Presiden Joko Widodo bakal mengumumkan kenaikan pertalite dan solar dalam waktu dekat. keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut  diambil karena beban subsidi untuk energi terlalu besar membebani APBN. "Mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga ini," tutur Menteri Koordinator dan Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, kemarin, 19 Agustus 2022. Luhut mengatakan Presiden Jokowi sudah mengindikasikan bahwa  pemerintah tidak mungkin mempertahankan besarnya subsidi energi. Sebab, menurut dia, harga BBM di Indonesia merupakan yang termurah. Saat ini, harga keekonomian Pertalite mencapai Rp 13.150 per liter. Sedangkan harga ecerannya masih Rp 7.650 per liter. Adapun di negara lain, seperti Thailand, harga BBM Rp 19.500 per liter. Sedangkan Vietnam menjual Rp 16.645 per liter dan Filipina Rp21.352 per liter. Pada 1 April lalu, pemerintah menaikkan harga Pertamax sebesar Rp3.500 per liter. Penyesuaian tersebut membuat selisih Pertamax dengan bensin bersubsidi, Pertalite semakin melebar. (Yetede)

Jakarta-Kenaikan harga Pertalite dan solar di prediksi melambungkan inflasi tahun ini. Tingkat inflasi diperkirakan bakal menembus 6-7% secara tahunan jika harga BBM bersubsidi naik. "Inflasi bakal tembus 6% hingga 6,5% secara tahunan jika pertalite  naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp 10 per liter," kata Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, saat dihubungi kemarin. Perkiraan tersebut jauh dari target inflasi Bank Indonesia tahun ini 2-4%. Sinyal kenaikan harga Pertalite sudah disampaikan sejumlah menteri. Alasannya, nilai subsidi energi terus membengkak. APBN dinilai tak akan mampu  menghadapi lonjakan tiap tahunnya. Beban APBN untuk subsidi energi tahun ini membengkak hingga mencapai Rp 520,4 triliun. Bahkan nilainya bisa melonjak mencapai di atas Rp600 triliun jika kouta Pertalite 23 ribu kilometer jebol.  Bhima mengatakan kenaikan harga Pertalite tak hanya meningkatkan biaya bahan bakar, tetapi juga barang dan jasa lain. Kondisi ini akan memberatkan masyarakat , khususnya 40% penduduk berpendapatan rendah. (Yetede)

JAKARTA, ID – Penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pekan depan. Lonjakan harga minyak mentah, konsumsi BBM yang tak terkendali, dan pelemahan nilai tukar rupiah menyebabkan subsidi BBM membengkak 230%, dari Rp 152,1 triliun ke Rp 502,4 triliun. Harga Pertalite yang saat ini Rp 7.650 per liter kemungkinan dinaikkan ke Rp 10.000 per liter atau 30%. Subsidi Pertalite setelah kenaikan masih sekitar Rp 8.150 per liter. “Minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM bersubsidi),” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin secara virtual, Jumat (19/8/2022). Presiden Jokowi, kata Luhut, akan mengumumkan kepastian kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan solar pada minggu depan. Ia menjelaskan saat ini inflasi masih terkendali. Namun ia telah mengutus timnya untuk menghitung potensi dampak kenaikan inflasi apabila harga BBM Pertalite dan solar dinaikkan. Hanya saja, Luhut tidak menyebutkan berapa kenaikan harga yang akan ditetapkan pemerintah. (Yetede)

Tren lonjakan harga minyak mentah di pasar global memantik dua risiko: harga bahan bakar minyak (BBM) kian mahal dan membengkaknya anggaran subsidi energi. Jika tak ingin tersandera problem klasik ini, saatnya bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Harga BBM Pertamax beberapa waktu lalu naik menjadi Rp 12.500 per liter. Kini, harga Pertalite (BBM bersubsidi) bakal dikerek. Pasalnya, konsumsi Pertalite kian melonjak lantaran migrasi pengguna Pertamax. Memang, harga mobil listrik masih mahal di Tanah Air. Sebut saja, DFSK Gelora E-BV dipasarkan mulai Rp 480 juta, Nissan Leaf One Tone Rp 649 juta, Hyundai Kona Electric Signature Rp 697 juta, dan Hyundai Ioniq 5 termurah sekitar Rp 718 juta, sementara Lexus UX300e Rp 1,24 miliar. Padahal di negara lain, harga mobil listrik cukup terjangkau, yakni Rp 150 juta-Rp 200 jutaan, seperti keluaran pabrikan Wuling dan DFSK. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengakui harga mobil listrik di dalam negeri masih mahal. Maklum, biaya produksi mobil listrik masih tinggi. Oleh karena itu, Jongkie menekankan pentingnya bagi pemerintah dan stakeholder lain berupaya menekan biaya produksi mobil hybrid dan listrik. Berdasarkan riset Kementerian Perindustrian, komponen baterai listrik lebih mahal dibandingkan kendaraan bermotor konvensional.

Sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) semakin kuat. Pemerintah berancang-ancang menaikkan harga Pertalite untuk mengurangi beban subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).Namun, sejumlah kalangan keberatan dan mencemaskan efek rencana tersebut. Pertimbangannya, kenaikan harga BBM akan membuat inflasi Indonesia makin tak terkendali dan menekan ekonomi. Sejumlah pelaku pasar saham juga keberatan dengan rencana ini. Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Desy Israhyanti menilai, kenaikan BBM antara lain akan membebani biaya operasi perusahaan. Daya beli masyarakat juga akan melemah sehingga permintaan terhadap barang dan jasa berpotensi turun."Kondisi ini pada akhirnya akan menekan margin perusahaan. Pelaku pasar juga akan melihat profitabilitas perusahaan yang jadi tempat investasinya," kata Desy, kemarin. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menghitung, bila benar ada peningkatan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, akan ada kenaikan inflasi sebesar 0,93%. Peningkatan inflasi ini berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi melambat, terutama konsumsi rumah tangga. Josua khawatir, harapan pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 5,2% secara tahunan tak akan terwujud. Catatan Josua, jika harus menaikkan harga Pertalite, pemerintah perlu mengimbangi dengan memberi bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Para pelaku bisnis juga berharap kenaikan BBM tak dilakukan. Apalagi, kinerja bisnis baru mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19. Andrianto Putera Tirtawisata, Direktur Utama PT Weha Transportasi Tbk (WEHA), mengatakan, jika ada kenaikan BBM, WEHA perlu melakukan penyesuaian harga atau tarif layanan agar tak merugi. 

JAKARTA – Penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus menjadi opsi terakhir. Sebelum menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar subsidi, pemerintah sebaiknya melakukan penghematan melalui pembatasan konsumsi agar BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, misalnya Pertalite dan solar subsidi hanya boleh dikonsumsi sepeda motor, angkutan umum, dan kendaraan logistik jenis truk 4 roda. Kebijakan ini bisa menghemat anggaran BBM bersubsidi sekitar Rp 50 triliun. Dalam menerapkan kebijakan BBM bersubsidi, pemerintah harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu kemampuan daya beli masyarakat, kesehatan APBN, dan kondisi Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan untuk menjalankan public service obligation (PSO). Jika akhirnya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena APBN dianggap tak mampu lagi menanggung subsidi, kenaikan harga Pertalite dan solar subsidi jangan terlalu tinggi. (Yetede)

Meningkatnya aktivitas masyarakat sejak awal tahun, seiring makin terkendalinya kasus pasien positif Covid-19 membuat permintaan atau konsumsi bahan bakar minyak (BBM) meningkat tajam. Tak ayal, ini membuat impor bahan bakar minyak Indonesia melonjak. Celakanya, saat permintaan BBM dalam negeri terus meningkat, harga minyak mentah dunia juga melenting akibat konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Kondisi ini diperburuk oleh penguatan kurs dollar Amerika Serikat terhadap mata uang lain. Ini pula yang membakar harga minyak mentah dunia. Rentetannya, harga produk BBM juga terkerek naik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor hasil minyak sepanjang Januari-Juli 2022 mencapai US$ 14,37 miliar, naik 97,71% dibandingkan periode sama tahun 2021. "Impor hasil minyak ini termasuk untuk bahan bakar motor, pesawat atau avtur, bahan bakar diesel, dan lain-lain untuk tujuh bulan pertama tahun ini," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto, Senin (15/8). Selain itu, impor gas dalam tujuh bulan pertama tahun ini US$ 3,12 miliar, naik 49,6% yoy. Secara volume tercatat 3,90 juta ton atau naik 4,92% yoy.

Bersiaplah! Pemerintah dalam waktu dekat bakal menaikkan harga Pertalite. Ditengah kenaikan harga minyak di kisaran US$ 100 per barel, tanpa ada keputusan menaikkan harga Pertalite, keuangan negara bisa jebol untuk menahan tingginya harga minyak dunia. Pasalnya, Indonesian Crude Price (ICP) yang menjadi acuan harga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 hanya sebesar US$ 63 per barel. Lalu, nilai tukar rupiah yang meleset menjadi rata-rata Rp 14.800 dari asumsi di APBN Rp 14.350, serta volume Pertalite yang naik, seiring naiknya harga Pertamax memicu orang beralih ke Pertalite. Jika kondisi ini dibiarkan anggaran subsidi bisa jebol buat menutup harga pertalite. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pertemuan dengan media pekan lalu menyebut, Presiden Joko Widodo terus minta menterinya menghitung kemampuan anggaran, termasuk jika harga harus naik. Bola kenaikan harga BBM di tangan Presiden. Kabar yang masuk ke KONTAN, pilihan saat ini adalah pembatasan atau kenaikan. Jika naik, kenaikan harga Pertalite Rp 10.000 per liter, tetap lebih murah dari harga keekonomian di Rp 7.650.

Menteri Arifin mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menahan harga BBM bersubsidi itu dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,44% sepanjang paruh pertama 2022. “Pertalite ini sementara kita pertahankan, cuma ya langkah pertama ini kita harus bisa mengimbau masyarakat untuk hemat energi,” kata Arifin, Kamis (11/8). Selain itu, Arifin menyebut kementeriannya juga tengah mendorong percepatan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM yang sebelumnya ditarget rampung pada Agustus 2022 sebagai petunjuk teknis dari program pembatasan konsumsi BBM murah tersebut. Di sisi lain, Arifin menjelaskan bahwa pemerintah terus mengkaji situasi riil konsumsi BBM bersubsidi di tengah masyarakat sambil memperhitungkan potensi penambahan kuota anyar pada akhir tahun ini. Anggota Komisi BPH Migas Saleh Abdurrahman membeberkan realisasi konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar masing-masing sudah berada di atas 50% hingga 20 Juni 2022. Malahan konsumsi rata-rata BBM bersubsidi sudah melebihi kuota yang ditetapkan dengan rata-rata di atas 10% setiap harinya.

Pemerintah berkomitmen menahan kenaikan harga energi hingga akhir tahun ini, seiring besarnya subsidi energi dalam APBN 2022, Rp 502,4 triliun. Selain itu, belakangan ini, harga minyak dunia mulai turun. Kamis (4/8), harga minyak Brent turun 2,7% ke level US$ 94,12 per barel dan sempat menyentuh level US$ 93,2 per barel pada pertengahan sesi atau terendah sejak 21 Februari 2022. Hal itu tak lepas pada kekhawatiran ter jadinya resesi ekonomi global yang akan menggerus permintaan energi. "Subsidi sudah disiapkan. Tetapi, kini harga minyak relatif mulai melandai," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akhir pekan lalu. Sebagaimana diketahui Badan Pengendalian Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengingatkan kepada pemerintah terkait kuota BBM subsidi jenis Pertalite dan solar yang sudah melebihi 50%. Bahkan, BPH Migas memprediksi kuota BBM subsidi habis pada Oktober atau November 2022. Adapun volume penyaluran BBM jenis solar mencapai 8,3 juta kilo liter (kl) hingga Juni 2022 dari target kuota 14,2 juta KL. Kemudian, realisasi penyaluran Pertalite mencapai 14,2 juta kl dari kuota 23 juta KL. (Yetede)