Melonjaknya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat sejumlah kalangan mengkhawatirkan ketersediaan sumber energi tersebut. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar bakal habis pada Oktober 2022, di tengah rata-rata konsumsi masyarakat yang 10% di atas kuota harian. Pemerintah pun tengah mempercepat revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM agar rampung pada Agustus 2022. Harapannya, beleid itu bisa menekan bocornya distribusi BBM murah itu di tengah masyarakat.

Persoalan penyelewengan distribusi Solar dan subsidi tidak tepat sasaran belakangan menjadi fokus pemerintah dan BPH Migas. Kedua persoalan itu diyakini menjadi penyebab melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi di tengah pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. “Jika kita tidak melakukan pengendalian, maka kita akan menghadapi subsidi kita habis antara Oktober atau November ,” kata Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman, Rabu (29/6). Berdasarkan data milik BPH Migas, realisasi konsumsi Solar hingga 20 Juni 2022 sudah mencapai 51,24% dari kuota yang ditetapkan sebanyak 15,10 juta kiloliter pada APBN 2022. Sementara itu, realisasi penyaluran Pertalite sudah mencapai 13,26 juta kiloliter, atau sekitar 57,56% dari kuota yang dipatok dalam APBN 2022 di level 23,05 juta kiloliter. Adapun, skema pembatasan pembelian JBKP Pertalite berpatokan pada CC kendaraan. Nantinya, konsumen yang tidak mendapat akses untuk membeli Pertalite adalah kendaraan roda dua dan empat dengan kapasitas mesin di atas 2.000 CC. BPH Migas mengkategorikan kendaraan roda dua dan empat di atas 2.000 CC sebagai barang mewah.

Masyarakat kelas menengah tidak akan leluasa membeli BBM subsidi. Pasalnya, pemerintah bersiap membatasi konsumsi Pertalite dan Solar. Dalam kajian awal, pemilik mobil dengan kapasitas di atas 2.000 cc dilarang membeli Pertalite. "Sementara hasil kajiannya begitu (untuk kendaraan di atas 2.000 cc)," ungkap Saleh Abdurrahman, Anggota Komite BPH Migas, kepada KONTAN, Senin (27/6).

JAKARTA, SURYA 

Uji coba penjualan BBM subsidi Pertalite dan Solar ke pengguna yang terdaftar mulai dilakukan Pertamina Patra Niaga. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan, dalam menyalurkan BBM subsidi ada aturannya, baik dari sisi kuota atau jumlah maupun dari sisi segmentasi penggunanya. Saat ini segmen pengguna Solar subsidi Ini sudah diatur, sedangkan  Pertalite segmentasi penggunanya masih terlalu luas. "Kami harus tepat sasaran dan tepat kuota dalam menyalurkan BBM Yang disubsidi pemerintah." jelasnya dalam keterangan resmi. Senin (27/6).

Saat ini masih terjadi di lapangan adanya konsumen yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite dan Solar. Untuk memastikan mekanisme penyaluran makin tepat sasaran. Pertamina Patra Naga berinisiatif dan berinovasi melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna yang sudah terdaftar di dalam sistem MyPertamina.

"Kami menyiapkan website My Pertamina yakni https://subsiditepat.mypertamina.id/ yang dibuka pada 1 Juli 2022. Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui website ini, untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagal pengguna yang terdaftar lanjut Alfian. Uji coba awal akan dilakukan di beberapa kota/Kabupaten yang tersebar di 5 Provinsi antara lain Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

Penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi seperti solar sulit tepat sasaran untuk regulasi dan kondisi saat ini. Kesadaran masyarakat ikut berperan penting menghentikan jebolnya kuota BBM tersebut.  Koordinator Pengaturan BBM Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi (BPH Migas), I Ketut Gede Aryawan, menyatakan sulit mengawasi penyaluran subsidi dengan skema terbuka di tengah terbatasnya tenaga. BPH Migas saat ini hanya memiliki anggota di Ibu Kota. Pengawasan terutama  mengandalkan data penyaluran  yang disetor  stasiun SPBU serta bantuan verifikasi dari alat-alat digital di lokasi. "Kendaraan (pengangkut komoditas tersebut) pada keluar. Jadi banyak yang mengonsumsi BBM (bersubsidi) saat ini, Karena disparitas harga tinggi, jadi beralih ke yang bersubsidi," ujar Ketut saat dihubungi, kemarin. Solar bersubsidi dijual saat ini dengan harga Rp5.250 per liter, sedangkan yang tidak disubsidi sekitar  Rp13 ribu per liter. (Yetede)

Penyelewengan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi dan nonsubsidi hingga kini belum dapat teratasi. Sejumlah upaya penanganan dilakukan tetapi masih perlu dimatangkan untuk mencegah kebocoran. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menemukan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi sebanyak 9.033,78 liter jenis bahan bakar tertentu senilai Rp85,85 miliar. Koreksi subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT) tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dialihkan sebagai jenis BBM umum (JBU). Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan temuan penyimpangan penyaluran BBM yang cukup besar di tengah masyarakat sehingga distribusinya salah sasaran. “Hal seperti ini tidak kami masukkan sebagai volume yang mendapatkan subsidi,” kata Erika saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (23/6).

FT (61), pemilik SPBU di Jalan Raya Serang–Jakarta Km 70, Kabupaten Serang, Banten, dan BP (68), manajer penjualan SPBU, ditetapkan sebagai tersangka manipulasi takaran bahan bakar minyak di SPBU. Kepala Subbidang I Industri Perdagangan dan Investasi pada Ditreskrimsus Polda Banten Komisaris Chandra Sasongko, Rabu (22/6/2022), menyatakan, dari tindakan yang dilakukan pada 2016-Juni 2022 itu, mereka meraup Rp 7 miliar. (Yoga)

Pemerintah berupaya menyederhanakan prosedur penyaluran BBM jenis solar bersubsidi untuk nelayan. Upaya ini untuk merespons persoalan seretnya solar bersubsidi bagi nelayan di sejumlah wilayah. Masalah dinilai krusial bagi perikanan tangkap. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengemukakan, pihaknya sedang mengevaluasi persoalan distribusi solar bersubsidi untuk nelayan. Kuota solar bersubsidi yang dialokasikan untuk sektor perikanan berkisar 2,6 juta kiloliter. Dari jumlah itu, 2,1 juta kiloliter diperuntukkan bagi nelayan kapal berukuran maksimal 30 gros ton (GT).

KKP telah mendorong penyederhanaan aturan penyaluran BBM, antara lain, melalui pemanfaatan kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) sebagai syarat utama mendapatkan BBM bersubsidi. Persoalannya, kartu Kusuka masih sulit dijangkau nelayan kecil. Zaini mengakui, hingga saat ini jumlah nelayan yang memiliki kartu Kusuka baru 980.000 dari target pemanfaatan kartu Kusuka untuk 2 juta nelayan. Sementara itu, persoalan harga solar industri mahal dikeluhkan nelayan kapal-kapal besar. Saat ini, harga solar industri sudah menembus Rp 17.300 per liter. Biaya solar mencapai 80 persen dari total biaya operasional. Menurut Ketua I Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Dwi Agus, harga solar industri terus melesat sejak awal Juni 2022 yang Rp 15.300 per liter. Sementara biaya operasional hanya bisa ditutup jika harga solar maksimum Rp 12.000 per liter. (Yoga)

Lonjakan harga minyak mentah ibarat pedang bermata ganda bagi Grup Pertamina. Di bisnis hulu, Pertamina ikut menikmati kenaikan harga minyak. Namun dari sisi hilir, perusahaan migas pelat merah itu kedodoran. Harga minyak WTI di Bursa New York sempat menembus US$ 122 per barel atau sudah menguat 91% dalam setahun terakhir. Kondisi tersebut sebenarnya menguntungkan Pertamina sebagai produsen minyak mentah. Pada kuartal I-2022, PT Pertamina Hulu Energi memproduksi minyak 523.000 barel per hari. Saat ini, rata-rata volume penjualan Pertamax sebanyak 21.573 kiloliter (kl) per hari atau 21,57 juta liter per hari. Untuk mempertahankan harga Pertamax tetap di level Rp 12.500 per liter, Pertamina diperkirakan meski merogoh dana Rp 2.000 per liter. Dengan kata lain, Pertamina harus menomboki hingga Rp 1,29 triliun dalam sebulan untuk menjaga Pertamax di harga saat ini.

Nelayan Kabupaten Indramayu, Jabar, mendesak pemerintah merevisi kebijakan harga solar hingga besaran tarif pajak pasca produksi. Nelayan terancam tak bisa melaut lagi. Harga solar industri Rp 16.500 per liter, melonjak dari akhir tahun, Rp 9.500 per liter. ”Harga itu tak sebanding harga ikan, yaitu sekitar Rp 15.000 per kilogram,” ujar Koordinator Umum Front Nelayan Bersatu Kajidin saat berunjuk rasa di Kantor DPRD Indramayu, Kamis (9/6). (Yoga)

Memanasnya harga minyak mentah di pasar global berpotensi kian menekan ekonomi nasional. Indonesia tercatat mengimpor signifikan produk hasil minyak, termasuk BBM. Indonesia sesungguhnya bisa keluar dari problem klasik defisit neraca migas. Salah satu caranya adalah memacu pengembangan mobil listrik. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), impor migas Indonesia saat pandemi melonjak tajam dari US$ 14,25 miliar di 2020 menjadi US$ 25,52 miliar pada 2021. Sepanjang tahun lalu, defisit neraca perdagangan migas Indonesia mencapai US$ 13,25 miliar.