BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa, meningkat 0,2 juta jiwa dibandingkan situasi Maret 2022. Kenaikan inflasi seiring kenaikan harga BBM dinilai memicu penambahan jumlah penduduk miskin. Guna mengerem angka kemiskinan, pemerintah dinilai perlu memastikan inflasi terkendali dan bantuan sosial tersalur tepat sasaran. Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya menyelesaikan prioritas nasional, termasuk penurunan kemiskinan ekstrem. Kepala BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (16/1) menyebutkan, dengan penambahan 0,2 juta jiwa, jumlah penduduk miskin mencapai 9,57 % total penduduk pada September 2022, meningkat dari Maret 2022 di 9,54 %.

Selain inflasi akibat kenaikan harga BBM, sejumlah hal terjadi pada triwulan III-2022, yaitu penurunan upah harian buruh tani dan PHK yang terjadi sepanjang September 2022. Selain itu, angkatan kerja yang terdampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terserap di pasar kerja. Upaya meredam dampak inflasi pada masyarakat sebenarnya telah dilakukan pemerintah untuk mengiringi keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni melalui program bantuan langsung tunai hingga subsidi upah. Namun, dampak kenaikan harga barang kebutuhan tak terhindarkan, termasuk bahan pangan Ekonom Center of Reformon Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, saat dihubungi, Senin, berpendapat, program penciptaan lapangan kerja juga penting. Tidak hanya menyuapi masyarakat dengan bantuan, tetapi bagaimana mendorong masyarakat mandiri dan berdikari secara ekonomi. (Yoga)

Di tengah gembar-gembor penggunaan kendaraan listrik, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih akan kencang. Indikasinya, pemerintah menetapkan kuota Pertalite tahun 2023 berkisar 29 juta - 32 juta kiloliter (kl), sementara kuota Solar 16 juta kl. "Kuota Pertalite dan Solar sesuai dengan yang disampaikan," kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting ketika dikonfirmasi terkait besaran kuota tersebut, Rabu (4/1). Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengungkapkan, kuota BBM subsidi tahun ini sesuai asumsi makro APBN 2023. Kata dia, pertumbuhan normal konsumsi BBM diperkirakan 5%-10%. "Ke depan dengan penghapusan PPKM diperkirakan ada kenaikan permintaan," kata dia, Rabu (4/1). Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebutkan, kenaikan permintaan BBM seiring pencabutan kebijakan PPKM. Akan tetapi peningkatan permintaan BBM ini pun menunjukkan peralihan menuju kendaraan listrik belum efektif. "Calon pemilik kendaraan bermotor pasti cenderung membeli mobil berbahan bakar fosil," kata dia, kemarin.

Penyelewengan BBM bersubsidi masih marak terjadi. Sepanjang 2022, BBM bersubsidi yang disalah gunakan mencapai 1,42 juta liter atau Rp 17 miliar. BPH Migas serta Polri mengungkap 786 kasus dugaan penyelewengan BBM bersubsidi selama 2022. Bahan bakar solar bersubsidi menjadi yang paling dominan diselewengkan. ”Dari total 786 kasus yang terungkap sepanjang tahun 2022, sebanyak 1,42 juta liter BBM subsidi telah disalah gunakan. Nilainya Rp 17 miliar,” ucap Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam konferensi pers terkait dengan penegakan hukum atas penyalahgunaan BBM bersubsidi tahun 2022 di Jakarta, Selasa (3/1). Jenis BBM bersubsidi yang disalah gunakan terdiri dari 1,02 juta liter solar bersubsidi, 837 liter premium, 14.855 liter pertalite, 1.000 liter pertamax, 233.403 liter BBM oplosan, 93.605 solar nonsubsidi, dan 52.642 liter minyak tanah bersubsidi. Bentuk penyalahgunaan tersebut berupa penyelundupan atau penjualan kembali oleh oknum dengan harga yang lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan harga untuk BBM bersubsidi jenis solar sebesar Rp 6.800 per liter.

Menurut Erika, terdapat oknum yang menjual harga solar bersubsidi tersebut dengan harga sangat tinggi, berkisar Rp 20.000 per liter, sehingga merugikan masyarakat. Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto menilai, kerugian akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi masih berpotensi meningkat, bahkan bisa mencapai triliunan rupiah. ”Penyalahgunaan solar bersubsidi ini modusnya beragam. Mulai dari mengubah kapasitas tangki, peruntukan kendaraan yang tidak sesuai, bahan bakar yang seharusnya untuk industry tetapi pakai yang subsidi, hingga kendaraanyang memiliki nomor polisi berganti-ganti. Modus serta lokasi rawan telah kami petakan dan semoga dapat dikurangi potensi kerugiannya,” tuturnya. Penindakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi sepanjang tahun 2022 terdapat di beberapa wilayah diIndonesia, yakni Sumsel sebanyak 114,8 ton, Jabar sebanyak 22 ton, Jambi 700 liter, dan Jateng 40 ton. Terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi salah satunya akibat belum optimalnya sistem pengendalian dan pengawasan distribusi solar bersubsidi. (Yoga)

Persaingan badan usaha penyalur bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi makin kompetitif seiring dengan menurunnya harga minyak dunia yang juga tecermin dalam Indonesian crude price Desember 2022 menjadi US$76,66 per barel dari sebelumnya US$87,5 per barel. Harga BBM nonsubsidi dengan research octane number (RON) 92 yang dijual PT Vivo Energy Indonesia dengan merek Revvo 92 bahkan sempat di bawah Per tamax pada awal bulan ini sebelum akhirnya PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga BBM nonsubsidi yang dijualnya kemarin.Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai positif persaingan harga yang terjadi a ntara badan usaha penyalur BBM nonsubsidi pada awal tahun. Hal itu, membuat masyarakat memiliki lebih banyak opsi BBM untuk dikonsumsi.“[Harga jual BBM] dekat dengan pesaing saya kira positif bagi semua pihak. Bagi masyarakat punya banyak opsi, dan bagi Pertamina tidak selalu harus lebih rendah karena ini sudah persaingan terbuka,” kata Komaidi saat dihubungi Selasa (3/1). Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan badan usaha penyalur BBM, yakni terkait dengan sosialisasi dampak harga minyak yang fl uktuatif. Apalagi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.“Yang perlu dicermati nilai tukar rupiahnya, karena penentu harga BBM di Indonesia itu yang terbesar ada dua, yaitu minyak mentah dan nilai tukar rupiah yang makin besar dampaknya karena impor yang besar setiap harinya,” kata dia. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan bahwa produk BBM komersial milik perusahaan migas pelat merah itu makin kompetitif jika dibandingkan dengan produk sebanding lainnya dari badan usaha swasta. Seperti diketahui, Pertamina menurunkan harga Pertamax (RON 92) mereka menjadi Rp12.800 per liter dari sebelumnya Rp13.900. Keputusan itu juga dilakukan untuk Pertamax Turbo (RON 98) yang diturunkan ke harga Rp14.050 per liter dari sebelumnya Rp15.200 per liter.

Pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk subsektor perikanan tangkap tahun 2023 sebesar Rp 3,5 triliun atau naik 300 % dari realisasi tahun 2022 senilai Rp 1,26 triliun. Target itu sejalan dengan peralihan skema pungutan hasil perikanan dari praproduksi ke pascaproduksi, serta pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur. Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota memberi kesempatan investor dalam dan luar negeri untuk memanfaatkan sumber daya ikan pada zona-zona industri melalui perizinan berjangka 15 tahun. Dari kebijakan itu, pemerintah menargetkan PNBP pada 2024 mencapai Rp 12 triliun. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini Hanafi, saat dihubungi, Senin (2/1) mengatakan, pihaknya sedang menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) tentang penangkapan ikan terukur. KKP telah menyiapkan aplikasi penangkapan ikan terukur secara elektronik (e-PIT) untuk memudahkan penghitungan PNBP pascaproduksi melalui penghitungan mandiri.

Capaian PNBP perikanan tangkap pada 2022 sebesar Rp 1,26 triliun tercatat naik 61 % dibandingkan tahun 2021 senilai Rp 784 miliar. Ini merupakan rekor tertinggi PNBP subsektor perikanan tangkap. Meski demikian, realisasi PNBP 2022 itu masih di bawah target KKP sebesar Rp 1,6 triliun. Tidak tercapainya target PNBP perikanan tangkap dipicu lonjakan harga BBM yang menyebabkan biaya perbekalan kapal perikanan naik hampir dua kali lipat. Akibat membengkaknya biaya operasionalisasi,  banyak kapal perikanan berukuran besar di atas 30 gros ton tidak memperpanjang izin penangkapan ikan. Pada bulan November dan Desember 2022, PNBP dari perpanjangan izin tercatat hanya sekitar Rp 1 miliar, jauh di bawah PNBP periode sama tahun lalu yang Rp 300 miliar. KKP telah mengusulkan revisi PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada KKP terkait mekanisme penghitungan PNBP agar tidak membebani nelayan. Di sisi lain, banyak kapal perikanan menunggu penerapan PNBP pascaproduksi mulai Januari 2023 yang tidak lagi memberlakukan pembayaran izin di muka. (Yoga)

JAKARTA, ID – Pemerintah melalui Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjamin ketersediaan pasokan energi, mulai dari bahan bakar minyak (BBM), LPG, listrik, dan juga batu bara. Sejumlah posko juga dibuka mulai 19 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023 dengan jumlah personel yang memadai dari berbagai instansi. BBM, secara umum, gasoline, gasoil, kerosene, dan avtur memiliki ketahanan stok di atas 17 hari. Kondisi stok LPG nasional dijaga dalam kondisi aman dengan coverage days LPG nasional berkisa 15-17 hari,” kata Kepala BadanPengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati yang uga bertugas sebagai koordinator pelaksana posko Nataru di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (19/12). Selama periode Posko Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, BPH Migas dan Pertamina menyiagak 114 Terminal BBM, 7.400 SPBU dan %68 DPPU. serta menyiagakan fasilitas tambahan di wilayah-wilayah dengan demand tinggi. (Yetede)

Provinsi Sulawesi Selatan mendominasi program kendaraan yang berhak membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Pulau Sulawesi. Data PT Pertamina (Persero) per 8 Desember 2022 menunjukkan, terdapat 154.000 kendaraan di Sulawesi yang telah terdaftar pada program Subsidi Tepat Pertamina, dan dinyatakan berhak membeli BBM bersubsidi. Dari enam provinsi di Pulau Sulawesi, kendaraan di Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi yang paling banyak terdaftar dengan 71.500 kendaraan, disusul Sulawesi Utara 26.500 kendaraan, Gorontalo 24.000 kendaraan, dan Sulawesi Tenggara 18.000 kendaraan. Sementara itu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat masing-masing 9.000 kendaraan dan 4.000 kendaraan. Pjs. Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Sulawesi Taufiq Kurniawan mengatakan bahwa program tersebut rencananya baru akan diterapkan pada 2023. Adapun, saat ini program Subsidi Tepat Pertamina di Sulawesi berada di fase transisi, di mana operator SPBU masih melakukan pencatatan nomor polisi kendaraan yang digenerate menjadi QR Code.

JAKARTA, ID - PT Pertamina Patra Niaga menjamin pasokan LPG dan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan Natal 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru) dalam kondisi aman. Pertamina juga menyiagakan ratusan personel serta infrastruktur seperti terminal BBM dan LPG, hingga SPBU. Kondisi ketahanan stok LPG cukup untuk 16,67 hari dengan jumlah 28.188 metrikton per hari. Sementara untuk kerosene atau minyak tanah, tersedia 79,27 hari atau 1.354 KL per hari, Pertalite tahan selama 16,92 hari dengan konsumsi 84.720 kilo liter (KL) per hari, Pertamax 42,14 hari dengan konsumsi 12.801 KL per hari, dan Pertamax Turbo 51,15 hari dengan 749,1 KL per hari. Lalu solar atau bio 20,85 hari. Dexlite, karena itu campuran, jadi sekitar 1,99 hari. Dex 59,43 hari, dan avtur 30,32 hari,” papar Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution dalam Rapat Dengar Perndapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (7/12). “Kami prediksi akan ada peningkatan LPG sebanyak 2,5%, kerosene 0,8%, Pertalite 4,5%, Pertamax 2,9%, Pertamax Turbo 18%,” katanya. (Yetede)

Pemerintah memastikan bakal mencampurkan bioetanol ke dalam bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dengan porsi 5% secara terbatas di Jakarta dan Surabaya untuk mempercepat implementasi kebijakan biofuel di dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan tim riset Institut Teknologi Bandung atau ITB telah berhasil menyusun peta jalan strategis percepatan implementasi bioetanol di Indonesia yang mempersiapkan penerapan produk itu untuk jangka pendek selama 3 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan jangka panjang.Pakar Bioenergi dari ITB Tatang Hernas Soerawidjaja mengatakan bahwa dalam jangka pendek, implementasi bioetanol akan dilakukan secara terbatas di Jakarta dan Surabaya. Bioetanol tersebut dicampurkan ke dalam BBM jenis Pertalite dengan porsi 5% atau yang disebut sebagai E5. Untuk jangka menengah, pemerintah dapat meningkatkan blending bioetanol menjadi E10, dan mengekspansi program tersebut ke Jawa sebagai wilayah pengguna BBM tertinggi. Dengan implementasi secara bertahap, diharapkan Indonesia dapat menerapkan campuran bioetanol sebesar 15% di seluruh wilayah pada 2031.Implementasi bioetanol di dalam negeri sendiri diyakini mampu menciptakan efek bergulir yang cukup besar, seperti mengurangi impor BBM yang selama ini membebani neraca perdagangan nasional.

Menipisnya kuota BBM jenis Solar di Bali menyebabkan antrean kendaraan yang digunakan  untuk transportasi umum di  sejumlah stasiun pengisian  bahan bakar umum (SPBU)  yang ada di wilayah tersebut. Deden Mochammad Idhani, Area Manager Communication, Relations, dan  CSR Pertamina Patra Niaga Jatim, Bali, dan  Nusa Tenggara, mengatakan bahwa langkanya Solar di  sejumlah wilayah di Bali  disebabkan kuota untuk sejumlah lembaga penyalur habis. “Adanya antrean pembeli  Solar di Bali disebabkan oleh habisnya kuota Solar untuk  beberapa lembaga penyalur,” katanya, Selasa (6/12). Deden memastikan, pihaknya telah menyalurkan BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite sesuai kuota di Bali.

Menurutnya, Pertamina Patra Niaga hanya bertugas menyalurkan BBM dengan  kuota yang ditetapkan BPH Migas. Untuk menyiasati kelangkaan Solar di beberapa wilayah di Bali, Deden  membeberkan bakal melakukan pengaturan ulang  atau normalisasi penyaluran Solar berdasarkan kuota total untuk Bali, sehingga lembaga penyalur bisa mendapatkan pasokan BBM tersebut secara merata. Pemerintah menetapkan total kuota baru Solar tahun ini menjadi 17,6 juta kiloliter (kl) dari semula 15 juta kl. Penambahan kuota tersebut diyakini mencukupi  kebutuhan Solar masyarakat yang terus meningkat seiring pemulihan ekonomi nasional. Pertamina pun memastikan penyaluran BBM bersubsidi tahun ini tidak akan melebihi kuota yang telah ditetapkan, serta tepat sasaran. (Yoga)