Kualitas Pertalite mendapat sorotan setelah sejumlah masyarakat menyampaikan pengalamannya saat menggunakan bahan bakar minyak itu. Research Octane Number atau RON Pertalite pun diduga telah diturunkan, karena dirasa lebih boros dari sebelumnya. Persoalan kualitas Pertalite mulai dibicarakan setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut menjadi Rp10.000. Sejak saat itu, masyarakat beramai-ramai menguji kualitas Pertalite dan tidak sedikit yang berkesimpulan kualitas Pertalite telah menurun dari sebelum harganya dinaikkan. Terakhir, ada masyarakat yang mengunggah pengujian kualitas sejumlah BBM, termasuk Pertalite dengan sebuah alat ke media sosial. Dalam unggahan tersebut terlihat bahwa RON Pertalite hanya 86, dari yang semestinya 90.PT Pertamina (Persero) dan pemerintah sebenarnya telah merespons kekhawatiran masyarakat tersebut dengan melakukan pengujian terhadap Pertalite dari sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berbeda. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan, kementeriannya telah meminta Lembaga Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas untuk menghimpun sejumlah sampel Pertalite dari beberapa SPBU yang ada di Jakarta. Irto Ginting, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga sebagai sub-holding commercial and trading Pertamina, mengatakan bahwa alat pengujian RON yang akurat harus mengacu kepada metode standar seperti ASTM RON method, sehingga seluruh proses pengujian dapat divalidasi dan alat yang digunakan selalu dikalibrasi.

Sudah dua bulan terakhir, pengendara truk di Palembang, Sumsel, harus mengantre hingga dua jam untuk membeli biosolar di SPBU. Kondisi ini membuat pekerjaan mereka terhambat dan ongkos transportasi meningkat 20 %.  Alex (34) menatap layar gawai sembari mengantre biosolar di SPBU Jalan MP Mangkunegara, Kota Palembang, Sumsel, Sabtu (8/10). Antrean truk bercampur kendaraan pribadi itu memakai bahu jalan sehingga arus lalu lintas di ruas jalan agak tersendat. Alex ingin mengisi 80 liter biosolar sebelum truknya memuat pasir, Senin (10/10). Sudah dua bulan terakhir dia terpaksa mengantre biosolar. Kondisi ini tidak efisien karena frekuensi perjalanannya mengantar barang berkurang 50 %. Dari sehari sekali Palembang-Jambi, kini menjadi dua hari sekali. Biasanya Alex mengisi biosolar di kota. Jika tidak di Palembang, ia mengisi BBM di Jambi. Strategi ini lebih manjur ketimbang antre tanpa kepastian karena SPBU di luar kota kerap kehabisan biosolar. Dia pun heran, mengapa penghasil migas, seperti Sumsel, malah kesulitan mendapatkan minyak.

Adi (28), supir truk logistik mengatakan, untuk mendapatkan biosolar, dirinya harus mengantre 3 jam. Kondisi ini membuat waktu tempuh perjalanan semakin panjang. ”Jika dulu ke Pulau Bangka hanya butuh 1 hari, sekarang bisa 2,5 hari. Selain karena antre pengisian BBM di SPBU, waktu tunggu di pelabuhan penyeberangan juga cukup lama,” ucapnya. Adi sempat mengira, saat harga biosolar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, antrean truk di SPBU akan hilang. Kenyataannya, antrean masih tetap saja panjang. Apalagi jika pengiriman dari Pertamina tidak lancar. ”Input” data Pengawas SPBU 24.30105 Palembang, Azwar, menjelaskan, antrean yang terjadi di tempatnya disebabkan proses input data yang membutuhkan waktu. Apalagi jika ada pengendara yang nomor pelat kendaraannya berbeda dengan STNK. Azwar tidak mau SPBU yang diawasinya itu mendapatkan sanksi dari Pertamina. ”Tujuannya agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran,” ungkapnya. Terkait jumlah pasokan, lanjut Azwar, tidak ada pengurangan. Bahkan, pada beberapa kejadian, proses pengisian harus ditunda karena pasokan masih tersedia. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan tidak ada kelangkaan BBM bersubsidi di SPBU. Bahkan, mulai 1 Oktober 2022, pemerintah menyetujui penambahan kuota solar dari  15,1 juta kl menjadi 17,83 juta kl dan penambahan pertalite dari 23,05 juta kl menjadi 29,91 juta kl. (Yoga)

KKP mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan. Penyaluran BBM bersubsidi dinilai masih sangat terbatas. Beban nelayan semakin berat akibat kenaikan harga BBM sejak awal September lalu. Saat ini, nelayan di sejumlah wilayah mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut, baik solar bersubsidi maupun solar eceran. Kondisi itu menyebabkan sebagian nelayan terpaksa berhenti melaut. Jubir Menteri KKP Wahyu Muryadi mengemukakan, kendala utama dalam penyaluran BBM bersubsidi nelayan adalah jumlah kuota BBM yang disalurkan Pertamina masih terbatas. Selain itu, belum akuratnya data pelaporan penggunaan BBM subsidi oleh pemda ataupun pengelola SPBU nelayan (SPBUN). Dalam Peraturan Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) No 102 Tahun 2021, jumlah SPBUN yang ditetapkan sebagai penyalur BBM untuk nelayan sebanyak 335 unit. Jumlah SPBUN itu hanya 3 % total 11.000 kampung nelayan.

Pada November 2021, KKP telah mengusulkan kuota tahunan BBM bersubsidi untuk nelayan sebanyak 2,2 juta kiloliter. Namun,  kuota yang diberikan oleh BPH Migas hanya 624.834 kilo liter. Kuota itu terbagi untuk SPBUN dan stasiun pengisian bahan bakar (SPBB) nelayan sebanyak 567.395 kiloliter, serta kuota SPBN milik PT AKR Corporindo sebanyak 57.439 kiloliter. Sementara itu, realisasi BBM subsidi nelayan per Mei 2022 sebanyak 255.516,4 kiloliter atau sebesar 40,89 % dari alokasi. KKP telah melayangkan surat kepada BPH Migas dan Pertamina pada 20 September 2022 untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan kekurangan BBM subsidi untuk nelayan tersebut. ”Kami berharap adanya penambahan kuota BBM bersubsidi atau ada harga khusus untuk  nelayan,” ujar Wahyu saat dihubungi, Rabu (5/10), di Jakarta. (Yoga)

Ketahanan nelayan mulai goyah. Kenaikan harga BBM semakin membebani biaya produksi nelayan. Sementara itu, ketimpangan distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan di sejumlah daerah belum teratasi. Dari data BPS, nilai tukar nelayan (NTN) pada September 2022 merosot paling tajam ketimbang nilai tukar petani (NTP) pada subsektor lain. NTN merosot -1,84 % secara bulanan, yakni dari 107,21 menjadi 105,24. Sementara nilai tukar pembudidaya ikan turun -0,11 % secara bulanan, yakni dari 105,44 menjadi 105,33. Kenaikan harga BBM sangat berdampak pada peningkatan beban pengeluaran dan biaya produksi nelayan. Ketua Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengemukakan, sejak kenaikan harga BBM, nelayan semakin kesulitan mendapatkan BBM, baik yang bersubsidi di SPBU nelayan (SPBUN) maupun eceran karena pasokan semakin terbatas.

Di Indramayu, sejumlah nelayan kapal ukuran 6 GT ke atas saat ini tidak bisa melaut karena kesulitan membeli BBM. Sementara di Cirebon, nelayan kecil memilih tidak melaut karena harga jual ikan tidak sesuai dengan kenaikan biaya perbekalan. Nelayan membutuhkan segera langkah konkret untuk kecukupan pasokan BBM. ”Kesulitan mendapatkan BBM membuat nelayan tidak bisa melaut. Banyak nelayan mulai menganggur,” kata Budi, Senin (3/10). Ketum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengemukakan, dampak kenaikan harga BBM semakin membebani kehidupan nelayan. Komponen BBM sangat besar dalam biaya produksi nelayan, yakni sekitar 60-70 %. Sebagian nelayan yang tidak bisa memperoleh BBM bersubsidi selama ini harus membeli BBM secara eceran dengan harga lebih mahal. (Yoga)

Kenaikan harga BBM berdampak sangat berat bagi masyarakat. Namun, keputusan untuk menaikkan harga bahan-bahan yang begitu pokoknya bagi kehidupan masyarakat sangatlah berat pula bagi pemerintah. Tak ada satu pemerintahan pun yang dengan senang hati mengambil kebijakan tersebut. Salah satu aspek lain dari masalah ini adalah bahwa data obyektif menunjukkan sebagian besar subsidi BBM justru dinikmati lapisan masyarakat yang seharusnya mampu membeli menurut harga keekonomiannya. Menjadi sebuah ironi, dan dilema, bahwa upaya untuk menjamin keadilan sosial bagi masyarakat, melalui subsidi, telah menghasilkan bentuk ketidakadilan lain, yaitu masyarakat yang mampu justru lebih banyak menikmati subsidi itu.

Walau rasionalitas kenaikan harga BBM dapat diterima, masih ada problematika lain: efisiensi Pertamina sebagai BUMN. Produksi dan lifting minyak sampai saat ini masih belum mencapai target. Pengolahan minyak yang mengandalkan kilang-kilang tua membuat produksi tidak optimal. Selain itu, distribusi BBM mengalami kebocoran, 80 % subsidi BBM salah sasaran karena dinikmati oleh bukan orang miskin. Perusahaan-perusahaan besar masih menggunakan BBM bersubsidi (solar) untuk operasinya. Kita harus membangun governance (tata kelola) dalam pengelolaan BBM, mulai dari produksi, pengadaan, hingga tata laksana distribusi yang efisien agar subsidi BBM benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan dengan beban yang sekecil-kecilnya bagi negara dan masyarakat. (Yoga)

Kenaikan harga BBM dan sejumlah bahan pangan mendorong inflasi September 2022. Nelayan jadi kelompok rentan yang paling terimbas. Dampak kenaikan harga BBM diperkirakan masih merembet ke sektor lain. BPS mencatat, inflasi nasional pada September 2022 mencapai 1,17 % secara bulanan dan 5,95 % secara tahunan. Inflasi bulanan itu merupakan yang tertinggi sejak Desember 2014 yang tercatat 2,46 %, sementara inflasi tahunan menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015 yang 6,25 %. Kelompok pengeluaran transportasi mengalami inflasi 8,88 % dengan andil 1,08 persen pada inflasi September 2022. Komoditas dan jasa yang dominan memberi andil adalah bensin dengan andil 0,89 %, tarif angkutan dalam kota 0,09 %, solar 0,03 %, dan tarif angkutan antar kota 0,03 %. Selain itu, tarif ojek dan taksi daring memberi andil masing-masing 0,02 % dan 0,01 %.

Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (3/10) mengatakan, pendorong utama inflasi September 2022 adalah komponen harga yang diatur pemerintah, yakni pertalite, solar, dan pertamax. Kenaikan harga BBM itu juga menyebabkan tarif transportasi umum dan barang turut naik. ”Penyesuaian harga BBM berdampak pada lonjakan inflasi kelompok energi hingga 16,48 %,” ujarnya. Untungnya, inflasi di sektor  energi teredam oleh penurunan harga pangan. Meskipun begitu, harga pangan tetap perlu dicermati karena berpotensi terdampak kenaikan harga BBM. Beras, misalnya, harganya sudah naik lantaran dipengaruhi oleh kenaikan biaya angkut dan buruh harian. Selain itu, kenaikan harga BBM masih akan merembet ke sektor lain. Di sektor perdagangan besar,  kenaikan ongkos transportasi turut mendongkrak harga-harga bahan bangunan/konstruksi. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bahan bangunan September naik 1,27 % lantaran kenaikan harga solar, pasir, batu fondasi, semen, dan batu split. (Yoga)

Tren koreksi harga minyak mentah global merembet ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pada akhir September 2022, harga minyak mentah WTI sempat terkoreksi 32% dari posisi tertinggi tahun ini menjadi US$ 76,71 per barel. Para pengelola SPBU pun mulai menurunkan harga BBM nonsubsidi. Pertamina sudah menurunkan harga Pertamax Series, begitu pula Shell Indonesia yang juga menurunkan harga BBM-nya. Harga Pertamax (RON 92) yang semula Rp 14.500 - Rp 15.200 per liter (tergantung provinsi) turun jadi Rp 13.900 - Rp 14.500 per liter, sementara harga Pertamax Turbo (RON 98) yang semula Rp 15.900 per liter - Rp 16.600 per liter menyusut jadi Rp 14.950 - Rp 15.550 per liter. Shell juga memangkas harga Shell V-Power (RON 95) juga turun dari Rp 16.130 menjadi Rp 14.840 per liter. Penurunan harga BBM nonsubsidi tak berimbas ke harga BBM bersubsidi. Harga Pertalite masih anteng di level Rp 10.000 per liter untuk semua wilayah provinsi. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemerintah bisa menurunkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi ke level sebelum kenaikan, yaitu Rp 7.650 per liter untuk Pertalite dan Rp 5.000 per liter untuk Solar subsidi.

Stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan yang dikelola koperasi di Bitung, Sulawesi Utara, hanya menyediakan solar bersubsidi, dan belum menyediakan pertalite. Akibatnya, kata Ketua Asosiasi Nelayan Tradisional (Antra) Sulut Rignolda Djamaluddin, Senin  (26/9), nelayan tradisional yang menggunakan mesin ketinting dan motor tempel di Bitung dan Manado harus menanggung biaya produksi yang besar untuk melaut. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) memperkirakan, inflasi pada September 2022 sebesar 1,10% month on month (mom). Proyeksi ini berdasarkan Survei Pemantauan Harga yang dilakukan BI hingga pekan keempat September 2022. Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, tertulis Jumat (23/9) menyebut komoditas utama penyumbang inflasi September 2022 sampai minggu ketiga adalah komoditas bahan bakar minyak dan tarif angkutan dalam kota.

Bagaimana demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak akan berbahaya bila bertemu dengan masalah krisis pangan? Andi Irawan, Guru Besar Universitas Bengkulu dan Ketua Bidang Kebijakan Publik Pengurus Pusat Asosiasi Staf Akademik Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia.  Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM terus berlanjut. Tempo.co melaporkan bahwa para buruh akan terus berunjuk rasa di 34 provinsi hingga puncaknya pada 4  Oktober nanti di depan Istana Merdeka, yang direncanakan diikuti 5.000-7.000 demonstran. Demo BBM juga terjadi di Port-au-Prince, ibu kota Haiti, pada 13 September lalu, yang berujung kerusuhan. Bahkan unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM  si Sri Langka berakhir dengan pergantian pemerintah. Tak ada pemerintah yang ingin kerusuhan atau gonjang-ganjing politik terjadi karena harga BBM naik. Apalagi bila kenaikan harga itu sebagai respons atas tekanan harga minyak dunia. Demo BBM di negara kita pun bukan hal baru dan sering kali berakhir dengan bentrokan antara pendemo dan aparat, serta kerusakan sarana umum. (Yetede)