Mulai besok, Selasa (28/11) hingga 10 Februari 2024, tahapan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 memasuki fase kampanye. Masa-masa ketika beragam ajakan untuk memilih melalui berbagai media seperti baliho, poster, hingga bagi-bagi kaus demi melenggang meraih ke kursi kuasa. Widhi Maulana, pengelola Smula Printing yang beroperasi di kawasan Senen, Jakarta Pusat, sudah menanti proyek-proyek terkait dengan pemilu. Aktivitas pemilu dengan segala pernak-perniknya dapat memengaruhi omzet bisnisnya.“Sudah puluhan juta masuk dari order atribut terkait printing digital maupun offset, seperti amplop, flyer, brosur, stiker, banner, dan surat suara. Kebanyakan dari calon legislatif [caleg],” ujarnya kepada Bisnis. Menurut Widhi, order pemilu kali ini terbilang lebih ramai ketimbang sebelumnya, karena efek pemilu serentak. Namun, dampak nyata dari sisi order baru mulai dia rasakan seminggu belakangan. Bukan hanya di kota besar, Rian Andriana selaku pegiat kaus sablon Saung Print di perdesaan Majalengka, Jawa Barat, pun antusias dengan perhelatan pesta demokrasi, karena turut mengusung konsep bagi-bagi rezeki. Pengalaman memutar uang untuk belanja kampanye pernah pula diceritakan oleh Johan Budi Sapto Pribowo yang memulai karier di parlemen pada Pemilu 2019. Mantan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi itu terpilih sebagai Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Satu faktor yang membuat ongkos kampanye terlihat mahal yakni dari sisi pengeluaran untuk membuat alat peraga kampanye (APK) seperti kaus, baliho, banner, spanduk, dan lain sebagainya. Belum lagi, biaya untuk membayar saksi saat penghitungan suara, juga menjadi tanggungan caleg. Pengeluaran oleh caleg dan partai politik (parpol) selama masa kampanye pemilu memberikan efek bagi ekonomi masyarakat. Berbagai aktivitas usaha yang terkait dengan kampanye politik, roda ekonominya bergerak kencang.Aktivitas itu terekam dalam Neraca Lembaga Nonprofi t yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Klasifi kasi LNPRT mencakup perumahan, kesehatan, rekreasi dan kebudayaan, pendidikan, jaminan sosial, keagamaan, partai politik, organisasi buruh, dan organisasi profesi, lingkungan hidup hingga jasa. Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, aktivitas pemilu berdampak positif terhadap produk domestik bruto (PDB).Dia menuturkan pelaksanaan pesta demokrasi cukup positif untuk perekonomian Indonesia, setidaknya untuk beberapa sektor seperti konveksi, percetakan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, jasa hiburan, dan kampanye dengan berbagai panggung rakyat dan lain-lainnya. Kepala Pusat Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurohman menyatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilu senilai Rp11,52 triliun pada 2023 dan Rp15,87 triliun pada 2024. Besarnya anggaran itu diharapkan mampu mengalir sampai ke daerah, sehingga akan ikut mendorong daya beli masyarakat.“Selain itu, infl asi diproyeksi terkendali, sehingga daya beli akan bagus. Terlihat, konsumsi masyarakat di kuartal III/2023 kemarin masing tinggi, tumbuh 5,1%, padahal pertumbuhan ekonominya 4,94%. Jadi kalau dari sisi domestik, ekonomi masih sangat kuat,” katanya kepada Bisnis. Dalam perkembangan lain, Bank Indonesia memastikan pasokan uang tunai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan, termasuk untuk kebutuhan Natal, Tahun Baru, dan Ramadan hingga Idulfi tri yang berdekatan waktunya dengan pelaksanaan pemilu. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P. Joewono mengatakan bahwa BI telah melakukan distribusi atau front loading uang layak edar, termasuk uang baru untuk 5 bulan ke depan.Langkah tersebut turut mempertimbangkan periode jelang Pemilu 2024.