PT Pertamina berencana memasarkan bahan bakar minyak (BBM) berlabel Pertamax Green 92 serta Pertamax Green 95 pada tahun 2024. Nantinya Pertamax Green 92 menggunakan campuran 7% etanol, sedangkan Pertamax Green 95 lebih banyak lagi, sekitar 8% etanol. Melihat rencana tersebut, emiten yang berbisnis etanol bergejolak. Melansir RTI, Kamis (31/8), harga PT Indo Acidatama Tbk (SRSN) naik 9,43% dalam sehari. Harga saham PT Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) juga tercatat 21,94% dalam sehari. Pengamat pasar modal dan Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kenaikan harga saham tersebut bisa saja disebabkan oleh sentimen rencana penerapan Pertamax Green 92 dan 95. Meskipun begitu, William belum bisa melihat seperti apa prospek emiten etanol ke depannya di tengah sentimen rencana pemberlakuan Pertamax Green 92 dan 95 mulai tahun depan. Dikarenakan kedua produk BBM tersebut relatif baru. Yang jelas dinamika isu energi dan energi terbarukan saat ini, menurutnya bisa memberikan dampak bagi kinerja emiten etanol. Jika lebih mengarah ke energi baru terbarukan maka bisa memberi peluang bagi emiten-emiten ini.

JAKARTA – Usulan penghapusan Pertalite yang akan diimplementasikan tahun depan kembali mencuat kendati sejumlah pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa kali menyangkal rencana tersebut. Gagasan itu muncul dari PT Pertamina (Persero) sebagai kelanjutan Program Langit Biru yang telah dimulai beberapa tahun lalu.

Pertamina tengah melakukan pengkajian untuk meningkatkan kadar oktan BBM bersubsidi menjadi RON 92. Caranya adalah mencampur Pertalite dengan etanol sebanyak 7 persen sehingga menjadi Pertamax Green 92. "Program tersebut merupakan hasil pengkajian internal Pertamina. Belum ada keputusan apa pun dari pemerintah," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangannya, kemarin, 31 Agustus 2023.

Nicke mengatakan akan mengusulkan rencana tersebut kepada pemerintah untuk dibahas lebih lanjut. Jika nantinya usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi program pemerintah, kata dia, harga Pertamax Green 92 akan ditentukan pemerintah. "Tidak mungkin jenis BBM khusus penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya." (Yetede)

PT Pertamina (Persero) ingin mengganti produk BBM jenis pertalite dengan pertamax green 92 dengan cara mencampur pertalite dengan etanol pada 2024. Lantaran pasokan etanol dalam negeri belum memadai, ethanol fuel grade diharapkan bisa dipenuhi impor. Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/8) mengatakan, pihaknya ingin melanjutkan program Langit Biru ke tahap II. Pada 2024, Pertamina berencana menaikkan RON 90 (pertalite) ke RON 92 (pertamax).

”Karena aturan KLHK menyatakan octane number (RON) yang dibolehkan di Indonesia minimum 91. Ini sangat pas. Dari aspek lingkungan bisa menurunkan emisi karbon, lalu mandatory bioenergi bisa kami penuhi,” kata Nicke. Ia pun meminta dukungan Komisi VII DPR dan pemerintah untuk meluncurkan pertamax green 92. Produk BBM itu akan dihasilkan dari campuran pertalite dengan etanol sehingga nilai oktan meningkat menjadi 92. Nicke menekankan, hal tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina dan belum ada keputusan apa pun dari pemerintah. Kalaupun menjadi program pemerintah, harganya akan regulated (disubsidi/kompensasi) dan tak mungkin diserahkan ke mekanisme pasar. (Yoga)

Pemerintah menggulirkan rencana pemberian subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 92 alias Pertamax. Rencana ini tengah dibahas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Opsi mengalirkan subsidi ke Pertamax untuk meningkatkan penggunaan BBM oktan lebih tinggi dan rendah emisi. Soalnya, menurut sejumlah pihak termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satu sumber polusi udara di Kota Jakarta berasal dari sektor transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak dengan emisi tinggi. "Kami membahas secara teknis maupun secara regulasi, secara keekonomian, karena Pertamax, kan, berbeda. Kami masih membahas di internal," kata Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Kamis (24/8). Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatawarta belum bersedia menjelaskan detil anggarannya. Sebab, "Belum (dibicarakan)," ujar dia kepada KONTAN, Jumat (25/8). Menurut Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu Wahyu Utomo akan melihat perkembangan lebih lanjut terkait dengan wacana tersebut. Dia hanya menegaskan bahwa saat ini BBM jenis Pertalite dan solar yang masih disubsidi pemerintah. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menduga, wacana subsidi Pertamax ini digulirkan pemerintah untuk menghapus BBM RON 90. Oleh sebab itu, jika Pertamax disubsidi, subsidi ke Pertalite dihapus.

Sejak dimulai pada 2017, program penyaluran BBM Satu Harga telah menjangkau 451  titik di berbagai pelosok Tanah Air. Hingga kini BBM Satu Harga sudah disalurkan 1,4 juta kiloliter. Sampai tahun 2024, penyaluran BBM Satu Harga ditargetkan mencapai 573 titik. Pengawasan terhadap penyalurannya diperkuat agar benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Pada Kamis (24/8) pagi diresmikan satu SPBU di Desa Mandungo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Di tempat itu pula diresmikan secara jarak jauh tujuh SPBU BBM Satu Harga lainnya, lima di NTT dan dua di NTB. Vice President Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo mengatakan, Pertamina berkomitmen untuk mendorong pembukaan SPBU BBM  Satu Harga di berbagai pelosok Nusantara yang masih kesulitan mendapat BBM dengan harga tidak wajar.

”Komitmen ini adalah amanah yang diberikan Presiden Jokowi kepada kami,” katanya. Pencapaian program BBM Satu Harga, ujarnya, tidak lepas dari dukungan Kementerian ESDM, BP Migas, pemda, dan pengusaha yang mau membangun SPBU. Program itu dimulai dari analisis kebutuhan, penetapan lokasi, pelelangan, hingga pembangunan fisik SPBU yang memerlukan waktu cukup lama. Distribusi dari terminal BBM ke SPBU juga sering menghadapi tantangan yang tidak mudah. Distribusi BBM Satu Harga ke beberapa wilayah terpaksa menggunakan pesawat udara seperti di Papua, menggunakan kapal motor di daerah kepulauan, dan kendaraan darat yang melewati medan rusak berat ke sejumlah wilayah pedalaman. Dalam sistem BBM Satu Harga, Pertamina menanggung semua ongkos pengiriman BBM dari terminal pengisian BBM ke setiap SPBU agar harga penjualan ke masyarakat juga sama seperti yang ditetapkan pemerintah. Pertalite, misalnya, dijual Rp 10.000 per liter. (Yoga)

Kebijakan BBM Satu Harga yang mulai diberlakukan sejak 2018 kini telah menjangkau  enam titik di Pulau Sumba, NTT. Masyarakat pedalaman yang selama ini kesulitan  mengakses BBM merasa terbantu.Mereka berharap program itu dipertahankan dan diperluas ke wilayah pelosok lain. Kebijakan tersebut kini berlaku di SPBU Desa Anakaka, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana terpantau pada Rabu (23/8). SPBU tersebut juga melayani masyarakat di dua kecamatan lain, yakni Kodi Bangedo dan Kodi Balaghar. Setiap hari, 7.000 kiloliter BBM terjual di SPBU tersebut. Agus Tamuama, Sekretaris Desa Anakaka, menuturkan, kehadiran BBM Satu Harga sangat membantu masyarakat, baik dari sisi akses maupun harga.

Sebelumnya, untuk mendapatkan BBM dengan harga tersebut, mereka harus pergi ke Tambolaka, ibu kota Sumba Barat Daya, dengan waktu tempuh 1 jam. ”Sampai di sana pun kami harus antre lama-lama dan kadang kala kami tidak dapat karena stok BBM habis. Kami terpaksa beli eceran dengan harga lebih mahal dan takarannya juga lebih sedikit. Kami rugi dobel,” ujarnya. Kehadiran BBM Satu Harga mendorong kemajuan ekonomi setempat, mulai dari UMKM hingga aktivitas melaut. Lalu lintas transportasi yang membawa hasil komoditas ke wilayah perkotaan juga semakin lancar. ”Disadari bahwa selama ini masyarakat di pelosok membeli BBM dengan harga yang tidak wajar. Pertamina mendapat penugasan dari pemerintah untuk mewujudkan keadilan energi melalui program BBM Satu Harga,” kata Taufiq Kurniawan, Section Head Communication Relation Pertamina Patra Niaga Jawa Timur Bali Nusa Tenggara. (Yoga)

Irto Ginting, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga sub-holding commercial and trading PT Pertamina (Persero), mengatakan saat ini Pertamax Green 95 baru di jual di 15 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta dan Surabaya. Meski begitu, rata-rata penyaluran hariannya sudah mencapai 6 kiloliter. “Rata-rata penyaluran hariannya 5—6 kiloliter, karena baru dijual di 15 SPBU yang ada di Jakarta dan Surabaya. Namun, trennya terus naik,” katanya, Kamis (3/8). Irto menjelaskan, hingga kini pihaknya belum menentukan target penjualan Pertamax Green 95 karena masih fokus memperkenalkannya kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan pengalaman menggunakan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas yang lebih ramah lingkungan, sehingga dengan sendirinya beralih dari Pertalite. Yudo Dwinanda, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, mengatakan pemerintah akan mereviu penyaluran BBM E5 di Jakarta dan Surabaya.

Melesetnya realisasi dengan asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2022 memaksa pemerintah merogoh kocek lebih dalam untuk pembiayaan energi. Pada tahun ini, setidaknya hingga semester I, situasinya terbalik. Harga asumsi justru lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi. Pada triwulan I-2022, di tengah tren peningkatan harga-harga komoditas seiring pulihnya pandemi Covid-19, konflik bersenjata Rusia-Ukraina meletus. Harga energi, termasuk minyak mentah, pun kian bergejolak. Pada kurun Maret-Juli 2022, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) yang ditetapkan Kementerian ESDM selalu di atas 100 USD per barel. Puncaknya terjadi pada Juni 2022, yakni 117,62 USD per barel. Bandingkan dengan asumsi ICP pada APBN 2022 yang hanya 63 USD per barel. Di tengah harga minyak mentah yang membubung tinggi kala itu, pemerintah coba menahan harga jual eceran solar (disubsidi) dan pertalite (dikompensasi) demi menjaga daya beli masyarakat.

Pada 26 Agustus 2022, dengan kurs Rp 14.700 per USD, Kemenkeu mencatat, harga jual solar Rp 5.150 per liter atau hanya 37 % dari harga keekonomian. Sementara harga pertalite Rp 7.650 per liter atau 53 % dari harga keekonomian. Artinya, selisihnya ditanggung kas negara. Karena keterbatasan anggaran dan kenaikan konsumsi BBM, pemerintah akhirnya menaikkan harga kedua jenis BBM itu pada 3 September 2022. Harga pertalite dinaikkan menjadi Rp 10.000 per liter, sementara harga solar jadi Rp 6.800 per liter. Setelah itu, di tengah harga dan situasi yang belum pasti harga ICP justru cenderung turun. Pada April 2023, misalnya, ICP tercatat 79,12 USD per barel, lalu turun menjadi 70,12 USD per barel pada Mei 2023 dan 69,36 USD per barel pada Juni 2023. Harga ICP pada Juni 2023 tercatat sebagai yang terendah sejak Mei 2021 (65,49 USD per barel). Kendati berada di level yang lebih rendah, Menteri ESDM Arifin Tasrif, pekan lalu, mengisyaratkan bahwa pemerintah belum akan menurunkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Selain karena kurs rupiah yang masih sekitar Rp 15.000 per USD, konflik Rusia-Ukraina juga belum jelas kapan mereda. (Yoga)

Pascagempa di Bantul, DI Yogyakarta, PT Pertamina (Persero) memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji aman. Selain infrastruktur energi tak terdampak gempa, pasokan BBM, elpiji, dan avtur di Yogyakarta dan Jawa Tengah juga lancar. ”Stok BBM, elpiji, dan avtur cukup sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam siaran pers, Minggu (2/7/2023). (Yoga)

PT Pertamina Patra Niaga memastikan penerapan skema Full QR Code pada program Subsidi Tepat untuk pembelian solar subsidi berlaku di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Konsumen wajib menunjukkan kode respons cepat atau kode QR saat membelinya. Jika kuota harian terpenuhi, akun konsumen akan terkunci dan tak bisa membeli tambahan di hari yang sama. Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, implementasi Full QR Code bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses solar subsidi. Selain itu, juga menjaga agar BBM bersubsidi hanya diterima oleh mereka yang memang berhak.

”Sejak 22 Juni, Subsidi Tepat, khususnya untuk solar subsidi, sudah diberlakukan skema Full QR Code. Artinya, sudah 100 % transaksi solar subsidi di seluruh wilayah di Indonesia wajib menunjukkan QR Code,” kata Mars Ega, melalui keterangan pers, Minggu (25/6). Aturan pembelian solar bersubsidi atau jenis BBM tertentu (JBT) sebenarnya sudah berjalan tiga tahun, seiring terbitnya SK Kepala Badan Pengatur Hilir Migas No 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran JBT. Regulasi itu mengatur jumlah pembelian maksimal solar bersubsidi yang memiliki nama pasar biosolar. Pada kendaraan pribadi roda empat, maksimal pembelian 60 liter per hari. Pada angkutan umum orang atau barang roda empat sebanyak 80 liter per hari, dan angkutan umum orang atau barang roda enam 200 liter per hari. (Yoga)