Labirin | News & Update

;

Energi

( 493 )

Lima Tahun Pertama Akan Dibangun Pembangkit Sebesar 27,9 GW Berbasis Gas

KT1 27 May 2025 Investor Daily (H)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). RUPTL PLN 2025-2034 juga menjadi fondasi penting dalam upaya Indonesia mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. "Komitmen Paris Agreement terkait transisi energi tidak lagi menjadi komitmen bersama dan beberapa negara keluar dari komitmen awal, namun kita konsisten untuk menjalankan ini dengan memperhatikan kemampuan kita dan tingkat ketersediaan energi dan keekonomian," ujar Bahlil. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Dari total ini, sekitar 76% kapasitas akan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pumped storage. Pada lima tahun pertama akan dibangun pembangkit sebesar 27,9 GW berbasis gas, 12,2 GQ dari EBT,3 GW untuk sistem penyimpanan, dan 3,5 GW pembangkit batubara yang sudah dalam tahap penyelesaian konstruksi. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Energi Jadi Pilar Pertumbuhan Baru

HR1 27 May 2025 Bisnis Indonesia (H)

Pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034 tengah membangun fondasi kuat di sektor energi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8% sesuai janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa RUPTL terbaru ini memuat penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,6 gigawatt (GW), jauh lebih besar dibanding RUPTL sebelumnya. Sebanyak 61% kapasitas baru akan berbasis energi baru terbarukan (EBT), dengan investasi total mencapai hampir Rp3.000 triliun selama 10 tahun. Strategi ini diharapkan memenuhi kebutuhan listrik industri dan mendukung penghiliran serta industrialisasi tanpa perlu investasi pembangkit oleh pelaku industri.

Namun, Direktur Pelaksana Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, mengingatkan agar pemerintah berhati-hati mengingat risiko oversupply listrik yang pernah terjadi akibat proyeksi pertumbuhan ekonomi berlebihan, sehingga penting mempercepat realisasi program PLN. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLS), Arthur Simatupang, menyambut baik RUPTL ini karena memberi ruang bagi swasta, tetapi mengingatkan perlunya kejelasan proyek agar investasi bisa berjalan lancar tanpa hambatan perizinan dan pembebasan lahan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyoroti bahwa RUPTL 2025–2034 masih terlalu mengakomodasi energi fosil, yang berpotensi menghambat iklim investasi energi terbarukan dan transisi energi di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi investor yang mengharapkan arah transisi energi yang lebih ambisius.

Secara keseluruhan, RUPTL ini menjadi langkah strategis membangun infrastruktur energi nasional sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun keberhasilan implementasi dan keseimbangan antara energi fosil dan terbarukan menjadi kunci utama keberlanjutan rencana tersebut.

Ekonomi

RI Bersiap Ekspor Mobil Listrik

HR1 26 May 2025 Bisnis Indonesia

Indonesia semakin memantapkan langkahnya untuk menjadi pusat koneksi global dalam industri kendaraan listrik (EV), dengan dukungan penuh dari pemerintah dan sektor investasi strategis seperti BPI Danantara. Pandu Sjahrir, selaku Chief Investment Officer BPI Danantara, menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengekspor kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri dan menjadi central hub dunia untuk ekosistem EV, tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga internasional.

Dalam upaya itu, BPI Danantara siap berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan besar asal China, seperti Huayou, dalam berbagai sektor strategis termasuk penghiliran baterai, ketahanan energi, digitalisasi infrastruktur, dan kecerdasan buatan (AI). Pandu menekankan bahwa kerja sama tersebut harus bersifat komersial global dan saling menguntungkan, terutama dengan adanya transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pengembangan ekosistem baterai untuk sepeda motor listrik, mengingat Indonesia memiliki sekitar 140 juta unit sepeda motor yang saat ini masih berbahan bakar fosil. Bahlil menyatakan bahwa fokus pada kendaraan roda dua akan mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

Indonesia juga telah menjalin kerja sama besar dalam proyek pengembangan baterai dari hulu ke hilir dengan dua perusahaan asing: Huayou (Proyek Titan, senilai US$9,8 miliar) dan CATL (Proyek Dragon, senilai US$6 miliar), dengan rencana groundbreaking pada Juni 2025.

Dengan kolaborasi ini, Indonesia menunjukkan keseriusannya menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global kendaraan listrik, serta mengintegrasikan strategi investasi, teknologi, dan peningkatan kapasitas lokal untuk mendukung visi jangka panjang transisi energi dan industri hijau nasional.

Lingkungan Hidup

Reformasi Mendorong Industri Migas Kembali Panas Membara

KT1 26 May 2025 Investor Daily (H)

Reformasi kebijakan diyakni bisa membuat industri minyak dan gas (migas) nasional kembali memanas, seperti yang terjadi pada era 1980 dan 1990-an. Kala itu, produkdi minyak berkisar 1,5-1,6 juta barel per hari (bph), jauh dari posisi saat ini sekitar 580 bph. Reformasi kebijakan diyakini bisa menarik raksasa migas asing, seperti Total, Shell, dan Chevron, kembali ke Indonesia. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk mengejar target swasembada energi dan produksi minyak 1 juta bph pada 2029-2030. Sebab, PT Pertamina tidak bisa bekerja sendiri untuk menaikkan lifting minyak. Dalam industri migas yang membutuhkan modal besar, teknologi tinggi, hingga sumber daya manusia berkeahlian tinggi, kerja sama dengan pemain lokal sangat dibutuhkan. Mereka diharapkan bisa menggarap blok-blok migas baru yang bisa meningkatkan produksi nasional. Alasannya jelas, peningkatan produk minyak tidak bisa hanya dilakukan dengan menghidupkan lagi sumur-sumur tua dan idle. Dibutuhkan sumur minyak baru dengan produksi tinggi demi mencapai target ambisius pemerintah tersebut. Adapun reformasi kebijakan yang dimaksud menitikberatkan pada percepatan perizinan, baik ditingkat pusat dan daerah. Selama ini, investor migas harus menghadapi proses perizinana yang berbelit-belit. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Pertamina Waspadai Fluktuasi Global

HR1 23 May 2025 Bisnis Indonesia

Rencana peningkatan impor minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat oleh PT Pertamina (Persero) memunculkan sejumlah risiko strategis dan operasional yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan bahwa tantangan utama berasal dari jarak pengiriman yang jauh—sekitar 40 hari—yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional, terutama jika terjadi gangguan cuaca seperti badai atau kabut.

Pertamina saat ini sedang melakukan kajian menyeluruh terkait aspek teknis, keekonomian, dan risiko operasional dari rencana impor tersebut. Simon juga menegaskan pentingnya dukungan kebijakan dalam bentuk payung hukum dari pemerintah agar kerja sama energi dengan AS dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan. Ia menyarankan agar ada komitmen antarpemerintah sebagai landasan regulasi yang kemudian bisa diturunkan ke skema kerja sama bisnis antarperusahaan.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa rencana ini tidak akan membebani kas negara karena hanya merupakan pengalihan sumber pasokan dari negara lain ke AS, bukan penambahan volume secara keseluruhan.

Meskipun rencana impor migas dari AS memiliki potensi untuk memperkuat diversifikasi pasokan energi, Simon Aloysius Mantiri menekankan bahwa keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah, kesiapan logistik, dan mitigasi risiko operasional.

Lingkungan Hidup

PT Sumber Global Energy Teken Kontak Batu Bara US$ 10 Juta

KT1 10 May 2025 Investor Daily

Emiten perdagangan komoditas, PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) menandatangani kontrak ekspor batu bara bernilai US$ 10 juta atau setara Rp165,25 miliarm bersama COALIMEX, perusahaan di bawah Kementerian Listrik dan Batu Bara Vietnam. Kontrak tersebut diteken pada Senin (5.5.2025 oleh konsorsium TGS yang dipimpin oleh SGER. Adapaun jenis batu bara yang dikapalkan merupakan antrasit berkualitas tinggi sesuai paket pengadaan No 01/2024/TNK-CLM. "Kontrak ini merupakan hasil proses pengadaan yang telah melalui evaluasi dan disetujui Keputusan No 30T tertanggal 23 Januari 2025," kata Direktur Utama SGER Welly Thomas. Welly menjelaskan, nilai kontrak sebesar US$ 10 juta tersebut berpotensi terus bertambah seiring permintaan energi yang tinggi dari Vietnam. Dia juga menyebutkan bahwa kontrak ini adalah bagian dari upaya memperkuat kerja sama energi antara Indonesia dan Vietnam. COALIMEX sendiri merupakan pemain lama dalam batu bara dunia dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Sejak didirikan pada 1982, perusahaan ini telah mengalami transformasi kelembagaan dan kini berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Kementerian ESDM Mendorong Bali untuk Mengembangkan Pembangkit Listrik PLTP

KT1 08 May 2025 Investor Daily (H)

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Listiani Dewi mendorong Provinsi Bali untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sendiri guna memperkuat pertahanan dan kemandirian energi di wilayahnya. Hal ini sebagai respon menyusul kejadian padam listrik massal atau blackout yang melanda seluruh wilayah Bali pada Jumat (2/5/2025) selama hampir 12 jam. "Aku cuma dorong, ini ada kesempatan untuk Bali mempunyai PLTP. Karena selama ini wilayah kerja panas buminya itu di wilayah Bedugul," kata Eniya dikutip dari kantor berita Antara di Jakarta. Dia menekankan pentingnya setiap pulau di Indonesia memiliki kemandirian energi yang tidak tergantung pada pasokan dari wilayah lain. Saat ini, sebagian besar pasokan listrik untuk Bali masih berasal dari sistem kelistrikan Jawa melalui jaringan kabel laut. Kondisi ini membuat sistem kelistrikan Bali rentan terganggu jika terjadi gangguan pada jalur transmisi tersebut. Menurut Eniya, Bali memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi panas bumi, khususnya di wilayah Bedugul. ia menilai peluang tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk membangun PLTO sebagai sumber energi bersih dan andal di daerah tersebut. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Energi Terbarukan Jadi Pilar Cegah Krisis Listrik

HR1 06 May 2025 Bisnis Indonesia

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang dipimpin Eniya Listiani Dewi mendorong kelanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Bedugul sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah terulangnya insiden pemadaman listrik total (blackout) di Bali. Insiden blackout sebelumnya terjadi akibat gangguan pada kabel laut tegangan tinggi (SKLT) yang menghubungkan sistem kelistrikan Jawa-Bali, sehingga membuat pasokan daya ke Bali terputus total.

PLTP Bedugul dinilai strategis karena mampu memperkuat kemandirian energi Bali dengan sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik dari Jawa. Hal ini menjadi semakin penting mengingat kondisi geografis Bali yang rentan terhadap gangguan jaringan lintas pulau.

Sementara itu, Helmy Rosadi, Manajer Teknis PLTU Celukan Bawang, menegaskan bahwa pembangkitnya tidak terlibat dalam penyebab blackout, yang murni berasal dari gangguan transmisi eksternal. Ia menyebut gangguan pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di Jawa Timur sebagai pemicu utama yang menyebabkan ketidakseimbangan daya dan anjloknya frekuensi listrik di Bali.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga menugaskan PT PLN untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem operasional dan prosedur penanganan gangguan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Keseluruhan upaya ini menunjukkan pentingnya diversifikasi dan penguatan infrastruktur energi lokal, terutama berbasis sumber daya terbarukan.

Ekonomi

PLN Tanggap Perbaiki Jaringan Listrik Bali

HR1 03 May 2025 Bisnis Indonesia

Pemadaman listrik serentak yang terjadi di hampir seluruh wilayah Bali pada Jumat (2/5) pukul 16.00–16.30 WITA disebabkan oleh gangguan sistem kelistrikan, meskipun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan oleh PT PLN (Persero). Gregorius Adi Trianto, EVP Komunikasi Korporat PLN, menyatakan bahwa pemulihan telah dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan ratusan personel dan peralatan lengkap, dan hingga pukul 18.30 WITA sekitar 50% pasokan listrik telah kembali normal.

Anom Silaparta dari PLN UID Bali dan I Wayan Eka Susana, Manajer Komunikasi PLN Bali, menjelaskan bahwa gangguan sistem sedang ditelusuri dan pemulihan terus dilakukan. Pemadaman ini berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pada fasilitas publik dan sektor pariwisata.

Ahmad Syaugi Shahab, GM Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, menyatakan bahwa bandara menggunakan listrik cadangan dari genset untuk menjaga operasional tetap berjalan, meskipun sempat terjadi keterlambatan beberapa penerbangan saat perpindahan sistem daya.

PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan tersebut dan berkomitmen untuk segera menormalkan pasokan listrik di Bali.

Lingkungan Hidup

Potensi Besar dari Sumur Ilegal Belum Tertangani

HR1 03 May 2025 Bisnis Indonesia

Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana mengatur dan mengoptimalkan produksi minyak dari sumur ilegal yang diperkirakan mencapai 10.000–20.000 barel per hari. Untuk itu, Kementerian ESDM tengah menyusun Peraturan Menteri sebagai payung hukum agar potensi energi ini dapat dikelola secara resmi dan tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Tri Winarno, Plt. Dirjen Migas, menyebut regulasi tersebut akan mengatur tiga skema kerja sama, termasuk melibatkan KKKS, BUMD, koperasi, dan pengusahaan sumur tua.

Namun, rencana ini menuai kritik dari peneliti CELIOS, Muhammad Saleh, yang menilai kebijakan tersebut justru melegitimasi aktivitas ilegal dan mencerminkan kegagalan negara dalam menegakkan hukum dan mengelola sektor energi secara adil. Menurutnya, pendekatan pragmatis ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan integritas dalam tata kelola migas nasional.