Beban subsidi makin menekan APBN setelah tren kenaikan ICP / harga minyak mentah Indonesia melampaui 100 USD per barel sebagai dampak konflik geopolitik Rusia-Ukraina. Apalagi Kementerian ESDM memprediksi terjadi overkuota solar subsidi, pertalite, dan elpiji 3 kilogram sehingga makin membebani APBN 2022. Secara global,terdapat setidaknya tiga tema besar terkait subsidi energi dan perubahan iklim, yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), transisi energi, dan dekarbonisasi. Salah satu komponen SDGs ialah akses energi bersih, andal, terjangkau, berkelanjutan. Tantangan strategis SDGs di bidang energi untuk Indonesia ialah menyelaraskan aspek akses dan keterjangkauan terhadap energi dengan peningkatan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi serta peningkatan penggunaan energi yang berkelanjutan. Subsidi bahan bakar fosil yang mengurangi harga dan mendis- torsi pasar energy semakin mengurangi daya saing energi baru dan terbarukan (EBT). Pemerintah Indonesia juga mencanangkan sejumlah elemen strategi jangka panjang dengan target emisi nol karbon (net zero emission) ditahun 2050.

Mempertimbangkan kondisi cadangan dan produksi migas yang makin menurun, kontribusi sektor energi fosil terhadap ekspor yang berkurang, dan besarnya porsi subsidi bahan bakar fosil PNBP migas, maka mempertahankan subsidi fosil dinilai kurang efisien. Sebagian besar subsidi BBM dinikmati masyarakat menengah atas. Diperlukan ketegasan terhadap upaya transisi energi dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 29 % di 2030. Juga komitmen dan konsistensi terhadap kebijakan moratorium pembangunan PLTU batubara dan pengembangan kapasitas listrik berbasis EBT dengan target 48 persen di 2030. Postur subsidi energi ke depan idealnya selaras dengan arah dan kebijakan pemerintah dalam upaya transisi energy dan tujuan pembangunan berkelanjutan.  (Yoga)

PT Pertamina (Persero) memprediksi permintaan bahan bakar minyak atau BBM akan meningkat hingga 58% pada puncak arus balik Lebaran tahun ini.Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa permintaan BBM mengalami peningkatan yang signifikan sekitar 43% hingga 58% di sepanjang Tol Trans Jawa, Jalur Pantura dan Selatan Jawa saat puncak arus mudik. Kondisi yang sama diperkirakan juga terjadi pada saat puncak arus balik kali ini.“Secara umum stok dan penyaluran BBM saat ini dalam kondisi aman dan berjalan lancar. Pertamina menjamin seluruh layanan BBM, khususnya Solar, Pertalite, Pertamax, dan Avtur dalam kondisi normal,” kata Nicke akhir pekan lalu.

Pertamina dan pemerintah memastikan ketersediaan BBM relatif aman meskipun bakal ada peningkatan permintaan pada masa libur Lebaran 2022. Pemantauan intensif akan dilakukan di SPBU-SPBU, terutama di sejumlah lokasi yang diproyeksi menjadi pusat keramaian arus mudik. ”Total gasoline (pertalite, pertamax, pertamax turbo) diperkirakan meningkat 5 %, sedangkan gasoil (biosolar, dexlite, pertadex) turun 5 % sales normal. Untuk puncak mudik pada H-1 dan H+1 dan saat arus balik atau H+5 kenaikan gasoline bisa mencapai 22 $ hingga 36 %,” kata Penjabat Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, Minggu (24/4). Irto pun memastikan ketersediaan BBM aman selama masa arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. ”(Namun) Kami mengimbau masyarakat untuk mengisi penuh BBM kendaraannya sebelum mudik,” katanya. ”Secara umum, kesiapan stok dan distribusi BBM menghadapi arus mudik cukup bagus. Kami akan tetap memantau dinamika selanjutnya yang terjadi di lapangan. Misalnya, kebutuhan BBM ternyata lebih banyak atau terjadi antrean. Harus dimitigasi,” ujar Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam keterangannya akhir pekan lalu. (Yoga)

Pemerintah diminta untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite dan solar. Kenaikan BBM bersubsidi akan menjadi cost push factor yang mendongkrak harga-harga barang dan jasa, memukul daya beli masyarakat menengah kebawah, dan berpotensi mendorong  inflasi yang pada akhirnya akan mengganggu satabilitas ekonomi nasional. "Kondisi masyarakat kita saat ini sudah cukup berat dengan berbagai kenaikan harga. Apalagi akan menghadapi Hari Raya. Jadi sebaiknya dipertimbangkan kembali jika ingin menaikkan harga Pertalite, setidaknya  dalam tiga bulan kedepan, Lebih bagus lagi jika bisa sampai akhir tahun," kata  Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto. Menurut Sugeng DPR tidak dalam posisi menaikkan harga, juga tidak dapat melarang keputusan pemerintah, karena semua keputusan tersebut ada dalam pemerintah. (Yetede)

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis pertalite dan solar, elpiji, serta tarif listrik sebagai respons atas meroketnya harga minyak mentah dunia. Dampak menaikkan harga energy tersebut mesti dipertimbangkan sangat matang. Rencana kenaikan harga BBM, elpiji, dan tarif listrik tersebut disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam raker di Komisi VII DPR, Rabu (13/4). Menurut Arifin, asumsi minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2022 sebesar 63 USD per barel jauh di bawah harga riil Maret 2022 sebesar 98,4 USD per barel. Sementara harga kontrak gas (CP Aramco) untuk elpiji 839,6 USD per ton atau melonjak dari awal tahun 569 USD AS per ton.

Menanggapi rencana itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno berpendapat, pemerintah perlu mendetailkan rencana kenaikan harga pertalite, solar, elpiji, dan tarif listrik beserta waktu realisasinya. Detail seperti itu penting karena berkaitan dengan dampak yang bakal dirasakan masyarakat dan sektor industri. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, saat membacakan kesimpulan rapat kerja, mengatakan, penting bagi pemerintah menjelaskan kepada masyarakat terkait dinamika kenaikan harga minyak mentah dunia dan dampaknya ke harga BBM eceran dalam negeri, berikutnya pemerintah harus meningkatkan pengawasan distribusi BBM dan menindak badan usaha/perseorangan yang terbukti menimbun atau membeli BBM subsidi yang bukan hak mereka. (Yoga)

Setiap tahun, keuangan negara tersedot Rp 1,26 triliun hanya untuk menyubsidi kebutuhan solar jasa angkutan hasil tambang batubara di Jambi. Kondisi itu menjadi satu ironi di tengah besarnya defisit keuangan negara akibat pandemi Covid-19. Kapolda Jambi Irjen Rachmad Wibowo mengatakan, setiap hari ada 5.000 truk pengangkut hasil tambang batubara beroperasi di Jambi. Truk-truk itu mengisi solar bersubsidi di SPBU. Dengan rata-rata pembelian 100 liter per truk per hari, diperkirakan subsidi yang mengalir bagi angkutan tambang besar itu mencapai Rp 1,26 triliun per tahun. Padahal, kontribusi sektor tambang batubara untuk Provinsi Jambi hanya Rp 39 miliar. Ketidak seimbangan itu menciptakan beban berat bagi negara dan daerah.

Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Komisaris Besar Dhafi menjelaskan, bahan bakar bagi angkutan hasil tambang batubara telah diatur secara hukum masuk ke dalam kategori bahan bakar industri. Pemilik izin usaha pertambangan wajib memenuhi kebutuhan pengangkutan hasil tambang. Itu berarti, sejak dari hulunya, di lokasi tambang, pemegang izin usaha pertambangan harus menyediakan BBM untuk mendistribusikan batubara ke pelabuhan. Kepala BI Perwakilan Jambi Suti Masniari juga mendorong agar pemda tegas mengatur kalangan industri untuk tidak memanfaatkan BBM bersubsidi. Ia menyebut, selama pandemi, keuangan negara sudah dalam kondisi deficit parah. Tahun 2021, nilai deficit keuangan bahkan mencapai Rp 783 triliun. Secara khusus Provinsi Jambi mengalami deficit Rp 3,25 triliun. Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyebutkan, sudah ada aturan yang melarang kalangan industri memanfaatkan solar bersubsidi. Aktivitas angkutan batubara di Jambi yang ramai-ramai mengisi solar bersubsidi di SPBU termasuk yang tidak boleh secara hukum dan juga membebani keuangan negara. (Yoga)

Sejak harga minyak mentah menurun di awal pandemi, PT Pertamina (Persero) mulai menurunkan harga jual BBM nonsubsidi. Tercatat dua kali Pertamina menurunkan harga pertamax. Per 5 Januari 2022, dari Rp 9.850 menjadi Rp 9.200 per liter kemudian menjadi Rp 9.000 per liter sejak 1 Februari 2022. Khusus pertamax, harga Rp 9.000 per liter terus bertahan kendati harga minyak mentah Brent terjun ke level 20 dollar AS per barel. Alasan Pertamina tidak lagi menurunkan harga jual lantaran posisi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ketika itu melemah. Rupiah sempat menyentuh level Rp 16.000 per dollar AS pada pekan pertama April 2020. Namun, situasi tersebut berbalik. Kini, harga minyak mentah melewati 100 USD per barel dan sempat menyentuh 139 USD per barel pada awal Maret lalu. Selain tingginya permintaan energi dari sejumlah negara yang ekonominya pulih dari pandemi, konflik bersenjata Rusia-Ukraina turut memicu kenaikan harga tersebut.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, menyebut, harga biosolar saat ini jauh di bawah harga riil. Terdapat selisih Rp 7.800 per liter dengan harga keekonomian. Pertamina juga harus menanggung selisih harga pertalite yang dijual di bawah harga keekonomian. Pemerintah disebutkan memiliki tanggungan dana kompensasi hampir Rp 100 triliun kepada Pertamina. Poin penting dari pergerakan harga minyak mentah yang dinamis belakangan ini, pemerintah dan badan usaha sebaiknya mengedukasi publik bahwa harga eceran BBM bisa naik dan bisa turun bergantung pada pergerakan harga minyak mentah. Hal itu lumrah terjadi untuk BBM nonsubsidi. Sementara untuk BBM yang disubsidi, sebaiknya diterapkan skema serupa dengan syarat tetap ada intervensi negara berupa subsidi. (Yoga)

Terkait harga jual BBM dalam negeri, pemerintah masih terus mencermati situasi global, terutama lonjakan harga minyak mentah yang saat ini ada di level 121 USD per barel. Pemerintah siap menanggung beban subsidi apabila harga BBM harus naik. ”Kami cermati dulu. Walau jika situasi itu terlalu lama, akan menimbulkan beban berat (bagi Indonesia). Kami lihat saja situasi ini apakah berlanjut sampai semester II-2022 atau tidak. Kami sudah siapkan kompensasi kepada Pertamina dan PLN serta seluruh beban subsidi energi kepada masyarakat untuk semester II-2022,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kamis (24/3), di Yogyakarta. Arifin menambahkan, pihaknya telah berbicara dengan OPEC terkait pasar minyak global. OPEC menjamin bisa menjaga pasokan minyak mentah, tetapi tidak menjamin kestabilan harga.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, ruang untuk merevisi anggaran subsidi energi terbuka seiring melonjaknya harga minyak mentah dunia. Kemenkeu diminta menghitung dan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio N Kacaribu belum mengomentari strategi fiskal untuk menjadi bantalan APBN dalam membendung lonjakan harga minyak dunia. Analis makroekonomi Bank Danamon, Irman Faiz, berpendapat, apabila harga  pertamax dan pertalite tetap dijaga, inflasi akan tetap berada pada target BI dan pemerintah, yakni 2-4 %. (Yoga)

Harga minyak mentah jenis Brent sempat menyentuh level 139 USD per barel pada awal pembukaan perdagangan Senin (7/3) kendati kemudian turun ke 125 USD per barel. Lonjakan harga minyak mentah itu kian menekan harga jual BBM di Indonesia. PT Pertamina (Persero) tengah mengkaji kemungkinan kenaikan harga BBM non subsidi di dalam negeri. Pengajar Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Fahmy Radi mengatakan, kenaikan harga minyak mentah dunia kian menekan harga BBM dalam negeri. Dampaknya, kenaikan harga jual BBM sulit dihindari. Apabila harga tidak dinaikkan, APBN bakal tertekan lantaran harus menutup selisih harga jual BBM.

Sebelumnya, Pertamina telah 2 kali menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Tak hanya Pertamina, perusahaan swasta sektor ritel BBM di Indonesia pun turut menaikkan harga, seperti Shell Indonesia. Senada dengan Fahmy, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menambahkan, menaikkan harga BBM jenis premium dan solar bersubsidi adalah pilihan yang sulit bagi pemerintah. Pasalnya, kondisi ekonomi yang masih tertekan pandemi belum membuat daya beli masyarakat pulih seutuhnya. Namun, apabila harga kedua jenis BBM bersubsidi itu tidak dinaikkan, APBN kian tertekan. Menurut Pjs Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, pihaknya masih terus memonitor perkembangan harga minyak mentah dunia. Sementara itu, Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea mengatakan, pihaknya memahami kekhawatiran mengenai harga BBM. Berbagai faktor menjadi penentu harga jual BBM Shell di Indonesia. (Yoga)

PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha Pertamina di sektor hilir, kembali menaikkan harga jual elpiji nonsubsidi 12 kg dari Rp 162.000 menjadi Rp 182.000 per tabung mulai Minggu (27/2), sebagai respons  melonjaknya harga elpiji dan minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Pjs Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, harga kontrak gas (contract price/CP Aramco) saat ini 775 USD per ton atau naik 21 % dari harga rata-rata sepanjang 2021. Selain menyebabkan harga elpiji 12 kg naik, harga elpiji 5,5 kg dengan nama pasar Bright Gas juga naik dari Rp 76.000 menjadi Rp 85.250 per tabung.

Menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M Rachbini, kenaikan harga jual BBM nonsubsidi yang diikuti elpiji 12 kg dan 5,5 kg ialah untuk merespons kenaikan harga komoditas. Kenaikan tersebut tidak terhindarkan lantaran harga komoditas energi terus melonjak.  Kenaikan harga elpiji non-subsidi ini, bagi Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, harus dicermati pemerintah, jangan sampai menyebabkan konsumen elpiji nonsubsidi pindah ke elpiji bersubsidi. Selain itu, lanjut Tulus, kenaikan harga berpotensi menimbulkanpraktik pengoplosan gas, yaitu mencampur elpiji bersubsidi dengan yang nonsubsidi dan dijual dengan harga nonsubsidi. (Yoga)