Jakarta — Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa pada Juni 2026 kembali membuka persoalan lama dalam tata kelola energi nasional: Indonesia adalah produsen dan eksportir batu bara besar, tetapi sistem kelistrikannya tetap rentan ketika batu bara yang dibutuhkan PLTU tidak tersedia tepat waktu, sesuai spesifikasi, dan dalam volume yang cukup.

Krisis ini tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai “PLN kehabisan batu bara”. Persoalannya lebih kompleks. Di satu sisi, PLN membutuhkan batu bara dengan spesifikasi tertentu, terutama medium rank coal atau batu bara kalori menengah untuk kebutuhan sejumlah PLTU. Di sisi lain, harga batu bara internasional sedang menarik, sementara harga batu bara untuk kebutuhan domestik melalui skema Domestic Market Obligation/DMO masih dibatasi. Perbedaan harga inilah yang menciptakan tarik-menarik antara kepentingan menjaga pasokan listrik nasional dan kepentingan komersial pelaku usaha batu bara.

PLN menyatakan bahwa pihaknya mempercepat pengadaan batu bara kalori menengah untuk pembangkit listrik. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut perseroan mempercepat penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara, khususnya pemasok medium rank coal yang telah mendapat penugasan dari pemerintah. Pasokan tersebut diarahkan ke sejumlah PLTU strategis di Jawa, antara lain Suralaya, Pelabuhan Ratu, Lontar, Labuan, Jawa 7, Jawa 9–10, Indramayu, Paiton, Rembang, Pacitan, dan Tanjung Awar-Awar.

Kementerian ESDM mencatat kebutuhan batu bara PLN pada 2026 mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Dari jumlah tersebut, PLN telah mengamankan kontrak sekitar 134 juta ton, sehingga masih terdapat kebutuhan yang belum sepenuhnya tertutup. Kendala utama berada pada batu bara kalori menengah, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kcal/kg GAR, yang dibutuhkan untuk proses pembangkitan dan pencampuran atau blending di sejumlah PLTU.

Masalah menjadi lebih sensitif karena harga batu bara global pada Juni 2026 bergerak tinggi. Reuters melaporkan pasar batu bara global mengalami tekanan pasokan akibat gangguan produksi di China, ketidakpastian kebijakan ekspor Indonesia, gangguan pasokan LNG, serta peningkatan permintaan dari negara-negara Asia. Kondisi tersebut mendorong indeks batu bara Newcastle mendekati level tertinggi hampir dua tahun, di atas US$150 per metrik ton.

Di dalam negeri, Harga Batu Bara Acuan atau HBA periode kedua Juni 2026 juga meningkat. Keputusan Menteri ESDM Nomor 253.K/MB.01/MEM.B/2026 menetapkan HBA periode kedua Juni 2026, sementara pemberitaan pasar mencatat HBA batu bara 6.322 GAR berada pada level US$123,91 per ton, dan HBA I 5.300 GAR berada pada US$88,40 per ton.

Sementara itu, harga DMO batu bara untuk sektor kelistrikan masih dipatok US$70 per ton. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga agar biaya pembangkitan listrik tidak melonjak dan tarif listrik masyarakat tetap terkendali. Namun, ketika harga pasar internasional berada jauh di atas harga DMO, muncul insentif ekonomi bagi pelaku usaha untuk lebih tertarik menjual batu bara ke pasar ekspor. Kementerian ESDM sendiri menjelaskan bahwa DMO menetapkan kewajiban pasokan dalam negeri minimal 25% dari rencana produksi, dengan harga batu bara untuk kelistrikan umum sebesar US$70 per metrik ton sebagai harga batas atas apabila HBA melebihi US$70.

Kesenjangan harga tersebut menjadi salah satu akar persoalan. Pada satu sisi, pemerintah membutuhkan batu bara murah agar biaya listrik tetap terjaga. Pada sisi lain, pengusaha batu bara menghadapi biaya produksi yang meningkat dan peluang memperoleh harga lebih tinggi di pasar ekspor. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan membuka peluang mengkaji ulang harga DMO agar PLN tidak dirugikan, tetapi pengusaha batu bara juga tidak dipaksa menjual pada harga yang dianggap terlalu rendah. Ia menyebut biaya produksi batu bara kalori menengah meningkat, antara lain karena stripping ratio yang tinggi.

Pandangan serupa juga muncul dari pelaku industri. APBI menilai harga DMO yang tidak berubah sejak 2018 tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kondisi biaya industri saat ini, termasuk kenaikan biaya bahan bakar, alat berat, upah, logistik, dan kewajiban lingkungan. Perhapi juga menyoroti bahwa kebutuhan PLN banyak berada pada batu bara kalori menengah, sementara struktur harga DMO untuk batu bara jenis tersebut dapat jatuh jauh lebih rendah dibanding harga pasar global.

Dalam kondisi demikian, DMO menjadi instrumen yang sangat penting, tetapi sekaligus rawan. Tanpa DMO, pengusaha batu bara memiliki dorongan lebih besar untuk mengejar pasar ekspor karena harga luar negeri lebih menarik. Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya menyebut bahwa sebelum kebijakan DMO diterapkan, penambang batu bara cenderung lebih memilih ekspor karena harga jual luar negeri lebih tinggi dibanding harga domestik. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa DMO lahir untuk mencegah pasokan energi nasional kalah bersaing dengan pasar ekspor.

Namun, keberadaan DMO saja tidak cukup apabila pengawasan, kontrak, kualitas batu bara, dan logistik tidak terkendali. Pada 26 Juni 2026, Kementerian ESDM menyatakan sempat menahan sementara pengiriman ekspor batu bara tertentu untuk mengamankan batu bara dengan nilai kalori yang disyaratkan bagi pembangkit PLN. Hingga saat itu, sekitar 141 juta metrik ton batu bara telah diamankan dari total kebutuhan tahunan 154 juta metrik ton, dan ekspor disebut kembali berjalan normal setelah pasokan dalam negeri membaik.

Langkah penahanan ekspor tersebut menunjukkan bahwa pemerintah melihat adanya risiko nyata pada pasokan energi primer PLN. Artinya, masalah ini bukan semata persoalan teknis pembangkit, tetapi juga menyangkut tata kelola pasokan batu bara dari hulu ke hilir: mulai dari kewajiban DMO, penugasan pemasok, kontrak, spesifikasi kalori, blending, transportasi, hingga kesiapan stok di PLTU.

Pemadaman bergilir kemudian terjadi ketika gangguan pasokan energi primer bertemu dengan gangguan teknis pembangkit. PLN menyebut adanya dua PLTU besar milik Independent Power Producer atau IPP yang mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan Pulau Jawa. Dalam sistem listrik yang harus seimbang setiap saat antara pasokan dan beban, keluarnya pembangkit besar dari sistem dapat memaksa PLN melakukan manajemen beban agar jaringan tidak mengalami gangguan yang lebih luas.

Institute for Essential Services Reform atau IESR menilai pemadaman bergilir di Jawa perlu diinvestigasi secara transparan. IESR menduga gangguan tersebut dipicu rendahnya cadangan bahan bakar di sejumlah PLTU sistem Jawa-Bali, sehingga pembangkit harus beroperasi di bawah kapasitas optimal. IESR juga menyoroti kemungkinan Hari Operasi Pembangkit atau HOP berada di bawah batas aman, serta faktor lain seperti gangguan pembangkit, minimnya cadangan daya, jadwal perawatan pembangkit yang tidak sinkron, dan gangguan transmisi.

Dengan demikian, pemadaman listrik 2026 memperlihatkan tiga kerentanan sekaligus. Pertama, ketergantungan sistem listrik Jawa pada PLTU batu bara masih sangat besar. Kedua, pasokan batu bara untuk PLN tidak hanya bergantung pada jumlah produksi nasional, tetapi juga pada insentif harga, kepatuhan DMO, dan kesesuaian kualitas batu bara. Ketiga, ketika harga internasional tinggi, pengawasan pemerintah harus lebih kuat agar kebutuhan domestik tidak kalah oleh orientasi ekspor.

Pelajaran penting dari kejadian ini adalah bahwa ketahanan listrik nasional tidak cukup dijaga dengan angka produksi batu bara nasional yang besar. Yang lebih penting adalah memastikan batu bara yang dibutuhkan PLTU benar-benar tersedia di lokasi pembangkit, sesuai spesifikasi, tepat waktu, dan tidak tersisih oleh insentif ekspor. Jika selisih harga antara DMO dan pasar internasional terlalu lebar tanpa pengawasan yang kuat, maka sistem listrik nasional akan terus menghadapi risiko yang sama: batu bara ada, tetapi tidak cukup tersedia untuk pembangkit ketika paling dibutuhkan.

Rujukan Utama

Kementerian ESDM, Pemerintah Awasi dan Kawal Ketat Pasokan Batubara untuk Kelistrikan, 26 Juni 2026. Kementerian ESDM RI - Media Center - News Archives - Pemerintah Awasi dan Kawal Ketat Pasokan Batubara untuk Kelistrikan
ANTARA, PLN percepat pengadaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik, 20 Juni 2026. PLN percepat pengadaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik - ANTARA News Jawa Timur
Reuters, China mine disaster, Indonesia policy changes upend global coal market, 16 Juni 2026. China mine disaster, Indonesia policy changes upend global coal market | Reuters
Kementerian ESDM, As of 1 January 2020, DMO is Set at 25% and Sales Price to Power Plant USD 70 per Ton. Kementerian ESDM RI - Media Center - News Archives - As of 1 January 2020, DMO is Set at 25% and Sales Price to Power Plant USD 70 per Ton
Bloomberg Technoz, Bahlil Tegaskan Belum Akan Kerek Harga Batu Bara DMO, Baru Kajian, Juni 2026. Bahlil Tegaskan Belum Akan Kerek Harga Batu Bara DMO, Baru Kajian - Energi - Page 2
IESR, IESR Pertanyakan Keandalan Sistem Kelistrikan Jawa dan Mendesak Investigasi Transparan Gangguan Listrik, 11 Juni 2026. IESR Pertanyakan Keandalan Sistem Kelistrikan Jawa dan Mendesak Investigasi Transparan Gangguan Listrik - IESR

 

Menyusul dorongan dari Kementerian ESDM, pembukaan lahan perkebunan kini dipercepat untuk mencapai target E20 pada tahun 2028. Kolaborasi lintas sektor dan pembangunan pabrik bioetanol baru menjadi fokus utama dalam implementasi ini. Di sisi lain, tantangan seperti ketersediaan bahan baku juga perlu diselesaikan. Dalam upaya menjaga keberlanjutan, pertumbuhan hulu di luar Jawa menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bioetanol. Implementasi E20 yang dilakukan merupakan bagian dari strategi menghadapi krisis energi global. Langkah progresif ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk.

Pasokan TBS dan CPO menjadi kunci dalam penguatan biodiesel sebagai strategi ketahanan energi. Diperlukan intensifikasi dan peningkatan produktivitas kebun sawit, serta tata kelola data yang kuat untuk memastikan pasokan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kebutuhan pangan dan lingkungan. Implementasi B40 untuk solar merupakan langkah awal, dengan rencana meningkatkan porsi campuran biodiesel menuju B50. Uji B50 lintas sektor telah dilakukan untuk memastikan kompatibilitas dan keamanan teknis. Namun, masih terdapat tantangan terkait kesiapan pasokan bahan baku sawit mengikuti kenaikan kebutuhan biodiesel. Oleh karena itu, pasokan sawit perlu dijadikan prioritas dalam kebijakan energi untuk memastikan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.

Pemerintah telah memutuskan akan menaikkan Harga Mineral Acuan (HMA) nikel untuk mendukung penerimaan negara dari sektor mineral. Keputusan ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sumber daya alam, terutama mineral. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, juga menjelaskan bahwa kebijakan pemangkasan produksi nikel tidak akan diubah agar produksi dan kebutuhan industri dalam negeri seimbang, serta harga stabil di pasar. Langkah ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga kepentingan negara dan sumber daya alam sebagai aset strategis.

JAKARTA – Panggung ekonomi global pada tahun 2026 diprediksi akan menjadi saksi sebuah fenomena yang jarang terjadi, di mana dua pilar utama komoditas dunia bergerak ke arah yang saling bertolak belakang. Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) Update edisi Januari 2026 yang dirilis oleh Dana Moneter Internasional (IMF), pasar komoditas akan menghadapi "dilema divergensi" yang tajam. Di satu sisi, harga komoditas energi diproyeksikan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan, sementara di sisi lain, komoditas non-bahan bakar justru diprediksi akan mengalami lonjakan harga yang memberikan tantangan baru bagi rantai pasok global.

Krisis Identitas Sektor Energi Global

Dinamika sektor energi saat ini sedang mengalami pergeseran besar yang dipicu oleh perubahan pola konsumsi dan produksi di seluruh dunia. IMF mencatat bahwa stabilitas ekonomi global saat ini sangat bergantung pada bagaimana negara-negara menavigasi fluktuasi harga energi yang cenderung menurun di tengah ketidakpastian geopolitik yang tetap tinggi.

Minyak Bumi di Persimpangan Jalan

Fenomena ini bermula dari sektor energi yang menunjukkan tren penurunan yang konsisten. IMF mencatat bahwa harga komoditas energi secara keseluruhan diperkirakan akan turun sekitar 7% pada tahun 2026, sebuah angka penurunan yang lebih dalam dibandingkan proyeksi yang dikeluarkan pada Oktober tahun sebelumnya. Secara spesifik, harga minyak bumi menjadi sorotan utama karena diperkirakan akan turun sebesar 14,2% pada tahun 2025 dan berlanjut turun sebesar 8,5% pada tahun 2026. Penurunan harga minyak ini didorong oleh dua faktor utama yang saling memperkuat, yaitu pertumbuhan permintaan global yang cenderung lemah atau lesu serta pertumbuhan pasokan yang tetap kuat dari negara-negara produsen. Meskipun demikian, penurunan ini tidak akan terjadi tanpa perlawanan pasar. IMF mencatat adanya strategi "bantalan harga" atau soft price floor yang dilakukan oleh produsen berbiaya tinggi, langkah penimbunan strategis oleh China, serta pendekatan dari kelompok OPEC+ untuk mencegah kolapsnya harga secara total.

Gas Alam dan Upaya Stabilisasi

Kondisi serupa juga terlihat pada pasar gas alam. Harga gas alam diprediksi akan tetap relatif terkendali berkat beberapa faktor, termasuk rendahnya permintaan energi akibat ketidakpastian ekonomi yang masih membayangi, target penyimpanan Uni Eropa yang kini dibuat lebih fleksibel, serta adanya prospek pasokan gas alam cair atau LNG yang melimpah dalam jangka menengah. Tren penurunan harga energi ini pada dasarnya memberikan sedikit ruang napas bagi negara-negara pengimpor energi bersih, namun sekaligus menjadi tantangan fiskal yang nyata bagi negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor migas untuk menopang anggaran pendapatan dan belanja mereka.

Ledakan Harga Komoditas Non-Bahan Bakar

Berseberangan dengan sektor energi, komoditas non-bahan bakar justru menunjukkan performa yang agresif. Kenaikan harga di sektor ini mencerminkan adanya ketegangan yang belum terselesaikan dalam perdagangan internasional serta tingginya permintaan terhadap material pendukung teknologi masa depan.

Kelangkaan Mineral Kritis dan Perang Dagang

Optimisme dari penurunan harga energi tersebut seolah terhapus oleh berita dari sektor komoditas non-bahan bakar. IMF memproyeksikan harga kelompok komoditas ini—yang mencakup produk pertanian, logam, dan mineral industri—akan melonjak sebesar 7,5% pada tahun 2026 setelah sebelumnya naik 9,4% pada tahun 2025. Lonjakan ini merupakan sinyal peringatan bagi industri manufaktur dan pangan global. Salah satu pemicu utama kenaikan harga ini adalah sengketa perdagangan yang melibatkan bahan-bahan kritis. Sebagai contoh, ketegangan antara Amerika Serikat dan China mengenai kontrol ekspor semikonduktor dan mineral tanah jarang sempat memicu kekhawatiran akan kelangkaan pasokan, meskipun akhirnya diikuti oleh gencatan perang dagang sementara. Ketidakpastian mengenai keberlanjutan pasokan mineral kritis ini secara otomatis mendorong harga ke tingkat yang lebih tinggi di pasar internasional karena perannya yang vital dalam industri teknologi dan AI.

Sektor Pertanian dan Dinamika Tarif

Sektor pertanian juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada dinamika harga global ini. Meskipun otoritas Amerika Serikat baru-baru ini menghapus tarif pada beberapa produk pertanian untuk semua negara guna menyeimbangkan kenaikan tarif di sektor lain yang sudah berlaku, ketidakpastian kebijakan perdagangan secara umum masih menyisakan residu harga yang tinggi di pasar. Kenaikan harga komoditas pangan dan bahan baku industri ini tentu menjadi tantangan berat bagi upaya berbagai bank sentral dalam mengendalikan inflasi agar kembali ke target. IMF memperingatkan bahwa jika perlindungan perdagangan semakin meluas, hal tersebut dapat memicu dekompresi margin keuntungan perusahaan yang pada akhirnya akan memperlama efek inflasi bagi konsumen akhir di seluruh penjuru dunia.

Menavigasi Risiko Geopolitik dan Fiskal

Lanskap komoditas tahun 2026 tidak dapat dilepaskan dari berbagai risiko yang bersifat non-ekonomi. Ketegangan politik dan kerentanan sistem keuangan menjadi variabel yang sangat menentukan apakah proyeksi pertumbuhan stabil dapat tercapai atau justru berbalik menjadi krisis.

Jalur Pelayaran dan Ancaman Pasokan

Hal yang membuat situasi ini semakin rumit adalah adanya risiko-risiko geopolitik yang dapat membalikkan semua proyeksi dasar ini dalam sekejap. IMF menekankan bahwa eskalasi ketegangan geopolitik yang signifikan, khususnya di Timur Tengah atau Ukraina, serta potensi ketegangan di Asia dan Amerika Latin, dapat memicu kejutan pasokan negatif yang besar. Gangguan pada rute pelayaran utama, rantai pasok kritis, hingga kerusakan pada infrastruktur energi dan logistik bisa menyebabkan delays serta kenaikan biaya komoditas yang tidak terduga. Jika hal ini terjadi, maka tren penurunan harga energi yang diprediksi sebelumnya bisa berbalik menjadi lonjakan tajam, menciptakan situasi ekonomi yang sangat menantang bagi stabilitas global.

Rekomendasi Kebijakan IMF

IMF menyarankan agar setiap negara mulai fokus pada pembangunan kembali kapasitas fiskal dan menerapkan reformasi struktural untuk meningkatkan daya tahan ekonomi mereka terhadap fluktuasi harga komoditas ini. Bagi negara pengekspor komoditas, dilema ini menuntut kebijakan yang sangat hati-hati, di mana keuntungan dari lonjakan harga komoditas non-bahan bakar harus dikelola dengan bijak untuk menutupi potensi penurunan pendapatan dari sektor energi. Pada saat yang sama, para pembuat kebijakan harus tetap waspada terhadap risiko inflasi yang dibawa oleh kenaikan harga bahan baku industri dan pangan dunia agar tidak mengganggu daya beli masyarakat secara luas.

Secara keseluruhan, tahun 2026 akan menjadi ujian bagi ketangkasan para pembuat kebijakan dalam merespons pasar komoditas yang bergerak secara divergen. Penurunan harga energi mungkin membantu menurunkan biaya produksi di beberapa sektor manufaktur, namun kenaikan harga komoditas non-migas dan mineral kritis akan memaksa industri untuk melakukan revaluasi mendalam terhadap strategi rantai pasok mereka. Dunia di tahun 2026 harus bersiap menghadapi realitas baru di mana stabilitas harga adalah hasil dari koordinasi kebijakan yang kompleks dan diplomasi perdagangan yang sangat dinamis.

Wakil Ketua Komite Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Djoko Widayatno mendorong hilirisasi nikel ke tahap lanjutan, yakni pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar. "Transportasi masa depan harus ditopang oleh industri yang berkelanjutan. Nikel kita harus menjadi tulang punggung transisi energi hijau, bukan sekedar komoditas ekspor jangka pendek," kata Djoko. Saat ini, Indonesia mulai membangun ekosistem industri baterai EV secara terintegrasi, dari produksi prekusor hingga perakitan sel baterai dan kendaraan listrik. Proyek-proyek besar seperti pembangunan pabrik bateri di Kerawang di Morowali menjadi wujud dari komitmen menciptakan rantai pasok domestik  yang kompetitif di pasar global. Jika berhasil diakselerasi, pengembangan ekosistem ini diproyeksikan menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar. Sebagai pembanding, China, yang membangun rantai pasok EV sejak dekade lalu, pada 2023 mencatatkan kontribusi industri EV dan baterai mencapai lebih dari 150 miliar dolar AS dan menjadikan negara tersebut sebagai eksportir  utama kendaraan listrik dunia. (Yetede)

Kembalinya TotalEnergies SE, perusahaan multienergi asal Prancis, ke Indonesia dengan mengakuisisi 24,5% hak partisipasi di Blok Migas Bobara di Papua Barat menjadi katalis penting bagi tren positif investasi hulu migas nasional. Meski operator wilayah kerja ini tetap Petronas lewat anak usahanya Petronas Energy Bobara, kolaborasi dengan TotalEnergies diharapkan mempercepat eksplorasi dan membuka peluang kerja sama di blok-blok potensial lainnya di Indonesia timur.

Titik balik lifiting minyak mentah terjadi pada tahun ini, lebih cepat dari proyeksi sebelumnya pada 2026. Tingkat produksi minyak mentah 2025 pun bakal melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2025 yakni sebesar 605 ribu barel per hari (bps). Meningkatnya volume lifting minyak bumi dalam negeri seiring dengan beroperasinya proyek Forel dan Terbukti yang telah onstream bulan lalu. Lapangan migas lepas pantai Natuna itu memberikan potensi tambahan produksi hingga 20.000 bps. Pertumbuhan produksi minyak teranyar datang dari lapangan Banyu Urip dengan tambahan produksi mencapai 30.000 bph. Lonjakan lifting blok migas yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur itu diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring (online) dari Bali pada Kamis (26/06/2025). Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia mengatakan, lifting Blok Cepu semula sebesar 150 ribu bph. Dengan tambahan produksi teranyar ini maka total kontribusi Blok Cepu menjadi 150ribu bph atau setara dengan 25% litfing nasional. "Ini kerja delapan bulan dan maju lebih cepat 10 bulan dari perencanaan. Ini kita lakukan sejak enam hari presiden dilantik," kata Bahlil. (Yetede)

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDCO) resmi mengakuisisi saham Fortuna International (Barbados), Inc dari Repsol E&P, S.a.r..1 senilai US$ 245 juta atau setara dengan Rp 6,88 triliun. Fortuna International merupakan entitas yang memegang hal partisipasi tidak langsung sebesar 24% di Production Sharing Contract (PSC) Corridor. PSC Corridor merupakan wilayah kerja migas yang terdiri atas tujuh lapangan produksi  gas dan satu lapangan minyak, seluruhnya berlokasi di daratan  Sumatra Selatan. Seluruh produksi gas dari blok ini telah terikat kontrak jangka panjang dengan pembeli domestik dan Singapura yang bereputasi tinggi. Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro mengungkapkan bahwa akuisisi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perseroan. "Aksi korporasi ini sejalan dengan  fokus kami dalam mengelolas aset berkualitas  tinggi yang mampu menghasilkan arus kas kuat dan berkelanjutan. Di saat yang sama, ini menunjukkan, komitmen kami terhadap pembangunan nasional dan transisi menuju energi rendah karbon, dengan gas alam sebagai tahapan penting dalam proses tersebut," ujar dia. (Yetede)

Ketegangan geopolitik kembali meningkat di kawasan Timur Tengah  setelah serangan Amerika Serikat terhadap tiga fasilitas  nuklir di Iran, serta potensi penutupan Selat Hormuz. Situasi yang memicu lonjakan harga minyak global ini turut mengangkat saham-saham sektor energi dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan  saham energi ini diyakini bakal berlanjut, dengan potensi gain yang masih  cukup tinggi. Investment Analyst Edvisor Profina Visindo Indy Naila menilai, kondisi saat ini sangat menguntungkan bagi emiten hulu migas yang berorientasi  pada produksi. "Dengan kekhawatiran gangguan rantai pasok, harga jual minyak bisa meningkat tajam, dan hal ini akan berdampak langsung pada kenaikan margin keuntungan bagi produsen seperti PT Medco Energi Internasioanl Tbk (MEDC)," kata dia. Indy memproyeksikan harga saham MEDC bakal melanjutkan penguatan menuju level Rp 1.600-1.700. Sementara PGAS atau PT Perusahaan Gas Negara Tbk juga bisa terdorong ke Rp 1.800. Meski saham migas mencatatkan penguatan signifikan, Indy menilai, kontribusinya terhadap IHSG masih terbatas. "Saham-saham energi bukan termasuk big cap IHSG. Jadi, untuk menopang indeks secara luas tetap diperlukan peran emiten perbankan yang bobot kapitalisasinya besar," tutur dia. (Yetede)