Kenaikan harga BBM dan tingginya harga bahan pangan impor masih memengaruhi inflasi nasional. Dampak lanjutan kenaikan harga BBM bahkan sudah terjadi di sektor pertanian, berimplikasi pada kenaikan harga beras dan biaya produksi. BPS, Kamis (1/12) merilis, tingkat inflasi pada November 2022 sebesar 0,9 % secara bulanan, 5,42 % secara tahunan, dan 4,82 % secara tahun kalender. Adapun inflasi inti 0,15 % secara bulanan dan 3,3 % secara tahunan. Secara umum, penyumbang utama inflasi bulanan, antara lain, telur ayam ras (0,02 %) serta beras, tahu, dan tempe masing-masing 0,01 %. Kontributor utama inflasi tahunan adalah bensin (1,15 %), bahan bakar rumah tangga (0,31 %), tarif angkutan udara (0,3 %), dan beras (0,13 %). Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan, penyesuaian harga BBM memang jadi pemicu utama kenaikan inflasi, terlebih di kelompok pengeluaran transportasi.

Dampak lanjutan (second-round effects) sudah mulai terjadi di sejumlah sektor, terutama pertanian. Hal itu tecermin dalam harga beras dan biaya produksi pertanian. Empat bulan terakhir, kenaikan harga beras tak hanya dipengaruhi oleh penurunan produksi jelang akhir tahun, tetapi juga penyesuaian harga BBM. Imbas kenaikan harga BBM juga terindikasi dari nilai tukar usaha petani (NTUP). NTUP November 2022 sebesar 107,25 atau naik 0,46 % secara bulanan. Kenaikan itu ditopang oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani serta kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) seiring kenaikan ongkos angkut, pupuk, dan upah buruh tani. Selain penyesuaian harga BBM, bahan pangan impor juga memengaruhi inflasi. Kedelai impor, misalnya. Kendati turun, harga kedelai global masih lebih tinggi dibanding tahun lalu. Pelemahan rupiah juga turut memengaruhi pembentukan harganya di dalam negeri. Hal itu menyebabkan harga produk turunan kedelai, seperti tahu dan tempe, naik dalam tiga bulan terakhir. Jika dilihat secara tahunan, harga tahu naik 12,43 % dan tempe 13,56 %. (Yoga)

JAKARTA, ID – Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) menyatakan, penggunaan minyak sawit untuk biodiesel di dalam negeri tidak mengganggu pasokan komoditas tersebut untuk memenuhi kebutuhan produksi pangan. “Banyak yang bertanya, bagaimana ketersediaan stok minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan produk pangan karena ada kekhawatiran mandatori mengancam pangan. Tapi, di dalam negeri, menurut kami, konsumsi minyak sawit untuk biodiesel tidak mengganggu kebutuhan produk pangan," ujar Ketua Harian Aprobi Paulus Tjakrawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (26/11/2022). Pengembangan biodiesel di Indonesia sudah berjalan sejak 17 tahun lalu yang ditujukan untuk memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan lingkungan. Saat ini, Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori biodiesel campuran 30% (B30), persentase terbesar di dunia. “Ada tiga tujuan yang ingin dicapai pada awal pengembangan biodiesel, yaitu ketahanan energi, penciptaan lapangan kerja, dan lingkungan," jelas Paulus. Terkait hal itu, Paulus saat menjadi pembicara di Paviliun Indonesia dalam COP27, Sharm el Sheikh, Mesir, pada pekan kedua November 2022, memaparkan, nilai tambah yang diterima masyarakat dari aspek ekonomi dan lingkungan dari penggunaan biodiesel di Indonesia. (Yetede)

Hingga awal November 2022, program BBM Satu Harga telah hadir di 69 titik yang tersebar di 123 kabupaten di Indonesia. Ditargetkan hingga tahun 2023 BBM Satu Harga bisa hadir di 92 titik dan pada 2024 sebanyak 573 titik. “Pertamina telah membangun total 390 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di 123 kabupaten di seluruh Indonesia. Dari 123 kabupaten tersebut, 54 kabupaten diantaranya termasuk daerah 3T. Peresmian lembaga penyalur BBM Satu Harga ini adalah titik awal layanan Pertamina kepada masyarakat di daerah tersebut.

Kedepan Pertamina akan terus memastikan distribusi ke lembaga penyalur BBM Satu Harga berjalan dengan baik, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas dalam mewujudkan keadilan energi,” jelas Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution di Jakarta, Kamis (3/11). Dari 69 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang sudah dibangun, Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas meresmikan tahap pertama yakni sebanyak 47 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di beberapa provinsi. Antara lain 2 di NTB, 10 di NTT, 1 di Sulawesi Barat, 2 di Sulut 8 di Sulteng, 5 di Maluku, 6 di Maluku Utara, 10 di Papua, dan 3 di Papua Barat. Peresmian selanjutnya akan dilakukan akhir November. (Yoga)

Per Selasa (1/11/2022), harga pertamax turbo turun menjadi Rp 14.300 per liter, sementara harga dexlite dan pertamina dex naik masing-masing menjadi Rp 18.000 per liter dan Rp 18.550 per liter. Adapun harga pertamax tetap, yakni Rp 13.900 per liter. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, harga BBM bersifat fluktuatif mengikuti perkembangan tren minyak dunia. (Yoga)

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan intervensi pemerintah dalam program SoluSi (Solar untuk Koperasi) merupakan bukti perhatian besar Presiden kepada nelayan. Profesi yang mensuplai protein bagi bangsa dari hasil laut itu, menurut Erick harus dibantu dan didukung agar mudah dalam mencari nafkah dan menjadi sejahtera. “Saya sebagai pembantu Presiden berkoordinasi dengan Pak Teten, Menteri Koperasi dan pak Trenggono, Menteri KKP untuk mencari cara agar para nelayan terbantu dengan persediaan bahan bakar solar yang mudah dan harganya sama. Perhatian Presiden Jokowi terhadap nelayan mendorong terwujudnya program solar untuk koperasi,” ujar Erick Thohir saat temu warga nelayan di Tambak Loro, Semarang, Jateng, Sabtu (29/10).

Karena itu, Erick meminta para nelayan di Tambak Lorok menjadi anggota koperasi nelayan setempat sehingga bisa membeli solar sesuai harga resmi. Menurut rencana, sebuah Pertashop, hasil kerja sama Pertamina dan salah satu koperasi di Tambak Lorok akan segera didirikan untuk mendukung program tersebut. “Jika bapak atau ibu percaya kepada Presiden Jokowi, dan juga setuju bahwa program ini bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan, karena program ini sudah berhasil di Cilacap, maka segera jadi anggota koperasi supaya punya kepastian mendapatkan solar dengan mudah dan terjangkau. Bulan Januari 2023 saya akan datang lagi untuk cek,” ujarnya. (Yoga)

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk berkomitmen menerapkan penerapan circular economy dalam pengolahan sampah dalam bentuk peningkatan sistem pengumpulan dan pemilahan sampah melalui Industri Pengelolaan Sampah Terpadu Atasi Sampah, Kelola Mandiri (IPST ASARI) di Cilegon. Melalui IPST Asari, sampah plastik dapat diproses menjadi BBM. Legal, External Affairs & Circular Economy Director PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Edi Rivai menyampaikan, sejak beroperasi pada akhir tahun 2018, IPST Asari telah mengelola lebih dari 14.000 kg sampah plastik dan mendistribusikan BBM Plas sebagai bentuk manfaat yang diterima oleh para masyarakat, yang telah menyetorkan sampahnya kepada IPST Asari. “BBM Plas tersebut digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, pergi melaut, dan lainnya,” ucap dia di Cilegon, Banten, Rabu (19/10). IPST Asari memiliki cakupan pengumpulan sampah plastik rumah tangga hingga satu kelurahan dengan kapasitas delapan ton sampah plastik per bulan.

Lebih dari 2.800 masyarakat mengumpulkan sampah plastiknya, di mana sampah plastik bernilai tinggi dijual ke industri daur ulang, yang bernilai rendah akan diproses menjadi bahan bakar melalui sistem pirolisis. Edi menerangkan, pilot project tersebut juga mereka kembangkan dengan kolaborasi bersama nelayan dan warga pesisir di sekitar Pabrik Chandra Asri melalui program Sagara. “Melalui kerja sama dengan Bank Sampah Digital (BSD), kami mengedukasi warga di wilayah Anyer untuk memilah sampah dari rumah masing-masing dan ditukarkan menjadi tabungan untuk keperluan mereka,” ujar dia. Edi berharap pihaknya mendapat dukungan insentif dari pemerintah, baik fiskal maupun teknis dari lembaga riset industri, yang dapat mendukung upaya IPST ASARI mandiri secara komersial, maupun secara teknis. Saat ini, ada banyak tantangan-tantangan teknis dan komersial seperti tingginya biaya operasional, dukungan teknis dari kepakaran bahan bakar minyak, dan lain-lain yang sangat dibutuhkan oleh IPST ASARI untuk terus bertumbuh secara mandiri. Government Relations & Circular Economy Manager PT Chandra Asri Petrochemical Tbk Donny Adolf menambahkan, pihaknya berinvestasi sebesar Rp 400 juta dalam menjalankan IPST Asari dengan TKDN 100%. Melalui IPST Asari, mereka dapat menghasilkan 80 liter bbm dengan Ron 45-50 dari 100 kg sampah dan mampu berproduksi 8-10 jam.. (Yoga)

Kenaikan harga BBM bulan lalu membuat harga produk Pertamina dan non-Pertamina makin kompetitif. Perkembangan ini juga menumbuhkan minat ekspansi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan penyesuaian harga BBM oleh Pertamina cukup berpengaruh terhadap peningkatan penjualan BBM Shell. “Ada tren positif dari penyesuaian harga itu [BBM Pertamina] karena dilihat dari meningkatnya volume kendaraan yang datang ke SPBU kami. Tapi, ini kan masih baru, September lalu. Jadi, kalau ditanya dampaknya secara menyeluruh, kami perlu monitor dulu,” katanya di sela-sela kegiatan Shell Eco-Marathon 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (15/10). Ingrid mengatakan, dalam menetapkan harga jual BBM, Shell menggunakan sejumlah faktor dan indikator, salah satunya harga minyak mentah di pasar global melalui mean oil platt Singapore (MOPS) yang merupakan harga rerata transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura. Selisih harga BBM Pertamina dan non-Pertamina yang menyempit juga dipandang PT Aneka Petroindo Raya atau BP-AKR --perusahaan patungan BP dengan PT AKR Corporindo Tbk. sebagai peluang yang kian lebar bagi pasar BBM berkualitas di Indonesia. Marketing Director & Global Brand Lead bp Vanda Laura mengatakan BP-AKR bakal terus mengembangkan jaringan SPBU secara bertahap seiring dengan prospek pasar yang masih positif ke depan.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2021, subsidi BBM sangat tidak tepat sasaran, hanya 19,5 % pengguna BBM bersubsidi yang berasal dari 40 % kelas terbawah. Sedangkan 45,8 % berasal dari 40 % kelas menengah dan 34,7 % berasal dari 20 % kelas teratas. Dampak langsung kenaikan harga BBM adalah kenaikan biaya transportasi (first round). Lebih jauh, ada tekanan pada harga-harga secara umum karena posisi BBM sebagai input produksi yang penting dan signifikan di hampir semua sektor perekonomian, terutama melalui biaya logistik (second round). Maka, beban kenaikan harga BBM adalah signifikan. Arah kebijakan pemerintah sudah tepat dengan cepat menjalankan program kompensasi sebagai pengalihan subsidi BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,6 juta rumah tangga miskin dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada 14,6 juta pekerja berupah rendah. Dengan menyasar sekitar 35 juta penerima bantuan sosial, pemerintah tampak berupaya melindungi 40 % keluarga termiskin. Meski demikian, kelompok terbesar terkena dampak kenaikan harga BBM tidak hanya kelas bawah, tapi juga kelas menengah.

Pada 2021, terdapat 51,5 juta rumah tangga yang hanya memiliki sepeda motor. Sebagian besar kelas menengah-bawah sangat bergantung pada sepeda motor sebagai alat transportasi utama dan bahkan sebagai salah satu faktor produksi terpenting akan terkena dampak signifikan akibat kenaikan harga BBM. Karena itu, bantuan sosial dari pengalihan subsidi BBM ini seharusnya tidak hanya diberikan kepada 40 % rumah tangga termiskin, tapi juga 60 % rumah tangga termiskin, yaitu sekitar 45,3 juta rumah tangga. Pengeluaran tertinggi dari rumah tangga di kelas 60 % terbawah ini adalah Rp 4,1 juta per bulan. Menambah kuota penerima bantuan sosial ini menjadi krusial karena hingga kini ketepatan sasaran dari program bantuan masih jauh dari memuaskan. Pada 2021, dari 9,1 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), hanya 52,5 persen di antaranya yang berasal dari kelas 40 % termiskin. Adapun 13,9 juta keluarga penerima program bantuan pangan non-tunai (BPNT) hanya mencapai 56,8 % kelas 40 % terbawah. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat tidak mampu dan rentan ini, besaran BLT idealnya setara dengan kenaikan harga barang-barang yang biasa dikonsumsi masyarakat yang menjadi sasaran. BLT dan BSU sebesar Rp 150 ribu per bulan atau total Rp 600 ribu untuk empat bulan (September-Desember 2022) tidaklah mencukupi. Sebagian besar pengeluaran bulanan rumah tangga 60 % terbawah dialokasikan untuk membeli pangan (58,9 %). (Yoga)

Kualitas Pertalite mendapat sorotan setelah sejumlah masyarakat menyampaikan pengalamannya saat menggunakan bahan bakar minyak itu. Research Octane Number atau RON Pertalite pun diduga telah diturunkan, karena dirasa lebih boros dari sebelumnya. Persoalan kualitas Pertalite mulai dibicarakan setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut menjadi Rp10.000. Sejak saat itu, masyarakat beramai-ramai menguji kualitas Pertalite dan tidak sedikit yang berkesimpulan kualitas Pertalite telah menurun dari sebelum harganya dinaikkan. Terakhir, ada masyarakat yang mengunggah pengujian kualitas sejumlah BBM, termasuk Pertalite dengan sebuah alat ke media sosial. Dalam unggahan tersebut terlihat bahwa RON Pertalite hanya 86, dari yang semestinya 90.PT Pertamina (Persero) dan pemerintah sebenarnya telah merespons kekhawatiran masyarakat tersebut dengan melakukan pengujian terhadap Pertalite dari sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berbeda. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan, kementeriannya telah meminta Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas untuk menghimpun sejumlah sampel Pertalite dari beberapa SPBU yang ada di Jakarta. Irto Ginting, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga sebagai sub-holding commercial and trading Pertamina, mengatakan bahwa alat pengujian RON yang akurat harus mengacu kepada metode standar seperti ASTM RON method, sehingga seluruh proses pengujian dapat divalidasi dan alat yang digunakan selalu dikalibrasi.

Sudah dua bulan terakhir, pengendara truk di Palembang, Sumsel, harus mengantre hingga dua jam untuk membeli biosolar di SPBU. Kondisi ini membuat pekerjaan mereka terhambat dan ongkos transportasi meningkat 20 %.  Alex (34) menatap layar gawai sembari mengantre biosolar di SPBU Jalan MP Mangkunegara, Kota Palembang, Sumsel, Sabtu (8/10). Antrean truk bercampur kendaraan pribadi itu memakai bahu jalan sehingga arus lalu lintas di ruas jalan agak tersendat. Alex ingin mengisi 80 liter biosolar sebelum truknya memuat pasir, Senin (10/10). Sudah dua bulan terakhir dia terpaksa mengantre biosolar. Kondisi ini tidak efisien karena frekuensi perjalanannya mengantar barang berkurang 50 %. Dari sehari sekali Palembang-Jambi, kini menjadi dua hari sekali. Biasanya Alex mengisi biosolar di kota. Jika tidak di Palembang, ia mengisi BBM di Jambi. Strategi ini lebih manjur ketimbang antre tanpa kepastian karena SPBU di luar kota kerap kehabisan biosolar. Dia pun heran, mengapa penghasil migas, seperti Sumsel, malah kesulitan mendapatkan minyak.

Adi (28), supir truk logistik mengatakan, untuk mendapatkan biosolar, dirinya harus mengantre 3 jam. Kondisi ini membuat waktu tempuh perjalanan semakin panjang. ”Jika dulu ke Pulau Bangka hanya butuh 1 hari, sekarang bisa 2,5 hari. Selain karena antre pengisian BBM di SPBU, waktu tunggu di pelabuhan penyeberangan juga cukup lama,” ucapnya. Adi sempat mengira, saat harga biosolar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, antrean truk di SPBU akan hilang. Kenyataannya, antrean masih tetap saja panjang. Apalagi jika pengiriman dari Pertamina tidak lancar. ”Input” data Pengawas SPBU 24.30105 Palembang, Azwar, menjelaskan, antrean yang terjadi di tempatnya disebabkan proses input data yang membutuhkan waktu. Apalagi jika ada pengendara yang nomor pelat kendaraannya berbeda dengan STNK. Azwar tidak mau SPBU yang diawasinya itu mendapatkan sanksi dari Pertamina. ”Tujuannya agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran,” ungkapnya. Terkait jumlah pasokan, lanjut Azwar, tidak ada pengurangan. Bahkan, pada beberapa kejadian, proses pengisian harus ditunda karena pasokan masih tersedia. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan tidak ada kelangkaan BBM bersubsidi di SPBU. Bahkan, mulai 1 Oktober 2022, pemerintah menyetujui penambahan kuota solar dari  15,1 juta kl menjadi 17,83 juta kl dan penambahan pertalite dari 23,05 juta kl menjadi 29,91 juta kl. (Yoga)