Satu waktu di awal-awal pandemi Covid-19, ponsel Bambang Sugeng tak pernah sepi menerima pesan maupun panggilan. Sebagai Ketua Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi, banyak anggota yang menanyakan terkait dengan kebijakan penghapusan cicilan pinjaman. Kala itu, informasi yang diterima oleh sebagian besar anggota asosiasi yakni pemerintah akan menghapus cicilan pinjaman di perbankan untuk debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. Saat pandemi, kawasan wisata lereng merapi yang menjadi tempat mencari nafkah para pemilik armada jip, ditutup aktivitasnya. Sewa jip menjadi satu kegiatan wisata yang ditawarkan untuk menyusuri kawasan lereng pegunungan itu. Tutupnya lokasi wisata di sekitar Gunung Merapi, berdampak ke para pemilik jip yang membeli armada bermodal kredit bank. Wacana pemutihan atau hapus buku kredit UMKM dilontarkan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Salah satu pertimbangan rencana hapus kredit yakni dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak pelaku usaha berhenti beroperasi, bahkan gulung tikar. Situasi itu membuat pelaku UMKM yang mendapat pembiayaan dari bank, tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya. Selain itu, rencana hapus buku atau write off kredit macet UMKM memiliki sasaran lebih besar yakni mengejar target penyaluran kredit kepada pelaku UMKM hingga 30% pada 2024, seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo. Saat ini, rata-rata porsi kredit bank ke sektor UMKM berada di kisaran 21%. Wakil Menteri II BUMN Pahala Nugraha Mansury mendukung rencana write off selama kebijakan itu tepat sasaran. “Sepanjang sesuai dengan aturan yang ada kami dukung, karena banyak UMKM yang menerima fasilitas di masa lalu karena bencana karena alasan-alasan lainnya, mereka tidak bisa memenuhi kewajiban mereka,” katanya kepada Bisnis, Selasa (4/4).

Kredit usaha rakyat atau KUR menjadi penyelamat bagi Rama, begitu biasa dia disapa. Dengan berbekal usaha yang dia tekuni, dana kredit yang diterima dari salah satu bank pelat merah itu dipakainya untuk menutup pinjaman online. Ceritanya, bisnis jasa fotografi yang digeluti Rama terpukul akibat pandemi Covid-19. Untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan menjaga cashflow usahanya, Rama mencari berbagai skema pinjaman, salah satunya melalui perusahaan pembiayaan berbasis teknologi alias pinjaman online (pinjol). Kalkulasinya salah. Pandemi berjalan lebih dari 2 tahun lamanya. Pendapatan dari usaha tak cukup untuk menutup membayar tagihan pinjol setiap bulannya. Apalagi, dia sudah banyak berinvestasi untuk mendirikan studio lengkap dengan perlengkapannya. Bunga pinjol yang makin membengkak, membuat dia harus mencari jalan keluar untuk menutup pinjaman itu. Satu ketika, dia bertemu dengan petugas bank pelat merah yang datang menawarkan KUR. Rama berhasil memperoleh pinjaman KUR hingga Rp100 juta atas nama istrinya. Modal KUR itu, dipakai untuk menutup tagihan pinjol. “Akhirnya menemukan solusi gali lubang tutup lubang dari KUR, waktu itu cair sampai Rp100 juta. Pinjam pakai nama istri, langsung dibayarkan ,” kata Rama saat cerita pengalamannya mendapat fasilitas KUR. Menurut Rama, bunga KUR yang rendah membantunya untuk lepas dari jeratan pinjol yang memiliki bunga super tinggi.

Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembiayaan lewat KUR menjadi salah satu yang paling diburu karena tingkat bunga yang ditawarkan jauh di bawah bunga pinjaman jenis usaha lainnya. Mengutip data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tingkat suku bunga KUR sebesar 6% per tahun dengan plafon untuk pelaku usaha mikro sebesar Rp50 juta per debitur. Dengan nilai yang disalurkan yang makin meningkat dari tahun ke tahun, mestinya pembiayaan KUR itu menjadi satu pemantik melahirkan semangat wirausaha dan membangkitkan sektor UMKM. Masalahnya, tujuan pemberian bantuan permodalan yang sasarannya untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, lalu meningkatkan daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja, acapkali meleset dari sasaran. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menuturkan dalam penyaluran bantuan modal seperti KUR kepada pelaku UMKM, pemerintah perlu memastikan jangkauan penyaluran yang makin luas, terutama manyasar masyarakat yang belum pernah memper­oleh kredit sebelumnya.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyimpan kisah tersendiri. Pelaku di sektor ini selalu diagungkan sebagai tumpuan ekonomi yang memiliki daya tahan terhadap berbagai gejolak dan krisis. Namun, potret heroisme pelaku UMKM kerap dibayangi oleh persoalan klasik seperti akses pasar yang masih terbatas, daya saing, manajemen, dan paling sering disorot urusan modal. Upaya pemerintah memberikan bantuan permodalan dengan bunga murah, dirasa belum cukup menjangkau pelaku UMKM yang jumlahnya hingga puluhan juta. Terlebih, arus modal yang digulirkan pemerintah, seringkali tidak tepat sasaran. Alhasil, peran pendampingan dibutuhkan untuk menjaga pelaku UMKM berjalan di rel bisnisnya sehingga mampu naik kelas.

Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jateng, menggelar Pameran Parsel Ramadhan untuk membangkitkan usaha mikro, kecil, dan menengah. ”Anggota Aspikmas ada sekitar 5.000 orang dan produk yang masuk ke galeri ada sekitar 90 produk,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Banyumas (Aspikmas) Pujianto di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Jumat (31/3/2023). (Yoga)

Bagi sebagian warga Kota Makassar, Sulsel, keberadaan waduk dan danau buatan adalah ladang rezeki. Di tepian danau dan waduk itu mereka berdagang aneka makanan dan minuman untuk menghidupi keluarga. Sore hari di tepi Waduk Tunggu Pampang, Makassar, adalah waktu menjemput rezeki bagi Nurul Rezky (30). Setiap hari pada pukul 16.00-18.00 Wita adalah saat pengunjung sedang ramai-ramainya di warung tenda miliknya. Acap kali kursi dan meja plastik yang dia siapkan tak cukup menampung pengunjung. Seperti sore itu, Selasa (21/3/2023). Belum lagi petang, kursi-kursi sudah penuh terisi. Dua mata kompor nyaris tak pernah dimatikan. Setiap kali gorengan bakwan, singkong, pisang, dan tahu matang, lalu diangkat, setiap kali pula dia mengisi kembali dengan adonan baru. Nurul juga bolak-balik ke gerobak berisi pelumat elektronik untuk membuat aneka minuman dingin.

”Biasanya pengunjung datang jam empat sore dan berkurang setelah maghrib. Namun, saya berjualan sampai malam. Sabtu dan Minggu biasanya lebih ramai lagi. Alhamdulillah hasilnya membantu keperluan keluarga selama lima tahun berjualan di sini,” katanya. Penghasilan dari berjualan gorengan dan minuman Rp 400.000-Rp 500.000 per hari. Jumlah ini cukup untuk menopang kebutuhan keluarga dan menutupi kekurangan gaji suaminya yang merupakan pegawai kontrak. Ada puluhan pedagang makanan dan minuman yang menggantungkan rezeki di tepi waduk pengendali banjir di KecamatanManggala ini. Sebagian pedagang kaki lima memanfaatkan gerobak dan tenda, sebagian lagi berupa kafe atau warung kopi. ”Kami melihat potensi perairan darat ini sebagai obyek wisata dalam kota dan pengaruhnya pada usaha kecil. Kami ingin bekerja sama dengan pengelola lokasi tersebut untuk setidaknya melakukan penataan. Jika sudah ditata, kami bisa masukkan ke paket wisata dalam kota atau setidaknya ikut mempromosikan,” ujar Kadis Pariwisata Makassar Mohammad Roem, Kamis (30/3). (Yoga)

Pemerintah mendorong agar hapus tagih kredit  macet segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa segera diimplementasikan untuk mendorong pertumbuhan bisnis UMKM di Tanah Air. Pemerintah melakukan koordinasi dengan perbankan untuk membahas skema dalam menjalankan hapus tagih yang sudah diamanatkan dalam Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Perbankan (UU P2SK). Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki megungkapkan bahwa himpunan bank milik negara (Himbara) sudah memberikan dukungan untuk mengimplementasikan hapus tagih kredit macet UMKM. UU P2SK mengatur penghapusbukuan kredit macet kepada UMKM. "Ini memberi payung hukum bagi bank dan non-bank BUMN dalam penghapusbukuan dan penghapustagihan kredit macet untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKM,” kata Teten dalam keterangan, Kamis (30/3). Menurut Teten, penghapustagihan kredit macet UMKM yang sudah hapusbuku tidak akan mempengaruhi kesehatan perbankan kerena sudah dikeluarkan dari neraca.

Kemandirian hidup di era perubahan yang cepat kian penting bagi anak muda hingga orang dewasa. Bekal kemandirian ekonomi untuk bertahan hidup dan berkembang diperkuat dengan pelatihan kecakapan kewirausahaan. Hal itu juga membuka lapangan kerja bagi orang lain. Sebuah ruangan di gedung First Commercial Building 33 Leighton Road, Hong Kong, disewa tiga tahun lalu. Gedung itu disewa untuk mewisuda para perempuan pekerja migran Indonesia (PMI) yang lulus pelatihan kewirausahaan bersama kelompok belajar Buruh Migran Cerdas (BMC) bimbingan Ciputra Entrepreneurship Center (CEC). Pada Minggu (19/3) acara wisuda yang tertunda karena pandemi Covid-19 bisa digelar untuk 33 orang angkatan 10, 11, dan 12. Selain buruh migran yang diwisuda, acara itu juga dihadiri puluhan alumni BMC dan Elfani Prassanti, Konsul Pendidikan, Sosial, dan Budaya Konjen RI Hong Kong

Pakar kewirausahaan Universitas Ciputra, Antonius Tanan, yang juga pembimbing BMC, menyampaikan, program kewirausahaan bagi pekerja migran merupakan impian mendiang pengusaha Ciputra agar kelak lahir konglomerat baru dari kalangan pekerja migran. Sejak tahun 2010, program pelatihan bagi pekerja migran dijalankan CEC. Selain di Hong Kong, kegiatan serupa dilakukan untuk pekerja migran di Singapura, Korsel, dan Malaysia. Pendiri dan Ketua BMC Tri Sumiyati mengatakan, BMC eksis sejak delapan tahun lalu. Lebih dari 600 alumni ikut program kelas belajar dibimbing tim CEC dari Universitas Ciputra. Banyak alumni BMC jadi pengusaha UMKM di kampong halamannya di Indonesia. Tri mengisahkan buruh  migran mudah tergoda membuka usaha penjualan pakaian. ”Kami mengajarkan peserta untuk survei pasar di kampung halaman. Ternyata yang menjanjikan bukan toko pakaian, tapi penjualan gas yang hanya ada satu toko,” paparnya. (Yoga)

Barisan buah karya 22 pelaku UMKM bernaung di bawah tenda putih. Jarak mereka tak sampai 150 meter dari ruang pertemuan delegasi anggota ASEAN. Beragam rupa karya itu menampilkan diri dan berharap memikat mata hingga pundi-pundi delegasi yang berjalan melintas. Setelah berhasil menjadi suvenir rangkaian acara KTT G20 di Candi Borobudur, DI Yogyakarta, produk rempah PT Dlizfood Borobudur Sejahtera kembali unjuk gigi di pameran UMKM ASEAN Economic Minister (AEM) Retreat yang digelar 20-22 Maret 2023 di Magelang, Jawa Tengah. ”Saat ini, proporsi ekspor (produk) kami sekitar 5 %. Dengan kesempatan ini (mengikuti pameran), saya berharap dapat membantu meningkatkan proporsi ekspor hingga 20 %,” tutur Pemilik PT Dlizfood Borobudur Sejahtera, Elisa Anggraeni, saat ditemui di teras Restoran Stupa, Plataran Borobudur Resort&Spa, Magelang, Senin (20/3). Menurut Elisa, mengikuti pameran terbilang efektif dalam memperluas pasar, khususnya di kancah global. Berdasarkan pengalaman, dirinya bertukar kartu nama dengan calon pembeli mancanegara di pameran. Setelah acara berakhir, dirinya kerap dihubungi oleh calon pembeli yang tertarik terhadap produk yang dijajakan.

Di antara negara-negara di Asia Tenggara, Elisa berharap dapat menembus pasar Singapura. Selama menjalankan usaha, produknya sudah berhasil menjangkau pasar Malaysia, Jepang, dan Hong Kong. Dengan memperluas pasar ekspor yang dimulai dari Asia Tenggara, dirinya ingin meningkatkan kesejahteraan lima karyawannya. Saat ini, omzet usahanya Rp 25 juta per bulan dengan laba Rp 8 juta-Rp 10 juta per bulan. Bahan baku produksi diambil dari tiga kelompok wanita tani yang ada di Kecamatan Borobudur. Tak hanya memperluas pasar, ada juga pelaku UMKM yang ingin ekspor perdana. Pemilik Saniyya Batik dan Butik, Titin, mengatakan, pemasaran produknya saat ini masih terbatas di dalam negeri. Batik karyanya bisa sampai ke luar negeri lantaran dibawa turis asing yang berkunjung ke Candi Borobudur sebagai suvenir. Titin mengungkapkan ke- inginan untuk mengekspor produknya ke negara-negara di Asia Tenggara. Menurut dia, ekspor dapat meningkatkan penjualan yang nantinya menjadi daya tarik bagi anak muda untuk melanjutkan usaha batik di Magelang. Ada 18 perajin yang terlibat dalam Saniyya Batik dan Butik. Omzet usahanya Rp 450 juta-Rp 500 juta per bulan dengan produk berupa kain batik, pakaian jadi, dan syal. Kepada pemerintah pusat, Titin berharap Kemendag membantu pemasaran usahanya. (Yoga)

Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM terus berupaya untuk menghasilkan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal. Salah satu kuncinya adalah dengan  memberdayakan UMKM melalui peningkatan akses permodalan usaha berupa penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya untuk generasi muda. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan secara virtual pada kegiatan KUR Festival di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (18/3) menjelaskan, peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM selaras dengan momentum bonus demografi yang sedang dialami Indonesia sampai dengan tahun 2030. Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini secara optimal agar dapat bertransformasi dari negara kelas menengah menjadi negara maju. Indonesia juga perlu terus berupaya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, salah satu kuncinya adalah mendorong UMKM dengan penyediaan KUR.

Untuk mencapai target penyaluran KUR, yang pada tahun ini ditingkatkan menjadi Rp 450 triliun atau sesuai dengan kecukupan anggaran subsidi KUR pada APBN, diperlukan sinergi dan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, pelaku UMKM, penyalur KUR, penjamin KUR, asosiasi, akademisi, maupun BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu bentuk sinergi dimaksud yakni melalui pelaksanaan kegiatan KUR Festival. Kegiatan KUR Festival di Kota Bandung tersebut diharapkan dapat memberikan sharing informasi KUR kepada UMKM. Kegiatan KUR Festival Super Gen-Creation ini berlangsung selama 2 hari pada 17- 18 Maret 2023 di Gedung Sate, Kota Bandung. Sesuai dengan tema kegiatan ini Anak Muda Sejahtera Bersama KUR, pemerintah mendorong UMKM di Indonesia, utamanya di wilayah bandung, untuk mengakses pembiayaan KUR dan naik kelas skala usahanya. (Yoga)

Pertumbuhan sektor UMKM dinilai menjadi kunci penting menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19. Namun, pengembangannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti soal tata kelola data dan minimnya fasilitas produksi. Pemerintah berfokus membenahi dua hal itu agar UMKM bisa tumbuh optimal di tahun 2023. ”Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia hampir 61 % dan menyerap 97 % tenaga kerja,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Maybank Indonesia Economic Outlook 2023 di Jakarta, Rabu (15/3). (Yoga)