Pengendara mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax di SPBU Pertamina, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/4). PT Pertamina Patra Niaga mencatat konsumsi Gasoline, Pertamax Series naik 9,6% pada periode 24 Maret 2024 hingga 15 April 2024 dibandingkan dengan rata-rata hari biasa seiring dengan puncak arus balik Lebaran 2024 yang terjadi pada Senin 15 April 2024.

Dalam skenario terburuk, ketidakpastian ekonomi global berpotensi semakin menjadi-jadi. Inflasi pangan dan energi bisa kembali terjadi di Indonesia. Guna meredamnya dibutuhkan upaya ekstra dan biaya tinggi. Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi, Senin (15/4) mengatakan, konflik Iran-Israel diperkirakan tidak akan berkepanjangan. Iran menjamin hal itu jika tidak ada tindakan balasan dari Israel. ”Namun, skenario terburuk mungkin saja terjadi, terutama jika Israel membalasnya. Apalagi jika sekutu kedua negara tersebut turut terlibat. Di belakang Israel ada Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), termasuk AS. Sementara di balik Iran ada Rusia dan China,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta.

Menurut Fithra yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, dalam skenario terburuk itu, harga minyak mentah dunia bisa tembus di atas 100 USD per barel. Kenaikan harga minyak itu akan mendorong kenaikan harga komoditas global yang lain, terutama pangan. Kondisi itu bakal menyulitkan Indonesia, apalagi ditengah depresiasi rupiah, harga pangan domestik yang serba naik, dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Kenaikan harga minyak mentah dunia akan menempatkan Indonesia pada dua pilihan sulit. Pertama, menaikkan harga BBM dengan konsekuensi inflasi tinggi dan menggerus daya beli. Kedua, mempertahankan harga BBM dengan konsekuensi menambah subsidi energi.

Jika subsidi energi ditambah, berarti defisit fiskal akan semakin melebar. ”Apabila harga minyak mentah di kisaran 95-100 USD per barel atau di atas asumsi makro APBN, setidaknya butuh Rp 50 triliun hingga Rp 100 triliun untuk tambahan subsidi BBM,” katanya. Selain itu, Fithra melanjutkan, hal lain yang berpotensi terjadi adalah imported inflation atau inflasi akibat kenaikan harga barang impor. Di sektor pangan, misalnya, harga bahan pangan impor, seperti gandum, kedelai, gula, dan beras berpotensi naik, baik akibat depresiasi rupiah terhadap USD maupun kenaikan harga minyak mentah dunia. (Yoga)

Aditya N (32), warga Tangerang, Banten, sejak Kamis (4/4) mengendarai mobil bermesin 1.500 cc dari Tangerang ke Padang, Sumbar. Sehari-hari, ia menggunakan BBM jenis pertalite, apalagi harga bahan-bahan pokok terus naik. Namun, khusus untuk perjalanan jauh dalam rangka mudik, ia mengisi mobilnya dengan BBM jenis pertamax (RON 92) dengan harga Rp 12.950 per liter. ”Kalau dihitung total sampai tujuan butuh Rp 1,3 juta. Kalau pakai pertalite, sekitar Rp 1 juta. Lebih mahal Rp 300.000, tapi tarikan lebih enak dan mesin bisa lebih terawat,” katanya, Senin (8/4). Rachman (36), warga Tangsel, Banten, juga memilih BBM dengan oktan yang lebih tinggi selama mudik ke Bandung Barat, Jabar. Untuk keperluan sehari-hari, ia mengisi mobil 1.500 cc-nya dengan BBM Shell Super (RON 92) dengan harga Rp 14.530 per liter. Saat mudik, ia menggunakan Shell V-Power (RON 95) dengan harga Rp 15.350 per liter.

Pertimbangannya, untuk efektivitas dan efisiensi karena ia menempuh perjalanan jarak jauh. ”Sebenarnya ini pertama kali mudik dengan mobil ini, sekalian mencoba karena katanya tarikannya lebih baik. Biar mesin lebih awet juga. Jadi, enggak apa-apa lebih mahal sedikit,” tuturnya. Pergeseran penggunaan BBM ke oktan yang lebih tinggi dalam menempuh perjalanan jarak jauh juga terlihat pada Kamis atau H-6 Lebaran. Berdasarkan data Pertamina, tingkat konsumsi pertamax turbo (RON 98) pada hari itu 938 kiloliter (kl), naik 90,7 % disbanding penjualan normal, di 492 kl per hari. Sementara pertamax (RON 92) hanya naik 24,8 % dari penjualan normal. ”Untuk perjalanan jauh, banyak pengendara mengandalkan BBM yang lebih berkualitas. Dengan pertamax turbo, tarikan kendaraan juga lebih baik,” kata Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, Minggu (7/4). (Yoga)

PT Pertamina (Persero) mencatat terdapat kenaikan konsumsi BBM pertamax turbo (RON 95) hingga 90,7 % pada Kamis (4/4) atau H-6 Idul Fitri 1445 H. Berdasarkan data Pertamina, penjualan pertamax turbo sebesar 938 kiloliter per hari, lebih tinggi dibandingkan kenaikan konsumsi pertamax. Data yang dihimpun PT Pertamina menunjukkan, penjualan pertamax pada H-6 Lebaran sebesar 15.890 kl per hari atau naik 24,8 % dari penjualan normal yang 12.729 kl per hari. Pertamina menyebut konsumen cenderung memilih BBM lebih berkualitas untuk perjalanan jarak jauh.

”Untuk perjalanan jauh, banyak pengendara mengandalkan BBM yang lebih berkualitas. Dengan pertamax turbo tarikan kendaraan juga lebih baik,” kata Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, Minggu (7/4). Irto juga mengatakan, lonjakan konsumsi pertamax turbo menjelang Lebaran bukan diakibatkan terbatasnya ketersediaan pertamax. ”Tidak kosong. Kami pastikan stok tersedia,” katanya. Sementara itu, untuk BBM jenis lain, peningkatan konsumsi pada H-6 Lebaran terjadi pada pertamina dex, yaitu sebesar 33,1 %, dexlite 29,8 %, pertalite 11 %, dan solar 9,3 %. (Yoga)

Permintaan BBM jenis gasolin, seperti pertalite dan pertamax, pada masa Lebaran tahun ini diperkirakan meningkat 11 % dibandingkan periode normal. Antisipasi dilakukan dengan memastikan ketahanan stok hingga di atas 20 hari. Di samping itu, stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) juga disiagakan meski jumlahnya masih terbatas. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dalam konferensi pers Ramadhan dan Idul Fitri 2024 di Jakarta, Rabu (3/4) mengatakan, pihaknya beserta PT Pertamina (Persero) dan sejumlah badan usaha lain menyiagakan 115 terminal BBM, 7.400 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), dan 71 depot pengisian pesawat udara.

”Juga menyiagakan fasilitas-fasilitas tambahan di sejumlah wilayah dengan permintaan tinggi. Secara umum, stok BBM aman, dengan ketahanan stok di atas 20 hari. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan  biasanya (Lebaran tahun-tahun sebelumnya) yang 17-18 hari,” kata Erika. Menurut proyeksi penjualan atau penyaluran BBM selama masa Ramadhan dan Idul Fitri 2024, gasolin (bensin) terjadi kenaikan 11 %, gasoil (solar) turun 15 %, dan avtur naik 1,3 %.

Lebih rinci lagi, menurut data Pertamina, pada BBM jenis gasolin, penyaluran pertalite (jenis BBM dengan konsumsi terbesar) naik 10,2 %, pertamax naik 15 %, dan turbo 6,3 %. Erika menambahkan, proyeksi peningkatan permintaan pada masa Lebaran sudah masuk dalam perhitungan alokasi BBM subsidi/kompensasi hingga akhir tahun. Sebelumnya, BPH Migas menetapkan kuota pertalite pada 2024 sebanyak 31,7 juta kiloliter atau lebih rendah dari realisasi pada 2023 di 32,5 juta kiloliter. (Yoga)

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengizinkan sejumlah gerai Pertamina Shop atau Pertashop untuk menjual bahan bakar minyak jenis Pertalite agar bisa meningkatkan margin dari pemilik usaha tersebut di daerah. Saleh Abdurrahman, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), mengatakan pemberian izin penjualan Pertalite kepada sejumlah Pertashop masih dalam tahap uji coba. Hal itu merespons keluhan pemilik Pertashop yang kesulitan menjual Pertamax series di daerah, karena kalah bersaing dengan SPBU. Saleh bercerita, saat ini izin penjualan Pertalite baru diberikan kepada beberapa Pertashop di Jawa. 

Alasannya, kesadaran penggunaan BBM berkualitas di Jawa relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Secara terpisah, PT Pertamina (Persero) sempat menyatakan membuka kemungkinan untuk memberikan izin penjualan Pertalite kepada seluruh Pertashop. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, kemungkinan izin penjualan Pertalite itu bakal menyasar pasar yang ada di luar Pulau Jawa. Hal itu sekaligus menyukseskan program BBM 1 harga yang digagas oleh pemerintah. Kemungkinan itu disampaikan Riva menyusul pertanyaan yang diajukan Anggota Komisi VI DPR Jon Erizal ihwal rencana Pertamina untuk melibatkan Pertashop dalam menjual BBM subsidi tersebut.

Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Jabodetabek terbukti mencampur BBM dengan air dan zat lainnya. Jajaran polres Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah SPBU untuk memastikan tidak ada lagi yang nakal dan merugikan warga. Pemeriksaan ke sejumlah SPBU gencar setelah penyalahgunaan BBM yang dicampur air diungkap Polres Metro Bekasi bersama Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Muhammad Firdaus, saat dikonfirmasi pada Minggu (31/3) malam, mengatakan, dari keluhan dan laporan masyarakat karena kendaraannya mogok setelah mengisi BBM, pihaknya langsung bergerak menuju SPBU Pertamina 34.17106 Bekasi di Jalan Ir Juanda, Senin (25/3).

”Kami menginterogasi supervisor SPBU Pertamina Juanda serta mengamankan dua botol masing-masing berukuran 600 mililiter sebagai sampel yang diduga bercampur air. Besoknya, Selasa, kami bersama Pertamina Jabar mengecek dan tak ada kebocoran. Dari hasil investigasi, ada oknum yang mencampurkan air ke dalam dispenser BBM pertalite,” kata Firdaus. Setelah penyelidikan lebih lanjut, pihaknya menangkap tiga tersangka, NN (31), MA (26), dan EK (52). Ketiganya bekerja sama agar mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM dengan cara mencampur dengan air. Polisi masih memeriksa dua terduga lain yang terkait. NN, sopir truk tangki, dan MA, rekannya, menjual 1.800 liter BBM ke EK dengan harga Rp 14 juta. Truk tangki kapasitas 32 kiloliter yang berisi BBM pun dicampur atau telah diisi dengan air dan disalurkan ke SPBU Pertamina Juanda. (Yoga)

Setelah sekitar 2 tahun terkatung-katung, kini wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite (RON 90) mencuat lagi. Pemerintah berencana membatasi penyaluran BBM Pertalite pada 2024 ini. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan keputusan tersebut akan disahkan melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dengan demikian, BBM bersubsidi diharapkan akan lebih tepat sasaran. Rencana ini juga sebenarnya sejalan dengan sejumlah aturan turunannya, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P/20/menlhk/setjen/kum.1/3/2017. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa sebenarnya BBM dengan tingkat oktan 90 tidak boleh digunakan karena punya dampak negatif terhadap kendaaran maupun lingkungan. Rencananya, melarang semua kendaraan roda empat plat hitam mengonsumsi Pertalite. Selanjutnya, pembatasan BBM Pertalite melalui spesifikasi CC mesin mobil. Kendaraan yang masih boleh membeli Pertalite yakni mobil dengan kriteria mesin di bawah 1.400 cubicle centimeter (cc), dan juga motor di bawah 250 cc. Dengan demikian, kendaraan di atas cc tersebut tidak diperbolehkan mengisi BBM Pertalite. Sebenarnya pemerintah tidak perlu buru-buru melontarkan rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Jika mengikuti arah kebijakan pemerintah, tampak jika konsumsi BBM bersubsidi akan terus dikurangi. Kita masyarakat beli BBM tunai, tapi katanya merugi. Itu artinya pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya alam yang ada dengan baik dan maksimal. Akan banyak terjadi pembatasan. Seperti waktu pemerintah mau menghilangkan minyak tanah maupun Premium (bensin) berganti Pertalite. Pembatasan Pertalite terkesan mengulang skema penghapusan Premium menjadi Pertalite yang akhirnya menambah beban subsidi negara karena nilai ekonominya lebih besar. Berdasarkan RAPBN 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi Rp185,9 triliun atau naik 0,2% dari proyeksi realisasi tahun ini Rp185,4 triliun.

Pembatasan BBM jenis Pertalite justru mendatangkan keuntungan bagi SPBU asing yang selama ini menjual Pertamax, seperti Shell (milik Inggris dan Belanda), Total (Prancis), dan Petronas (Malaysia). Sejak 2005, tiga perusahaan asing itu sudah menyiapkan kesiapannya untuk membangun SPBU di berbagai wilayah di Indonesia. Persoalan mendasarnya sebenarnya bukan pada aspek pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, tetapi lebih pada ketepatan alokasi subsidinya. Anggaran kompensasi energi 2024 di pagu Rp126 triliun, turun 57% dari perkiraan pada 2023 Rp293,5 triliun. Turunnya anggaran kompensasi pada tahun ini diprediksi sebagai pertanda harga Pertalite berpeluang naik. Akhirnya, akankah pembatasan BBM bersubsidi Pertalite juga akan menakuti dan membingungkan rakyat? Jawabnya tentu tergantung pemerintah. Jika argumen yang mendasari bisa meyakinkan, tentu masyarakat bisa menerima, paling tidak memahami, sekalipun terasa pahit. Sebaliknya, apabila arogansi kekuasaan lebih menonjol, bisa jadi malah menuai keapatisan, demo, ketidakpercayaan terhadap pengambil keputusan, dan hal lain yang kontraproduktif. Soal Pertalite akan tergantung pada kepentingan pemerintah. Menjaga kantong rakyat kelas menengah-bawah atau menjaga resiliensi APBN? Namun, pilihan sulit tetap harus diambil sepanjang tidak membiarkan pembengkakan kuota dan anggaran subsidi BBM justru dinikmati oleh kalangan masyarakat yang kendaraannya tidak berhak “minum” Pertalite.

BPH Migas mengungkap, usaha mikro, nelayan, petani, kapal motor tempel serta pelayanan umum masih tercantum dalam revisi Perpres No 191 Tahun 2014. Beleid ini direvisi agar penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran. Nantinya dalam perpres teranyar akan memuat lebih detil konsumen yang berhak membeli Pertalite dan Solar subsidi.

Dalam mengakses BBM subsidi, kelima kelompok konsumen tersebut berbeda dengan konsumen pada umumnya. Mereka harus menunjukkan surat rekomendasi dari pemda setempat. Surat rekomendasi yang disertai kuota BBM tersebut memiliki jangka waktu 3 bulan dan bisa diperpanjang, Penerbitan surat rekomendasi ini menggunakan teknologi informasi yang diluncurkan BPH Migas.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, sektor-sektor produktif memerlukan dukungan demi meningkatkan pendapatan sehingga untuk jangka panjang, juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Nelayan, petani, UMKM itu konsumen pengguna yang diatur dalam Perpres 191, ataupun revisinya,” kata Saleh di Jakarta, Selasa (12/3). (Yetede) 

Pemerintah menahan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, hingga Juni 2024, di tengah tren kenaikan harga minyak mentah. Pemerhati minyak dan gas bumi berpendapat, keputusan politis itu bisa berdampak pada APBN ataupun keuangan Pertamina karena Indonesia merupakan negara pengimpor bersih minyak. Catatan Kompas, harga BBM nonsubsidi terakhir kali mengalami penyesuaian pada 1 Januari 2024. Biasanya Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi per tanggal satu setiap bulan, tetapi hal itu tidak dilakukan pada 1 Februari 2024 (sebelum Pemilu 2024) dan 1 Maret 2024. Pemerintah kemudian menyebut harga BBM tidak akan naik setidaknya sampai Juni 2024. Di sisi lain, hingga awal Maret 2024, harga minyak mentah dunia justru terus meningkat akibat pengetatan produksi oleh anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Menurut catatan Trading Economics, harga minyak merek Brent pada 8 Maret 2024 adalah 82,1 USD per barel atau lebih tinggi dibanding 8 Januari 2024 sebesar 76,1 USD per barel. Praktisi sekaligus pemerhati migas Hadi Ismoyo, dihubungi dari Jakarta, Senin (11/3) mengatakan, subsidi dan kompensasi BBM sejatinya memberatkan, baik bagi APBN maupun keuangan PT Pertamina (Persero). Terlebih jika upaya menahan atau menunda kenaikan harga BBM dilakukan di tengah tren meningkatnya harga minyak. Apabila harga terus ditahan, anggaran subsidi BBM pada APBN bisa membengkak. Oleh karena itu, perlu ada peta jalan besar untuk mengurangi subsidi BBM dan menggantinya ke jenis energi lain. Gas, misalnya, mengingat cadangan gas bumi Indonesia melimpah. (Yoga)