JAKARTA, ID – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksikan inflasi 2022 bisa berkisar 7-9%, jika pemerintah menaikkan harga Pertalite menjadi Rp 10 ribu per liter dari saat ini Rp 7.650 per liter. Sementara itu, jika harga Pertalite tak naik, inflasi 2022 diprediksi berkisar 5-6% secara tahunan, dibandingkan realisasi 2021 sebesar 1,87%. Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan, tingginya inflasi akan menjadi biaya bagi perekonomian yang dapat menurunkan tingkat konsumsi, menaikkan tingkat kemiskinan, bahkan paling buruk menyebabkan stagflasi di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. “Menahan harga Pertalite pada posisi saat ini memang akan meningkatkan besaran subsidi dalam APBN dan menyebabkan pembengkakan defisit. Namun, defisit tersebut masih berada dalam kisaran yang lebih rendah dari target pemerintah,” kata dia, Kamis (25/8). “Jika mempertimbangkan risiko ekonomi dan risiko fiskal tahun 2022, kebijakan mempertahankan harga Pertalite membawa risiko terhadap fiskal yang lebih kecil dibandingkan dengan risiko terhadap perekonomian. Fiskal masih sanggup menjadi shock absorber dari tekanan global terhadap perekonomian domestik. Namun, untuk langkah ke depan, diperlukan upaya serius pengendalian penggunaan BBM subsidi,” kata Faisal. (Yetede)

Komisi VII DPR mendesak pemerintah menambah kuota BBM bersubsidi pada tahun ini. Selain desakan menambah kuota, ada pula usulan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi yang saat ini harga jual  ecerannya jauh di bawah harga keekonomian. Desakan penambahan kuota BBM bersubsidi tersebut menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Rabu (24/8) di Jakarta. BBM bersubsidi yang kuotanya diusulkan naik adalah pertalite dari 23 juta kiloliter ditahun ini menjadi 29 juta kiloliter, dan biosolar dari 14,9 juta kiloliter menjadi 17,39 juta kiloliter. Dengan kuota yang ada saat ini, diperkirakan jatah pertalite dan biosolar akan habis pada Oktober mendatang.

Dalam rapat tersebut, Arifin menuturkan, penambahan kuota BBM subsidi sedang dalam pembahasan. Di saat yang sama, pemerintah juga menyusun skema penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Dengan demikian, penambahan kuota diharapkan tidak melebihi plafon anggaran pemerintah yang ada saat ini. Dari hasil inspeksi ke lapangan, ujar Arifin, ditemukan praktik penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat yang tidak mampu. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VII DPR dari Partai Nasdem Sugeng Suparwoto berpendapat perlunya menaikkan harga BBM bersubsidi di situasi sekarang sebagai jalan tengah di situasi tekanan fiskal akibat besarnya anggaran subsidi energi. Untuk pertalite, misalnya, harga idealnya Rp 10.000 per liter dari saat ini yang Rp 7.650 per liter.(Yoga)

JAKARTA, ID – Laju konsumsi yang tidak bisa dibendung mendongkrak subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari Rp 502,4 triliun ke Rp 698 triliun. Kementerian Keuangan tengah menunggu persetujuan DPR RI akan tambahan subsidi BBM sebesar Rp 196 triliun. Jika disetujui, kemungkinan besar harga BBM tahun ini tidak dinaikkan. Namun, kalau pun harga BBM dinaikkan tahun ini, pemerintah menyiapkan dana bantuan sosial (bansos) untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat. Sejumlah menteri lain yang kemarin hadir pula di Istana Negara adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, serta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia Pemerintah, kata Menko, menyiapkan bansos untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat jika harga BBM bersubsidi harus dinaikkan. “Ya, tentu perlindungan sosialnya akan kita tebalkan. Kita punya banyak sistem yang sudah dilakukan selama menangani pandemi. Ada Komite Penanganan Covid-19 dan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional— Red),” ujar Airlangga. (Yetede)

INVESTOR, ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara detail sebelum mengambil keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khususnya jenis Pertalite. Semuanya saya suruh hitung betul, hitung betul sebelum diputuskan,” kata Presiden Jokowi dalam keterangannya  usai meninjau progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, pada Selasa, (23/8). Menurut Presiden Jokowi, kenaikan harga Pertalite akan memberikan pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya untuk berhati-hati terhadap dampak yang akan timbul dari kenaikan harga Pertalite. “Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” tutur Presiden Jokowi.

JAKARTA, ID – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintah tidak gegabah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, APBN 2022 masih memiliki alokasi yang memadai untuk menanggung biaya subsidi BBM. Opsi penaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Apalagi, jika dasarnya adalah pembengkakan beban subsidi BBM di APBN 2022 hingga Rp 502 triliun. Prinsipnya, APBN 2022 memang di desain sebagai penyangga bagi perekonomian masyarakat," kata Kamrussamad, Senin (22/8). Dia menjelaskan, realisasi belanja subsidi energi hingga semester I-2022 baru Rp 75,59 triliun. Dari jumlah ter sebut, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg baru mencapai Rp 54,31 triliun atau 36,36% dari Pagu APBN 2022 (Perpres No. 98 Tahun 2022). Kemudian, realisasi subsidi listrik baru mencapai Rp 21,27 triliun atau 35,71% dari pagu. "Artinya, klaim pemerintah yang menyatakan harga BBM subsidi saat ini sudah membebani APBN tidak benar. Sebab, tahun ini, masih ada sekitar 65% lagi alokasi APBN untuk subsidi dan kompensasi energi di semester II," tegas dia. (Yetede)

Bank Sentral AS menyuarakan akan menaikkan suku bunga acuan untuk ketiga kalinya September mendatang, meski terbuka kemungkinan tak akan sebesar 75 basis poin. Ini lebih kecil dari ekspektasi pasar yang tadinya memprediksi kenaikan 100 basis poin. Ekspektasi ini timbul karena sebelumnya beberapa indikator awal, seperti perumahan, telah memberikan sinyal bahwa resesi di AS akan tiba lebih awal. Pertumbuhan ekonomi AS untuk triwulan II-2022 tercatat negatif 0,9 %. Secara teknis, AS sudah memasuki resesi karena dua triwulan berturut-turut mencatat pertumbuhan ekonomi negatif.

Situasi di atas sempat menimbulkan euforia di bursa berjangka minyak dunia karena The Fed yang kurang hawkish mengurangi ketakutan terhadap resesi dunia. Harga minyak WTI yang sempat anjlok dari 108 USD per barel di akhir Juni ke 94 USD bergerak naik lagi. Namun, tidak dapat bertahan lama di atas batas psikologis 100 USD per barel. Hal ini terjadi karena realitas resesi di AS dan pertumbuhan di China yang terganggu lockdown Covid-19. Anjloknya harga minyak dunia juga diikuti turunnya harga komoditas lain sehingga menurunkan tekanan inflasi global.

Prospek kenaikan suku bunga The Fed, ditambah kurang menariknya investasi pada minyak bumi dan komoditas lain, menyebabkan pemodal portepel mencari aset aman finansial dalam denominasi USD. Indeks USD yang sempat turun ke sekitar 105,8 di minggu pertama Agustus meningkat kembali ke 108,3 pada minggu ketiga Agustus. Akibatnya, nilai kurs rupiah terhadap USD yang sempat menguat ke Rp 14.600-an per USD melemah kembali ke sekitar Rp 14.800. BI melaporkan adanya net buy saham-saham Indonesia sekitar Rp 900 miliar oleh asing sehingga IHSG naik 0,26 % ke 6.968,78. Pada minggu ke-4 Juli 2022, bersamaan kenaikan suku bunga The Fed yang kedua, dana yang masuk tercatat Rp 3,28 triliun. Kombinasi ini membuat rupiah cukup resilien. 

Masalahnya, pertumbuhan berdasarkan mobilitas di atas didukung oleh subsidi BBM Rp 502 triliun yang membebani APBN. Dengan demikian, ada trade off antara pertumbuhan dan ketahanan anggaran. Jika kebijakan mengurangi subsidi BBM karena pertimbangan sosio-ekonomi belum dapat dilakukan dalam jangka pendek, yang dapat digunakan adalah dengan pembatasan (rationing) non harga. Kebijakan penyekatan (separating equilibrium) ini dapat dilakukan berdasarkan jenis kendaraan roda dua, angkutan umum dan logistik, merek, CC mesin, dan lain-lain. Rencana The Fed untuk tetap meningkatkan suku bunga acuan berkali-kali di masa depan memperbesar peluang durasi resesi lama. Harus diperhatikan bahwa ketahanan APBN menentukan kerangka waktu untuk beralih ke opsi berikutnya (pivotal point), yakni menaikkan harga BBM domestik, jika keseimbangan pasar minyak dunia ternyata kembali berada di atas 90 USD per barel. (Yoga)

Masyarakat harus bersiap dengan keputusan yang akan diambil pemerintah soal kepastian penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Jika pemerintah mengerek harga Pertalite, laju inflasi tahun ini bisa meroket lantaran kenaikan harga BBM juga menyulut harga lainnya, terutama transportasi dan bahan pokok. Sebagai gambaran, sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertama kali menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Premium hingga 30% pada November 2014. Satu bulan berikutnya, yakni pada Desember 2014, inflasi meroket hingga 8,36% year on year (yoy). Pada tahun sebelumnya, tepatnya Juni 2013, juga terjadi kenaikan harga BBM. Di akhir tahun, inflasi melonjak ke level 3,83% yoy. Sebab itu, Ekonom Makro Ekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky memperkirakan, jika harga Pertalite naik maka inflasi tahun ini bisa mencapai 6% hingga 7% yoy. Analis Makroekonomi Bank Danamon Indonesia Irman Faiz sepakat jika harga Pertalite naik, inflasi bisa naik di level 7% hingga 8% dengan asumsi harga Pertalite naik Rp 2.500 per liter menyumbang inflasi 2,44%-2,87% poin.

JAKARTA, ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah masih memiliki dua opsi terkait kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, solar serta Pertalite. Dari kedua opsi itu, mengurangi subsidi atau menaikkan harga jual hanya akan menjadi opsi kedua, yang diambil jika pagu anggaran subsidi dan kompensasi energi Rp 502,4 triliun terlampaui atau habis. Namun demikian, dia menandaskan, kalaupun opsi penaikan harga dipilih, hal itu belum akan dilakukan pada kuartal III tahun ini. “Masih disampaikan beberapa skenario. Belum diputus. (Tapi) tidak di kuartal III (2022),” ucap Airlangga tanpa bersedia menyebutkan waktu pasti penaikan harga BBM dilakukan. Menurun Airlangga, perolehan rezeki nomplok (windfall profits) tahun ini kenaikan harga komoditas masih bisa untuk menutup subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 502,4 triliun, namun  tidak bisa lebih tinggi dari itu. Apalagi, dengan terkendalinya Co vid-19, mobilitas masyarakat akan meningkat volume konsumsi BBM bersubsidi juga meningkat. “Kalau kita bicara Pertalite ‘kan (kuotanya)  23 juta kiloliter, kami per kirakan bisa naik sampai 29 juta kiloliter,” pungkas dia. (Yetede)

Pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat menjadi sentimen negatif bagi pasar keuangan dalam negeri. Kenaikan harga BBM akan menyebabkan kenaikan inflasi cukup signifikan. Pemerintah memang melihat diperlukan penyesuaian harga Pertalite seiring dengan ditolaknya tambahan subsidi untuk BBM ini. Tapi, bila harga pertalite naik ke Rp 10.000, inflasi bisa jadi naik hingga kisaran 6%-6,5%.

Isu terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi perbincangan publik yang hangat sepanjang pekan lalu. Namun, pemerintah menyebut bakal berhati-hati menyikapi besarnya anggaran subsidi dan kompensasi energi hingga akhir tahun ini. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga BBM guna mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi.

”Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data akurat sebelum pembatasan diterapkan,” kata Luhut dalam keterangan resmi, Minggu (21/8). Ia menambahkan, pemerintah menghitung rencana itu dengan hati-hati karena perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti inflasi, kondisi fiskal, dan pemulihan ekonomi. Hal itu dinilai penting guna menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global. (Yoga)