Program Subsidi Tepat MyPertamina mampu menjaga kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar subsidi dan Pertalite. Merujuk data Pertamina, realisasi konsumsi Solar subsidi dan Pertalite hingga semester I 2024 belum menyentuh separuh dari kouta yang ditetapkan pemerintah. Konsumsi Solar subsidi hingga pertengahan 2024 mencapai 7,9 juta kilo liter (KL). Realisasi ini sekitar 46,8% dari kouta 2024 yang ditetapkan sebesar 17,8 juta KL. Sedangkan konsumsi Pertalite tercatat sebanyak 14,9 juta KL atau sekitar 47,4% dari kouta sebesar 31,7 juta KL. Pjs Corporate Secretary Pertamina Parta Niaga Heppy Wulansari mengatakan pihaknya belum berpuas diri lantaran masih ada moment libur Natal dan Tahun Baru. Ia menyebut pakansi akhir tahun berpotensi meningkatkan konsumsi BBM. "Tetapi secara overall kami berharap penyaluran tidak melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah," kata Heppy. (Yetede)

Penjualan bahan bakar minyak (BBM) yang lebih rendah, menyebabkan kinerja PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) di semester pertama tahun ini tidak terlalu menggembirakan. Namun AKRA masih bisa berharap, segmen penjualan lahan industri dapat mendukung pendapatan AKRA ke depan. Analis Sinarmas Sekuritas, Inav Haria Chandra mengatakan, pencapaian laba AKRA di kuartal kedua tahun 2024 meleset dari ekspektasi. Di periode ini, laba bersih AKRA sebesar Rp 408 miliar, turun 32% secara kuartalan (qoq) dan 4% secara tahunan (yoy), mengikuti pendapatan yang lebih rendah dari segmen perdagangan dan distribusi. Alhasil, laba bersih AKRA turun 2,7% yoy menjadi Rp 1 triliun pada akhir semester I-2024. 

Pendapatan AKRA juga merosot 6,04% yoy menjadi Rp 18,65 triliun. Laba bersih AKRA selama semester I-2024 ini baru mewakili 30% dari estimasi setahun penuh Sinarmas Sekuritas dan 34% proyeksi konsensus tahun ini. Analis Kiwoom Sekuritas, Miftahul Khaer mengamati, penurunan kinerja AKRA ini juga sejalan dengan turunnya harga minyak mentah dunia. Inav mengatakan, di segmen kawasan industri, penjualan lahan AKRA mencapai 18,1 ha di semester I-2024, yang sebagian besar berasal dari perusahaan otomotif dan baja. Namun, hasil penjualan ini hanya mencapai 14% dari target setahun penuh AKRA seluas 130 hektare (ha). Seiring adanya tantangan yang tidak terduga di segmen distribusi BBM, AKRA telah merevisi target pertumbuhan laba tahun 2024 bakal turun dari 12%-15% menjadi 4%-7%. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Richard Jerry melihat, kinerja AKRA juga memangkas laba bersih AKRA, lebih rendah -2% yoy tahun ini menjadi Rp 2,73 triliun.

Efektivitas penyaluran subsidi BBM masih akan menjadi PR pemerintahan mendatang. Apalagi, alokasi subsidi dan kompensasi energi dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 394,3 triliun, melampaui alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun ini, di Rp 334,8 triliun. Catatan Kompas, subsidi BBM diberikan pada solar dan minyak tanah. Sementara kompensasi BBM adalah pada pertalite. Saat ini belum ada regulasi yang mengatur kriteria siapa saja yang berhak membeli pertalite. Dengan demikian, mobil mewah pun masih bisa mengantre pembelian pertalite di SPBU.

Sementara, subsidi elpiji 3 kg, yang sejatinya untuk warga miskin, ternyata masih bisa dibeli oleh kalangan mampu. Upaya pengendalian baru sebatas keharusan mendaftarkan NIK di tingkat pangkalan (subpenyalur). Tapi, elpiji 3 kg umumnya juga dapat dibeli di tingkat pengecer/warung.  Pengamat ekonomi energi yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Fahmy Radhi, berpendapat, adanya kenaikan subsidi dan kompensasi energi menunjukkan pemerintah masih bakal memenuhi kebutuhan energi masyarakat luas, khususnya BBM.

Namun, ”kebocoran” subsidi-kompensasi masih berpotensi terjadi. ”Perlu upaya untuk membatasinya. Perlu upaya serius agar BBM tersalurkan dengan tepat sasaran, agar ketidaktepatsasaran tersebut tak membesar,” ujar Fahmy, Minggu (18/8). Regulasi pengendalian penyaluran BBM bersubsidi dinilai mendesak. Penerapan kebijakan, terutama pada pertalite, baru bisa dilakukan jika ada payung hukum yang mengaturnya. Revisi Pepres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BB yang telah lama direncanakan hingga kini belum juga terbit. (Yoga)

Biaya tinggi yang diperlukan untuk menghadirkan bahan bakar minyak atau BBM berkualitas membuat pemerintah memutar otak agar bisa mendapatkan formula yang tidak membebani anggaran negara. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan bahwa pemerintah tidak ingin menaikkan harga BBM bersubsidi untuk menyediakan produk yang lebih berkualitas, karena hal ini dapat membebani daya beli masyarakat. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menyatakan bahwa pemerintah tengah mematangkan skema yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas BBM bersubsidi tanpa harus membebani anggaran negara, sehingga kualitas BBM dapat ditingkatkan secara bertahap tanpa menambah beban pada masyarakat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mencari formula campuran bahan bakar nabati (BBN) untuk mengurangi kandungan sulfur dalam BBM, khususnya untuk mencapai standar Euro-4 yang mengharuskan kandungan sulfur di bawah 50 ppm. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menambahkan bahwa uji coba produk BBM baru dengan kandungan sulfur rendah akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah Jawa bagian utara dan Jakarta.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics, Muhammad Andri Perdana, menyatakan bahwa pembatasan penyaluran BBM bersubsidi menjadi salah satu cara efektif untuk menghadirkan BBM berkualitas tanpa membebani masyarakat. Namun, dia juga mengingatkan bahwa ketiga skenario yang dipertimbangkan oleh pemerintah—baik pembatasan subsidi, kenaikan harga BBM, maupun peningkatan kualitas dengan menambah anggaran subsidi—masing-masing memiliki dampak yang harus diantisipasi dengan baik.

Pemerintah belum satu suara terkait pembatasan BBM subsidi. Menteri Koordinator Bidang Kemiritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembatasan akan diterapkan  bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Semenntara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut belum ada keputusan pemerintah terkait pembatasan tersebut. Berdasarkan catatan Investor Daily, pembatasan BBM  bersubsidi jenis Solar sebenarnya sudah diterapkan sejak 2020. Hal ini merujuk pada Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4/p3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran jenis BBM Tertentu. Dalam beleid ini disebutkan kendaraan pribadi roda 4 paling banyak membeli 60 liter per hari. Dalam beleid itu disebutkan kendaraan pribadi  roda empat paling banyak membeli 60 liter perhari. Kendaraan umum angkutan orang/barang roda empat paling banyak 80 liter per hari. Kendaraan umum angkutan orang/barang roda 6 paling banyak 200 liter per hari. Pembatasan BBM belum mencakup pembelian Pertalite. Kebijakan BBM dengan oktan 90 ini menunggu revisi Perpres 191/2014. (Yetede)

Pemerintah belum satu suara terkait pembatasan BBM subsidi. Menteri Koordinator Bidang Kemiritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembatasan akan diterapkan  bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Semenntara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut belum ada keputusan pemerintah terkait pembatasan tersebut. Berdasarkan catatan Investor Daily, pembatasan BBM  bersubsidi jenis Solar sebenarnya sudah diterapkan sejak 2020. Hal ini merujuk pada Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4/p3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran jenis BBM Tertentu. Dalam beleid ini disebutkan kendaraan pribadi roda 4 paling banyak membeli 60 liter per hari. Dalam beleid itu disebutkan kendaraan pribadi  roda empat paling banyak membeli 60 liter perhari. Kendaraan umum angkutan orang/barang roda empat paling banyak 80 liter per hari. Kendaraan umum angkutan orang/barang roda 6 paling banyak 200 liter per hari. Pembatasan BBM belum mencakup pembelian Pertalite. Kebijakan BBM dengan oktan 90 ini menunggu revisi Perpres 191/2014. (Yetede)

Bersiaplah, Anda yang kendaraannya menenggak bahan bakar bersubsidi. Pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang membuka rencana itu, lewat IG resmi Menko Marves. Alasan pembatasan adalah untuk mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran, serta menghemat anggaran. Kenaikan harga minyak mentah dan kurs rupiah yang kian menjauhi dari patokan anggaran 2024 menjadi alasan. Harga minyak dunia masih dalam tren mendaki. Saat ini harga minyak WTI di kisaran US$ 82 per barel. Kurs rupiah di posisi Rp 16.235 per dolar AS (10/7), jauh dari dari asumsi rupiah di APBN 2024 di Rp 15.000 per dollar AS.  

Melihat outlook konsumsi BBM subsidi tahun ini diperkirakan 18,39 juta kilo litter (KL) terdiri dari minyak tanah 0,51 juta KL dan minyak solar 17,88 juta KL. Adapun realisasi BBM subsidi hingga Mei 2024 sebesar 7,16 juta KL. Realisasi mencakup minyak tanah sebanyak 0,21 juta KL dan minyak solar 6,95 juta KL. Fluktuasi harga minyak mentah dan rupiah serta naiknya konsumsi diperkirakan akan membuat anggaran subsidi energi mendaki. Di tengah potensi penurunan penerimaan perpajakan tahun ini, sementara belanja negara membengkak sehingga negara berpotensi defisit Rp 609,7 triliun di 2024 ini. Dihubungi KONTAN, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengakui tengah menyiapkan pelaksanaan subsidi BBM tepat sasaran. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman menambahkan, sejauh ini upaya pelaksanaan subsidi tepat sasaran berjalan untuk pembelian solar subsidi yakni 60 liter, 80 liter dan 200 liter per hari. Ekonom senior Faisal Basri menyebut bahwa Menko Marves Luhut memberikan sinyal bahwa pemerintah akan mengerek harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar. "Ada kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM," ujar Faisal, (10/7). Apalagi, harga keekonomian Pertalite sudah jauh dari harga jual saat Rp 10.000 per hari.