Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana mengatur dan mengoptimalkan produksi minyak dari sumur ilegal yang diperkirakan mencapai 10.000–20.000 barel per hari. Untuk itu, Kementerian ESDM tengah menyusun Peraturan Menteri sebagai payung hukum agar potensi energi ini dapat dikelola secara resmi dan tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan energi surya karena letak geografisnya yang strategis. PT PLN Indonesia Power, di bawah kepemimpinan Direktur Utama Edwin Nugraha Putra, memanfaatkan potensi ini dengan memperkuat ekosistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dari hulu hingga hilir. Langkah ini merupakan bagian dari strategi transisi energi menuju target net zero emission (NZE) pada tahun 2060.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pemanfaatan energi surya karena letak geografisnya yang strategis. PT PLN Indonesia Power, di bawah kepemimpinan Direktur Utama Edwin Nugraha Putra, memanfaatkan potensi ini dengan memperkuat ekosistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dari hulu hingga hilir. Langkah ini merupakan bagian dari strategi transisi energi menuju target net zero emission (NZE) pada tahun 2060.

PT PGN Tbk berkolaborasi dengan PT Bukit Asam Tbk  (PTBA) dalam pengembangan Synthetic Natural Gas (SNG) yang berasal dari batu bara. Proyek ini memanfaatlan cadangan low-rank coal milik PTBA di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, yang selama ini belum termonetisasi secara optimal. SNG merupakan gas hasil olahan batu bara yang menyerupai gas bumi. Produk ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri. Nantinya SNG diproyeksikan untuk menjangkau pelanggan eksisting PGN, khususnya industri di wilayah Jawa Bagian Barat yang tengah menghadapi tantangan pasokan. Direktur Strategis Pengembangan Binsis PGN, Rosa Permata Sari mengatakan proyek SNG merupakan bagian dari strategi diversifikasi pasokan energi nasional dan penguatan ketahanan energi. "Inisiatif ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam hilirisasi dan kemandirian energi. Jika terealisasi, proyek ini berpotensi memperkuat pasokan gas dalam negeri dan mengurangi ketergantungan teradap impor," kata Rosa. Sepanjang 2025, kedua perusahaan akan fokus pada studi kelayakan guna mengkaji potensi pembangunan fasilitas produksi SNG, jaringan pipa, serta skema bisnis yang memungkinkan. Adapun lokasinya berdekatan dengan jaringan pipa transmisi PGN di pagerdewa, Sumatera Selatan, sehingga berpotensi menghemat pengembangan infrastruktur. (Yetede)

Keputusan Amerika Serikat untuk mundur dari skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) menegaskan pentingnya kemandirian pembiayaan domestik bagi transisi energi Indonesia. Meski kontribusi AS hanya sebagian kecil dari kebutuhan dana transisi senilai US$235 miliar, langkah tersebut menjadi pengingat bahwa komitmen luar negeri tidak bisa selalu diandalkan. Tokoh-tokoh penting seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian ESDM kini memiliki peran krusial dalam memperkuat ekosistem pembiayaan hijau nasional.

Mundurnya Amerika Serikat dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) menciptakan kekosongan pendanaan miliaran dolar AS bagi transisi energi di Indonesia, memaksa sektor keuangan nasional untuk mengambil peran utama dalam pembiayaan proyek energi hijau. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) serta para pemangku kepentingan di sektor keuangan kini dihadapkan pada tantangan besar, seperti risiko investasi tinggi, rendahnya kesiapan proyek, dan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap ekonomi rendah karbon.

PT PLN (Persero) bersama dengan perusahaan energi baru terbarukan (EBT) asal Uni Emeirat Arab, Masdar menjajaki kerja sama pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Indonesia. Kobalorasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kepesepemahaman (MoU) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Selasa (8/4) bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ruang lingkup MoU ini mencakup explorasi potensi pengembangan proyek floating solar di waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Proyek ini akan mengoptimalkan potensi sumber daya  surya di Indonesia yang melimpah dengan media lahan air guna menghasilkan energi bersih, serta mempercepat transisi menuju energi yang rendah karbon. Selain MoU tersebut, pada kesempatan yang sama PLN dan Masdar juga mendatangani Principle of Agreement untuk menjajaki potensi perluasan kapasitas proyek PLTS Semarang Terapung Cirata. Sebelumnya PLTS Terapung Cirata telah resmi beroperasi sejak Novemer 2023 dengan kapasitas 192 Negawatt peak (MWp), dan saat ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan energi bersih bagi sekitar 50.000 rumah tangga serta mengurangi emisi karbon hingga 214.000 per tahun. (Yetede)

PT PLN (Persero) bersama dengan perusahaan energi baru terbarukan (EBT) asal Uni Emeirat Arab, Masdar menjajaki kerja sama pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Indonesia. Kobalorasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kepesepemahaman (MoU) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Selasa (8/4) bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ruang lingkup MoU ini mencakup explorasi potensi pengembangan proyek floating solar di waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Proyek ini akan mengoptimalkan potensi sumber daya  surya di Indonesia yang melimpah dengan media lahan air guna menghasilkan energi bersih, serta mempercepat transisi menuju energi yang rendah karbon. Selain MoU tersebut, pada kesempatan yang sama PLN dan Masdar juga mendatangani Principle of Agreement untuk menjajaki potensi perluasan kapasitas proyek PLTS Semarang Terapung Cirata. Sebelumnya PLTS Terapung Cirata telah resmi beroperasi sejak Novemer 2023 dengan kapasitas 192 Negawatt peak (MWp), dan saat ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan energi bersih bagi sekitar 50.000 rumah tangga serta mengurangi emisi karbon hingga 214.000 per tahun. (Yetede)

Pemeriksaan terhadap sembilan saksi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina–KKKS periode 2018–2023 terus berjalan. Para saksi tersebut berasal dari Pertamina dan Kementerian ESDM, di antaranya DS, WKS, DDKW, VBADH, HR, DDH, MR, AN, dan EED, sebagaimana disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar.

Sementara itu, dari sisi energi nasional, Indonesia masih mengandalkan produksi domestik untuk memenuhi kebutuhan LNG tanpa rencana impor dari Amerika Serikat (AS). Kepala SKK Migas, Dadan Kusdiana, menegaskan bahwa kebutuhan LNG domestik telah tercukupi dalam tiga bulan terakhir. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan AS, Indonesia akan meningkatkan impor LPG dan LNG dari AS melalui realokasi, bukan menambah volume impor secara keseluruhan.

Djoko Siswanto dari SKK Migas juga mengungkapkan langkah pemerintah dalam mengurangi ekspor gas ke Singapura dan mengalihkan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT PLN (Persero). Selain itu, proyek LNG besar di Lapangan Abadi Masela yang dikelola Inpex Corp. menunjukkan kemajuan dengan dimulainya fase desain rekayasa awal (FEED).

Pemeriksaan terhadap sembilan saksi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina–KKKS periode 2018–2023 terus berjalan. Para saksi tersebut berasal dari Pertamina dan Kementerian ESDM, di antaranya DS, WKS, DDKW, VBADH, HR, DDH, MR, AN, dan EED, sebagaimana disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar.

Sementara itu, dari sisi energi nasional, Indonesia masih mengandalkan produksi domestik untuk memenuhi kebutuhan LNG tanpa rencana impor dari Amerika Serikat (AS). Kepala SKK Migas, Dadan Kusdiana, menegaskan bahwa kebutuhan LNG domestik telah tercukupi dalam tiga bulan terakhir. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan AS, Indonesia akan meningkatkan impor LPG dan LNG dari AS melalui realokasi, bukan menambah volume impor secara keseluruhan.

Djoko Siswanto dari SKK Migas juga mengungkapkan langkah pemerintah dalam mengurangi ekspor gas ke Singapura dan mengalihkan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT PLN (Persero). Selain itu, proyek LNG besar di Lapangan Abadi Masela yang dikelola Inpex Corp. menunjukkan kemajuan dengan dimulainya fase desain rekayasa awal (FEED).