;
Tags

Energi

( 493 )

Liku-liku Berat Swasembada Energi

KT1 30 Oct 2024 Investor Daily (H)

Presiden Prabowo menargetkan Indonesia bisa swasembada energi dalam beberapa tahun ke depan. Namun, sejumlah pengamat menilai visi itu akan menghadapi sejumlah tantangan berat. Tantangan pertama, produksi minyak Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) yang dicanangkan pemerintah sebelumnya tak kunjung tercapai. Sebaliknya, produksi minyak malah  turun dari 800 ribu bph menjadi 600 bph, sedangkan total kebutuhan sekitar 1,6 juta bph. Artinya, Indonesia harus mengimpor minyak 1 juta bph demi menutup kebutuhan dalam negeri. 

Pada titik ini, mencegah penurunan produksi minyak lebih dalam menjadi hal krusial yang perlu dilakukan pemerintah. Sebab, rencana pemerintah menghidupkan lagi sumur-sumur minyak yang idle membutuhkan waktu panjang. Kedua, pengembangan bahan bakar nabati (BBN) membutuhkan investasi besar, kepastian bahan baku (feed stcok), dan lahan sebagai contoh, rencana pemerintah merealisasikan B60 menghadapi tantangan dari ketersediaan lahan. Program ini membutuhkan setidaknya tambahan lahan 10 juta hektare (ha). Kemudian, sawit yang ditanam membutuhkan waktu untuk bisa dipanen, setidaknya lima tahun. Padahal, target B60 ditargetkan dieksekusi dalam waktu dekat. (Yetede)

Upaya Dekarbonisasi Dioptimalkan Satgas Transisi Energi Nasional

KT3 26 Oct 2024 Kompas

Sejak dibentuk pada 2023, Satgas Transisi Energi Nasional terus berupaya melakukan dekarbonisasi ketenagalistrikan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Upaya yang telah dilakukan, antara lain, meningkatkan pendanaan untuk transisi energi berkeadilan dan pensiun dini penggunaan energi fosil. Hal tersebut mengemuka dalam acara Konferensi Bangun Bangsa 2024 bertajuk ”Keberlanjutan dalam Aksi: Mempercepat Perjalanan Dekarbonisasi di Asia Pasifik” yang diselenggarakan BAT Indonesia atau Bentoel Group dan Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) di Jakarta, Jumat (25/10). Konferensi Bangun Bangsa 2024 diselenggarakan untuk mendorong kolaborasi dan solusi atas hambatan dalam dekarbonisasi di semua tingkat industri.

Konferensi ini mempertemukan para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, industri, lembaga keuangan dan investor, pembuat kebijakan, LSM, hingga kelompok masyarakat. Andi Yulianti Ramli dari Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyampaikan, pada pemerintahan sebelumnya, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi telah membentuk Satgas Transisi Energi Nasional (Satgas TEN). Satgas TEN yang dibentuk pada 2023 memiliki tugas mengawal proses transisi energi Indonesia untuk mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Adapun transisi ini tidak hanya bertujuan untuk memitigasi perubahan iklim, tetapi juga memperkuat ketahanan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Salah satu capaian Satgas TEN ialah terkait perkembangan pendanaan program kemitraan transisi energi berkeadilan (JETP). Hingga September 2024, tercatat sudah ada persetujuan jaminan hingga 2 miliar USD serta 32 program hibah dan asisten teknis senilai 202,7 juta USD. Dari aspek regulasi, Satgas TEN yang didukung kementerian/lembaga lain telah menyelaraskan regulasi yang membuka peluang pendanaan hingga 2,8 miliar USD. Regulasi ini juga telah dituangkan menjadi peraturan menteri di bidang energi dan sumber daya mineral serta bidang perindustrian. Satgas TEN juga terus berupaya memensiunkan dini PLTU Cirebon-1, dengan memberi penawaran pendanaan dari Bank Pembangunan Asia sebesar 430 juta USD un tuk biaya tambahan kelistrikan Perusahaan Listrik Negara (PLN). (Yoga)


Kekayaan RI Mampu Swasembada Energi

KT1 25 Oct 2024 Tempo
SAAT berpidato seusai pelantikannya di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto berkata, "Tanaman-tanaman seperti sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman-tanaman lain, seperti singkong, tebu, sagu, dan jagung. Kita juga punya energi bawah tanah geotermal yang cukup." Ia lalu melanjutkan, "Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar." Isi pidato itu menyiratkan gagasan swasembada energi pemerintahan Prabowo. Gagasan mencapai swasembada energi jelas merupakan hal baik bagi Indonesia. Tapi, di sisi lain, ucapan tersebut juga memberi sinyal bahwa konsep swasembada energi ala Prabowo itu sekadar "omon-omon" yang akan mengorbankan keadilan ekologi dan sosial. Bagaimana tidak, sumber-sumber energi yang disebutkan Prabowo itu menyebabkan banyak ketidakadilan bagi masyarakat.

Kita mulai dari batu bara. Cadangan bahan bakar fosil ini di Indonesia sangat berlimpah. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan batu bara Indonesia pada 2021 mencapai 38,84 miliar ton. Bila rata-rata produksi batu bara sebesar 600 juta ton per tahun, umur cadangan batu bara kita diperkirakan masih cukup untuk 65 tahun ke depan, dengan asumsi tidak ada temuan cadangan baru. Berlimpahnya stok batu bara membuat Indonesia sangat bergantung pada komoditas ini. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional, persentase bauran energi Indonesia pada 2023 masih didominasi batu bara sebesar 40,46 persen, minyak bumi 30,18 persen, gas bumi 16,28 persen, dan energi terbarukan 13,09 persen.  Persoalannya, batu bara adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Cepat atau lambat, komoditas ini akan habis. Batu bara juga merupakan sumber energi kotor. Emisi pembakaran batu bara menghasilkan emisi gas rumah kaca penyebab krisis iklim. Krisis iklim itu kini menimbulkan bencana ekologi di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.Selain itu, penambangan batu bara menimbulkan kerusakan alam. Pencemaran air, tanah, dan udara merupakan dampak operasi pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara juga menjadi salah satu penyebab konflik agraria di masyarakat karena sering kali konsesi pertambangan menggusur wilayah kelola masyarakat. (Yetede)


Cita-cita dan Realisasi Swasembada Energi

KT3 24 Oct 2024 Kompas
Istilah swasembada, yang kental dengan capaian swasembada beras pada pertengahan 1980-an kembali digelorakan di titik mula perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 2024-2029. Sebagaimana disampaikan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI, target tidak hanya tercapainya swasembada pangan, tetapi juga swasembada energi. Swasembada energi telah tertuang dalam Visi, Misi, dan Program Prabowo- Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Adapun programnya meliputi percepatan transisi energi; mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional; memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas cadangan sumber energi baru; dan merevisi tata aturan yang menghambat investasi energi terbarukan.

Selain itu, mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, infrastruktur gas, dan memperluas konversi BBM ke gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Program lain adalah menjamin ketersediaan energi untuk mendukung kawasan ekonomi khusus dan merevitalisasi serta membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren bioetanol. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi, yang sejauh ini konsisten dinarasikan, perlu diapresiasi. Sudah semestinya ketergantungan pada impor dalam pemenuhan energi serius dikikis. Itu tidak terlepas dari kenyataan bahwa impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat seiring melorotnya produksi siap jual (lifting) minyak bumi. Lifting minyak saat ini sekitar 570.000 barel per hari, sedangkan kebutuhan 1,6 juta barel per hari. Begitu juga terkait elpiji. Bagaimanapun masyarakat Indonesia amat bergantung pada komoditas pengganti minyak tanah itu.

Terlepas dari tepat sasaran atau tidak, kenyataannya, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 2023, proporsi elpiji 3 kg mencapai 93,3 persen kebutuhan, sisanya baru nonsubsidi. Ada pun lebih dari 75 persen kebutuhan elpiji nasional dipenuhi dari impor. Menurut data Kementerian Keuangan, alokasi subsidi energi dan kompensasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 394,3 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya yang Rp 334,8 triliun. Pemberian subsidi tak terlepas dari upaya menjaga stabilisasi harga, menjaga daya beli, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melihat tingginya ketergantungan pada impor energi, rencana pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi sudah  sepatutnya diupayakan. Dengan demikian, alokasi subsidi-kompensasi energi dapat dialihkan ke sektor lain yang tidak kalah penting, misalnya untuk kesehatan, pendidikan, ataupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (Yoga)

Ekspansi Dua Bisnis Inti yaitu PLTP dan PLTB

KT1 23 Oct 2024 Investor Daily (H)
Emiten konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Renewabless Tbk (BRE)  terus menggeber ekspansi di dua dunia bisnis utamanya yakni pembangkit listrik panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLPB). Emiten energi baru terbarukan ini menargetkan bakal memiliki kapasitas hingga 1,95 gigawatt (GW) pada 2030, dari dua bisnis intinya tersebut. "Kami menargetkan untuk mencapai kapasitas 1 GW di 2025 melalui pengembangan kapasitas eksisting, sebelum mencapai 1.95GW pada 2030 melalui pengembangan di proyek Greenfield," kata Manajemen BREN. Manajemen Barito Renewabless mengungkapkan, kapasitas perseroan saat ini sebanyak 965MW yang terdiri dari PLTP sebesar 886MW dan PLTB 79MW. Secara bertahap, perseroan akan terus meningkatkan kapasitasnya, dimana tahun ini akan ada penambahan 14MW pada PLTP, selanjutnya ada penambahan lagi 27MW tahun depan, 37MW di 2026, serta 820MW pada 2027-2032. Sehingga total kapasitas terpasang PLTP perseroan akan menjadi 1.784MW. Perseroan juga mempertimbangkan untuk menambah kapasitas PLTP lagi sebanyak 655MW hingga menjadi 2.439MW pada 2032. (Yetede)

Lambatnya Transisi Energi

KT3 18 Oct 2024 Kompas
Indonesia telah berkomitmen mengatasi perubahan iklim dengan berbagai upaya, salah satunya melalui akselerasi transisi energi kotor ke energi yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini diperlukan karena sebagai negara yang tengah gencar melakukan pembangunan, sektor energi berkontribusi besar terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca nasional. Upaya setiap negara dalam melakukan transisi energi akan mencakup dua aspek. Di satu sisi, negara tersebut harus menghentikan penggunaan energi kotor, seperti batubara. Kemudian, di sisi lain, diperlukan juga upaya akselerasi penggunaan energi baru terbarukan. Direktur Eksekutif Sustain (Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia) Tata Mustasya menilai, transisi energi yang dilakukan Indonesia selama satu dekade terakhir cenderung masih lambat dan tertinggal.

Bahkan, komitmen transisi energi ini juga patut dipertanyakan karena Indonesia masih terus meningkatkan produksi batubara sebagai energi kotor. ”Target energi terbarukan Indonesia yakni 23 persen dari total bauran energi pada tahun 2025 dan ini hampir tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, pemerintah mau merevisi target energi terbarukan satu tahun sebelum deadline. Masih banyak kontradiksi lain di sektor energi yang menjadi salah satu sektor terpenting,” ujarnya, Rabu (16/10/2024). Berdasarkan data Ember Climate 2023, pembangkitan listrik Indonesia dari bahan bakar fosil meningkat 50 persen dalam satu dekade terakhir dari 190 terawatt (TWh) pada tahun 2013 menjadi 285 TWh pada tahun 2023. Selama periode yang sama, pembangkitan listrik dari energi terbarukan hanya meningkat dari 36 TWh menjadi 65 TWh. Analisis Ember Climate juga menyebut, secara umum negara-negara G20 sudah mengalami pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara yang negatif.

Namun, kapasitas PLTU di Indonesia masih tumbuh positif. Bahkan, pertumbuhan kapasitas PLTU di Indonesia tertinggi dibandingkan negara G20 lainnya. Kemudian, data International Renewable Energy Agency (Irena) tahun 2022 juga menyebut, Indonesia kembali menjadi negara yang paling tertinggal dalam akselerasi energi dari semua negara G20. Padahal, mayoritas negara G20 lainnya telah mengalami peningkatan rasio kapasitas energi terbarukan yang signifikan dibandingkan dengan total kapasitas energi. Menurut Tata, selama sepuluh tahun terakhir, dan juga janji kampanye presiden terpilih Prabowo Subianto, fokus masih pada pengembangan sumber energi alternatif yang memiliki dampak lingkungan besar, seperti deforestasi. Salah satu program pengembangan bioenergi adalah co-firing atau pembakaran bersama biomassa pelet kayu dan batubara. Potensi deforestasi dari pengembangan bioenergi ini juga telah ditunjukkan melalui hasil kajian Trend Asia tentang co-firing biomassa khusus dari kayu terhadap 52 PLTU yang ada selama 2021-Mei 2022. (Yoga)

Kerja Sama ESDM dan Eramet untuk Kaji Mineral Penting

HR1 18 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Kolaborasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan PT Eramet Indonesia Mining untuk melakukan studi dan eksplorasi mineral penting di Indonesia. Agung Pribadi, Kepala Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (PSDMBP), menyatakan bahwa pemerintah aktif menjalin kerja sama dengan perusahaan asing untuk mengoptimalkan potensi mineral, terutama nikel, kobalt, dan litium, yang kini sangat dibutuhkan dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik.

Kerja sama ini mencakup studi penyelidikan wilayah prospek mineral, karakterisasi bijih, serta eksplorasi litium dari geothermal brine. Agenda mendatang termasuk penyelidikan litium di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan metode geofisika dan geokimia. Kegiatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi cadangan mineral baru yang bernilai ekonomis tinggi, sekaligus memperkuat pertukaran pengetahuan dalam bidang eksplorasi dan publikasi ilmiah antara kedua belah pihak.



Prospek Cerah Energi Baru Terbarukan

HR1 17 Oct 2024 Kontan
Prospek penawaran umum perdana saham (IPO) di sektor energi baru terbarukan (EBT) diprediksi akan tetap cerah pada tahun depan, didorong oleh minat tinggi investor di pasar modal Indonesia. Reuben Tirtawidjaja dari Ernst and Young (EY) mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir, IPO emiten EBT menunjukkan kinerja positif, termasuk PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang mengalami lonjakan harga saham 781,41% sejak IPO. Miftahul Khaer dari Kiwoom Sekuritas juga menyoroti bahwa keberhasilan IPO di sektor ini menciptakan peluang besar untuk perusahaan baru. Dukungan dari kebijakan pemerintah dalam transisi energi dan kesadaran masyarakat akan energi bersih semakin memperkuat prospek ini. Namun, Miftahul mengingatkan investor untuk lebih berhati-hati karena kenaikan saham EBT mungkin tidak secepat tahun lalu, dengan saham seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menjadi pilihan menarik untuk trading.

Pemerintah Mendorong Investasi Energi Bersih dan Orientasi Ekspor

KT3 16 Oct 2024 Kompas
Pemerintah akan berfokus pada investasi di sektor-sektor seperti energi bersih dan yang berorientasi ekspor untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Namun, selain mengejar target pertumbuhan, investasi tersebut juga harus memperhatikan sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti manufaktur Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan, di masa mendatang, tren pasar cenderung akan mengarah ke sektor energi bersih. Beberapa perusahaan yang ingin berinvestasi di Indonesia, seperti perusahaan di bidang mobil listrik, meminta akses energi bersih atau energi terbarukan. ”Mereka (investor) request-nya, inginnya, karena mereka membuat mobil listrik, harapannya tenaga atau energi yang mereka dapat juga adalah dari energi bersih dari energi terbarukan. Itu juga yang mereka harapkan, dan itu yang akan kita dorong,” katanya dalam konferensi pers Realisasi Investasi Triwulan III-2024 di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Rosan menambahkan, penanaman investasi pada 2025 memang ditargetkan lebih tinggi dibanding tahun 2024 sekitar Rp 1.400 triliun. Sejalan dengan permintaan pasar mendatang, target tersebut dapat tercapai apabila turut dilakukan akselerasi penyediaan tenaga kerja berbasis energi hijau agar dapat menarik investasi masuk. Merujuk Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), investasi diharapkan dapat meningkat menjadi Rp 1.868-Rp 1.906 triliun ”Jadi, temanya adalah bagaimana kita mengarahkan investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah yang energi bersih dan juga berorientasi ekspor.

Mengapa? Sebab, apabila kita ingin mencapai pertumbuhan di atas 5 persen, kuncinya salah satunya adalah di investasi dan ekspor karena dua ruang itu yang masih mempunyai ruang untuk bertumbuh dengan tinggi,” ujar Rosan. Hal itu mengingat investasi menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan porsi 25-26 persen setelah konsumsi domestik yang mencapai lebih dari 50 persen. Sementara itu, belanja pemerintah berkontribusi 8-9 persen disusul dengan kinerja ekspor yang belum begitu signifikan. Oleh karena itu, kata Rosan, pertumbuhan yang bisa didorong adalah dari investasi. Manufaktur Dihubungi terpisah, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, berpendapat target penanaman investasi yang ditetapkan pada 2025 sangat optimistis. Kendati target tersebut ada kaitannya dengan upaya mengejar per tumbuhan ekonomi 8 persen, akan memberatkan bagi pemerintahan baru ke depan. (Yoga)

Mempercepat Langkah Menuju Energi Bersih

HR1 15 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Pertemuan Pemimpin Asia Zero Emission Community (AZEC) ke-2 di Vientiane, Laos, menyoroti komitmen negara-negara Asia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mendorong dekarbonisasi, terutama melalui kolaborasi lintas batas di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memainkan peran penting dalam memajukan inisiatif Joint Crediting Mechanism Jepang, yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Para pemimpin AZEC menyetujui “tiga terobosan” yang menargetkan perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan ketahanan energi, serta meluncurkan rencana aksi untuk dekade mendatang. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah diversifikasi energi, peningkatan efisiensi energi, dan penggunaan teknologi energi terbarukan seperti sel surya perovskit, panas bumi, hidrogen, dan Carbon Capture, Utilisation, and Storage (CCUS). Indonesia, dengan proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan dan konversi minyak kelapa menjadi bahan bakar pesawat, juga akan mendapatkan keuntungan langsung.

Dalam konteks pendanaan, Australia mengumumkan dukungan senilai 2 miliar Dolar Australia untuk AZEC, sementara AZEC terus mengupayakan pembiayaan transisi energi. Indonesia berencana memperkuat pasar karbonnya untuk menarik investasi, mempromosikan integritas tinggi dalam perdagangan karbon, dan berkontribusi pada ketahanan energi regional.