Penyaluran BBM bersubsidi bisa terus membengkak jika pengendalian atau pengaturan tepat sasaran tidak dijalankan. Pemerintah telah membahas reformasi subsidi energi, terutama untuk BBM dan listrik, dan kini menunggu keputusan Presiden Prabowo. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi, Saleh Abdurrahman, dalam diskusi pada Hilir Migas Conference & Expo 2024, di Jakarta, Kamis (12/12) mengatakan, peningkatan konsumsi BBM memang memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah BBM bersubsidi tepat sasaran atau tidak. Dalam hal ini, BPH Migas terus memastikan pengawasannya bersama badan usaha untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Di sisi lain, perlu didorong juga penggunaan BBM dengan hemat. ”Sebab, saat konsumsi BBM naik, di saat bersamaan kapasitas penyimpanan sama atau menurun. Lalu, impornya naik. Jika melihat data Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), penjualan sepeda motor sekitar 5 juta unit per tahun dan mobil 1 juta unit per tahun. Ini, memerlukan BBM. Apabila itu adalah BBM subsidi, (subsidi) diprediksi akan tetap tinggi,” kata Saleh. Sejauh ini, kata Saleh, BPH Migas turut mengatur dan mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi. Termasuk bersama Pertamina yang melakukan pendataan pengguna BBM bersubsidi dengan kode respons cepat (QR code).

Dengan upaya itu, pertumbuhan konsumsi BBM yang disubsidi pemerintah menggunakan APBN diharapkan tidak terlalu tinggi. Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang juga ketua tim subsidi tepat sasaran, akan ada kombinasi bantuan langsung tunai dan subsidi pada barang. Namun, akan dilaporkan dulu kepada Presiden untuk diputuskan. Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menuturkan, pihaknya terus mendorong tata kelola kebijakan BBM dengan baik. ”Transformasi kebijakan subsidi (BBM) sudah kami diskusikan. Mudah-mudahan bisa diputuskan Pak Presiden. Setelah itu juga akan mempercepat (peningkatan) dari sisi kualitas bahan bakar,” katanya. (Yoga)

PT Pertamina (Persero) memastikan stok BBM dan elpiji cukup untuk kebutuhan periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Untuk periode yang sama, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) juga menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan listrik nasional dan berupaya menghindari adanya malafungsi. Pertamina mengklaim, stok BBM jenis pertalite cukup untuk kebutuhan selama 18 hari. Stok solar cukup untuk kebutuhan17 hari. Sementara, avtur cukup untuk 32 hari dan elpiji cukup untuk 14 hari. ”Pertamina telah mengantisipasi dan proyeksi peningkatan kebutuhanenergi,termasuk peningkatan cadangan stok BBM, elpiji, dan avtur, dijaga di level aman. Seluruh infrastruktur disiagakan,” kata Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12).

Pertamina memproyeksikan adanya kenaikan konsumsi energi selama 16 Desember 2024-9 Januari 2025. Dibanding masa reguler, konsumsi BBM jenis gasolin naik 5 % dan konsumsi elpiji naik 2,7 %. Guna mengantisipasi hal itu, Pertamina telah menyiagakan 7.786 SPBU, 6.802 Pertashop, serta 414 stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN). Pertamina juga menyiagakan 55 stasiun pengisian bahan bakar bunker (SPBB), 6.478 agen elpiji, 754 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE), dan 156 agen minyak tanah. Pertamina juga menyiapkan langkah strategis untuk mendukung sektor transportasi udara dalam menghadapi padatnya penerbangan di periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, berupa penurunan harga avtur selama periode Desember 2024 di 19 bandara, sesuai dengan amanat pemerintah.

Guna menghadapi periode Natal dan Tahun Baru, Pertamina membentuk Satgas Natal dan Tahun Baru yang beroperasi mulai 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025. Dirut PLN Darmawan Prasodjo menyebut perseroan telah menyiapkan 53 gigawatt (GW) daya listrik untuk periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. ”Kami melakukan assessment berapa beban puncak Natal dan Tahun Baru, yang kami taksir mencapai 39 GW. Kami mempersiapkan daya mampu pasok 53 GW. Artinya, ada 14 gigawatt reserve margin,” ujarnya. (Yoga)

PT Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga avtur guna menekan harga tiket pesawat domestik pada Desember. Penurunan harga avtur akan berlaku di 19 bandara sesuai perkiraan peningkatan mobilitas masyarakat selama liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, pemilihan 19 bandara dengan harga khusus avtur berdasarkan ketetapan pemerintah mengacu pada data peningkatan kebutuhan avtur yang signifikan selama Natal dan Tahun Baru. Sebanyak 19 bandara itu tersebar di sejumlah daerah, mulai dari Sumatera hingga Papua.

”Dengan infrastruktur kami yang andal, termasuk 72 titik depot pengisian pesawat udara, Pertamina Patra Niaga mampu melayani kebutuhan avtur, bahkan di bandara perintis dan lokasi yang sulit dijangkau,” ujar Heppy Wulansari, di Jakarta, Kamis (28/11). Dalam paparan Pertamina Patra Niaga, 19 bandara terbagi atas 11 lokasi prioritas semasa Natal dan Tahun Baru, 4 lokasi destinasi pariwisata superprioritas, 1 lokasi multimoda, serta 3 bandara utama. Total proyeksi penjualan volume di semua lokasi mencapai 158.699 kiloliter dengan estimasi kebutuhan terbanyak atau 39,5 % dari total dialokasikan di Bali.

Dari 19 bandara dengan harga khusus, penyesuaian terbesar diterapkan di Bandara Internasional Kualanamu (KNO), Sumut. Harga avtur per liter diprediksi Rp 13.050 pada Desember, kemudian ditekan 9,96 %. Alhasil, harga penyesuaian Rp 11.750 per liter. Penurunan dengan besaran yang sama terjadi di Bandara Frans Seda Maumere (MOF), NTT. Pertamina memperkirakan harga avtur Rp 13.250 per liter pada Desember 2024 disesuaikan menjadi Rp 11.930 per liter. Jubir Kemenhub, Elba Damhuri, mengatakan, Pertamina akan mendukung penurunan harga tiket pesawat dengan menurunkan harga jual avtur pada rentang 7,5-10 %. (Yoga)

Seorang pengemudi mobil tampak memperlihatkan kode respons cepat atau QR code saat membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite kepada petugas di SPBU di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024). Reformasi subsidi BBM dengan menggunakan QR code pada saat pengisian di SPBU diharapkan dapat menekan beban anggaran sekitar Rp 407 triliun dalam setahun yang selama ini penyalurannya belum tepat sasaran. (Yoga)