JAKARTA,ID-Potensi belanja produk-produk UMKM dari dalam negeri bisa mencapai Rp2.000 triliun per tahun. Dengan begitu besarnya potensi tersebut, upaya memaksimalkan penyerapan produk-produk buatan dalam negeri akan menopang ekonomi Indonesia ditengah situasi  pelemahan ekonomi dunia. Potensi tersebut terbagi dalam belanja pemerintah sebesar Rp 500 triliun, belanja BUMN Rp 500 triliun, belanja produk UMKM untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) Rp 400 triliun, serta swasta dan usaha besar dengan nilai Ro400 triliun. "Estimasi kita tahun ini ada potensi antara Rp 1.900 sampai Rp 2.000 triliun. Kalau semua pemanku kepentingan menjalankan amanat Presiden Jokowi bahwa semua pihak harus membeli produk UMKM dalam negeri untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. Kalau kita masih impor ini memperkuat ekonomi orang lain," ucap Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara Inabuyer B2B2G Expo 2023 di Gedung Smesco Jakarta pada rabu (5/7/2023). Umumnya potensi belanja UMKM dari dalam negeri tersebut akan dilaporkan ke Presiden Jokowi, untuk segera dipotensikan  belanja produk UMKM agar realisasinya bisa maksimal. (Yetede)

Pemerintah tetap menginginkan pelibatan aktif pelaku UMKM ke dalam platform katalog elektronik pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Jumlah produk UMKM yang masuk katalog elektronik atau e-katalog ditargetkan naik dari 2,9 juta menjadi 5 juta unit tahun ini. Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM RulliNuryanto, Senin (3/7) di sela-sela peluncuran aplikasi Juragan Doku, di Jakarta. Untuk mencapai target, menurut Rulli, pihaknya akan melakukan sosialisasi dengan sejumlah pemangku kepentingan,termasuk komunitas UMKM.

”Sebanyak 40 % belanja kementerian/lembaga harus menyerap produk UMKM. Upaya pemerintah agar produk UMKM masuk ke platform e-katalog pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilihat sebagai upaya untuk mendorong perluasan pasar,” ucap Rulli. Rulli menyampaikan bahwa pemerintah tetap memberikan dukungan. Salah satunya, lewat pembiayaan melalui program KUR. Pada 2023, alokasi KUR naik menjadi Rp 450 triliun. Tahun sebelumnya, alokasi KUR mencapai Rp 365 triliun. Sekjen Sahabat UMKM (komunitas UMKM) Faisal Hasan Basri berpendapat, inisiatif pemerintah meningkatkan jumlah produk UMKM di platform e-katalog pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan hal yang patut disyukuri. Ini berarti pemerintah membuka kesem-patan yang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang. Kesempatan itu sebaiknya diikuti persiapan produksi yang matang dari para pelaku UMKM. (Yoga)

Keripik Tiga Serangkai merupakan keripik asal Batam buatan Pak Maidi dan istrinya, Aklima. Untuk mengembangkan usaha itu Pak Maidi mengajukan pinjaman melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Kehadiran KUR menjadi angin segar bagi UMKM. KUR merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

Program KUR juga dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Pinjaman ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha. Pemerintah juga menyubsidi bunga pinjaman agar tidak memberatkan pengusaha UMKM, seperti Pak Maidi. Pemerintah dan OJK juga meminta bank penyalur KUR untuk memberikan keringanan, dalam bentuk pembebasan jaminan atau agunan tambahan bagi debitor mikro dan supermikro, hanya untuk debitor KUR mikro dan supermikro dengan maksimal pinjaman modal Rp 100 juta. (Yoga)

JAKARTA,ID-Sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, UMKM masih kesulitan mendapatkan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan. Berkaitan itu, pemerintah berupaya terus meningkatkan porsi pembiayaan untuk mendukung pengembangan UMKM di Tanah Air. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sepanjang tahun 2022 saja, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB)mencapai 60% dan menyediakan lapangan kerja hingga 97%. Sementara itu, dari jumlah outstanding penyaluran kredit perbankan yang saat ini mencapai Rp6.000 triliun, porsi UMKM hanya Rp 1.200 triliun. Dari seluruh penyaluran kredit sepanjang 10 tahun atau satu dekade total kredit usaha menengah kecil masih di kisaran 20%. Presiden Jokowi sudah menginstruksikan agar porsi pembiayaan UMKM perbankan menjadi 30%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sampai saat ini masih terdengar beberapa kelompok usaha masayarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan. "Kalau kita lihat di pasar-pasar basah, tidak semua pedagang mendapatkan kredit. Kemarin saya mendatangi salah satu pasar di Jakarta, kita cek mereka sudah dagang selama beberapa tahun. Ada yang sudah berdagang lebih dari lima tahun dan omzetnya cukup besar, tapi saat ini tidak mengandalkan kredit," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Yetede)

Otorita Ibu Kota Nusantara tengah membina 250 pelaku UMKM agar bisa menembus pasar ritel dan ekspor. Selain strategi pemasaran, pelaku UMKM membutuhkan modal kerja untuk melengkapi alat produksi. Kegiatan bertema ”Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Program IKM/UKM di IKN” itu dilaksanakan di Titik Nol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, Minggu (25/6). Otorita IKN bekerja sama dengan Yayasan Bina Insan Gemilang (BIG) Indonesia. Lembaga independen itu fokus di bidang pendidikan, sosial, dan kewirausahaan. Ratusan pelaku UMKM tersebut mendapat pemaparan materi di bawah tarup (tenda). Mereka berkegiatan sejak pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menuturkan, program itu berupaya untuk menyiapkan pelaku UMKM di Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota  Samarinda, agar IKN semakin tangguh menjadi tempat inkubator UMKM. Ia mengemukakan, 99 % unit usaha di Indonesia berbentuk UMKM. Perannya berkontribusi pada 97 % penyerapan tenaga kerja. ”Saya mau ada lebih banyak lagi acara seperti ini. Jadi, pelaku UMKM semakin mengerti bagaimana pengemasan, pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital,” kata Bambang. Ketua Yayasan BIG Indonesia Dwi Andayani mengatakan, para pembicara yang dihadirkan merupakan praktisi berpengalaman di bidang ritel hingga ekspor. Selanjutnya, BIG Indonesia dan Otorita IKN akan mengunjungi rumah produksi UMKM yang berpotensi untuk mengekspor. Tim juga akan mendata keperluan pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, seperti ritel. (Yoga)

Pemindangan ikan skala mikro-kecil berperan mengurangi kemiskinan ekstrem. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistiyo, Sabtu (24/6/2023), mengatakan, penjualan pindang kemasan besek oleh usaha mikro-kecil secara nasional pada 2022 mencapai 14 miliar besek dengan harga jual Rp 4.000 per besek atau sekitar Rp 16 triliun. Pemindangan ikan juga ikut menggerakkan sektor-sektor usaha lain. (Yoga)

Sebanyak 7.079 mahasiswa UGM, Yogyakarta, mengikuti Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau KKN PPM periode dua tahun 2023. Mereka disebar ke 31 provinsi dan diharapkan bisa membantu mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, termasuk mendorong pengembangan UMKM. Sebelum berangkat ke lokasi KKN, para mahasiswa mengikuti pengarahan dan pelepasan di halaman Balairung UGM, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (23/6) sore. Menkop dan UKM Teten Masduki menyatakan, struktur ekonomi di Indonesia didominasi UMKM. Hal ini karena 99,9 % pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM. Oleh karena itu, para mahasiswa pasti akan bertemu banyak pelaku UMKM di lokasi KKN masing-masing.

”Jadi, nanti di daerah-daerah, adik-adik akan ketemu para perajin, pedagang kecil, pemilik warung, dan lain sebagainya,” ujar Teten. Sebanyak 7.079 mahasiswa UGM yang mengikuti KKN berasal dari 19 fakultas. Mereka akan menjalani KKN di 31 provinsi, 97 kabupaten, 204 kecamatan, dan 400 desa di seluruh Indonesia. Masa KKN PPM berlangsung mulai 23 Juni 2023 hingga 11 Agustus 2023. Teten berharap selama menjalankan KKN,  mahasiswa UGM bisa ikut membantu pengembangan UMKM dengan memanfaatkan platform digital sehingga para pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya. ”Supaya mereka tidak terperangkap terus-menerus dalam skala usaha mikro,” katanya. (Yoga)

Pelaku usaha mikro dan kecil berhak menerima layanan bantuan dan perlindungan hukum dari pemerintah melalui Kemenkop UKM. Para pelaku usaha hanya perlu mengajukan permohonan kepada Kemenkop UKM dengan mencantumkan nomor induk usaha dan dokumen hukum terkait. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Jumat (23/6/2023), mengatakan, struktur ekonomi Indonesia didominasi para pelaku UMKM. Sebagian besar dari mereka menghadapi berbagai permasalahan hukum, seperti kredit macet, wanprestasi, dan utang piutang. (Yoga)

Pemerintah melalui Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu memberikan insentif fiskal kepada para pelaku UMKM yang berorientasi ekspor. Insentif fiskal berupa kemudahan impor untuk tujuan ekspor diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM di pasar global. Direktur Fasilitas Kepabeanan Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu Padmoyo Tri Wikanto mengatakan, UMKM yang berorientasi ekspor diharapkan dapat naik kelas dan masuk dalam rantai pasok global. Melalui program kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil dan menengah (KITE IKM), para pelaku usaha akan  dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk, PPN, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

”Mereka yang membutuhkan impor bahan baku tidak akan dipungut biaya (bea masuk), dibebaskan, ditangguhkan. Tapi, ini khusus bagi mereka yang berorientasi ekspor. Begitu masuk ke lokal, ya, kita hitung ulang,” katanya dalam Media Briefing, di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Selasa (20/6). Di sisi lain, pelaku usaha yang tidak membutuhkan impor bahan baku juga akan mendapatkan fasilitas serupa, yakni bebas bea masuk impor mesin dan impor barang contoh. Padmoyo menjelaskan, pajak akan dikenakan kepada para pelaku usaha setelah mereka mendapat keuntungan. Selain itu, DJBC juga menetapkan beberapa kriteria IKM, seperti industri yang bergerak di bidang  usaha ekonomi produktif berupa olah, pasang, dan rakit. Lalu, industri tersebut  menggunakan modul pengelolaan berupa barang IKM dan mesin. Melalui insentif fiskal yang diberikan, para pelaku IKM diharapkan dapat memperoleh sejumlah keuntungan, seperti mengurangi beban biaya produksi dan menekan biaya logistik. (Yoga)

Sejumlah mahasiswa Universitas Bandar Lampung dan Institut Teknologi Sumatera meluncurkan perusahaan rintisan atau start up berbasis situs web bernama  oleholehlampung.com. Platform ini diluncurkan sebagai solusi bagi UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pemasaran digital. ”Pelaku UMKM di Lampung sering mengalami kesulitan saat akan memasarkan produk secara online. Ada yang  sudah mencoba mengunggah produk di salah satu marketplace sejak tahun lalu, tapi tidak juga ada penjualan,” kata Chief Executive Officer oleholehlampung.com Robby Herdian saat peluncuran di Bandar Lampung, Kamis (15/6). Mayoritas pelaku UMKM di Lampung berusia di atas 30 tahun. Sebagian besar masih fokus pada produksi dan minim kreativitas dalam pemasaran.

Robby yang juga pelaku UMKM kuliner di Lampung menyampaikan berbagai persoalan itu kepada para mahasiswa yang kuliah di jurusan digital. Dari situ, 19 mahasiswa dari dua perguruan tinggi di Lampung bergerak membantu pelaku UMKM untuk merancang hingga meluncurkan platform oleholehlampung.com. Salah satu keunggulan platform tersebut adalah berfokus pada upaya peningkatan promosi dan penjualan produk UMKM secara digital. Setiap produk UMKM yang diunggah diberikan ratusan kata kunci yang sesuai agar terbaca di mesin pencarian Google. Dengan demikian, produk yang diunggah bisa berpeluang muncul di urutan pertama mesin pencarian Google. Para mahasiswa juga membantu para pelaku UMKM membuat merek dagang, mendesain kemasan, memfoto produk untuk pemasaran digital, hingga memasarkan produk lewat berbagai media sosial, antara lain Instagram dan live Tiktok. (Yoga)