PT TBS Energi Utama Tbk yang bergerak di bisnis ketenagalistrikan, pertambangan dan perke-bunan, melakukan divestasi pada bisnis energi fosil sebagai strategi transformasi bisnis ke bisnis berkelanjutan. Perseroan kini menyasar tiga bisnis utama, yakni pengolahan limbah, energi terbarukan dan kendaraanlistrik. ”Kami merealisasikan divestasi penuh pada kepemilikan TBS Energi Utama pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan total kapasitas 200 megawatt (MW),” ungkap Direktur TBS Energi Utama, Juli Oktarina, dalam acara keterbukaan publik yang diselenggarakan secara daring, Jumat (20/6). Divestasi aset dilakukan pada PLTU di PT Minahasa Cahaya Lestari dan PT Gorontalo Listrik Perdana, yang beroperasi sejak 2021, dengan nilai 403 juta USD.

Langkah ini dipastikan akan mengurangi 1,3 juta ton CO2 ekuivalen atau 80 % emisi karbon dari kegiatan usaha perusahaan berkode TOBA di pasar modal. ”Kami memiliki Visi TBS 2030 sehingga kami akan meninggalkan proyek bisnis berbasis fosil seperti batubara dan PLTU. Kami akan bertransformasi ke proyek berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan kendaraan listrik,” ujarnya. Transformasi ini semakin relevan di tengah semakin kurang populernya energi bersumber sumber daya fosil, seperti batubara. Ini terbukti dari penurunan harga batubara dunia beberapa tahun terakhir. Data Bank Dunia mencatat, harga batubara yang pada 2022 ada dikisaran 300 USD per ton, anjlok menjadi 110 USD per ton pada 2023-2024. Pada kuartal I-2025, harga batubara dunia turun ke level 100 USD per ton. Untuk menyeimbangkan divestasi PLTU dan bisnis terkait komoditas fosil, TBS Energi Utama telah menggarap beberapa proyek energi terbarukan. (Yoga)

Indonesia akan menjadi negara eksportir energi hijau. Hal ini seiring dengan kesepakatan awal antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura terkait perdagangan energi bersih. Rencananya, pasokan energi surya akan dikirim Singapura dalam beberapa tahun ke depan. Kedua pemerintahan ini akan menyiapkan investasi mencapai lebih dari US$ 10 miliar dalam mentransformasi kebijakan pengembangan energi berbasis ramah lingkungan. Dana investasi tersebut akan digunakan untuk membangun rantai pasok panel surya, mematenkan teknologi penangkapan karbon (Carbon Capture Storage/CCS) dan merintis kawasan industri. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Singapura. Kesepakatan pada Jumat (13/06/2025) itu terkait ekspor listrik bersih hingga penangkapan dan penyimpanan karbon. "Saya memberikan apresiasi kepada Pak Bahlil Lahadahlia (Menteri ESDM) dan jajaran Kementerian ESDM yang secara cepat menangkap peluang untuk pengembangan sektor energi terbarukan, serta low carbon business di Indonesia melalui ekspor listrik dan industri CCS," kata Eddy. (Yetede)

Indonesia akan memiliki kilang gas alam cair terapung atau floating Liquefied Natural Gas (FLNG) di Papua Barat. Fasilitas dengan kapasitas 2,3 juta ton per tahun ini bakal tercatat sebagai FLNG terbesar di Indonesia. Pembangunan proyek ini berlangsung di galangan kapal Shanghai, China dengan progres mencapai 55,3%. Target keberangkatan (sail away) dari galangan dijadwalkan pada kuartal kedua tahun 2026. Pasokan gas untuk fasilitas FLNG akan berasal dari struktur Asap, Merah, dan Kido yang berada dalam wilayah konsesi Blok Kasuri di Papua Barat. Adapun Blok Kasuri dioperasikan oleh Genting Oil Kasuri Pte Ltd. Asap, Merah, dan Kido ditargetkan mampu memproduksi mencapai 300 Million Standard Cubic Feet per Day (MMMSCFD) mulai tahun 2027. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu penopang pasokan gas nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan progres pengembangan larangan gas sudah menunjukkan kemajuan signifikan. "Di Genting Oil Kasuri, dari 5 sumur yang sudah dibuka, 4 diantaranya sudah 100% selesai, sisanya lagi on going 30%," kata Bahlil. Bahlil menuturkan Kabupaten Teluk Bintuni dikenal  sebagai lumbung energi nasional karena memasok lebih dari sepertiga kebutuhan gas Indonesia. Kabupaten ini akan menerima penambahan dana bagi hasil (DBH) migas mulai. (Yetede)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan, pembangunan pabrik blue ammonia di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dimulai pada tahun 2026. Blue Ammonia di produksi dari gas pengurangan emisi karbon, mendukung transisi energi, menjawab kebutuhan energi bersih, dan menambah pendapatan daerah. "Nilai investasi blue ammonia itu kurang lebih US$ 1,2 miliar, atau lebih dari 10 triliun," Kata Bahlil. Bahlil menuturkan pembangunan proyek hilirisasi tersebut merupakan respons pemerintah terhadap aspirasi dari masyarakat Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah penghasil gas alam terbesar di Indonesia. Pemerintah pusat tentunya akan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni guna mengakomondasi pengusaha lokal  dalam proyek hilirisasi. "Pak Gubernur dan Pak Bupati yang beri rekomondasi pengusaha lokal  Papua profesional dan memenuhi syarat. Ini investasi besar," ucap Balil. Dia kemudian berjanji untuk mengupayakan penambahan dana bagi hasil minyak  dan gas (DBH Migas), karena Kabupaten Teluk Bintuni menjadi daerah penyumbang kedaulatan energi nasional. (Yetede)

Bauran energi harus mencapai 34% pada 2034 guna mengejar karbon netral pada 2060. Target bauran energi ini sudah ditetapkan dalam Rancangan Usaha Penyedia  Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Porsi bauran energi ini lebih tinggi dari target dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang sebesar 29% pada 2034. Dalam RUPTL teranyar target penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Dari total ini, sekitar 76% kapasitas akan berasal dari energi  baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped  storage.

Pada lima tahun pertama, akan dibangun  pembangkit sebesar 27,9 GW yang terdiri dari 9,2 GW berbasis gas, 12,2 GW dari EBT, 3 GW untuk sistem penyimpanan, dan 3,5 GW pembangkit batu bara yang sudah dalam  tahap penyelesaian konstruksi. Memasuki lima tahun kedua, fokus bergeser ke pengembangan EBT dan penyimpanan energi 37,7 GW atau 90% dari total kapasitas yang direncanakan. Sisanya sebesar 3,9 GW masih berasal dari pembangkit berbasis fosil seperti batu bara dan gas. Jenis pembangkit energi terbarukan yang akan dikembangkan yaitu tenaga  surya (17,1 GW). Angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), hidro (11,7 GW, dan bioenergi (0,9 GW). Selain itu, energi baru seperti nuklir mulai diperkenalkan dengan pembangunan dua unit reaktor di Sumatera dan  Kalimantan, masing-masing berkapasitas 250 MW. (Yetede)

Penurunan harga minyak mentah global yang menjauh dari asumsi APBN 2025 (US$ 82 per barel) menciptakan dampak campuran bagi fiskal Indonesia. Per 6 Juni 2025, harga Indonesia Crude Price (ICP) hanya mencapai US$ 65,29 per barel, berpotensi melemahkan penerimaan negara dari sektor migas.

Menurut Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, tidak hanya minyak, harga komoditas lain seperti batu bara juga ikut terdampak, sehingga memperbesar risiko penurunan pendapatan negara secara keseluruhan.

M Rizal Taufikurahman, Kepala Makroekonomi dan Keuangan Indef, menambahkan bahwa penurunan ICP dapat menurunkan PNBP dan PPh Migas sebesar Rp 20–30 triliun. Selain itu, margin perusahaan hulu migas menyusut, mengurangi basis pajak dan menimbulkan risiko tidak tercapainya target defisit fiskal yang ditetapkan pemerintah.

Namun dari sisi belanja negara, harga minyak yang rendah membuka ruang fiskal. Menurut Rizal, biaya subsidi energi dan kompensasi untuk BUMN energi seperti Pertamina dan PLN akan lebih ringan, karena harga keekonomian BBM dan LPG turun. Bahkan, setiap penurunan ICP sebesar US$ 1 per barel menciptakan surplus fiskal sebesar Rp 6,9 triliun, karena belanja turun lebih besar dibanding penurunan pendapatan.

Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE Indonesia, menyarankan agar ruang fiskal ini digunakan untuk memperkuat investasi publik, memperluas program bantuan sosial (bansos), serta mendukung transisi energi. Namun ia mengingatkan agar pemerintah tetap disiplin dan waspada karena harga komoditas sangat fluktuatif.

Meski penurunan harga minyak mentah berisiko menggerus pendapatan negara, hal ini juga membuka peluang penghematan subsidi dan penciptaan ruang fiskal. Tokoh-tokoh kunci seperti Myrdal Gunarto, Rizal Taufikurahman, dan Yusuf Rendy Manilet menyoroti pentingnya strategi fiskal yang adaptif dan disiplin untuk menjaga stabilitas anggaran negara di tengah volatilitas harga komoditas.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor  pertambangan mineral dan batu bara  mencapai Rp53,39 triliun hingga akhir Mei 2025. Merujuk pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), capaian tersebut sekitar 43,82% dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp124,71 trliun. Adapun penerimaan negara ini mengacu pada pergerakan harga batu bara acuan (HBS) dan tingkat produksi batu bara nasional. Pasalnya, batu bara merupakan kontributor terbesar dalam pundi-pundi pemasukan negara Dalam lima tahun terakhir, PNBP pertambangan melampaui target lantaran harga emas hitam dan produksi batu bara melonjak. Penetapan HBA diumumkan Kementerian ESDM sebanyak dua kali dalam setahun. Formula teranyar ini berlaku  sejak 1 Maret 2025. Berdasarkan catatan Investor Daily, sejak Maret tersebut, fluktuasi terjadi sejak kalori tinggi. Sedangkan kalori sedang hingga rendah relatif stabil. Sebagai gambaran, pada awal Maret HBA kalori tinggi di  posisi US$ 128,24 per per ton. Namun, pada 15 Maret 2025, HBA melemah ke level US$ 117,76 per ton. Pada 1 April 2025, HBA menguat dibandingkan periode kedua Maret 2025 di level US$ 123,32 per ton. Hanya saja lonjakan ini belum melampaui level HBA kedua April di posisi US$ 121,15 per ton. Kondisi ini tidak bertahan lantaran dua pekan kemudian anjlok ke level US$ 110.38 terus melemah ke posisi US$100,97 per ton. (Yetede)

Rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang sempat digagas pada era Presiden Joko Widodo masih belum terwujud dalam RUPTL PLN 2025–2034. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah bersedia menghentikan operasional PLTU, namun realisasinya sangat bergantung pada dukungan pendanaan yang hingga kini belum tersedia, terutama dari lembaga keuangan dengan bunga rendah. Tanpa pendanaan tersebut, penghentian PLTU justru bisa menjadi beban bagi negara dan masyarakat.

Sementara itu, pemerintah masih merencanakan pembangunan PLTU baru sebesar 6,3 GW, meski sudah ada Peraturan Menteri ESDM No. 10/2025 tentang peta jalan transisi energi menuju net-zero emission pada 2060. Pensiun dini PLTU hanya dapat dilakukan jika didahului dengan kajian teknis, hukum, dan komersial oleh PLN atas penugasan Menteri.

Anggota DPR Ramson Siagian menilai pemerintah kemungkinan hanya akan melakukan phase down PLTU secara bertahap demi menjaga ketahanan energi. Sedangkan Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengkritik pemerintah karena tetap membiarkan PLTU yang merugikan negara beroperasi dan lebih fokus pada solusi semu seperti co-firing.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengingatkan Menteri Bahlil untuk memastikan kelanjutan implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP), menjaga komitmen internasional, dan mempercepat transisi energi dengan menyiapkan proyek energi terbarukan yang layak didanai.

Secara keseluruhan, ketidakjelasan dana dan kebijakan yang belum konsisten menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pensiun dini PLTU, meskipun komitmen transisi energi terus digaungkan.

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dengan mengembalikan kejayaan sektor minyak dan gas (migas) yang pernah dialihkan oleh Indonesia di era 1990-an. Untuk itu, lifting minyak bumi nasional dalam lima tahun ke depan ditargetkan bisa mencapai sebanyak satu juta barel per hari (bph) atau menjadi hampir dua kali dari realisasi lifting hingga akhir 2024 yang hanya sekitar 580 ribu bph. Sejumlah langkah dan strategi, baik jangka pendek maupun jangka panjang telah dan akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan target tersebut, diantaranya penataan kelonggaran bagi Pertamina dalam menggarap lapangan migas. Regulasi terbaru kembali memberi peluang kepada BUMN migas itu untuk menggandeng mitra melalui kerangka kerja sama operasi (KSO). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia menyebut, perubahan regulasi dari KSO menjadi kontrak bagi hasil gross split telah memacu kemerosotan lifting minyak bumi oleh Pertamina. Oleh karena itu, selanjutnya tidak ada lagi keharusan bagi Pertamina untuk menggunakan kontrak bagi hasil gross split ketika menggandeng mitra untuk menggarap lapangan. (Yetede)