Mobil pribadi dilarang membeli BBM jenis Solar subsidi dan Pertalite. Hanya sepeda motor, kendaraan umum dan angkutan barang yang diizinkan menggunakan kedua jenis BBM tersebut. Pengaturan berdasarkan jenis kendaraan dinilai lebih mudah diterapkan dibandingkan pembatasan menurut tahun maupun kapasitas mesin (CC/cubic centimeter). Pembatasan itu nantinya tertuang dalam revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, revisi perpres 191 sedang dibahas lintas kementerian. “Itu (revisi Perpres 191) supaya alokasi BBM tepat sasaran. Kalau tidak, ya pemerintah rugi, kemudian yang menikmati orang yang tidak tepat,” ucap dia. Arifin menuturkan, ketentuan subsidi BBM tepat sasaran ditargetkan rampung dalam waktu dekat, pasalnya pembahasan revisi Perpres 191 sudah berjalan sejak 2023.  (Yetede) 

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebanyak Rp 186,9 triliun, lebih tinggi dari realisasi pada 2023 sebanyak Rp 159,6 triliun. Anggaran subsidi Rp 186,9 triliun tersebut terdiri dari subsidi BBM dan elpiji Rp 113,3 triliun serta subsidi listrik Rp 73,6 triliun. Jenis BBM yang masih mendapat subsidi dari negara adalah pertalite dan biosolar, sedangkan elpiji bersubsidi adalah yang berukuran 3 kilogram atau di masyarakat kerap disebut sebagai ”gas melon”. Pertalite dijual Rp 10.000 per liter, biosolar Rp 6.800 per liter, dan elpiji bersubsidi di tingkat pengecer Rp 20.000 per tabung. Sayangnya, menurut pengakuan pemerintah, tidak semua subsidi negara tersebut tepat sasaran. Masyarakat mampu masih memungkinkan membeli elpiji 3 kg di pengecer. Orang kaya pemilik mobil pun masih bebas membeli pertalite di SPBU, kendati pembelian per hari dibatasi. Mekanisme pendistribusian BBM dan elpiji bersubsidi yang terbuka memungkinkan siapa saja, baik si miskin maupun si kaya, mendapatkan komoditas bersubsidi tersebut.

Sedari dulu, pemerintah terus berkutat pada alasan validasi data warga yang berhak menerima subsidi. Anehnya, persoalan-persoalan tersebut tak kunjung tuntas hingga sekarang. Padahal, pemerintah juga rajin menggelontorkan aneka ragam bantuan sosial, terutama menjelang Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari lalu. Begitu pula subsidi untuk pertalite. Revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM dengan tujuan penyaluran pertalite menjadi tepat sasaran tak ada kabar kapan selesainya. Padahal, sudah nyata bahwa sebagian anggaran subsidi energi tersebut bocor kepada pihak-pihak yang tidak berhak menikmati subsidi, padahal Indonesia masih bergantung pada utang untuk membiayai sebagian program pembangunan. Semoga pemerintahan yang baru untuk periode 2024-2029 mampu menertibkan subsidi energi agar tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak bocor, dan agar subsidi tersebut bernuansa adil, (Yoga)

Pemanfaatan bahan bakar nabati biodiesel sebagai sumber energi baru terbarukan diklaim berhasil mengurangi impor bahan bakar minyak dalam jumlah signifikan. Untuk meningkatkan kontribusinya, pemerintah pun mulai memperluas penggunaannya hingga ke industri penerbangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), bahwa sepanjang 2023 penyaluran biodiesel di Indonesia telah mencapai 12,3 juta kiloliter. Dengan volume sebanyak itu, pemerintah berhasil menghemat sebesar Rp122 triliun yang berasal dari pengurangan impor solar dan minyak mentah. Tak hanya itu, penggunaan biodiesel yang sebagian besar untuk kendaraan bermotor juga berhasil menekan emisi gas rumah kaca sebesar 132 juta ton CO2 ekuivalen. Tahun ini, pemerintah menetapkan kuota penyaluran biodiesel B35 yaitu bauran solar dengan 35% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit, sebesar 13,41 juta kiloliter. Tak cukup meningkatkan penggunaan B35, Kementerian ESDM berencana mempercepat penerapan B40 yang semula ditargetkan pada 2030. Uji penerapan program biodiesel B40 akan dilakukan tahun ini. Uji terap B40 juga bakal menyasar pada sektor non-otomotif, seperti alat berat, kapal laut, alat dan mesin pertanian, kereta api hingga industri penerbangan. Pemanfaatan biodiesel yang membutuhkan pendanaan besar mengharuskan pemerintah mengeluarkan anggaran berupa insentif untuk menarik para pelaku usaha berinvestasi di bidang usaha itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bahwa tahun lalu insentif yang dianggarkan mencapai Rp30 triliun. Insentif itu diberikan kepada pelaku usaha dan digunakan untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar (HIP) bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel. Kebijakan menaikkan insentif replanting dari semula Rp30 juta menjadi Rp60 juta pun ditempuh untuk meningkatkan minat masyarakat. Namun, persyaratan sertifikat untuk mendapatkan bantuan pemerintah dinilai dapat memperlambat. Pemanfaatan sawit untuk biodiesel harus terus didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Biaya produksi yang masih tinggi juga harus dicarikan solusinya agar energi tersebut makin banyak dipergunakan.

Badan Pengatur Hilir Migas dan Gas Bumi (BPH Migas)  mengungkap sub penyalur memudahkan masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) mendapatkan Solar subsidi dan Pertalite dengan harga sama dengan di kota besar. Revisi peraturan  BPH Migas Nomor  6 Tahun  2015 diperlukan  guna membentuk sub  penyalur tersebut. "Pada saat suatu daerah tidak bisa dibangun penyalur adalah salah satu alternatif  solusi untuk memudahkan masyarakat mendapat BBM subsidi dan BBM kompensasi," kata Kepala BPH Migas  Erika Retnowati. Erika menegaskan, sub penyalur bukan kegiatan usaha hilir migas. Sub penyalur merupakan perwakilan kelompok pada  kecamatan yang tidak terdapat penyalur BBM. Sub penyalur  mendistribusikan khusus kepada anggota dengan kriteria yang ditetapkan oeh BPH Migas. "Sub penyalur bukan untuk mencari keuntungan. Mekanisme penyaluran tertutup, tidak terdapat jual beli, serta ongkos  angkutnya ditetapkan Bupati," tegasnya. (Yetede)

Pergerakan harga minyak mentah di pasar global mulai merangkak, meski masih dalam batas wajar. Pemerintah pun optimistis subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak akan membengkak pada tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kapasitas fiskal pada awal tahun ini masih cukup luas sehingga belum terbebani kenaikan harga minyak. Oleh karena itu, dia memastikan pemerintah belum akan menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat. "Pertama ini masih Januari, jadi ruang fiskalnya masih cukup luas. Jadi tidak ada kenaikan dalam waktu dekat," ujar dia, kemarin. Airlangga menyadari harga minyak mentah dunia memang sedang berada dalam tren kenaikan. Hanya saja, kenaikan itu belum bisa menjadi acuan lantaran baru terjadi pada satu bulan pertama di 2024. Dalam sebulan terakhir, harga minyak WTI dan Brent naik masing-masing sebesar 3,66% dan 3,16% menjadi US$ 73 dan US$ 78 per barel. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak mentah. Airlangga bilang, evaluasi terhadap anggaran subsidi BBM baru dilakukan dalam kurun waktu enam bulan pertama di 2024.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pemanfaatan biodiesel mencapai 12,5 juta kiloliter. Angka ini melampaui realisasi pada 2023 sebesar 12,2 juta kiloliter. Upaya meningkatkan penggunaan biodiesel ini selaras dengan program prioritas pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah sebelumnya menetapkan target bauran energi sebesar 23% EBT pada 2025, dan Net Zero Emission (NZE) pada 2060, atau lebih cepat. Pengembangan program mandatori B30 atau Biodiesel 30% pun menjadi salah satu jalan untuk mencapai target. Program mandatori B30 yang berjalan sejak 2020 terbukti berhasil sehingga pemerintah menerapkan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) Biodiesel 35% pada tahun lalu. B35 merupakan campuran antara bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (fatty acid methyl esters/FAME) sebesar 35% dan solar 65%. Keberhasilan program ini menjadi latar belakang penambahan target pemanfaatan biodiesel menjadi 12,5 juta kiloliter. Bukan tanpa alasan pemerintah terus menggenjot pemanfaatan biodiesel. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun lalu, penghematan devisa dari penerapan program ini mencapai US$7,9 miliar. Keberhasilan pemerintah menerapkan B35 juga menjadikan Indonesia sebagai negara percontohan dalam implementasi bahan bakar nabati (BBN) untuk kendaraan bermotor. Alasannya, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak memanfaatkan bahan bakar nabati untuk kendaraan bermotor. Berdasarkan data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), produksi biodiesel di Tanah Air terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2023, biodiesel yang diproduksi di dalam negeri mencapai 11,9 juta kiloliter. Dari jumlah produksi tersebut, 11,36 juta kiloliternya dimanfaatkan di domestik, sedangkan 166.500,67 kiloliter sisanya diekspor. Kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen menjadi kunci keberhasilan pencapaian target. Kendati demikian, pemerintah seyogianya tidak hanya menitik beratkan biodiesel saja. Nasib bahan baku bioetanol yang menjadi syarat keberlanjutan penyaluran Pertamax Green 95 perlu diperhatikan.

PT AKR Corpindo Tbk (AKRA) bakal menghadapi sejumlah tantangan sepanjang tahun Pemilu tahun ini. Risiko aktivitas investasi yang melambat memasuki tahun Pemilu memberikan dampak negatif pada volume distribusi dan visibilitas penjualan lahan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). Dalam laporan riset tertanggal 14 Desember 2023, Analis BRI Danareksa Sekuritas, Hasan Barakwan mengatakan, target penjualan lahan industri JIIPE sebesar 130 hektare (ha) pada 2024 mencerminkan optimisme AKRA. Namun, BRI Danareksa Sekuritas mempertahankan estimasi penjualan lahan industri JIIPE hanya sebesar 85 ha pada tahun 2024. "Estimasi ini mencerminkan pandangan konservatif kami terhadap penanaman modal asing dan dalam negeri di tengah tahun politik," ucap Hasan. 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan kuota pertalite pada 2024 sebesar 1,7 juta kiloliter atau lebih rendah dari 2023 yang sebesar 32,5 juta kiloliter. Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam konferensi pers penutupan Posko Natal dan Tahun Baru 2023-2024 Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, Senin (8/1/2024), mengatakan, pada 2023 realisasi pertalite atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan ialah 30 juta kiloliter atau 92,24 persen dari kuota. (Yoga)

Badan Pengantar Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta agar peningkatan konsumsi Bahan Bakar Minyak  (BBM) di jalur non-tol perlu diantisipasi dengan penambahan pasokan BBM, mengingat saat ini banyak truk-truk pengangkut  logistik yang melintasi jalur tersebut. "Berdasarkan pemantauan di lapangan, pasokan BBM untuk wilayah Tumanggung dan Semarang dalam kondisi aman. Kita juga meminta agar pasokan BBM di jalur non tol dilakukan penambahan karena banyak truk-truk yang melintasi jalur tersebut." ungkap Anggota Komite  BPH Migas  Iwan Parasetya. Pergeseran jalur jalan yang dilintasi truk-truk ini, lanjut Iwan, perlu diantisipasi agar tidak  terjadi kekosongan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan apabila dibiarkan dapat terjadi antrian. "Kami harapkan teman-teman dari Pertamina mengantisipasi  peningkatan kebutuhan Solar di jalan non tol. Kalau di jalan tol mungkin  kebutuhannya malah menurun  karena adanya pembatasan untuk kendaraan truk. Kita harus lebih waspada," tambahnya(Yetede)