Labirin | News & Update

;

Energi

( 493 )

Chandra Asri Group Raksasa Energi dan Kimia Asia Tenggara

KT1 09 Apr 2025 Investor Daily (H)

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) segera bertransformasi menjadi pemain utama sektor energi dan kimia di kawasan Asia Tenggara seusai resmi menuntaskan akuisisi saham Shell Singapore Pte. Ltd (SSPL) di Shell Energy and Chemicals Park (SECP) yang kini berubah nama menjadi Aster Energy and Chemicals Park di Singapura. Aster yang disebut mam[u menghasilkan pendapatan US$ 8-10 miliar atau setara Rp168 triliun per tahun akan mulai terkonsolidasi ke Chandra Asri roup pada 1 Juli atau awal kuartal III-2025. Transformasi gigantis TPIA selepas akisisi Aster akan dapat terindentifikasi salah satunya dari sinergi yang terbangun. Di mana, Chandra Asri Group dan Glencore-perusahaan sumber daya alam terbesar yang manjadi mitra TPIA dalam mengambilalih Aster- bakal mampu memanfatatkan dan offtake Aster, serta mencari peluang baru guna meningkatkan keuntungan. Direktur TPIA Suryandi menyebut, ada tiga inisiatif utama untuk memastikan sinergi tersebut berjalan. Pertama, sinergi dan optimisasi basket minyak mentah. Artinya, sinergi ini akan membuat Glencore dapat menawarkan minyak mentah paling optimal atau termurah dari 31 jenis minyak mentah dan Shell International Eastern Tranding Company (SIETCO) sebagai cabang perdagangan perusahaan energi Shell dapat membawa sembilan jenis minyak mentah. (Yetede)

Ekonomi

Transisi Energi Indonesia Tetap Melaju

KT3 25 Mar 2025 Kompas

Tanpa dukungan AS, Indonesia bersama sejumlah negara tetap melanjutkan komitmen transisi energi demi mewujudkan net zero emission atau nol emisi karbon. Indonesia menargetkan pengurangan emisi 31,89 % secara mandiri pada 2030. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa mundurnya AS dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) tidak menghalangi komitmen Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) untuk mencapai nol emisi karbon. Penegasan komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Jerman dan Jepang menjadi co-lead atau negara pemimpin dalam inisiatif JETP yang diluncurkan pada KTT G20 di Bali tahun 2022.

JETP merupakan kemitraan Indonesia, IPG, dan GFANZ (koalisi keuangan global yang dibentuk pada COP26) untuk mendukung transisi energi Indonesia jadi salah satu penerima awal pendanaan bersama Afsel, Senegal dan Vietnam. ”Keluarnya AS dari Paris Agreement tidak mengurangi komitmen sembilan negara untuk mendukung pencapaian net zero emission di Indonesia,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/3) seusai rakor bersama perwakilan Dubes Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Denmark, Norwegia, Italia, Kanada, dan Uni Eropa, serta sejumlah lembaga internasional. Hingga 2030, Indonesia menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89 % secara mandiri dan hingga 43 % apabila mendapat dukungan pendanaan internasional. (Yoga)

Ekonomi

Pemerintah Memberikan Izin Ekspor 6 Bulan Bisa Diperpanjang 3 Bulan

KT1 08 Mar 2025 Investor Daily (H)

Pemerintah memberikan kesempatan ekspor konsentrat tembaga selama 6 bulan dan bisa diperpanjang tiga bulan. Relaksasi ekspor ini merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri. Beleid ini diteken Bahlil Lahadahlia pada 4 maret 2025 ini hanya memberikan peluang ekspor bagi smelter yang mengalami kendala operasional akibat keadaan kahar. Pengawasan perbaikan smelter dilakukan setiap dua bulan atau dapat dilakukan sewaktu-waktu. Monitoring itu merujuk pada rencama kerja reparasi smelter yang diajukan perusahaan. Adapun durasi ekspor 6 bulan, terhitung sejak terbitnya surat rekomondasi persetujuan dari Menteri ESDM. Surat rekomondasu itu menjadi dasar menerbitkan surat izin ekspor. Sedangkan volume ekspor yang diprbolehkan mengacu antara lain pada kapasitas input fasilitas pemurnian tersebut. Bahlil mengatakan Permen ESDM 6.2025 berdasarkan hasil rapat terbatas yang dipimpim oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat tersebut mempertimbangkan berbagai faktor dalam menyikapi kondisi smelter yang dialami keadaan kahar, Adapun pertimbangan itu melihat dari sisi negara, perusahaan hingga dampaknya terhadap masyarakat. (Yetede)

Ekonomi

RAJA Segera Menuntaskan Akusisi Dua Perusahaan Sekaligus

KT1 08 Mar 2025 Investor Daily (H)

PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) segera menuntaskan akuisisi dua perusahaan sekaligus pada semester 1-2025. Penambahan portfolio itu dilakukan RAJA untuk memperkuat sektor mindstream dan downstream seiring dengan tingginya permintaan di dua sektor. Direktur Utama Rukun Raharja Djauhar Maulidi menyampaikan, pengembangan bisnis sektor mindstream dan downstream nerupakan prioritas RAJA pada tahun ini untuk memperkuat rantai nilai energi. Karena itu perseroan secara aktif terus mengeksplorasi peluang akuisisi di sektor terkait. "Perseroan tengah mengkaji akuisis perusahaan distribusi gas dan akuisisi perusahan infrstruktur LNG yang keduanya ditargetkan terealisasi pada semester pertama tahun ini," jelas Djauhar. Langkah strategis ini, sambung Djauhar, diharapkan dapat memperluas cakupan bisnis RAJA, meningkatkan efisiensi distribusi energi, dan memperkuat daya saing perseroan di industri energi yang terus berkembang. Ini sesuai komitmen RAJA dalam mendukung transisi energi nasional dengan berinvestasi pada energi bersih. "Melalui diversifikasi portfolio energi dan penguatan infrastruktur, RAJA tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis mendukung ketahanan energi nasional menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan," papar dia. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Dorong Transisi Energi Hijau, Strategi Kian Matang

HR1 08 Mar 2025 Bisnis Indonesia

Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar untuk mengantarkan Indonesia mencapai net zero emission sebelum 2050, yang disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pada November 2024. Visi ini mencakup transisi energi hijau melalui berbagai program, termasuk peningkatan penggunaan biodiesel dan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah Indonesia berencana untuk pensiun sejumlah PLTU fosil dalam 15 tahun mendatang dan menggantinya dengan pembangkit listrik berbasis energi hijau dengan kapasitas lebih dari 75 gigawatt.

Namun, upaya untuk mencapai transisi energi ramah lingkungan ini menghadapi tantangan besar. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa produksi batu bara Indonesia pada 2024 mencapai angka yang melampaui target, dengan sebagian besar batu bara diekspor. Fakta ini menunjukkan bahwa banyak negara, termasuk di Eropa, lebih memprioritaskan keamanan pasokan energi dibandingkan dengan upaya mengatasi perubahan iklim, bahkan mengaktifkan kembali PLTU batu bara akibat lonjakan harga energi.

Untuk memuluskan transisi energi, pemerintah Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada batu bara dengan menjadikannya cadangan energi strategis. Langkah ini dianggap tepat, dengan tujuan memastikan ketahanan energi nasional sambil tetap berfokus pada pengembangan energi hijau. Ke depan, keseimbangan antara menjaga kesehatan bumi dan menjamin kebutuhan energi nasional harus menjadi prioritas utama, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk seluruh dunia.

Lingkungan Hidup

Tekan Impor Minyak, Pemda berperan

KT1 03 Mar 2025 Investor Daily

Indonesía diproyeksikan 100% impor minyak bumi pada 2035. Kegiatan eksplorasi menjadi kunci penemuan titik-titik sumur dengan cadangan melimpah. Namun, upaya mencari sumber minyak baru terhalang masalah klasik, yakni birokrasi maupun perizinan yang berbelit. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa antara Pemerintah Pusat dan Pemda harus bersinergi untuk mewujudkan ketahanan energi sesuai misi Presiden Prabowo. Peningkatan lifting minyak dan gas bumi menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

Bahlil menegaskan, Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memangkas regulasi agar eksplorasi migas bisa berjalan lebih cepat dan meningkatkan lifting migas. Namun, Ia menyebut Pemda juga memiliki andil besar dalam hal peningkatan lifting migas dan mengurangi impor. "Saya minta tolong, kalau ada izin daerah yang dibutuhkan dalam rangka percepatan proses lelang, untuk segera dilakukan, agar mereka (perusahaan) bisa melakukan eksplorasi, tolong dibantu. Kalau tidak, maka kita akan tetap impor (migas) terus," kata Bahlil Lahadalia saat menjadi narasumber pada acara Magelang Retreat: Pembekalan Kepala Daerah2025-2030' di Akmil Magelang, Jateng,pekan lalu. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Kejaksaan Agung Mengungkap Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

KT1 28 Feb 2025 Tempo

SETELAH Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, mekanisme penyediaan komoditas ini menjadi sorotan. Pasalnya, penyidik menemukan beberapa pemufakatan jahat antara subholding PT Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang merugikan negara setidaknya Rp 193,7 triliun. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 18 Tahun 2021, Pertamina wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah Indonesia. Aturan tersebut juga mengharuskan Pertamina mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Sebaliknya, KKKS diwajibkan menawarkan produksi minyak mentahnya ke PT Pertamina sebelum diekspor. Jika dalam penawaran itu Pertamina menolak tawaran KKKS, kontraktor baru bisa mendapatkan persetujuan ekspor.

Namun hasil penyelidikan Kejaksaan Agung menemukan adanya kongkalikong antara pejabat subholding Pertamina dan para broker. Diduga tiga direktur subholding PT Pertamina sengaja mengkondisikan dalam rapat optimasi hilir untuk menurunkan produksi kilang sehingga tidak bisa menyerap minyak bumi dalam negeri. Pertamina pun menolak menyerap minyak mentah dari KKKS. Mereka beralasan harga minyak mentah domestik tidak ekonomis dan kualitasnya tak sesuai dengan kapasitas kilang. Akibatnya, KKKS mengekspor produksi minyak mentahnya. Ini menjadi alasan PT Kilang Pertamina Indonesia mengimpor minyak mentah. Itu pula yang menjadi alasan PT Pertamina Patra Niaga mengimpor bahan bakar minyak (BBM)—yang dari sisi harga lebih mahal ketimbang Pertamina mengolah minyak mentah sendiri.

"Dampak adanya impor yang mendominasi pemenuhan kebutuhan minyak mentah adalah harganya menjadi melangit," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025. Kasus ini disebut sudah berlangsung sejak 2018 hingga 2023. Menurut Kejaksaan Agung, subholding Pertamina sengaja menolak produk minyak mentah dalam negeri agar KKKS mendapat persetujuan ekspor. Qohar menyebutkan Pertamina berdalih spesifikasi minyak mentah dari KKKS tidak sesuai dengan kilang. Padahal sebenarnya sudah memenuhi standar dan bisa diolah. Dengan skenario itu, KKKS meraup keuntungan besar melalui ekspor, sedangkan Pertamina justru menanggung biaya lebih tinggi akibat memilih impor. Akibatnya, harga dasar yang menjadi acuan penetapan harga indeks pasar (HIP) BBM meningkat, yang berujung pada membengkaknya anggaran subsidi atau kompensasi BBM. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Pertamina Menjamin Agar Distribusi Energi Berjalan Dengan Baik

KT1 26 Feb 2025 Investor Daily (H)

PT Pertamina (Persero) memastikan layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan optimal. Perusahaan energi plat merah menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya terkait kasus dugaan korupsi di sejumlah subholding Pertamina. Kejaksaan Agung menetapkan tujuan tersangka kasus dugaan korups dalam tata kelola minyak mentah. Ketujuh tersangka tersebut antara lain Direktur Utama Pertamina Patra Niaga RS, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping UF, Direktur Feedstock and Product Optimization PT KIlang Pertamina Internasional SDS, serta VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International AP. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina berkomitmen menyediakan layanan energi untuk menopang kebutuhan harian masyarakat. "Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa," kata Fadjar. Fadjar menuturkan Pertamina Grup menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance serta peraturan berlaku. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Inovasi Hijau atau Tong Sampah Karbon?

KT1 22 Feb 2025 Tempo

PEMERINTAH Prabowo Subianto sedang gencar mengobral bisnis penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) kepada negara lain. Pada awal bulan ini, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan kembali kesiapan Indonesia menjadi gudang penyimpanan karbon di kawasan Asia Tenggara. CCS digadang-gadang sebagai bisnis hijau sekaligus solusi baru perubahan iklim. Penelusuran saya mengenai pengalaman CCS di banyak negara justru menunjukkan hal sebaliknya. Teknologi ini berdampak semu serta memiliki banyak kendala, dengan risiko lingkungan yang tinggi dan biaya yang sangat mahal.

Teknologi penangkapan karbon bukanlah hal baru. Pada 1970-an, teknologi ini pertama kali diterapkan di Texas, Amerika Serikat, melalui skema carbon capture, utilization, and storage (CCUS). Prinsipnya sederhana: karbon dioksida atau CO? ditangkap dari sumber industri atau atmosfer, lalu digunakan kembali untuk tujuan baru. Dalam banyak praktik, CO? yang ditangkap dari sumber industri disalurkan ke ladang minyak terdekat untuk meningkatkan produksi minyak bumi melalui teknik yang dikenal dengan enhanced oil recovery (EOR). Model bisnis ini menguntungkan karena surplus minyak yang dihasilkan mampu menutupi biaya penangkapan karbon.

Meski begitu, skema CCUS menuai kritik karena dianggap lebih condong mendukung keberlanjutan industri bahan bakar fosil ketimbang mengurangi emisi untuk mengatasi perubahan iklim. Dengan peningkatan produksi minyak karena injeksi CO2, otomatis emisi yang dilepaskan dari pembakaran minyak itu akan jauh lebih besar daripada karbon yang ditangkap. Di tengah kritik itu, muncullah teknologi CCS sebagai alternatif. Secara prinsip, cara kerja CCS sebenarnya hampir sama dengan CCUS. Bedanya, teknologi CCS hanya menyimpan CO2 secara permanen di struktur geologi bawah tanah tanpa menggunakannya kembali. Dengan begitu, tidak akan ada emisi yang dilepaskan ulang. CCS pun lebih diterima oleh pegiat lingkungan pada masa itu. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Freeport Kembali Kantongi Izin Ekspor Konsentrat

HR1 22 Feb 2025 Bisnis Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa izin ekspor konsentrat tembaga Freeport diberikan setelah dilakukan penyidikan mendalam terkait kebakaran smelter yang dianggap sebagai insiden kahar. Pemerintah juga memutuskan untuk mengenakan tarif bea keluar yang lebih tinggi bagi ekspor konsentrat tembaga tersebut. Izin ekspor ini akan diperpanjang hingga Juni 2025, dengan syarat Freeport menyelesaikan perbaikan smelter pada waktu yang ditentukan, jika tidak, sanksi akan dikenakan.

Bahlil menegaskan bahwa keputusan ini mempertimbangkan kepentingan negara, perusahaan, dan masyarakat. Meskipun kapasitas produksi smelter hanya beroperasi pada 60%-70%, Freeport tetap diizinkan untuk mengekspor sisa konsentrat tembaga secara bertahap. Ekspor yang direncanakan oleh PT Freeport Indonesia mencapai 1,3 juta ton hingga 2025, dengan nilai mencapai US$5 miliar, di mana US$4 miliar akan menjadi jatah negara.

Selain itu, Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan izin ekspor kepada badan usaha lain yang izin ekspornya telah berakhir pada Desember 2024.