Energi
( 494 )Menjaga Ambisi Swasembada Energi Nasional
Upaya menjaga ketahanan energi nasional, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan tercapainya swasembada energi, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas). Pemerintah terus mendorong perbaikan strategi di sektor hulu migas guna menahan laju penurunan lifting (produksi terangkut) yang telah berlangsung sejak 2014. Target ambisius berupa produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 juta kaki kubik gas per hari pada 2030 pun dipatok, meski realisasi terkini menunjukkan capaian lifting yang masih jauh dari harapan.
Presiden Prabowo telah mengarahkan peningkatan lifting minyak nasional menjadi 900.000–1 juta barel per hari pada 2028–2029, sebagai respons terhadap kondisi global, termasuk konflik geopolitik dan kebijakan tarif energi dari Presiden AS saat itu, Donald Trump. Namun, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa sepanjang 2024, lifting migas nasional hanya mencapai 1.606,4 Mboepd, lebih rendah dari target 1.668 Mboepd dalam APBN.
Kondisi ini menyebabkan Indonesia masih mengimpor sekitar 40% minyak mentah, terutama dari Arab Saudi, Afrika, dan negara Timur Tengah, serta BBM dari Singapura, India, dan Malaysia. PT Pertamina tetap melakukan importasi demi menjaga pasokan energi domestik.
Menurut analisis media, meskipun impor diperlukan saat ini, ketergantungan terhadap impor energi seharusnya dapat dikurangi. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong sektor hulu migas agar lebih agresif dalam peningkatan produksi, baik secara teknis maupun non-teknis, sembari memastikan transparansi dalam proses importasi. Tujuan akhirnya adalah mencapai kemandirian energi, sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada minyak mentah luar negeri dan benar-benar mampu mewujudkan swasembada energi.
Dengan dukungan kebijakan strategis dan arahan langsung dari Presiden Prabowo, serta kerja sama antara pemerintah dan sektor migas nasional, peluang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia tetap terbuka, meskipun penuh tantangan.
Chandra Asri Group Raksasa Energi dan Kimia Asia Tenggara
Transisi Energi Indonesia Tetap Melaju
Tanpa dukungan AS, Indonesia bersama
sejumlah negara tetap melanjutkan komitmen transisi energi demi mewujudkan net
zero emission atau nol emisi karbon. Indonesia menargetkan pengurangan emisi 31,89
% secara mandiri pada 2030. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
menegaskan bahwa mundurnya AS dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) tidak
menghalangi komitmen Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam
International Partners Group (IPG) untuk mencapai nol emisi karbon. Penegasan
komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Just Energy Transition
Partnership (JETP). Jerman dan Jepang menjadi co-lead atau negara pemimpin dalam
inisiatif JETP yang diluncurkan pada KTT G20 di Bali tahun 2022.
JETP merupakan kemitraan Indonesia,
IPG, dan GFANZ (koalisi keuangan global yang dibentuk pada COP26) untuk mendukung
transisi energi Indonesia jadi salah satu penerima awal pendanaan bersama Afsel,
Senegal dan Vietnam. ”Keluarnya AS dari Paris Agreement tidak mengurangi
komitmen sembilan negara untuk mendukung pencapaian net zero emission di
Indonesia,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/3) seusai
rakor bersama perwakilan Dubes Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Denmark,
Norwegia, Italia, Kanada, dan Uni Eropa, serta sejumlah lembaga internasional.
Hingga 2030, Indonesia menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 % secara
mandiri dan hingga 43 % apabila mendapat
dukungan pendanaan internasional. (Yoga)
RAJA Segera Menuntaskan Akusisi Dua Perusahaan Sekaligus
Pemerintah Memberikan Izin Ekspor 6 Bulan Bisa Diperpanjang 3 Bulan
Dorong Transisi Energi Hijau, Strategi Kian Matang
Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar untuk mengantarkan Indonesia mencapai net zero emission sebelum 2050, yang disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pada November 2024. Visi ini mencakup transisi energi hijau melalui berbagai program, termasuk peningkatan penggunaan biodiesel dan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah Indonesia berencana untuk pensiun sejumlah PLTU fosil dalam 15 tahun mendatang dan menggantinya dengan pembangkit listrik berbasis energi hijau dengan kapasitas lebih dari 75 gigawatt.
Namun, upaya untuk mencapai transisi energi ramah lingkungan ini menghadapi tantangan besar. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa produksi batu bara Indonesia pada 2024 mencapai angka yang melampaui target, dengan sebagian besar batu bara diekspor. Fakta ini menunjukkan bahwa banyak negara, termasuk di Eropa, lebih memprioritaskan keamanan pasokan energi dibandingkan dengan upaya mengatasi perubahan iklim, bahkan mengaktifkan kembali PLTU batu bara akibat lonjakan harga energi.
Untuk memuluskan transisi energi, pemerintah Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada batu bara dengan menjadikannya cadangan energi strategis. Langkah ini dianggap tepat, dengan tujuan memastikan ketahanan energi nasional sambil tetap berfokus pada pengembangan energi hijau. Ke depan, keseimbangan antara menjaga kesehatan bumi dan menjamin kebutuhan energi nasional harus menjadi prioritas utama, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk seluruh dunia.
Tekan Impor Minyak, Pemda berperan
Indonesía diproyeksikan 100% impor minyak bumi pada 2035. Kegiatan eksplorasi menjadi kunci penemuan titik-titik sumur dengan cadangan melimpah. Namun, upaya mencari sumber minyak baru terhalang masalah klasik, yakni birokrasi maupun perizinan yang berbelit. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa antara Pemerintah Pusat dan Pemda harus bersinergi untuk mewujudkan ketahanan energi sesuai misi Presiden Prabowo. Peningkatan lifting minyak dan gas bumi menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.
Bahlil menegaskan, Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memangkas regulasi agar eksplorasi migas bisa berjalan lebih cepat dan meningkatkan lifting migas. Namun, Ia menyebut Pemda juga memiliki andil besar dalam hal peningkatan lifting migas dan mengurangi impor. "Saya minta tolong, kalau ada izin daerah yang dibutuhkan dalam rangka percepatan proses lelang, untuk segera dilakukan, agar mereka (perusahaan) bisa melakukan eksplorasi, tolong dibantu. Kalau tidak, maka kita akan tetap impor (migas) terus," kata Bahlil Lahadalia saat menjadi narasumber pada acara Magelang Retreat: Pembekalan Kepala Daerah2025-2030' di Akmil Magelang, Jateng,pekan lalu. (Yetede)
Kejaksaan Agung Mengungkap Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah
Pertamina Menjamin Agar Distribusi Energi Berjalan Dengan Baik
Inovasi Hijau atau Tong Sampah Karbon?
Pilihan Editor
-
Credit Suisse Tepis Krisis Perbankan
17 Mar 2023 -
Tren Thrifting Matikan Industri TPT
13 Mar 2023 -
Proyek MRT East-West Dikebut
24 Jan 2023









