100 juta. Lalu saat calon mitra membatalkan kerja sama, maka uang hangus. Inilah yang banyak dilakukan ‘pebisnis jahat’ untuk mencari keuntungan,” jelasnya. Hal ini tentu saja membuat para mitra merugi, yang pada akhirnya menimbulkan citra buruk pada bisnis waralaba.Terlebih cukup banyak diantara ‘oknum’ tersebut yang menggunakan istilah franchise saat menawarkan bisnisnya. Di Indonesia, bisnis boleh menggunakan terminologi franchise atau waralaba hanya yang memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, hanya ada 135 merek lokal yang telah memiliki STPW. Sementara itu Senior Business Consultant dari SBM Consulting Gunawan mengatakan, bagi para pelaku usaha, skema bisnis kemitraan atau peluang usaha bisa menjadi tahap awal dalam mengembangkan bisnis sebelum masuk dan melabelkan bisnisnya sebagai franchise atau waralaba. “Jangan sampai baru mulai bisnis, keuntungan belum terlihat, analisis bisnis belum ada tetapi sudah menawarkan peluang usaha kepada mitra, bahkan membawa istilah franchise. Itu akan memberi dampak negatif bagi para mitra yang merasa dibohongi dan membawa stigma buruk bagi bisnis franchise atau kemitraan,” tuturnya.

Perbankan optimistis penyaluran personal loan atau kredit tanpa agunan (KTA) tahun ini akan tumbuh positif, melanjutkan pertumbuhan baik yang diraih sepanjang 2023. Optimisme tersebut sejalan dengan proyeksi kenaikan konsumsi tahun ini. Bank Central Asia (BCA) misalnya, yakin tren pertumbuhan personal loan tahun ini tumbuh baik. Untuk mencapai target pertumbuhan, BCA akan memperluas jangkauan daerah pemasaran. Selain itu, BCA juga menawarkan suku bunga yang disesuaikan dengan jangka waktu yang dibutuhkan nasabah, yakni mulai dari 1% per bulannya. "BCA melihat, faktor pendorong pertumbuhan personal loan tahun ini karena adanya peningkatan kebutuhan nasabah seiring pemulihan ekonomi nasional," kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility Hera F Haryn kepada KONTAN, Jumat (12/1). Dengan demikian, pembayaran cicilannya akan otomotis terpotong atau autodebet rekening. Dengan begitu, kualitasnya bisa dijaga. Per November 2023, KTA BCA mencapai sekitar Rp 10,6 miliar, atau tumbuh 47% secara tahunan. Hera menyebut rasio kredit bermasalah (NPL) KTA terjaga baik. Alhasil, rasio NPL BCA secara keseluruhan ada di level 2%. Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi mengatakan, penyaluran KTA berkontribusi 60% terhadap total kredit bank daerah ini, dengan rasio NPL di level 0,2% di akhir 2023. "Kami melihat permintaan personal loan tahun ini akan tumbuh positif, seiring dengan kenaikan tingkat konsumsi masyarakat," ujarnya.

Calon Presiden Ganar Pranowo dan Anies Baswedan berkomitmen memperkuat industri dalam negeri serta iklim usaha tetap kondusif. Hal itu disampaikan keduanya saat mengikuti dialog capres bersama Kadin Indonesia. Sementara itu, capres Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri dialog bertema ‘Menuju Indonesia Emas 2045’ tersebut pada hari ini, Jumat (11/1). “Insyaallah Pak Prabowo besok jadinya jam 9.30 pagi di tempat yang sama,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (11/1). Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendapatkan kesempatan pertama dialog, kemarin. Dia berkomitmen menjaga iklim usaha tetap kondusif yang tecermin saat menjawab pertanyaan Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tony Wenas terkait strategi mengerek rasio pajak Indonesia dan persaingan usaha tidak sehat lantaran ada pengusaha membayar pajak penuh dan ada yang tidak. Ganjar menyampakan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak pajak menjadi jurus utama dalam mengerek rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) RI. “Intensifikasi itu optimalisasi bukan memeras, beda lho ini. Bahas ini enggak enak banget di pengusaha,” katanya. Sementara itu, intensifikasi melalui optimalisasi pajak bagi wajib pajak yang tidak bayar pajak agar dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Pasalnya, tercatat tingkat kepatuhan pajak per 2023 masih belum mencapai 100%. Pada kesempatan itu, Ganjar juga menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku/penolong akan dibatasi tanpa mengganggu keberlangsungan usaha pelaku industri. Meskipun demikian, dia tidak menepis peran penting mitra strategis untuk perdagangan komoditas, sekaligus memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Di sisi lain, persoalan minimnya bahan baku industri farmasi dan alat kesehatan di Indonesia yang 90% masih impor juga menjadi perhatian. Ganjar menyinggung pentingnya peningkatan research and development (R&D). Sementara itu pada dialog kedua, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkualitas diiringi dengan pemerataan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menginginkan pengusaha dalam negeri dapat menjadi tuan rumah yang gemilang tidak hanya di negeri sendiri, tetapi juga menjadi tamu yang mengesankan dan mempesona di negeri orang. Sementara itu, terkait upaya untuk memajukan industri farmasi, Anies menilai perlunya studi banding kebijakan atau benchmarking dari negara-negara lain guna memajukan industri farmasi dan alat kesehatan nasional.

Beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata dengan kapasitas 192 megawatt-peak pada akhir tahun lalu tidak mampu menggairahkan investasi energi terbarukan yang banyak tersedia di Tanah Air. Kebijakan mengenai tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN selama ini dinilai telah menjerat investasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di dalam negeri. Terlebih, Indonesia hingga kini disebut belum memiliki industri yang mampu menopang pemenuhan TKDN di PLTS. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 5/2017 disebutkan bahwa nilai TKDN minimal untuk modul surya sebesar 60% sejak 1 Januari 2019. Padahal, di Indonesia baru ada satu pabrikan yang mampu memproduksi modul surya berkapasitas 560 watt-peak per modul surya. Adapun, pabrikan lainnya mayoritas hanya mampu memproduksi modul surya dengan kapasitas mencapai 450 watt-peak per modul surya. Sementara itu, 21 pabrikan lainnya hanya sebagai perusahaan perakitan yang mendatangkan sel surya dari luar negeri. Problem tersebut ditambah dengan harga modul surya buatan dalam negeri yang lebih mahal sekitar 30%—45% ketimbang produk impor. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mengusulkan agar ketentuan TKDN modul surya untuk PLTS dipangkas menjadi 40%. Dengan begitu, investor bisa lebih leluasa dalam membangun fasilitas tersebut di dalam negeri. “Jadi penerapan TKDN ada peta jalannya. Sekarang berapa, tahun depan berapa, hingga nanti sampai ke angka yang ditargetkan oleh Kementerian Perindustrian,” kata Sekretaris Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Kamis (11/1). Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia Fabby Tumiwa menyarankan pemerintah untuk memoratorium kebijakan TKDN untuk proyek-proyek PLTS hingga akhir 2025. Fabby berpendapat, ketentuan TKDN modul surya untuk PLTS yang sebesar 60% justru menghambat investasi dan kepastian pembiayaan dari lembaga keuangan internasional.

Ketentuan TKDN, kata dia, juga membuat akses pembiayaan dari lembaga keuangan internasional seret. Musababnya, lembaga keuangan internasional sulit untuk mengucurkan pendanaan pada proyek dengan kebijakan eksklusif pada produsen domestik, seperti TKDN. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyarankan agar pemerintah untuk tidak gegabah dalam merevisi aturan terkait dengan TKDN modul surya untuk PLTS. Eddy berpendapat, TKDN menjadi isu krusial untuk menjaga ketahanan industri domestik di tengah masifnya investasi untuk pembangkit dan infrastruktur EBT. Ketua Asosiasi Pabrik­an Modul Surya Indonesia Linus Andor Mulana Sijabat menyarankan agar pemerintah memisahkan pengembangan EBT dari PT PLN (Persero) agar bisa meningkatkan kapasitas terpasangnya di dalam negeri. Pengembang energi hijau, kata dia, harus diberi ruang yang lebih luas untuk memasarkan listrik yang diproduksinya ke masyarakat. Dengan begitu, tidak ada lagi hambatan yang terkait dengan tarif dan jaringan kelistrikan nasional. Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna mengatakan, kebijakan TKDN yang terlalu agresif bisa berimbas kepada standar peralatan yang tersedia, biaya proyek, dan kelayakan pengembangan proyek di Indonesia. Peningkatan kapasitas produksi modul surya di dalam negeri, menurutnya, memerlukan kepastian pasar yang memadai. Alasannya, pasar domestik yang belum stabil justru akan membuat industri modul surya menghadapi kesulitan di masa mendatang.

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 12 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 9 Januari 2024. Dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (9/1/2024), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPRR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  menjelaskan jumlah penawaran yang masuk untuk ketujuh seri tersebut yaitu Rp 28,30 triliun. Tujuh seri yang dilelang adalah SPNS09072024 (penerbitan baru), SPNS07102024 (penerbitan baru), PBS030 (pembukaan kembali), PBS004 (pembukaan kembali), PBS039 (penerbitan baru), dan PBS038 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Pada lelang tersebut, penyerapan terbesar berasal dari seri PBS032 dengan jumlah nominal yang dimenangkan senilai Rp7,19 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,53797%. (Yetede)

Tantangan dalam menjaga soliditas konsumsi masyarakat seolah tak pernah hilang meski pemangku kebijakan telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan stabilitas. Misalnya dengan menebar bantuan sosial (bansos) melalui instrumen fiskal, atau intervensi dan operasi pasar yang dilakukan otoritas moneter dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi. Siasat itu pun dilakukan sepanjang tahun lalu dan tahun ini, sehingga reduksi daya beli akibat kenaikan harga pangan dan inflasi bisa lebih terkendali. Buktinya, Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) mencatat, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2023 yang berada pada level 123,8, lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya di angka 123,6. Membaca data tersebut, sekilas situasi konsumsi di dalam negeri telah berada di jalur ekspansi. Namun jika dicermati, ada problematika yang perlu segera direspons pemangku kebijakan. Musababnya, kenaikan IKK hanya terjadi pada konsumen dengan pengeluaran Rp1 juta—Rp2 juta per bulan atau kelas terbawah, sedangkan keyakinan konsumen kelas lain terjun bebas. Begitu pula dengan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terhadap situasi enam bulan ke depan, yang menunjukkan adanya ketimpangan. Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha terpantau turun, sementara Indeks Ekspektasi Penghasilan tercatat naik. Akan tetapi, nihilnya stimulus untuk kelas menengah hingga atas menjadi biang kerok lebih. Artinya, terjadi ketidakseimbangan dalam konteks keyakinan konsumen. Hanya saja, skema insentif itu tidak berlaku umum. Properti misalnya, hanya mencakup kelas harga tertentu, sementara otomotif hanya mengakomodasi mobil listrik.

Artinya, perlu ada stimulus lebih konkret sehingga memberikan daya rangsang terhadap konsumsi di seluruh kelas. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang, mengatakan menilai pemerintah perlu memberikan dukungan fiskal kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Baik dalam kaitan kemudahan berusaha maupun skema lain yang meringankan beban masyarakat. "Sehingga setelah pemilu, gairah ekonomi makin baik, industri produktif, investor juga masuk," sehingga mampu membuka lapangan kerja, katanya kepada Bisnis, Selasa (9/1). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, menambahkan ada risiko lebih tinggi terhadap stabilitas sosial politik sepanjang proses transisi yang dapat memengaruhi kegiatan ekonomi. Sementara itu, kalangan ekonom menyarankan pemerintah untuk mengubah strategi dalam rangka menjaga laju konsumsi dan pertumbuhan ekonomi dengan berfokus pada kelas menengah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan bansos yang diterima oleh 40% masyarakat kalangan bawah hanya berkontribusi 17% terhadap konsumsi nasional. Adapun, 40% masyarakat menengah dan 20% kelas atas yang tidak mendapatkan dukungan langsung berkontribusi masing-masing 38% dan 45%. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, menambahkan insentif perlu lebih difokuskan kepada masyarakat rentan dan pengusaha sehingga mampu menghadirkan efek ke kelas menengah.

PT Pertamina International Shipping, anak usaha PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang logistik dan pelayaran terintegrasi, gencar menyasar pasar global, di tengah tingginya tuntutan dunia terhadap transisi energi. Komitmen tersebut diperkuat dengan rencana penguatan armada tanker jenis very large gas carrier (VLGC) sebanyak enam unit sepanjang tahun ini. Saat ini, PT Pertamina International Shipping (PIS) telah memiliki tiga unit VLGC, yang terdiri atas 1 unit VLGC yang dimiliki sejak Februari 2023 dan 2 unit VLGC yang baru saja dilepas perdana oleh Hyundai ke PIS di dok Hyundai Samho, Selasa (9/1). Kedua kapal VLGC tersebut diberi nama Pertamina Gas Tulip dan Pertamina Gas Bergenia. “Pelepasan perdana dua kapal VLGC ini menandai komitmen PIS yang kuat terhadap ketahanan energi dan sekaligus mengukuhkan posisi kami sebagai pemain di pasar global. Akan ada 4 kapal VLGC lagi sampai dengan akhir tahun,” ujar Direktur Utama PIS Yoki Firnandi di sela-sela acara Naming Ceremony of Pertamina Gas Tulip dan Pertamina Gas Bergenia. Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Komisaris PIS Iggi H. Achsien dan Lina Santi, serta Direktur Keuangan PIS Diah Kurniawati. Yoki mengungkapkan kedua kapal VLGC tersebut merupakan tanker liquid petroleum gas (LPG) terbesar di dunia, dengan luasan sekitar dua kali lapangan bola dan daya angkut sebesar 91.000 Cubic Meter (CBM) atau setara dengan 32.000 ton LPG. Adapun, harga masing-masing kapal tersebut sebesar US$110 juta. Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kapal itu dapat dioperasikan dengan kecepatan yang lebih tinggi, tetapi hemat bahan bakar hingga 16%.“Permintaan terhadap pengangkutan gas dan amonia di pasar global terus meningkat. Ini peluang yang besar bagi kami,” tegas Yoki. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan tiga alasan dibalik keputusan strategis untuk membeli dua kapal VLGC Pertamina Gas Tulip dan VLGC Pertamina Gas Bergenia tersebut.Pertama, penambahan dua kapal baru untuk melayani pasar internasional itu merespons tingginya permintaan pasar yang diperkirakan bakal naik sejalan dengan pemulihan pascapandemi Covid-19. Kedua, pembelian kapal dengan kemampuan untuk mengangkut LPG dan amonia juga memiliki tujuan tersendiri. Ketiga, tuntutan globalisasi. Menurutnya, PIS telah menjadi market leader di Indonesia, dan sudah seharusnya didorong untuk menjadi pemain global. Sebagai catatan, dua kapal VLGC yang baru dilepas kemarin merupakan bagian dari kerja sama kepemilikan antara PIS dan BGN International yang telah ditandatangani pada Oktober 2023 di sela-sela gelaran Abu Dhabi International Petroleum and Conference 2023 di Uni Emirat Arab.