Konsumsi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi diprediksi tetap akan tinggi dan melampaui kuota yang telah ditentukan, meski pemerintah melakukan sejumlah pembatasan. PT Pertamina (Persero) memproyeksikan akan tetap terjadi over kuota untuk konsumsi Pertalite dan Solar tahun ini, meski pemerintah melakukan pembatasan mulai Agustus 2022.Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa pihaknya mencatat adanya potensi kerugian dari over kuota penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar hingga Rp39,18 triliun pada akhir 2022.Sekalipun pemerintah berencana untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi pada 1 Agustus 2022 mendatang, Pertamina memproyeksikan konsumsi masyarakat bakal tetap mengalami kelebihan hingga 5,11 juta kiloliter (KL) pada akhir tahun nanti. “Kita prediksikan kalau trennya seperti saat ini, maka untuk Pertalite akan meningkat melebihi kuotanya pada 2022 sebesar 23,05 juta KL. Dengan tren hari ini, maka akan meningkat menjadi 28,5 juta KL,” kata Nicke saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (6/7).

Sementara itu, Pertamina memproyeksikan tingkat konsumsi masyarakat untuk kedua jenis BBM murah itu masing-masing mencapai 28,50 juta KL dan 17,21 juta KL hingga akhir 2022.Rencana pembatasan pembelian JBKP Pertalite dan JBT Solar juga dipastikan hanya mengurangi potensi kelebihan konsumsi atau over kuota yang relatif kecil dari alokasi kuota yang sudah ditetapkan pada awal tahun. “Asumsi kita [pembatasan] dilakukan 1 Agustus 2022 kalau regulasi sudah keluar, maka ini dapat menurunkan 26,7 KL, tapi tetap [konsumsi] lebih tinggi dibandingkan dengan prognosa. Masih ada peningkatan 16%, demikian juga dengan solar,” tuturnya.

PT Pertamina Patra Niaga  mengungkapkan tingginya animo masyarakat dalam mendaftarkan kendaraannya ke situs subsiditepat.mypertamina.id. Tercatat sebanyak  50 ribu kendaraan sudah terdaftar hingga hari keempat sejak 1 Juli kemarin. Pendataan dilakukan Pertamina mulai dari awal Juli bagi konsumen BBM jenis Solar dan Pertalite. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan pemilik 50 ribu kendaraan sudah mengantongi kode-kode respons cepat (QR). Hanya saja dia menegaskan transaksi pembelian Solar bersubsidi dan Pertalite masih dilakukan seperti biasa. Nanti kode QR menjadi instrumen dalam merekam jenis kendaraan serta tingkat konsumen BBM. Belum (gunakan kode QR), saat ini masih proses  pendaftaran dan sosialisasi," kata Irto. 60% masyarakat mampu atau yang masuk dalam golongan kaya ini mengonsumsi hampir 80% dari total konsumsi BBM bersubsidi. Sedangkan 40% masyarakat rentan dan miskin hanya mengonsumsi 20% dari total subsidi energi tersebut. (Yetede)

Pemkot Palangkaraya, Kalteng, membatasi pembelian pertalite dan biosolar menyusul antrean panjang di setiap SPBU. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Palangkaraya Hadriansyah, Selasa (5/7/) mengungkapkan, kebijakan itu sudah berlangsung beberapa hari terakhir. Batas maksimal pembelian pertalite untuk roda empat Rp 200.000 per hari dan sepeda motor Rp 50.000 per hari. (Yoga)

Rencana pemerintah mengatur ulang subsidi BBM telanjur menimbulkan kegaduhan. Sebaiknya keputusan mengenai subsidi itu segera diambil. Nilai dan penerima subsidi BBM dan elpiji tiga kg tahun 2022 naik dibanding tahun lalu. Anggaran kompensasi subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR besarnya menjadi Rp 293,5 triliun dari Rp 275 triliun tahun 2022. Pemerintah memiliki anggaran belanja lebih longgar tahun ini karena kenaikan harga komoditas tambang, batu bara, dan minyak goreng di pasar internasional. Dana tersebut sebagian digunakan untuk menyubsidi masyarakat yang terkena dampak negatif pandemi Covid-19 serta kenaikan harga energi akibat  serbuan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

Meskipun demikian, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan berkualitas, surplus pendapatan tersebut selayaknya dibelanjakan untuk program produktif yang menimbulkan nilai tambah, seperti memperbaiki dan menambah infrastruktur fisik dan digital, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan  pelatihan, serta memulai mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam setiap lini aktivitas masyarakat, terutama bidang kesehatan dan membangun ketahanan pangan. Pemberian subsidi oleh pemerintah merupakan perintah konstitusi, bertujuan menolong rakyat miskin dan kelompok rentan, termasuk di dalamnya pelaku UMKM bidang barang dan jasa, petani, nelayan, pekerja penerima upah minimum regional. Persoalan yang

Pemerintah memiliki pengalaman cukup dalam memberikan subsidi langsung kepada yang berhak dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Cara ini juga dapat diberikan untuk subsidi BBM. Pilihan lain adalah memberikan subsidi dalam jumlah tertentu mencakup semua jenis subsidi kepada keluarga dengan kriteria tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan DTKS. Apapun pilihannya, perlu kajian matang dan mendalam berbasis data akurat agar pilihan kebijakan tepat sasaran. (Yoga)

Roy Suwarno (55), seorang pengendara, menyempatkan diri singgah di gerai informasi yang ada di salah satu sudut SPBU  Politeknik di bilangan Kairagi Dua, Manado untuk menanyakan mekanisme pendaftaran. Ia baru tahu bahwa pendaftaran pada Sistem Subsidi Tepat MyPertamina hanya untuk mencatat data pribadi pemilik, pengendara, dan data kendaraan. Data itu kemudian akan tersimpan dalam sebuah kode respons cepat (QR code) yang bisa ditempel di kaca depan mobil. Sekretaris Organda Sulut Terry Umboh menilai, penerapan pendaftaran ini bisa memberantas penimbun BBM. Kendati begitu, ia berharap pemilik dan pengemudi angkutan umum berpelat nomor polisi kuning dibebaskan dari kewajiban mendaftar karena sudah jelas-jelas berhak mendapatkan subsidi.

Reno (39), pengemudi angkutan kota (angkot) jurusan Caringin-Sadang Serang, Bandung, menunggu pengusaha angkotnya untuk mendaftarkan kendaraannya. Ia berharap, dengan adanya pendaftaran ini, pengemudi angkot bisa  dipastikan mendapatkan bahan bakar subsidi berjenis pertalite. Sementara itu, di Sumbar, uji coba pendaftaran pengguna BBM bersubsidi dilakukan di empat SPBU selama Juli 2022. Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya akan berupaya maksimal agar subsidi yang dialokasikan pemerintah untuk BBM dan LPG dalam APBN 2022 dapat lebih optimal pemanfaatannya bagi masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. (Yoga)

Harga minyak mentah dunia yang terus naik membuat pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menaikkan harga jual. Pada awal Juli ini, sejumlah SPBU terpantau menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan kadar oktan (RON) 92. Jika semua SPBU menaikkan harga jual, tentu bakal memukul kalangan industri. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), Adhi S. Lukman mengatakan, penggunaan BBM dalam industri mamin terbagi dalam dua fungsi, yakni bahan bakar untuk keperluan produksi di pabrik dan bahan bakar untuk keperluan distribusi dan penjualan. Keduanya tentu tidak bisa terpisahkan dalam rantai pasok industri mamin dari hulu hingga hilir. Adhi pun mengakui, kenaikan harga BBM non-subsidi memberatkan para pelaku industri mamin.

Pendaftaran data pengguna BBM jenis pertalite, yang dijual Rp 7.650 per liter, untuk menertibkan subsidi agar tepat sasaran. Apabila tidak diatur, konsumsi pertalite berpotensi mencapai 28 juta kiloliter tahun ini, melampaui kuota yang sebanyak 23 juta kiloliter. Pendataan dikhususkan bagi kendaraan roda empat atau lebih. Pengguna dapat mendaftarkan kendaraannya di situs subsiditepat.mypertamina.id mulai 1 Juli 2022. Pendaftar akan diminta memasukkan sejumlah data, seperti nama, nomor telepon, KTP, nomor polisi dan kapasitas mesin (cc) kendaraan, serta foto kendaraan. Setelah mendaftar, pengguna akan mendapat kode QR yang melekat pada kendaraan, bukan orang.

Tak harus di ponsel, kode QR juga dapat dicetak. Semua kendaraan dapat didaftarkan. Akan tetapi, transaksi dengan pemindaian kode QR tersebut masih akan diuji coba di Kota Bukittinggi, Padang Panjang, Kabupaten Agam, Tanah Datar (Sumbar); Banjarmasin (Kalsel); Bandung, Tasikmalaya, Sukabumi, Ciamis (Jabar); Manado (Sulut); dan Yogyakarta (DIY). Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting (30/6) mengatakan, pendataan itu sebagai upaya memastikan agar alokasi subsidi tepat sasaran. Pasalnya, saat ini BBM subsidi, yakni pertalite dan biosolar, masih banyak dikonsumsi oleh golongan menengah ke atas atau yang tak berhak mendapat subsidi. (Yoga)

Pengaturan konsumen BBM jenis pertalite akan diatur lewat revisi Perpres No 141 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Pertalite oleh pemerintah diputuskan sebagai BBM bersubsidi untuk menggantikan premium yang dihapus dari pasaran. Agar subsidi pertalite yang dijual Rp 7.650 per liter tepat sasaran, pendataan konsumen dilakukan lewat laman MyPertamina sebagai bagian dari upaya pencocokan data. Pendataan konsumen dimulai per 1 Juli 2022 mendatang dan baru akan diuji cobakan di 11 kota, yakni Bukittinggi, Padang Panjang, Kabupaten Agam, Tanah Datar (Sumbar), Banjarmasin (Kalsel), Bandung, Tasikmalaya, Sukabumi, Ciamis (Jabar), Manado (Sulut), serta Yogyakarta (DI Yogyakarta).

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, dalam webinar ”Generating Stakeholders Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies”, Rabu (29/6) mengatakan, uji coba per 1 Juli itu bukanlah dimulainya pembatasan, melainkan pembukaan untuk registrasi. Mengenai kriteria kendaraan pengguna, Pertamina masih menunggu Revisi Perpres No 191/2014. Ega menuturkan, segmentasi yang tertuang dalam perpres yang berlaku saat ini sangat lebar. Sementara jika dilihat dari draf revisi perpres, segmentasi sudah terdapat pembatasan. (Yoga)

Melonjaknya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat sejumlah kalangan mengkhawatirkan ketersediaan sumber energi tersebut. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar bakal habis pada Oktober 2022, di tengah rata-rata konsumsi masyarakat yang 10% di atas kuota harian. Pemerintah pun tengah mempercepat revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM agar rampung pada Agustus 2022. Harapannya, beleid itu bisa menekan bocornya distribusi BBM murah itu di tengah masyarakat.

Persoalan penyelewengan distribusi Solar dan subsidi tidak tepat sasaran belakangan menjadi fokus pemerintah dan BPH Migas. Kedua persoalan itu diyakini menjadi penyebab melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi di tengah pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. “Jika kita tidak melakukan pengendalian, maka kita akan menghadapi subsidi kita habis antara Oktober atau November ,” kata Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman, Rabu (29/6). Berdasarkan data milik BPH Migas, realisasi konsumsi Solar hingga 20 Juni 2022 sudah mencapai 51,24% dari kuota yang ditetapkan sebanyak 15,10 juta kiloliter pada APBN 2022. Sementara itu, realisasi penyaluran Pertalite sudah mencapai 13,26 juta kiloliter, atau sekitar 57,56% dari kuota yang dipatok dalam APBN 2022 di level 23,05 juta kiloliter. Adapun, skema pembatasan pembelian JBKP Pertalite berpatokan pada CC kendaraan. Nantinya, konsumen yang tidak mendapat akses untuk membeli Pertalite adalah kendaraan roda dua dan empat dengan kapasitas mesin di atas 2.000 CC. BPH Migas mengkategorikan kendaraan roda dua dan empat di atas 2.000 CC sebagai barang mewah.

Masyarakat kelas menengah tidak akan leluasa membeli BBM subsidi. Pasalnya, pemerintah bersiap membatasi konsumsi Pertalite dan Solar. Dalam kajian awal, pemilik mobil dengan kapasitas di atas 2.000 cc dilarang membeli Pertalite. "Sementara hasil kajiannya begitu (untuk kendaraan di atas 2.000 cc)," ungkap Saleh Abdurrahman, Anggota Komite BPH Migas, kepada KONTAN, Senin (27/6).