JAKARTA,ID-PT Pertamina Patra Niaga  menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM)  dan LPG selama masa libur Natal dan tahun Baru (Nataru). Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, diperkirakan terjadi jumlah lonjakan pemudik selama Nataru 2023-2024  ini sebesar  43% dibanding tahun lalu. Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ego Legowo Putra mengatakan pihaknya mengantisipasi hal-hal yang sifatnya  tidak terduga dalam pergerakan masyarakat   selama masa libur Nataru. Ia menegaskan peran krusial Pertamina Patra Niaga  terkait persiapan fasilitas dan layanan energi. "Seperti yang kita tahu, kondisis cuaca menjadi salah satu  perhatian utama. Selain itu, pergerakan masyarakat juga akan sangat besar serta terpecah dalam beberapa kegiatan baik melakukan perjalanan mudik, berwisata, merayakan Natal dan tahun Baru yang tersebar di beberapa titik," kata Mars Ega. (Yetede)

PT Pertamina Internasional Shipping (PIS) ikut menyukseskan program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Program ini membuat harga solar subsidi dan Pertalite di wilayah 3T (Tertinggal, terluar, dan terdepan) setara dengan kota-kota besar. Direktur Operasi PIS Brilian Perdana  perencanaan matang menjadi kunci efisiensi  penyaluran BBM Satu Harga, mulai dari level stasiun  mengisi bahan bakar umum (SPBU), depo BBM, terminal BBM, pelabuhan, kapal, dan kilang. Setiap level tersebut  memiliki peran yang penting dalam program ini. "Koordinasi internal berjalan masif. Setiap hari kami berkoordinasi  untuk memastikan demand dimasing-masing titik terpenuhi," kata Brilian. Brilian juga mengungkapkan, koordinasi ini bertujuan memastikan produksi kilang mencukupi. Selain itu, PIS mengecek keandalan kapal dalam memuat BBM, kondisi pelabuhan, maupun kesiapan armada darat, seperti mobil tangki. (Yetede)

Pertamina menaikkan harga semua BBM nonsubsidi, dengan alasan kenaikan harga minyak dunia menyebabkan harga di dalam negeri ikut naik. Indonesia secara netto adalah pengimpor BBM. Harga BBM bersubsidi tidak berubah. Kenaikan harga BBM nonsubsidi diperkirakan mendorong konsumen beralih membeli BBM bersubsidi. Akibatnya biaya subsidi membengkak dan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan menurun. Secara prinsip pemerintah bersikap memberi subsidi hanya kepada kelompok paling membutuhkan, yaitu golongan ekonomi lemah. Namun, dalam pelaksanaan tidak berjalan seperti diharapkan. Menyikapi kenaikan harga BBM kali ini, muncul lagi usulan memberlakukan aturan lebih jelas dan tegas pembelian eceran BBM bersubsidi, dengan mengubah Perpres No 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Pemerintah tampak berhati-hati merevisi perpres itu. Salah satu alasan, mencegah dampak sosial, politik, dan ekonomi tak diinginkan menjelang Pemilu 2024. Pada sisi lain, pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan energi fosil dan menyadari subsidi haruslah untuk kelompok yang membutuhkan. Alih-alih memberi subsidi BBM pada pengguna kendaraan pribadi yang tak mudah pengawasannya, subsidi dapat dialihkan untuk pengguna angkutan massal, mendorong anggota masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. Dengan cara ini, masyarakat berpartisipasi aktif mengurangi penggunaan energi fosil, subsidi dapat diberikan secara adil, dan kemungkinan penyalahgunaan subsidi dapat ditekan. Pemantauan dan evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan masyarakat beralih ke transportasi publik. (Yoga) 

Setelah PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubidi jenis pertamax dari Rp 13.300 per liter menjadi Rp 14.000 per liter mulai Minggu (1/10) ada kekhawatiran konsumen pertamax beralih ke pertalite. Pertalite adalah BBM bersubsidi yang dijual Rp 10.000 per liter. Regulasi penggunaan BBM bersubsidi mendesak segera dikeluarkan. Berdasarkan catatan Kompas, harga pertamax Rp 14.000 per liter menjadi yang tertinggi dalam setahun terakhir. Pada 3 September 2022, Pertamina juga menaikkan harga pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. Bertahan hingga 30 September 2022, harga pertamax lalu turun menjadi Rp 13.900 per liter per 1 Oktober 2022. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, Minggu, membenarkan bahwa setidaknya dalam setahun terakhir harga pertamax sudah lebih intens mengikuti dinamika harga minyak mentah global. Oleh karena itu, penyesuaian harga per 1 Oktober 2023 juga mengikuti perkembangan yang terjadi.

Dengan adanya selisih Rp 4.000 per liter antara pertalite dan pertamax, ada potensi migrasi pengguna dari pertamax ke pertalite yang lebih murah. Pertamina berharap hal itu tidak terjadi. Di sisi lain, menurut Irto, para pengguna pertamax umumnya sudah memahami jenis BBM yang sesuai untuk kendaraannya. ”Harapannya konsumen pengguna BBM nonsubsidi tidak migrasi ke pertalite. Segmen ini umumnya memahami perlunya BBM yang sesuai dengan spesifikasi kendaraannya,” ujar Irto. Pengamat ekonomi energi yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Yogyakarta, Fahmy Radhi, yang dihubungi dari Jakarta, mengatakan, ”Karena selisih harga itu, konsumen rasional akan pindah ke pertalite. Apabila itu terjadi, akan memperbesar porsi subsidi salah sasaran pertalite dan membebani APBN, mengingat pembatasan (pembelian BBM bersubsidi) saatini belum dilakukan,” ucapnya. (Yoga) 

Pengendalian inflasi pada bulan ini hingga akhir tahun bakal semakin menantang. Kenaikan harga beras dan gula pasir, serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi, diperkirakan bakal memicu inflasi pada September 2023. Di sisi lain, defisit beras masih mengintai hingga November 2023. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (25/9) mengatakan, pada pekan ketiga September 2023, harga beras masih naik dan belum ada tanda-tanda bergerak mendatar atau turun. Harga rata-ratanya mencapai Rp 13.477 per kg. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras semakin banyak. Pada pekan pertama September 2023, jumlahnya sebanyak 230 daerah, kemudian pada pekan ketiga 2023 bertambah menjadi 284 daerah.

”Bahkan, Purwakarta yang merupakan daerah produsen beras besar di Jabar menempati urutan keempat dari 10 kabupaten/kota dengan kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi. Beras menjadi komoditas utama yang memengaruhi kenaikan IPH itu,” ujarnya dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang digelar Kemendagri secara daring di Jakarta. BPS mencatat, IPH komoditas pangan Purwakarta pada pekan ketiga September 2023 sebesar 3,41 %. Dari IPH itu, 3,21 % berasal dari kenaikan harga beras, selain itu harga gula pasir juga meroket, pada pekan ketiga September 2023 mencapai Rp 15.134 per kg, yang terjadi di 236 kabupaten/kota. ”Kenaikan harga beras dan gula akan berkontribusi terhadap inflasi September 2023. Selain itu, inflasi juga berpotensi disumbang bensin dan solar nonsubsidi. Namun, inflasinya tidak akan setinggi sebelumnya,” katanya. (Yoga) 

Fasilitas penyimpanan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) milik PT Elnusa Petrofin di Kabupaten Indagiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau mulai beroperasi. Fasilitas yang dikelola oleh anak usaha PT Elnusa Tbk. (ELSA) itu sukses menyalurkan BBM perdana setelah dibangun sejak 2021. Manager Corporate Communication and Relations Elnusa Petrofin Putiarsa Bagus Wibowo mengatakan bahwa jenis BBM yang disalurkan pada aksi salur perdana itu antara lain produk Pertalite, Pertamax, dan Biosolar dari tangki yang berada dilokasi tersebut. Fasilitas yang mulai dibangun pada April 2021, memiliki total enam tangki timbun dengan kapasitas penyimpanan sebesar 2x1.500 kiloliter (KL) Pertalite, 2x1.500 KL Pertamax, dan 2x1.500 KL Biosolar. Semua tahap operasional dikerjakan dengan ketat, termasuk pemantauan ketahanan stok BBM, pemeliharaan kualitas produk, memastikan keandalan dalam hal Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkunan (K3L), serta kesiapan fasilitas operasional armada mobil tangki sebelum BBM disalurkan ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Indagiri Hilir.

Indonesia kian penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah ataupun BBM. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan bakar nabati. Pasalnya, saat ini harga minyak mentah sudah menyentuh level 90 USD per barel atau yang tertinggi sejak November 2022. Kenaikan harga minyak mentah dunia itu menjadi alarm bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak mentah dan BBM. Dari total konsumsi BBM nasional, sebanyak 60 % dipenuhi lewat impor dalam bentuk minyak mentah ataupun bahan bakar. Padahal, kebutuhan akan energi (BBM) di Indonesia terus meningkat.

”Tentu akan ada koreksi harga (BBM eceran) akibat hal tersebut. Sebagai antisipasi, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak. Program biofuel (bahan bakar nabati) seperti biodiesel dan bioetanol dapat mendukung haltersebut secara jangka panjang,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga saat dihubungi di Jakarta, Minggu (10/9). Dalam mengoptimalkan pemanfaatan BBM, untuk gasoil, saat ini solar B35 atau pencampuran solar murni dengan biodiesel sebanyak 35 % sudah diterapkan di tingkat nasional. Sementara pencampuran gasolin (bensin) dengan bioetanol 5 % (E5) sudah diperkenalkan ke pelanggan, tetapi baru tersedia di 17 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur. (Yoga)

Persoalan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya belum berhenti menjadi perbincangan publik. Transportasi menjadi sumber utama polutan. Kenyataannya, BBM yang paling banyak digunakan masyarakat saat ini, belum ramah lingkungan. Pertalite, dengan nilai oktan (research octane number / RON) 90, ialah produk BBM PT Pertamina (Persero) yang paling banyak digunakan masyarakat. Kuota jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau yang dikompensasi pemerintah itu 32,56 juta kiloliter (kl) pada 2023 atau naik 8,9 % dibandingkan kuota pada 2022.Dalam rapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (30/8) Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengungkap rencana menghapus pertalite pada 2024 dan menggantinya dengan Pertamax Green 92, yang dihasilkan dengan mencampur BBM RON 90 dengan bioetanol sebanyak 7 %.

Dimana pemenuhan ethanol fuel grade diusulkan dengan impor. Tetapi, Nicke menekankan, rencana tersebut sebatas kajian internal Pertamina dan baru akan diusulkan kepada pemerintah. Keesokan harinya, Kamis (31/8), Menteri ESDM Arifin Tasrif justru balik bertanya jika rencana itu dilaksanakan, siapa yang akan membiayai ongkosnya? Kenyataannya, selama ini, terutama saat harga komoditas bergejolak, APBN kerap ”megap-megap” dalam membiayai subsidi dan kompensasi energi. (Yoga)