Labirin | News & Update

;

BBM

( 322 )

Pemerintah Menilai Penyaluran Solar Bersubsidi Sering Salah Sasaran

KT1 14 Feb 2025 Tempo

BELUM lama setelah kekisruhan pembatasan distribusi gas elpiji 3 kilogram, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berencana memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Alasannya sama, pemerintah menilai penyaluran solar bersubsidi kerap tidak tepat sasaran sehingga perlu ditertibkan. Bahlil berujar solar bersubsidi yang ditujukan untuk penggunaan non-komersial justru banyak digunakan industri besar. "Saya tahu pemainnya bakal ribut lagi, tapi enggak apa-apa. Ini untuk rakyat," kata Ketua Umum Partai Golkar tersebut dalam pembukaan rapat kerja nasional Golkar di Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2025. Sepanjang 2024, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat volume penyaluran solar bersubsidi yang terverifikasi mencapai 17,62 juta kiloliter. Jumlah tersebut lebih tinggi dari volume penyaluran pada tahun sebelumnya yang sebesar 17,57 kiloliter. Adapun pada 2020-2024, total penyaluran solar bersubsidi tercatat sebanyak 82,39 juta kiloliter. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan pihaknya sedang bersiap menekan batas maksimal pembelian solar bersubsidi. Saat ini batas maksimal volume penyaluran solar per hari adalah 60 liter untuk kendaraan roda empat, 80 liter buat kendaraan roda enam, dan 200 liter bagi kendaraan roda enam lebih. Ia menilai batas itu terlalu tinggi karena melebihi kapasitas tangki kendaraan sehingga berpotensi disalahgunakan.

BPH Migas pun mengkaji persoalan tersebut bersama tim Universitas Gadjah Mada. Erika menyebutkan perhitungan volume BBM bersubsidi, baik jenis BBM tertentu seperti solar bersubsidi maupun jenis BBM khusus penugasan seperti Pertalite, akan didasarkan pada jumlah BBM yang benar-benar keluar dari ujung nozzle dispenser stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Dengan perhitungan berbasis nozzle, data penyaluran BBM bersubsidi akan lebih transparan dan akurat. "Saat ini kami masih menunggu peraturan Menteri Keuangan. Setelah itu, pedoman teknisnya akan kami tetapkan," kata Erika dalam rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 10 Februari 2025. Selama ini, pengawasan distribusi solar bersubsidi mengandalkan quick response code (QR code) melalui aplikasi MyPertamina. Menurut Erika, sistem ini sebetulnya efektif untuk mengurangi potensi penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. Hal itu tecermin dari data konsumsi BBM bersubsidi yang cenderung turun.(Yetede)

Lingkungan Hidup

Mengapa Pasokan BBM Masih Juga Langka di SPBU Swasta

KT1 06 Feb 2025 Tempo

Sudah hampir tiga pekan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik perusahaan swasta langka. Di Jalan Panjang, kawasan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, SPBU milik BP-AKR terlihat sepi, bahkan tidak ada aktivitas pengisian BBM seperti biasanya. Di depan pintu masuk SPBU itu tertulis, "Stok yang tersedia hanya BBM Ultimate Diesel". Febrian, satu-satunya petugas yang berjaga, mengatakan stok BBM di stasiun pengisian ini sudah habis sejak pertengahan Januari 2025. Awalnya BBM jenis BP 92 dengan kandungan RON 92 yang habis. Lalu, dua pekan kemudian, stok BP Ultimate dengan kandungan RON 95 ikut kosong.

“Dari tadi juga yang datang ya sudah lewatin saja. Kebanyakan nyari yang bensin," tutur Febrian saat ditemui Tempo, Rabu, 5 Februari 2025. Akibat kelangkaan BBM ini, kantornya hanya memberlakukan satu petugas dalam satu kali shift. Suasana serupa terjadi di SPBU Shell di Jalan Soeroso, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Aktivitas pengisian BBM nihil. Tidak ada lagi antrean seperti biasanya. Hanya ada sepeda motor dan mobil yang singgah untuk sekadar bertanya mengapa pasokan BBM di stasiun pengisian ini tak ada. Meskipun aktivitas jual-beli BBM tidak berjalan, lini bisnis Shell lainnya tetap beroperasi di SPBU tersebut, antara lain layanan Shell Advance MotoCare Express dan Shell Helix Oil Change. Selain itu, ada Shell Select yang menjual makanan untuk pengendara.

Sementara itu, SPBU Vivo di Jalan Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, masih beroperasi seperti biasa. Seorang petugas Vivo yang enggan disebutkan namanya mengatakan Vivo memang belum mengalami kehabisan pasokan. Namun jumlah stok yang ada tidak sebanyak biasanya. Kelangkaan ini dikeluhkan oleh para pengendara, termasuk Andika, pengemudi ojek online berusia 30 tahun. Ia kesulitan mengisi bahan bakar sepeda motornya di SPBU swasta. Padahal, menurut dia, SPBU swasta selama ini menjadi pilihan utama para pengemudi ojek online karena lebih irit. “Semoga jangan sampai langka terus-menerus,” ujarnya. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Prabowo Targetkan RI Tak Impor BBM Lagi

KT1 20 Jan 2025 Tempo

Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada energi tercapai kurang dari lima tahun ini. Artinya, Indonesia tak lagi mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kurun waktu tersebut. “Dalam 5 tahun pemerintah tidak impor BBM lagi,” kata Prabowo dipantau melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 20 Januari 2025. Prabowo menyampaikan hal itu ketika meresmikan 26 pembangkit listrik dan 11 transmisi serta gardu induk di 18 Provinsi. Peresmian dipusatkan di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sinyal Jokowi dan Prabowo Pamer Makan Bareng, Saat Pilpres 2024 hingga di GBK Menjelang Transisi Pemerintahan Kepala Negara mengatakan, puluhan proyek itu menghasilkan energi sebesar 3,2 gigawatt listrik. Proyek ini, kata Prabowo, merupakan peresmian proyek terbesar di dunia.

Mantan Menteri Pertahanan ini mengatakan, swasembada energi penting untuk transformasi Indonesia menjadi negara modern dan maju. Tujuan transformasi energi itu untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan menghilangkan kemiskinan. Respons Istana, Mensesneg, hingga Gerindra Ihwal Pertemuan Jokowi dan Prabowo Indonesia, kata Prabowo, harus menjadi negara yang menguasai teknologi. Penguasaan itu untuk mengelola sumber daya menjadi barang jadi dan barang industri. “Untuk itu, energi sangat vital. Kita punya sumber alam yang sangat besar. Sekarang kita punya kemampuan untuk melakukan transformasi ini,” kata Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra ini mengklaim, Indonesia saat ini menjadi negara yang paling maju dibandingkan negara lain dalam melakukan transformasi energi. Dalam hal ini, Indonesia mampu menjadikan tranformasi energi menjadi energi terbarukan dan energi bersih yang mengurangi emisi karbon. “Banyak negara teriak. Kira tidak usah teriak tapi kita mewujudkan transformasi itu." (Yetede)

Lingkungan Hidup

Kuota BBM Subsidi Kereta Api 2025 Naik 6,7 Persen

KT1 11 Jan 2025 Tempo

Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meningkatkan kuota bahan bakar minyak (BBM) Subsidi untuk transportasi kereta api pada tahun 2025 menjadi 209.809 kiloliter. Kuota BBM subsidi tersebut mengalami kenaikan 6,7 persen atau setara 13.156 kiloliter dari kuota 2024 yakni, 196.653 kiloliter. Pemerintah mengklaim kenaikan ini sebagai bentuk komitmen mendukung moda transportasi ramah lingkungan yang berdampak positif bagi masyarakat. Manager Humas Daerah Operasi 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menyatakan akan memanfaatkan peningkatan kuota ini untuk mendukung operasional berbagai layanan kereta api, baik untuk penumpang maupun barang. “Peningkatan kuota BBM Subsidi ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh KAI untuk memastikan kelancaran operasional transportasi kereta api. Kami juga berkomitmen menjaga prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan dan distribusi BBM ini,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Dari total kuota nasional, Daop 1 Jakarta mendapatkan alokasi sebesar 56.892 kiloliter, yang merupakan porsi terbesar dibanding wilayah lainnya. Kuota ini akan menunjang berbagai layanan, termasuk kereta penumpang dan kereta barang. Rencana Pembatasan BBM Subsidi Mulai 1 Oktober, Begini Spesifikasi Pertalite

Dalam keterangan terpisah pada Selasa, 7 Januari, Vice President Public Relations KAI Anne Purba, PT KAI akan menggunakan kuota tersebut untuk berbagai jenis kereta api, baik untuk penumpang maupun barang, dengan rincian kereta penumpang 184.036 kiloliter, kereta barang komoditas klinker 913 kiloliter, kereta barang komoditas parcel 3.996 kiloliter, kereta barang komoditas peti kemas 15.593 kiloliter, dan kereta barang komoditas semen 5.271 kiloliter. Sebagai bagian dari implementasi yang efektif, kata Anne, PT KAI akan menyalurkan distribusi kuota BBM subsidi tersebut sesuai kebutuhan operasional tiap Daerah Operasi (Daop) dan Divisi Regional (Divre) KAI. (Yetede)

Ekonomi

Bahlil Lahadalia Optimistis Indonesia akan Terbebas dari Impor Solar pada Tahun 2026

KT1 04 Jan 2025 Tempo

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis Indonesia akan terbebas dari impor solar pada tahun 2026 jika berhasil mendorong penggunaan biodiesel hingga mencapai 50 persen atau B50. "Implementasi B40 di 2025 sambil mempersiapkan implementasi B50 di 2026," katanya dalam konferensi pers di Kementerian ESDM pada Jumat, 3 Januari 2025. Bahlil mengumumkan, pemberlakukan mandatori kebijakan pencampuran biodiesel sebesar 40 persen atau B40 sudah berlaku satu Januari 2025. Pada pelaksanaannya, pemerintah sekaligus menyiapkan implementasi B50 di 2026 untuk mengurangi konsumsi solar. "Sekaligus perintah Bapak Presiden tentang ketahanan energi dan mengurangi impor."

Pemerintah sebelumnya memberlakukan secara penuh pencampuran B35 sejak Agustus 2022. Saat terjadi peningkatan, biodiesel pada Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar naik 5 persen ke B40. Selain itu, aturan mengenai B40 dalam bentuk peraturan menteri sudah rampung. "Permennya sudah kami tandatangani, termasuk alokasi ke masing-masing perusahaan," tuturnya. Langkah ini membawa perubahan signifikan pada kuota biodiesel nasional. Pada 2025, kuota biodiesel diproyeksikan naik menjadi 15,62 juta kiloliter. "B35 itu menghasilkan produksi sekitar 12.98 juta kilo liter, dan ini meningkat menjadi 15.62 juta kilo liter," ucapnya. Pemerintah, kata Bahlil, akan terus memperbaiki kadar air dari implementasi pencampuran biodiesel ini agar optimal "Sekarang kadar airnya 320, masih ada langkah-langkah yang akan dilakukan terkait transportasi karena kita akan meningkatkan spek kapal, sehingga kadar airnya betul-betul seminimal mungkin." (Yetede)

Lingkungan Hidup

Skema Baru Subsidi BBM Masih di Persimpangan Jalan

HR1 02 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Kebijakan subsidi BBM di Indonesia masih belum menemukan kejelasan meski sempat direncanakan untuk berubah pada 2025. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian khusus terhadap subsidi yang dinilai belum tepat sasaran, dengan membentuk tim yang dipimpin oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk mematangkan skema baru. Namun, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menyatakan bahwa implementasi skema subsidi baru masih menunggu arahan presiden.

Skema campuran yang direncanakan, yaitu kombinasi antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi barang, dinilai lebih tepat sasaran. Menurut Yusuf Rendy Manilet dari CORE, kebijakan ini dapat mengurangi beban fiskal negara sekaligus melindungi daya beli masyarakat, terutama melalui subsidi langsung untuk transportasi publik dan UMKM. Meski demikian, tantangan besar tetap ada, termasuk risiko inflasi, dampak pada kelas menengah bawah, dan efektivitas nilai BLT untuk mengimbangi kenaikan harga BBM.

Sementara itu, Fabby Tumiwa dari IESR mengingatkan bahwa perubahan skema subsidi BBM bisa memengaruhi daya beli masyarakat luas, terutama kelompok pengguna transportasi umum. Selain itu, peningkatan harga BBM berpotensi meningkatkan inflasi dan memukul sektor usaha strategis yang tidak masuk kategori penerima subsidi.

Keputusan terkait subsidi BBM menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara dan perlindungan daya beli masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak ekonomi yang lebih luas, baik untuk masyarakat umum maupun sektor usaha, sebelum mengimplementasikan kebijakan ini.

Lingkungan Hidup

Wamen BUMN Klaim Pasokan BBM dan LPG Aman Jelang Tahun Baru 2025

KT1 28 Dec 2024 Tempo

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memastikan ketersediaan energi dalam keadaan aman menjelang Tahun Baru 2025. Wamen BUMN berkunjung langsung ke Pertamina Digital Hub, command center yang berfungsi untuk melakukan pemantauan pasokan BBM dan LPG secara real-time. Pria yang kerap disapa Tiko itu melakukan monitoring pergerakan konsumsi di SPBU, antrian SPBU, CCTV jalur mudik, dan pergerakan mobil tangki BBM & kapal, termasuk monitor pengelolaan kilang. “Sebagai ujung tombak ketahanan energi, kesiapan BUMN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG menjadi prioritas utama, saya apresiasi Satuan Tugas (Satgas) Pertamina dalam kesiapan menghadapi hari besar keagamaan selama periode tahun 2024 dan kesiapan tahun baru 2025," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 Desember 2024.

Pada kunjungan tersebut, Tiko didampingi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri. Simon mengatakan Pertamina Digital Hub beroperasi 24 jam setiap hari untuk memantau pasokan energi kepada masyarakat. Selama Nataru, petugas Pertamina juga tetap siaga di lapangan untuk memastikan pasokan energi, khususnya BBM dan LPG, berjalan lancar tanpa kendala.Visi Misi Ganjar-Mahfud soal Program BUMN Unggul Dikritik, Pengamat Ungkit Khazanah dan Temasek Simon membeberkan, Pertamina saat ini telah mampu memproduksi minyak dan gas mencapai 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Angka tersebut ekuivalen dengan kontribusi nasional minyak 69 persen dan gas 34 persen. "Pertamina juga melakukan optimalisasi kilang yang mengantarkan Indonesia mandiri Avtur dan Solar," tuturnya.

Dari sektor distribusi, khususnya di bidang perkapalan, Simon mengatakan Pertamina terus menambah armada untuk mendukung ekspansi bisnis serta menjaga keamanan pasokan energi di Indonesia dan memperluas jangkauan internasional. Kemudian, Simon mengklaim Pertamina juga akan memasok gas bumi untuk mendukung program pemerintah, makan bergizi gratis. Prabowo Minta Erick Thohir Lanjut Bersih-bersih BUMN, ucap dia. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Menjangkau Daerah Tertinggal dengan BBM Satu Harga

KT3 19 Dec 2024 Kompas

Pemerintah meresmikan 31 titik penyalur BBM satu harga secara serentak yang dipusatkan di Ambon, Maluku, Rabu (18/12/2024). Dengan demikian, tahun ini telah diresmikan 71 lembaga penyalur BBM satu harga di sejumlah daerah di Indonesia. Secara akumulatif, sejak 2017 telah diresmikan 583 titik penyaluran BBM satu harga. Dari jumlah itu, 573 di antaranya oleh Pertamina, sedangkan sisanya AKR Corporindo. BBM satu harga ialah program pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Lembaga penyalur itu baik berupa stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) maupun fasilitas yang lebih sederhana. BBM yang tersedia adalah pertalite seharga Rp 10.000 per liter dan solar Rp 6.800 per liter. Sebanyak 9 dari 31 penyalur BBM satu harga yang diresmikan terpusat di Terminal Terintegrasi BBM Wayame, Ambon, Rabu, ada di Maluku.Sementara sisanya di Terminal BBM PT Pertamina (Persero) KabupatenFakfak,PapuaBarat; Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur; dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Dengan demikian, target 71 penyalur BBM satu harga pada 2024 terpenuhi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada peluncuran tersebut mengatakan, saat ini, produksi siap jual (lifting) minyak bumi sekitar 600.000 barel per hari (BOPD), sedangkan konsumsi 1,5 juta-1,6 juta BOPD.

Sisa kebutuhan minyak bumi dan BBM pun dipenuhi dengan impor. Guna memastikan harga di masyarakat terjangkau, kebijakan BBM satu harga diperlukan. ”Sebab, tidak akan mungkin ada pertumbuhan ekonomi yang baik di daerah kalau tidak tersedia BBM dengan harga terjangkau. Jika tidak ada kebijakan tersebut, akan terjadi ketimpangan,” kata Bahlil. Ia menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di samping kedaulatan energi, kebijakan tersebut juga terkait bagaimana menjamin ketersediaan bahan bakar dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Artinya, harga BBM bersubsidi di kota-kota juga dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah 3T. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menuturkan, pelaksanaan program BBM satu harga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan satu harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan secara Nasional. Sejak 2017, BPH Migas mengawalnya melalui penugasan terhadap badan usaha penerima penugasan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Peresmian 31 penyalur BBM satu harga pada Rabu menjadi penutup pelaksanaan program di tahun ini. ”Seluruh target pembangunan penyalur BBM satu harga tahun 2024 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan target,” kata Erika. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Stok BBM Aman untuk Libur Akhir Tahun

HR1 16 Dec 2024 Bisnis Indonesia

Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional aman hingga pengujung 2025. Stok BBM saat ini cukup untuk kebutuhan hingga lebih dari 20 hari, dengan rincian coverage day untuk beberapa jenis BBM seperti Pertalite (18,47 hari), Pertamax (20,58 hari), dan Solar (16,75 hari). Langkah ini diambil untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta menjaga aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menambahkan bahwa distribusi BBM dilakukan oleh 1.910 badan usaha, dengan 583 penyalur BBM 1 Harga telah dibangun sejak 2017. Cadangan operasional BBM meningkat dari 11 hari menjadi 23 hari. Selain BBM, konsumsi LPG subsidi telah melampaui kuota, tetapi pagu anggaran subsidi energi dinilai masih fleksibel oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, sehingga dapat disesuaikan untuk BBM, LPG, dan listrik.

Untuk memastikan kelancaran distribusi, Pertamina menyiagakan 7.786 SPBU, ribuan agen LPG, dan berbagai fasilitas lainnya. Mereka juga membentuk Satgas Nataru yang beroperasi pada 16 Desember 2024—9 Januari 2025. Meski ada proyeksi peningkatan konsumsi gasoline sebesar 5% dan LPG 2,7%, konsumsi diesel diperkirakan turun 3,3% pada periode yang sama.

Namun, ekonom INDEF Andry Satrio Nugroho dan analis ISEAI Ronny P. Sasmita mengingatkan bahwa kelangkaan energi dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa. Mereka menekankan pentingnya keandalan pasokan BBM di seluruh wilayah untuk memastikan momen Nataru berjalan lancar dan stabilitas harga terjaga. Momen ini dianggap sebagai pijakan bagi Pertamina untuk terus menjaga ketahanan energi sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8%.

Lingkungan Hidup

Reformasi Subsidi BBM untuk Efisiensi

HR1 13 Dec 2024 Bisnis Indonesia (H)

Pemerintah sedang mempersiapkan skema baru penyaluran subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, dijadwalkan mulai berlaku tahun depan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa skema ini sudah rampung dan akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah rapat kabinet terbatas. Skema baru tersebut melibatkan penyaluran subsidi melalui bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi harga produk BBM, dengan uji coba yang sedang dilakukan oleh BPH Migas.

Erika Retnowati, Kepala BPH Migas, menyatakan pihaknya telah menetapkan kuota BBM subsidi, seperti Pertalite, untuk tahun depan sebanyak 31,2 juta kiloliter, lebih rendah dari tahun ini. Selain itu, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan BPS dan instansi terkait untuk mempersiapkan data penerima subsidi menggunakan pusat data tunggal berdasarkan tingkat kemiskinan. Subsidi energi tahun depan direncanakan mencapai Rp203,41 triliun, belum termasuk kompensasi energi sebesar Rp190,89 triliun.

PT Pertamina, melalui Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri, menegaskan kesiapan untuk mengintegrasikan aplikasi ojek online dengan MyPertamina guna memastikan subsidi BBM tepat sasaran, terutama bagi pengemudi ojek online.

Namun, sejumlah tantangan muncul. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menilai subsidi dalam bentuk BLT sulit diterapkan dan berpotensi berdampak pada kelas menengah bawah yang tidak mendapat perlindungan. Yusuf Rendy Manilet, peneliti CORE, mengusulkan skema campuran subsidi langsung untuk transportasi publik dan UMKM sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha strategis.