Pemicu ledakan di kilang minyak Pertamina di Dumai, Riau, belum terungkap hingga Senin (3/4/2023) sore. Kendati demikian, pasokan segala jenis bahan BBM ke Riau, Kepri, dan Sumut tetap aman, terutama selama Ramadhan. Area Manager Communication, Relations, and CSR  Refinery Unit (RU) Dumai PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Agustiawan menyatakan, proses investigasi oleh Kepolisian Daerah Riau masih berlangsung. Untuk sementara, ia hanya menyatakan ledakan berasal dari area gas kompresor di unit 211 kilang. ”Penyebabnya masih kita tunggu dari hasil investigasi. Yang jelas, api berhasil dipadamkan 10 menit sejak ledakan.  Area tersebut sudah kami isolasi supaya tidak mengganggu unit operasi lain yang masih beroperasi normal,” kata Agustiawan ketika dihubungi dari Jakarta.

Agar pasokan kilang ke masyarakat di Riau, Kepri, dan Sumut tak terganggu, RU Dumai menerapkan sirkulasi sementara pada beberapa unit yang terkait dengan gas kompresor tersebut. Artinya, temperatur  unit pemurnian minyak dipertahankan tetap tinggi agar dapat digunakan sewaktu-waktu. Dengan begitu, pasokan BBM ke tiga provinsi yang dalam peta Pertamina masuk wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) itu tetap aman. ”Kita berharap dalam satu dua hari ini, (unit pemurnian) sudah bisa start-up lagi,” kata Agustiawan. Hal ini dibenarkan Susanto August Satria, Area Manager Communications, Relations, and CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga. Ia menyebut pasokan segala jenis BBM, dari pertalite, solar, sampai avtur, sebanyak  367 juta liter ke tiga provinsi untuk satu bulan ke depan tetap aman tanpa gangguan. (Yoga)

PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis pertamax, pertamax turbo, pertamina dex, dan dexlite mulai Rabu (1/3). Harga pertamax dan turbo naik, sedangkan harga dex dan dexlite turun. Penyesuaian itu dipengaruhi perkembangan harga minyak mentah dunia. Untuk Aceh, Jawa, Bali, NTB dan NTT, misalnya, harga pertamax naik dari Rp 12.800 per liter jadi Rp 13.300 per liter. Sementara harga pertamina dex turun dari Rp 16.850 per liter menjadi Rp 15.850 per liter. (Yoga)

Tahun ini harga BBM bersubsidi kemungkinan masih akan bertahan di harga sekarang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pun belum berencana menurunkan harga jual Pertalite dan Solar subsidi. Pemerintah beralasan harga minyak mentah dunia kembali menguat pada perdagangan pekan ini. Keputusan untuk menahan harga BBM bersubsidi itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Jumat (24/2). Harga minyak naik dua persen lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis (23/2/2023) waktu setempat, di tengah ekspektasi pemotongan tajam untuk pasokan Rusia bulan depan, tetapi dolar yang lebih kuat dan lonjakan persediaan Amerika Serikat yang lebih tajam dari perkiraan menambah kekhawatiran permintaan. Mengutip Antara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April naik 1,44 dolar AS atau 2,0 persen, menjadi menetap pada 75,39 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April menguat US$1,61 atau 2,0 persen, menjadi ditutup pada 82,21 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange, dibandingkan dengan sekitar 98 dolar AS per barel menjelang invasi Rusia ke Ukraina setahun lalu. Arifin menegaskan Kementerian ESDM terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia. Pemerintah, ujarnya, menaruh perhatian pada upaya penyediaan harga energi yang terjangkau bagi masyarakat. Pertengahan tahun lalu, pemerintah mengerek harga jual Pertalite menjadi Rp10.000 per liter dari posisi sebelumnya di angka Rp7.650 per liter. Sementara itu, Solar subsidi dipatok ke angka Rp6.800 per liter dari level sebelumnya Rp5.150 per liter.

Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM mengatakan, pencampuran bioetanol dengan Pertalite yang memiliki RON 90 dikhawatirkan bakal mengerek harga jual bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi tersebut. Alasannya, saat ini harga jual Pertalite yang sebesar Rp10.000 per liter masih di bawah harga bioetanol yang senilai Rp13.000 per liter. Atas dasar hal tersebut, pemerintah kemudian memutuskan untuk mencampur bioetanol ke Pertamax yang memiliki harga satu level dengan bioetanol. “Kalau dicampur dengan Pertalite nanti ada komponen harga tambahan yang harus dicari cara penyelesaiannya, sehingga sekarang kita melihatnya ke Pertamax,” kata Dadan, Senin (20/2). Dia pun berharap pemilihan Pertamax sebagai BBM yang akan dicampur dengan bioetanol dengan porsi 5% itu bakal mempercepat implementasi program E5. Targetnya, E5 bisa diterapkan secara efektif pada semester pertama tahun ini seperti yang telah disampaikan oleh Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, distribusi bioetanol membutuhkan proses logistik yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan bahan bakar berbasis fosil. Pasalnya, bioetanol lebih cepat busuk karena berasal dari batangan tebu.

Pemerintah dan DPR tengah melakukan pembahasan untuk menyusun skema penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.Kekhawatiran melonjaknya jumlah kuota BBM bersubsidi pada tahun ini muncul ketika terjadi kecenderungan peningkatan pemakaian dari bulan ke bulan. Dalam APBN 2023, kuota BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penguasan jenis Pertalite diperkirakan sebanyak 32,56 juta kilo liter, BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu minyak tanah sekira 0,5 juta kilo liter dan minyak solar 17 juta kilo liter. Kuota BBM Pertalite pada tahun ini naik 2,6 juta kiloliter dibandingkan dengan kuota 2022 karena tren konsumsi masyarakat yang makin mendekati konsumsi normal pascapandemi. Kenaikan konsumsi itu memperlihatkan dua sisi mata uang yang berlawanan dampaknya terhadap keuangan negara. Di satu sisi, pertumbuhan konsumsi mencerminkan indikasi positif karena perekonomian mulai pulih, tetapi di sisi lain beban anggaran justru makin meningkat bila pemakaian BBM bersubsidi ternyata tidak tepat sasaran. Untuk itu, harian ini berharap agar pendistribusian BBM bersubsidi bisa benar-benar tepat sasaran dengan dilakukannya pengendalian secara ketat. Pola subsidi BBM dari komoditas ke pola distribusi tertutup seyogianya dapat segera diwujudkan agar tepat sasaran sehingga secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi masyarakat lemah atau berhak menerima dan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM yang mengatur penyaluran BBM bersubsidi belum jelas penyelesaiannya. Apabila revisi tak bisa tuntas tahun ini, kuota BBM bersubsidi tahun anggaran 2023 bisa kembali jebol. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/2) mengatakan, percepatan penerbitan revisi Perpres No 191/2014 mendesak. Terdapat sejumlah pertimbangan terkait perlunya perbaikan perpres tersebut. Menurut Tutuka, pengaturan jenis BBM tertentu (JBT/biosolar dan minyak tanah) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP/pertalite) diperlukan agar tepat sasaran.

Pasalnya, saat ini belum ada pengaturan yang jelas untuk konsumen pengguna pertalite, sedangkan pengaturan pengguna biosolar dan minyak tanah yang berlaku masih terlalu umum sehingga menimbulkan multitafsir. ”Jika tidak dilakukan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014, kuota solar bersubsidi dan pertalite tahun ini berpotensi akan terlampaui. Perlu pengaturan melalui revisi perpres itu agar dapat dilakukan pengendalian konsumsi sehingga subsidi menjadi lebih tepat sasaran,” ujar Tutuka. Tahun lalu, kuota solar bersubsidi yang ditetapkan sebanyak 15,1 juta kiloliter, realisasinya 17,83 juta kiloliter. Kuota pertalite yang ditetapkan 23,05 juta kiloliter, realisasinya 29,91 juta kiloliter. Untuk tahun ini, kuota solar bersubsidi dan pertalite ditetapkan masing-masing 17 juta kiloliter dan 32,56 juta kiloliter. (Yoga)

Pemerintah mesti waspada soal kuota Solar dan Pertalite. Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan perihal siapa saja yang berhak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu. Hal itu berisiko membuat kuota jebol.Jika kota BBM bersubsidi luber, imbasnya akan merembet ke mana-mana, salah satunya target defi sit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, yakni di bawah 3%, bakal sulit dicapai.Berdasarkan simulasi yang dibuat Institute for Development of Economics and Finance (Indef), apabila kuota Pertalite dan Solar jebol dengan masing-masing mencapai 27,8% dan 12,8%, alokasi subsidi mesti ditambah hingga Rp51,9 triliun. Asumsinya, rerata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) tetap sama dengan ketetapan APBN 2023 di level US$90 per barel, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS stagnan di level Rp14.800. Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Abra Talattov, Selasa (14/2), mengatakan skenario tersebut menjadi alarm meskipun ICP dan kurs sejauh ini masih sesuai dengan APBN. Sebab, jika terjadi lonjakan kuota, katanya, belum tentu APBN bisa memenuhinya. erlebih, kuota Solar yang tahun ini ditetapkan 17 juta kiloliter masih di bawah proyeksi pertumbuhan konsumsi BBM bersubsidi itu.“Mengacu pada APBN 2023, kuota Solar ditetapkan 17 juta kiloliter, di mana kuota yang ditetapkan tersebut di bawah proyeksi konsumsi Solar pada 2023,” kata Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (14/2).

Setelah sempat tertekan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak pada September tahun lalu, seluruh indikator konsumen mencatatkan pemulihan pada bulan pertama tahun ini. Data ini mencerminkan bahwa kecemasan konsumen soal impak jangka panjang kenaikan harga BBM telah memudar. Berdasarkan laporan hasil survei yang dilakukan oleh Bank In­donesia (BI), seluruh indikator kon­sumsi berhasil men­­catatkan pemulihan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), misalnya, yang pada Januari 2023 tercatat sebesar 123 dan relatif menyamai level pada Agustus tahun lalu atau sebelum kenaikan bahan bakar minyak (BBM) diumumkan. Pun dengan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) atau Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan menguatnya keyakinan konsumen pada bulan pertama tahun ini didorong oleh IEK yang tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentuknya, terutama Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha dan Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja. Kenaikan harga BBM memang cukup memberikan hentakan yang amat keras terhadap keyakinan konsumen. Alasannya, kebijakan tak populis ini sontak mengatrol harga barang dan tarif jasa di seluruh golongan.

Pertamina berkomitmen menambah stasiun pengisian bahan bakar nelayan di 30 lokasi untuk memperkuat pasokan solar bersubsidi bagi nelayan dengan bobot kapal maksimal 30 gros ton. ”Nelayan perlu berhimpun dalam koperasi untuk bisa mendapatkan kemudahan BBM bersubsidi,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini, Kamis (2/2). (Yoga)

Catat, mulai hari ini, pemerintah resmi menerapkan campuran 35% biodiesel dalam bahan bakar solar alias B35. Di SPBU akan menyediakan biosolar dengan campuran minyak nabati 35% dari sebelumnya 30%. Pemerintah mengklaim, program bertahap biosolar yang sudah berjalan 2008 ini dan naik secara bertahap membawa banyak manfaat. Salah satunya: hemat devisa dari impor bahan bakar minyak atau BBM. Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Yusuf bilang, B35 diproyeksi bisa menghemat devisa US$ 10,75 miliar. Ini setara Rp 161,25 triliun dengan kurs Rp 115.000 per dollar AS. Sebelumnya dengan B30, Indonesia menghemat US$ 8,34 miliar (Rp 125,10 triliun). Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan bilang, masih ada tantangan terkait pendistribusian dan penyimpanan B35. Jalur distribusi biodiesel dari produsen BBN ke terminal BBM Pertamina panjang, mulai infrastruktur tangki, pencampuran, penerimaan, hingga penjagaan kualitas. Lalu, konsistensi produksi juga penting. Jangan sampai saat harga CPO tinggi, pasokan biosolar terpangkas.