Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terjadi di sejumlah daerah. Sebagai implikasi dari kenaikan itu, pengunjuk rasa yang umumnya dari kalangan buruh dan mahasiswa menuntut sejumlah hal kepada pemerintah, salah satunya kenaikan upah minimum buruh. Terkait hal itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar tuntutan disampaikan dengan tertib dan tak anarkistis. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey T Machmudin, di halaman Kantor Sekretariat Presiden, Jakarta, Selasa (6/9) mengatakan, Presiden menilai wajar jika ada perbedaan pendapat di masyarakat terkait kenaikan harga BBM. Presiden berharap agar unjuk rasa digelar dengan tertib, dalam koridor peraturan yang ada, dan tidak anarkistis. Setiap aspirasi yang disampaikan, lanjut Heru, akan diserap pemerintah

Pada Senin (5/9) malam, Presiden menyampaikan pesan agar unjuk rasa terkait kenaikan harga BBM disampaikan dengan tertib. ”Ya, ini, kan, negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik, ya,” kata Presiden. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di antaranya digelar di Jakarta, Medan, Batam, Surabaya, dan Kendari. Di Jakarta, kelompok pengunjuk rasa berasal dari kalangan buruh dan mahasiswa. Mereka berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR/DPD. Adapun di Medan, massa dari Partai Buruh Sumut berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut. Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo mengatakan, selain menolak kenaikan harga BBM, pihaknya juga menuntut pengendalian harga bahan pokok yang melambung tinggi akibat kenaikan harga BBM, kenaikan upah minimum, dan pembatalan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Yoga)

Walau belum secara resmi diterapkan di semua wilayah, Pertamina Regional Sulawesi terus mendorong pengguna BBM bersubsidi mendaftarkan kendaraannya melalui situs internet atau aplikasi MyPertamina. Sejak disosialisasikan awal Juli lalu, hingga kini tercatat 83.455 kendaraan yang telah terdaftar. Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Laode Syarifuddin Mursali di Makassar, Selasa (6/9) mengatakan, sosialisasi terus dilakukan bertahap. Harapannya, warga tak lagi kaget saat aturan ini diterapkan nantinya.

Sejak 1 September 2022, pembelian pertalite dan biosolar, yang merupakan BBM bersubsidi yang dijual Pertamina, telah menerapkan pindai kode respons cepat (QR Code). ”Untuk yang belum memiliki QR Code masih dapat mengisi BBM bersubsidi seperti biasanya, tetapi dicatat nomor polisi kendaraannya,” ujar Mursali. Sejauh ini, walau bayak warga yang mengetahui soal pendaftaran kendaraan, sebagian masih belum mendaftar karena belum mengetahui caranya. ”Saya sudah dengar juga untuk beli BBM bersubsidi nanti harus mendaftar lewat aplikasi MyPertamina atau lewat web. Tetapi, belum saya daftarkan karena masih bingung,” kata M Riswan (40), pengemudi taksi daring dan pemilik mobil 1.000 cc. (Yoga)

Sejumlah daerah merespons dampak kenaikan harga BBM dengan berbagai cara guna meminimalkan beban masyarakat. Namun, masih ada kendala-kendala terkait validasi data penerima bantuan sosial serta tata cara penyalurannya. Pemkot Pontianak, Kalbar, mengatur strategi agar inflasi tidak melonjak sebagai dampak kenaikan harga BBM. Tim pengendali inflasi terus memantau perkembangan harga komoditas. ”Tim pengendali inflasi Kota Pontianak bekerja keras memantau perkembangan harga. Jangan sampai terjadi lonjakan harga yang mengganggu masyarakat. Kami berupaya seoptimal mungkin agar tak terjadi lonjakan inflasi,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Selasa (6/9).

Untuk mengatasi lonjakan harga komoditas pangan di tengah kenaikan harga BBM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Malang, Jatim, akan kembali menggelar operasi pasar murah di 63 titik yang tersebar di lima kecamatan hingga Desember 2022. Target operasi pasar murah tersebut adalah inflasi terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga. ”Dengan kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan harga sejumlah komoditas, kami akan terus menggelar operasi pasar murah dengan komoditas yang disesuaikan,” ujar Kabag Perekonomian, Infrastruktur, dan SDA Sekda Kota Malang Yayuk Hermiati. Pemkot Tangerang, Banten, menggratiskan ongkos Bus Tangerang Ayo (Tayo) dan angkutan kota Si Bersih Nyaman Kota Tangerang (Si Benteng). Dinas Perhubungan Kota Tangerang tidak lagi menerapkan tarif perjalanan Rp 2.000 bagi penumpang, baik di Bus Tayo maupun Si Benteng. Hal ini diterapkan hingga 5 November 2022.

Pemprov Provinsi Papua telah menyiapkan data agar pemberian BLT tepat sasaran. Ada sekitar 50.000 warga dari kategori keluarga prasejahtera yang akan menerima bantuan tersebut. ”Hanya warga yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat yang dapat menerima BLT. Kami sudah menyiapkan tenaga pendamping untuk mengawasi penyaluran BLT di setiap kabupaten,” tutur Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Catatan Sipil, Perlindungan Perempuan dan Anak Papua Ribka Haluk. Penyaluran BLT di Kota Bandung, Jabar, belum bisa dilakukan karena data masih berubah-ubah. Meski demikian, setidaknya dapat dipastikan lebih dari 60.000 warga bakal mendapatkan bantuan. ”Kami akan mengecek dan memvalidasi data. Semua perlu kami koordinasikan karena data masih fluktuatif,” ujar Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Soni Bakhtiyar. (Yoga)

Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdampak pada lonjakan harga barang dan jasa sekaligus menyulut laju inflasi. Hal ini akan menggerus daya beli masyarakat. Efeknya, jumlah penduduk miskin melonjak. Pemerintah kemarin (4/9), mengerek harga BBM jenis Pertalite sebesar 30,72% menjadi Rp 10.000 per liter; solar sebesar 32,04% menjadi Rp 6.800 per liter; dan Pertamax sebesar 16% menjadi Rp 14.500 per liter. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu menyebut kebijakan ini akan menambah inflasi tahun ini hingga sebesar 1,9%. Di sisi lain, sebelum pengumuman kenaikan harga BBM, pemerintah juga mengumumkan tambahan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin. Nilai tambahan anggaran bansos ini sebesar Rp 24,17 triliun. Perinciannya; Pertama, sebesar Rp 12,4 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada sekitar 20 juta keluarga; Kedua, Rp 9,6 triliun untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan; Ketiga, sebesar Rp 2,17 triliun dari alokasi 2% dana transfer umum dan dana bagi hasil ke daerah dialokasikan untuk subsidi transportasi termasuk bantuan buat pengemudi ojek online. Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara BLT yang diberikan kepada 20,65 juta rumah tangga atau setara dengan 30% dari penduduk yang hidup di garis kemiskinan atau rawan miskin. Di sisi lain, saat ini, ada sekitar 6,5 juta rumah tangga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. "Berarti penerima BLT sekitar tiga kali lipat dari 6,5 juta rumah tangga miskin," ujar Suahasil, Senin (5/9).

Pengendara melintas di depan SPBU Vivo, Jakarta, Senin (5/8). SPBU Vivo kini tengah menjadi pusat perhatian karena menjual bahan bakar minyak (BBM) dengan harga relatif murah. Produk termurah Vivo yakni Revvo 89 alias BBM RON 89 dijual dengan harga Rp8.900 per liter.

Jakarta-Kenaikan harga BBM membuat masyarakat membanding-bandingkan harga yang ditawarkan perusahaan penjual BBM, dari PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, hingga PT AKR Corporindo Tbk. Mereka berburu BBM termurah. Sebagai gambaran, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Vivo diserbu pengendara kendaraan bermotor tak lama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga Pertalite. Salah satunya pompa bensin Vivo di Jalan Raya Mabes  Hankam Cipayung, Jakarta Timur. "Karena panic buying, efek kenaikan Pertalite," ujarnya. Sebab, Revvo 89 yang memiliki angka research octane number (RON) 89 kala itu masih di banderol Rp8.900 per liter, lebih murah Rp1.100 per liter ketimbang Pertalite yang memilki RON 90. Direktru Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan nomor oktan menunjukkan kualitas bahan bakar. Semakin tinggi RON, semakin bagus kualitasnya, semakin bagus kualitasnya. Untuk memperoleh BBM dengan RON tinggi, itu dibutuh minyak mentah dengan kualitas lebih tinggi. (Yetede)

Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN serta Pertamina bersinergi dalam Program Solusi Solar bagi Koperasi Nelayan. Program tersebut bertujuan melancarkan rantai distribusi BBM subsidi kepada nelayan sehingga menjadi lebih tepat sasaran. Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangan pers, Senin (5/9). (Yoga)

Jakarta-Beban biaya logistik nasional bakal bertambah akibat makin mahalnya tarif angkutan barang sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, menurut Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto, besaran kenaikan biaya itu belum di pastikan. "Yang pasti, penyedia jasa logistik sebagai pihak ketiga yang menangani distribusi barang mau tak mau akan menaikkan tarif jasa mereka untuk mengimbangi harga BBM yang naik hingga 30%," kata Mahendra kepada Tempo, kemarin. Saat ini, biaya logistik di Indonesia masih di kisaran 23% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun andil biaya transport dan pergerakan barang (handling) dalam struktur beban tersebut mencapai 9%. "Porsi BBM dalam biaya transportasi  menyentuh 40%. Itu pun masih tergantung jarak karena semakin jauh semakin mahal," ucap Mahendra. "Semua pergerakan darat ini ditunjang kendaraan barang barang bervolume besar yang berbahan bakar solar," tuturnya. (Yetede)

KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi maupun nonsubsidi merembet ke berbagai sektor industri. Pelaku usaha pun ikut mengerek harga produk dan tarif jasanya. Koordinator Wakil Ketua Umum III Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta Kamdani berpendapat, industri sektor transportasi, logistik, jasa perjalanan pariwisata, perdagangan, perikanan tangkap, pertanian hingga industri manufaktur berpotensi terkena dampak signifikan akibat kenaikan harga BBM. Di antara sekian sektor tersebut, sektor industri yang terkena dampak langsung adalah bisnis transportasi. Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Adrianto Djokosoetono menyebutkan, tarif angkutan darat akan naik berkisar 5%-15%, tergantung jenis angkutan. Di sisi lain, Organda mengkritik pembatasan pembelian Biosolar untuk angkutan barang dan angkutan penumpang. "Ini merugikan kami yang harus menempuh jarak jauh setiap hari," kata dia, kemarin.

Seiring kenaikan harga BBM, pelaku usaha menaikkan pula harga jual barang dan jasa. Dampaknya, ekspansi usaha bakal tertahan akibat penurunan daya beli masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W Kamdani, Minggu (4/9) mengatakan, hampir semua pelaku usaha akan terkena dampak dari penurunan daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM yang terjadi bersamaan dengan peningkatan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya bakal melambatkan konsumsi masyarakat, yang akhirnya menekan permintaan dan penjualan di berbagai sektor. ”Meski pemerintah sudah mencoba meredam efek negatifnya dengan berbagai subsidi pendapatan ke masyarakat,” katanya.

Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan, kenaikan harga jual barang dan jasa di pasaran tidak terhindarkan karena pelaku usaha perlu menyesuaikan kenaikan biaya produksi yang didorong kenaikan harga BBM. Terutama UMKM/IKM yang menggunakan BBM bersubsidi. Pelaku usaha akan menghitung dampak kenaikan harga BBM. Beban biaya operasional atau produksi yang meningkat akan ditransmisikan dalam bentuk harga jual barang serta jasa yang lebih tinggi, bergantung besaran komponen penggunaan BBM dalam proses produksi atau operasional usaha terkait. Ia menjamin, pelaku usaha menjaga agar kenaikan harga barang dan jasa tidak berlebihan hingga melampaui kemampuan masyarakat dan berbalik merugikan dunia usaha dengan menekan margin keuntungan. (Yoga)