JAKARTA, SURYA 

Uji coba penjualan BBM subsidi Pertalite dan Solar ke pengguna yang terdaftar mulai dilakukan Pertamina Patra Niaga. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan, dalam menyalurkan BBM subsidi ada aturannya, baik dari sisi kuota atau jumlah maupun dari sisi segmentasi penggunanya. Saat ini segmen pengguna Solar subsidi Ini sudah diatur, sedangkan  Pertalite segmentasi penggunanya masih terlalu luas. "Kami harus tepat sasaran dan tepat kuota dalam menyalurkan BBM Yang disubsidi pemerintah." jelasnya dalam keterangan resmi. Senin (27/6).

Saat ini masih terjadi di lapangan adanya konsumen yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite dan Solar. Untuk memastikan mekanisme penyaluran makin tepat sasaran. Pertamina Patra Naga berinisiatif dan berinovasi melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna yang sudah terdaftar di dalam sistem MyPertamina.

"Kami menyiapkan website My Pertamina yakni https://subsiditepat.mypertamina.id/ yang dibuka pada 1 Juli 2022. Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui website ini, untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagal pengguna yang terdaftar lanjut Alfian. Uji coba awal akan dilakukan di beberapa kota/Kabupaten yang tersebar di 5 Provinsi antara lain Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi seperti solar sulit tepat sasaran untuk regulasi dan kondisi saat ini. Kesadaran masyarakat ikut berperan penting menghentikan jebolnya kuota BBM tersebut.  Koordinator Pengaturan BBM Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi (BPH Migas), I Ketut Gede Aryawan, menyatakan sulit mengawasi penyaluran subsidi dengan skema terbuka di tengah terbatasnya tenaga. BPH Migas saat ini hanya memiliki anggota di Ibu Kota. Pengawasan terutama  mengandalkan data penyaluran  yang disetor  stasiun SPBU serta bantuan verifikasi dari alat-alat digital di lokasi. "Kendaraan (pengangkut komoditas tersebut) pada keluar. Jadi banyak yang mengonsumsi BBM (bersubsidi) saat ini, Karena disparitas harga tinggi, jadi beralih ke yang bersubsidi," ujar Ketut saat dihubungi, kemarin. Solar bersubsidi dijual saat ini dengan harga Rp5.250 per liter, sedangkan yang tidak disubsidi sekitar  Rp13 ribu per liter. (Yetede)

Penyelewengan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi dan nonsubsidi hingga kini belum dapat teratasi. Sejumlah upaya penanganan dilakukan tetapi masih perlu dimatangkan untuk mencegah kebocoran. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menemukan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi sebanyak 9.033,78 liter jenis bahan bakar tertentu senilai Rp85,85 miliar. Koreksi subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT) tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dialihkan sebagai jenis BBM umum (JBU). Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan temuan penyimpangan penyaluran BBM yang cukup besar di tengah masyarakat sehingga distribusinya salah sasaran. “Hal seperti ini tidak kami masukkan sebagai volume yang mendapatkan subsidi,” kata Erika saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (23/6).

FT (61), pemilik SPBU di Jalan Raya Serang–Jakarta Km 70, Kabupaten Serang, Banten, dan BP (68), manajer penjualan SPBU, ditetapkan sebagai tersangka manipulasi takaran bahan bakar minyak di SPBU. Kepala Subbidang I Industri Perdagangan dan Investasi pada Ditreskrimsus Polda Banten Komisaris Chandra Sasongko, Rabu (22/6/2022), menyatakan, dari tindakan yang dilakukan pada 2016-Juni 2022 itu, mereka meraup Rp 7 miliar. (Yoga)

Pemerintah berupaya menyederhanakan prosedur penyaluran BBM jenis solar bersubsidi untuk nelayan. Upaya ini untuk merespons persoalan seretnya solar bersubsidi bagi nelayan di sejumlah wilayah. Masalah dinilai krusial bagi perikanan tangkap. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengemukakan, pihaknya sedang mengevaluasi persoalan distribusi solar bersubsidi untuk nelayan. Kuota solar bersubsidi yang dialokasikan untuk sektor perikanan berkisar 2,6 juta kiloliter. Dari jumlah itu, 2,1 juta kiloliter diperuntukkan bagi nelayan kapal berukuran maksimal 30 gros ton (GT).

KKP telah mendorong penyederhanaan aturan penyaluran BBM, antara lain, melalui pemanfaatan kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) sebagai syarat utama mendapatkan BBM bersubsidi. Persoalannya, kartu Kusuka masih sulit dijangkau nelayan kecil. Zaini mengakui, hingga saat ini jumlah nelayan yang memiliki kartu Kusuka baru 980.000 dari target pemanfaatan kartu Kusuka untuk 2 juta nelayan. Sementara itu, persoalan harga solar industri mahal dikeluhkan nelayan kapal-kapal besar. Saat ini, harga solar industri sudah menembus Rp 17.300 per liter. Biaya solar mencapai 80 persen dari total biaya operasional. Menurut Ketua I Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Dwi Agus, harga solar industri terus melesat sejak awal Juni 2022 yang Rp 15.300 per liter. Sementara biaya operasional hanya bisa ditutup jika harga solar maksimum Rp 12.000 per liter. (Yoga)

Lonjakan harga minyak mentah ibarat pedang bermata ganda bagi Grup Pertamina. Di bisnis hulu, Pertamina ikut menikmati kenaikan harga minyak. Namun dari sisi hilir, perusahaan migas pelat merah itu kedodoran. Harga minyak WTI di Bursa New York sempat menembus US$ 122 per barel atau sudah menguat 91% dalam setahun terakhir. Kondisi tersebut sebenarnya menguntungkan Pertamina sebagai produsen minyak mentah. Pada kuartal I-2022, PT Pertamina Hulu Energi memproduksi minyak 523.000 barel per hari. Saat ini, rata-rata volume penjualan Pertamax sebanyak 21.573 kiloliter (kl) per hari atau 21,57 juta liter per hari. Untuk mempertahankan harga Pertamax tetap di level Rp 12.500 per liter, Pertamina diperkirakan meski merogoh dana Rp 2.000 per liter. Dengan kata lain, Pertamina harus menomboki hingga Rp 1,29 triliun dalam sebulan untuk menjaga Pertamax di harga saat ini.

Nelayan Kabupaten Indramayu, Jabar, mendesak pemerintah merevisi kebijakan harga solar hingga besaran tarif pajak pasca produksi. Nelayan terancam tak bisa melaut lagi. Harga solar industri Rp 16.500 per liter, melonjak dari akhir tahun, Rp 9.500 per liter. ”Harga itu tak sebanding harga ikan, yaitu sekitar Rp 15.000 per kilogram,” ujar Koordinator Umum Front Nelayan Bersatu Kajidin saat berunjuk rasa di Kantor DPRD Indramayu, Kamis (9/6). (Yoga)

Memanasnya harga minyak mentah di pasar global berpotensi kian menekan ekonomi nasional. Indonesia tercatat mengimpor signifikan produk hasil minyak, termasuk BBM. Indonesia sesungguhnya bisa keluar dari problem klasik defisit neraca migas. Salah satu caranya adalah memacu pengembangan mobil listrik. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas Indonesia saat pandemi melonjak tajam dari US$ 14,25 miliar di 2020 menjadi US$ 25,52 miliar pada 2021. Sepanjang tahun lalu, defisit neraca perdagangan migas Indonesia mencapai US$ 13,25 miliar.

Dalam rapat kerja Menkeu Sri Mulyani dengan Badan Anggaran DPR pada 19 Mei 2022, terungkap bahwa tingginya harga minyak mentah dunia membuat keuangan Pertamina tertekan. Pasalnya, harga jual BBM eceran yang dijual Pertamina masih di bawah harga yang sesungguhnya. Harga jual eceran BBM yang dimaksud adalah Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92). Pertalite yang dijual Rp 7.650 per liter saat ini sudah menjadi barang bersubsidi. Dengan harga keekonomian sekitar Rp 12.500 per liter, ada selisih sekitar Rp 4.850 per liter. Selisih ini ditanggung PT Pertamina (Persero) dan akan diganti kas negara dengan mekanisme kompensasi. Adapun Pertamax, yang harga keekonomiannya di kisaran Rp 16.000 per liter, dijual seharga Rp 12.500 per liter. Per 1 April 2022, harga Pertamax dinaikkan menjadi Rp 12.500 per liter dari semula yang Rp 9.000 per liter.

Masalahnya, sejak keputusan menaikkan harga Pertamax diambil, sebagian konsumen yang semula memakai Pertamax beralih ke Pertalite. Dengan demikian, total selisih harga yang ditanggung Pertamina semakin besar. Dampak bagi kas perusahaan adalah tersendatnya cash flow lantaran pembayaran kompensasi kerap terlambat atau tak dibayar penuh. Kompensasi di 2021 yang harus dibayar pemerintah ke Pertamina saja mencapai Rp 83,8 triliun. Apabila situasi ini terus berlanjut, kas Pertamina bakal tertekan lebih dalam. Pada Maret 2022 saja, arus kas operasional Pertamina sudah negatif 2,44 miliar USD. Jika tak ada tambahan penerimaan dari pemerintah (kompensasi), pada akhir tahun ini kas Pertamina bisa defisit 12,98 miliar USD. Situasi ini akan menurunkan peringkat kredit Pertamina.

Semua ini bermula dari tingginya permintaan dunia akan energi seiring pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Harga minyak yang sempat di kisaran 40 USD per barel saat pandemi mulai, perlahan beranjak ke level 70 USD per barel. Harga minyak kian meroket saat Rusia menyerbu Ukraina lewat operasi militer pada Februari 2022. Rusia, sebagai salah satu produsen minyak utama dunia, dikenai sanksi oleh AS dan sekutunya atas serangan tersebut. Sanksi tersebut mengganggu ekspor atau penjualan minyak mentah dari Rusia. Sesuai hukum pasar, pasokan yang berkurang di tengah tingginya permintaan menyebabkan harga minyak melonjak melewati level 100 USD per barel. Per Minggu (5/6/2022) sore, mengutip laman Bloomberg, harga minyak mentah jenis Brent ada di level 119 USD per barel. (Yoga)

Pertamina menghadapi kegamangan di tengah tren kenaikan harga minyak mentah global. Saat pengelola SPBU swasta menaikkan harga bensin nonsubsidi, Pertamina masih menahan harga Pertamax (RON 92) maupun Pertamax Turbo (RON 95). Kementerian ESDM merilis harga keekonomian bensin RON 92 di kisaran Rp 16.000. Adapun harga Pertamax di level Rp 12.500. Sedangkan harga bensin RON 92 di SPBU swasta menyentuh keekonomian. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengungkapkan, pihaknya masih mengkaji terkait penyesuaian harga Pertamax Series. Mereka juga mengamati pergerakan harga minyak di pasar global. Kata dia, harga keekonomian Pertamax saat ini menembus Rp 16.000. Pakar Manajemen Universitas Indonesia, Toto Pranoto mengatakan, harga bensin pengelola SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan VIVO mencerminkan harga pasar. Menurut Toto, Pertamina harus menaikkan harga produk Pertamax ke level yang mendekati pesaing.