Pemerintah belum juga melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite, kendati rata-rata penyalurannya mencapai di atas 2,5 juta kiloliter setiap bulannya sejak awal tahun ini. Alhasil, saat ini penyerapan Pertalite yang diplot sebagai pengganti Premium di tengah masyarakat telah mencapai 15,9 juta kiloliter, atau 61% dari kuota yang disiapkan sepanjang 2022 sebanyak 23,05 juta kiloliter. Sejatinya, urgensi mengatur konsumsi Pertalite dan Solar sebagai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah disadari oleh para pemangku kepentingan, setidaknya sejak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero) mengeluhkan potensi jebolnya kuota Solar dan Premium yang kemudian diganti menjadi Pertalite karena pemulihan ekonomi nasional. Namun nyatanya, revisi Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM belum rampung dikerjakan. BPH Migas tidak tinggal diam, karena lembaga tersebut sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi ihwal teknis pembatasan pembelian BBM bersubsidi kepada pemerintah. Hanya saja, aturan perubahan pembelian BBM itu belum juga diterbitkan pemerintah. Salah satu usulan yang disampaikan oleh BPH Migas adalah pembatasan konsumsi Pertalite berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Dalam usulan tersebut BPH Migas menjadikan mesin mobil dengan kapasitas 1.500 CC sebagai batasan.

Sekretaris Perusahaan Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu revisi Perpres No. 191/2014, sehingga belum memberlakukan pembatasan pembelian Pertalite. “Belum diberlakukan implementasi QR Code. Pendaftaran tetap akan dibuka. Namun bila implementasi QR Code sudah dilaksanakan, maka yang memiliki QR Code dan sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah yang bisa membeli BBM bersubsidi,” katanya kepada Bisnis, Minggu (31/7). Pertamina telah membuka pendaftaran identitas kendaraan melalui MyPertamina untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Anggaran subsidi energi 2022 berisiko terus membengkak. Ini adalah konsekuensi atas keputusan pemerintah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik bersubsidi, di tengah kenaikan harga minyak global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut semula anggaran kompensasi kepada Pertamina dan PLN tahun ini cuma Rp 18,5 triliun. Atas persetujuan DPR ditambah menjadi Rp 275 triliun menjadi Rp 293,5 triliun. Agar Subsidi tak membengkak, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, pemerintah akan merevisi Perpres 191/2014 tentang pembatasan penjualan BBM bersubsidi. "Insyaallah Agustus, item pengaturan BBM bersubsidi sudah ada." kata Arifin.

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, Minggu (24/7) mengatakan, hingga kini proses pendaftaran penerima BBM bersubsidi masih berlangsung, baik melalui gerai pendaftaran di SPBU/lokasi yang ditentukan, laman subsiditepat.mypertamina.id, maupun aplikasi MyPertamina. Hingga Sabtu (23/7), kendaraan yang telah didaftarkan lebih dari 220.000 unit. ”Dari total yang terdaftar, 80 % kendaraan yang didaftarkan adalah jenis kendaraan yang mengonsumsi pertalite,” ujar Irto. (Yoga)

Orang-orang kaya pemilik kendaraan mewah diimbau jangan memakai BBM subsidi. Karena itu, pemerintah diminta segera menerapkan kebijakan pembatasan pemakaian BBM subsidi jenis Pertalite dan solar agar tepat sasaran dan menjaga kuotanya tidak cepat habis sebelum tahun 2022 berakhir. "Over qouta masih bisa ditekan bila pemerintah segera menetapkan jenis kendaraan yang berhak membeli Solar subsidi dan Pertalite," kata Direktur Utama PT Pertamina  (persero) Nicke Widyawati  dalam rapat dengar dengan Komisi VI DPR, belum lama ini. Pembatasan jenis kendaraan yang berhak menggunakan Solar subsidi dan Pertalite akan diatur dalam revisi Peraturan  Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Nanti platform MyPertamina menjadi instrumen penyaluran BBM Solar subsidi dan Pertalite tepat sasaran. (Yetede)

Nelayan kecil yang masih terjerat kemiskinan berpotensi kian terimpit karena kesulitan mengakses BBM bersubsidi. Upaya membenahi kesejahteraan nelayan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian. Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik (19/7) berpendapat, selama ini nelayan kecil berperan besar dalam pertumbuhan industri perikanan di Tanah Air. Pasokan bahan baku dan pangan dari laut Indonesia selama ini ditopang nelayan kecil yang jumlahnya mencapai 96 % total 2,2 juta nelayan di Indonesia. Meski demikian, persoalan kesejahteraan nelayan kecil dan tradisional masih jadi pekerjaan rumah. Nelayan di sejumlah daerah masih sulit mendapatkan BBM yang mudah dan murah. Pdahal, BBM mencakup 60 % ongkos melaut.

Menteri BUMN Erick Thohir, mengakui, harga BBM sangat tinggi dan berpotensi semakin mahal seiring  berlanjutnya perang Rusia-Ukraina. Namun, Presiden Joko Widodo telah meminta agar harga solar untuk nelayan tidak dinaikkan. Erick menilai, persoalan akses solar bersubsidi untuk nelayan dapat dijembatani melalui kerja sama koperasi dengan Pertamina. Di sisi lain, perlu introspeksi untuk memastikan pasokan solar bersubsidi untuk nelayan kecil tepat sasaran dan tidak justru dimanfaatkan oleh industri besar. (Yoga)

Kabar baik bagi masyarakat. Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, seperti Pertalite tidak akan naik sampai akhir tahun ini. Kepastian ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan pimpinan media massa di Istana Negara, Rabu (13/7). Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun ini. Pertimbangannya, saat ini secara umum penerimaan negara masih mencukupi untuk memberikan subsidi dan mempertahankan harga BBM agar tidak naik. Memang dampak dari keputusan mempertahankan harga BBM bersubsidi ini akan menyebabkan anggaran subsidi membengkak jadi Rp 502 triliun.

Mulai 1 Juli 2022, PT Pertamina membuka pendaftaran bagi kendaraan beroda empat yang berhak mendapatkan  BBM bersubsidi, jenis solar dan bensin tertentu. Secara teknis, pendaftaran dilakukan dengan aplikasi MyPertamina dan mengisi lembaran formulir di situs Subsiditepat.mypertamina.id. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan distribusi BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Pendaftaran pada aplikasi itu sifatnya baru uji coba dan belum menjadi sebuah ketetapan yang diimplementasikan saat ini. Oleh sebab itu, penerapan pendataan melalui MyPertamina dan situs daringnya diharapkan dapat mengurangi ketimpangan penerima manfaat subsidi sekaligus mengurangi beban subsidi dari APBN. Sosialisasi perlu dimaksimalkan lantaran masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi dan teknis pengisian seputar pendataan penerima BBM subsidi.

Pada Mei 2022, pemerintah melakukan penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dari semula Rp 134 triliun menjadi Rp 208,9 triliun. Jumlah tersebut ditujukan untuk kompensasi BBM Rp 52,5 triliun dan kompensasi listrik Rp 41 triliun. Berdasarkan data BPS, pada periode 2016-2020 jumlah kendaraan bermotor meningkat rata-rata 6,2 juta atau 5,3 % setiap tahunnya. Fenomena peningkatan jumlah kendaraan tersebut berpotensi besar menimbulkan celah kebocoran subsidi. Pada tahun ini, diperkirakan konsumsi BBM bersubsidi melampaui kuota yang ditentukan. Jika tidak dikendalikan, konsumsi pertalite sebagai salah satu jenis BBM bersubsidi bisa mencapai 28 juta kiloliter. Padahal, kuota yang ditetapkan hanyalah 23 juta kiloliter. (Yoga)

Pemberian BBM bersubsidi kepada nelayan kecil bukanlah hal baru di dunia. Bahkan, China, negara produsen, konsumen, eksportir sekaligus importir makanan laut terbesar di dunia memberikan subsidi BBM kepada  nelayannya. Mereka terus berinovasi melalui desentralisasi pengelolaan BBM bersubsidi dari pusat ke provinsi (Oceana, 2021). Lalu, bertransformasi ke dalam subsidi pengelolaan perikanan berkelanjutan (Song dkk, 2022).

Indonesia adalah satu dari sedikit negara di dunia yang sumbangan protein dari ikan terhadap total asupan protein hewani per kapita penduduknya telah mencapai 54 % (FAO, 2016) yang berasal dari nelayan kecil dan tradisional. Mereka berkontribusi 60 % produksi nasional, di mana 80 persennya adalah untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik.

Maka, pemberian BBM bersubsidi kepada nelayan kecil dan tradisional sejatinya telah melampaui cita-cita (keluarga) nelayan untuk hidup sejahtera. Ragam kepentingan nasional ada di balik ketepatan  pemberian BBM bersubsidi kepada nelayan: mulai dari membuka lapangan pekerjaan, menekan angka kemiskinan, hingga puncaknya melunasi tugas negara untuk mencukupi kebutuhan pangan perikanan berkualitas bagi tiap-tiap anak bangsa. Terlebih, sekitar 60-70 % biaya nelayan melaut habis untuk membeli BBM. (Yoga)

JAKARTA, SURYA - PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Harga BBM yang naik yaitu jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Naiknya harga BBM ketiga jenis tersebut sesuai keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.

Dalam keterangan resmi situs Pertamina, kenaikan per 10 Juli kemarin. PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

"Saat ini penyesuaian kami lakukan kembali untuk produk Pertamax Turbo dan Dex Senes yang porsinya sekitar 5% dan total konsumsi BBM nasional, serta produk LPG non subsidi yang porsinya sekitar 6% dari total konsumen LPG nasional,"
tekan Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting dalam keterangannya kepada Kontan.co.id. Minggu (10/7).

Pada 3 Maret 2022, harga Pertamax Turbo sebesar Rp 14.500 / liter. Namun hari ini naik menjadi Rp 16.200 / liter. Kemudian, Pertamina Dex awalnya Rp 13.700 / liter, naik menjadi Rp 16.500 / liter, dan harga Dexlite naik Rp 15.000 / liter yang sebelumnya hanya Rp 12.950 / liter.

Untuk LPG non subsidi Bright Gas akan disesuaikan sekitar Rp 2.000 / Kg "Seluruh penyesuaian harga di angka sekitar Rp 2.000 baik per liter untuk BBM dan per Kg untuk LPG. harga ini masih sangat kompetitif dibandingkan produk dengan kualitas setara," imbuh Irto.

Penyesuaian harga ini karena tren harga Indonesian Crude Price (ICP) untuk BBM dan Contract Price Aramco (CPA) untuk LPG yang masih tinggi. Tercatat, harga minyak ICP per Juni menyentuh angka 117.62 USD / barel, lebih tinggi sekitar 37% dan harga ICP pada Januari 2022 

Presiden Jokowi, pada pidato puncak peringatan Hari Keluarga Nasional 2022 di Lapangan Merdeka, Medan, Sumut, Kamis (7/7)  mengingatkan, dunia tengah menghadapi tantangan berat akibat pandemi Covid-19 dan perang Ukraina-Rusia. Harga beragam pangan dan energi di pasar internasional melonjak tajam. Pemerintah terus  berupaya memperkecil dampak inflasi global tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Presiden, walau harga minyak bumi saat ini naik dua kali lipat menjadi 110-120 dollar AS per barel, harga BBM jenis pertalite di Indonesia masih Rp 7.650 per liter karena disubsidi APBN. Indonesia masih mengimpor separuh kebutuhan BBM. Karena itu saat harga minyak internasional naik, negara membayar lebih banyak. Harga gas di pasar internasional, meningkat lima kali lipat. ”Padahal, gas, kita impor juga. Gede banget,” ujar Presiden. Beragam komoditas pangan di seluruh dunia juga sudah naik, 30 % – 50 %, untungnya, rakyat kita utamanya petani, masih berproduksi beras dan sampai saat ini harganya belum naik dan stoknya selalu ada.

Kendati beras dinilai relatif aman, Presiden tetap meminta kewaspadaan pada stabilitas harga pangan ditingkatkan. Alasannya, Indonesia masih mengimpor gandum sekitar 11 juta ton per tahun. Harga gandum tak stabil karena produksi dan distribusi gandum dari negara-negara yang sedang berkonflik, seperti Rusia, Ukraina, dan Belarus, terganggu. Di Ukraina, seperti disampaikan Presiden Volodymyr Zelenskyy, kata Presiden, ada stok 22 juta ton ditambah hasil panen baru sekitar 55 juta ton. Adapun di Rusia, ujar Presiden Jokowi mengutip Presiden Vladimir Putin, ada sekitar 130 juta ton. Perang membuat komoditas itu sulit untuk diekspor ke sejumlah negara. Akibatnya, beberapa negara di Afrika dan Asia sudah mulai mengalami kekurangan pangan akut. (Yoga)