Usaha mikro dan ultramikro, seperti pedagang keliling dengan gerobak, rawan terhadap risiko kerusakan dan bencana. BRI Insurance menyediakan program asuransi untuk kalangan ini. ”Proteksi tempat usaha hanya butuh biaya premi Rp 40.000 per tahun. Ketika mengalami musibah dapat diklaim sebesar Rp 5 juta,” ujar Direktur Utama BRI Insurance Rahmat Budi Legowo, Kamis (20/7). (Yoga)

Kemendag tengah merevisi Permendag No 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Esensi perbaikan tersebut adalah peningkatan daya saing produk UMKM serta mencegah praktik perdagangan tidak sehat di pasar e-dagang. ”Saat ini, draf revisi sedang diajukan ke Kemenkumham untuk dilakukan harmonisasi sesuai ketentuan berlaku,” ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, saat dihubungi, Kamis (20/7) di Jakarta. Menurut Isy Karim, ada beberapa prinsip pengaturan dalam penyempurnaan Permendag No 50/2020. Prinsip pertama yaitu mengantisipasi tantangan persaingan tidak sehat seiring dengan perkembangan pasar e-dagang. Prinsip kedua adalah meningkatkan daya saing produk UMKM yang selama ini cenderung masih lemah.

Prinsip ketiga yaitu menciptakan kesetaraan persaingan berusaha yang sehat di pasar e-dagang.  Ekosistem lokapasar yang ada harus didorong semakin sehat. Prinsip keempat, mengatur  peredaran barang, termasuk di lokapasar, agar memenuhi standar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, Standar Nasional Indonesia. Revisi regulasi tersebut terkait fenomena praktik jual-beli barang melalui media social atau social commerce yang menjadi fenomena baru di Indonesia. Apalagi, sampai ada media sosial yang bisa langsung dipakai bertransaksi e-dagang dalam platform yang sama atau tidak keluar ke platform lain. Kemenkominfo tengah berkoordinasi dengan Kemendag untuk mengatur lebih jauh mengenai maraknya social commerce, termasuk melalui media sosial Tiktok. Tujuan utama koordinasi ini adalah menjaga dan melindungi produk UMKM dalam negeri. (Yoga)

JAKARTA – Perbankan nasional bersiap menghapusbukukan kredit macet segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagaimana yang direncanakan pemerintah serta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku bank penyalur kredit UMKM terbesar di Tanah Air, menyatakan dukungan terhadap rencana itu. Menurut Direktur Utama Bank BRI Sunarso, sejak 2021, perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk meninjau kembali ketentuan ihwal hapus buku dan hapus tagih (write off) kredit UMKM. Ia berujar potensi penyaluran kredit dan pembiayaan UMKM sangat besar, tapi terhambat aturan peminjaman dan adanya kredit yang tidak terbayar. "Kami sebagai bank pemberdaya UMKM sekaligus perusahaan milik negara tidak berani menghapuskan kredit macet karena dapat masuk sebagai aset negara," ucapnya kepada Tempo, kemarin. Guna memuluskan penghapusbukuan kredit macet UMKM, Sunarso mengimbuhkan, dibutuhkan skenario write off sebagaimana rencana pemerintah. "Untuk menambah kelincahan dan menumbuhkan kredit UMKM, masalah-masalah seperti kredit bermasalah itu harus kami selesaikan," kata Sunarso. (Yetede)

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas terkait restrukturisasi kredit UMKM. Dalam rapat tersebut, dibahas pula soal opsi hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kredit macet UMKM di bank pada dasarnya bisa dihapus buku dan hapus tagih. Namun, kredit macet tersebut harus direstrukturisasi terlebih dulu. ”Kita bahas mengenai restrukturisasi terkait kredit, termasuk penghapus bukuan dan tagihan. Perundangannya semua siap. UU-nya siap,” ujar Airlangga seusai ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7). Pemerintah telah menyiapkan ketentuan yang masuk dalam UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dalam Pasal 250-251 disampaikan mengenai pengaturan piutang macet. Juga UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatakan penghapus bukuan dan tagihan kredit bisa dilakukan. Selain itu juga Peraturan OJK N 40/POJK.03/ 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Persyaratan penghapus bukuan dan hapus tagih kredit adalah bahwa kredit bersangkutan telah melalui proses restrukturisasi terlebih dahulu. Apabila setelah restrukturisasi ternyata kredit tetap macet, selanjutnya bisa dilakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap kredit tersebut. ”Ini merupakan kerugian bagi bank. Khusus bank BUMN, kerugian tersebut bukan kerugian keuangan negara,” ucap Airlangga. (Yoga)

JAKARTA,ID-Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung UMKM memperluas pasar melalui penjualan di Lokapasar yang memiliki potensi besar. Besarnya potensi dapat dilihat dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang menunjukkan tingkat penetrasi  internet di Indonesia pada 2022 mencapai 215,63 juta jiwa atau setara 78,19% total populasi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan menjadi sebuah kebiasaan. Direktur standarisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag Matheus Hendro Purnomo menerangkan, transaksi perdagangan sektor UMKM diharapkan terus meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan elektronik  di Indonesia. namun perlu dicatat, mutu produk dan kepuasan  pelanggan tetap menjadi prioritas utama bagi  pelaku usaha maupun  penyedia jasa platform lokapasar. "Konsumen perlu dilindungi melalui penyediaan informasi secara transparan dan simetris sehingga transaksi aman dan terjamin," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (16/7/2023). Di samping itu, pemasaran produk secara daring dapat dilakukan  dengan mudah melalui  ponsel pintar. (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengakses modal lewat mekanisme penawaran efek melalui layanan urun dana di pasar modal (securities crowdfunding/SCF). ”SCF bisa jadi solusi alternatif bagi UMKM yang membutuhkan permodalan, terutama mereka yang belum memenuhi persyaratan kredit bank. Metode ini bisa diakses dengan mudah melalui platform tekfin,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi di Bali, Jumat (14/7/2023). (Yoga)

Dalam sektor pertanian, selain masalah produktivitas di hulu, masih ada problem pengolahan atau penghiliran yang perlu mendapatkan perhatian. Di Jawa Tengah, masalah penghiliran produk pertanian itu mulai digarap oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Di Desa Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes misalnya. Petani-petani bawang merah berinisiatif buat mendirikan PT Sinergi Brebes Inovatif (SBI). Mulanya, Badan Usaha Milik Petani (BUMP) itu didirikan guna memutus ketergantungan pada pengepul. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, PT SBI justru bisa mengembangkan industri pengolahan demi meningkatkan harga jual komoditas pertanian.“Pertama kali kami membuat pasta bawang merah, ini bisa mengangkat harga bawang merah yang kecil, yang ketika panen raya tidak laku. Kalau kita mau memasak, tidak perlu iris atau ulek, tinggal pakai saja,” kata Juwari, salah seorang pendiri PT SBI, saat ditemui Bisnis. Dengan penghiliran yang dilakukan secara mandiri, petani-petani yang tergabung di PT SBI bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Selain itu, pemasukan petani bisa terus mengalir tanpa harus menunggu musim panen raya lantaran produk-produk olahan seperti pasta bawang merah, pasta bawang putih, serta pasta cabai rawit itu bisa disimpan dalam waktu lama dan dijual kapan saja. Titik Wahyuni, pelaku UMKM asal Kabupaten Pemalang, melihat ada potensi yang belum digarap dari potongan-potongan kulit nanas yang melimpah ruah di wilayahnya.“Kisarannya [berat kulit] sekitar 5% dari berat total nanas. Mahkotanya sementara ini saya buang, padahal sebenarnya masih bisa dijadikan benang untuk bahan kain,” katanya.Selain limbah kulit nanas, Titik juga sudah lebih dulu mengolah limbah kulit ikan nila untuk dijadikan keripik. Bahkan, produk keripik kulit ikan yang diproduksi Titik telah menembus pasar ekspor.

Program literasi digital oleh perbankan berpotensi menaikkan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Direktur Mikro Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Supari, Kamis (13/7/2023), mengatakan, pihaknya memiliki program tahunan yang memuat pemberdayaan UMKM, yakni Pekan Rakyat Simpedes (PRS) 2023. Beda dengan sebelumnya, PRS kali ini lebih fokus pada literasi digital guna mendorong UMKM naik kelas. Dengan mengusung tema ”Pede Raih Peluang”, PRS 2023 akan digelar di 362 titik di 20 kota di Indonesia pada Juli-September 2023. PRS akan dimulai di Kota Bandung, Jawa Barat. (Yoga)

Pemerintah perlu mendorong lebih banyak usaha kecil menengah (UKM) mencari pendanaan di pasar modal dengan melepas sahamnya ke publik. Dengan demikian, selain mendapat permodalan, UKM juga terdorong membenahi tata kelola menjadi lebih baik. Demikian disampaikan pengajar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Mudrajad Kuncoro, yang dihubungi Selasa (11/7/2023). (Yoga)

Potensi belanja produk UMKM oleh pemerintah, BUMN, swasta, serta kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara diperkirakan mencapai Rp 2.000 triliun tahun ini. Potensi itu datang dari alokasi 40 % belanja kementerian/lembaga pemerintah sesuai regulasi. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan, ”Angka sebesar itu bisa menggerakkan perekonomian nasional,” ujar Teten pada pameran pengadaan Inabuyer B2B2G Expo 2023, di Jakarta, Rabu (5/7/). Teten merinci, potensi belanja produk UMKM itu berasal dari alokasi belanja pemerintah Rp 500 triliun, BUMN Rp 500 triliun, swasta skala besar Rp 400 triliun, dan pihak lain Rp 200 triliun. Selain itu, pembangunan IKN juga bisa menyerap produk UMKM senilai Rp 400 triliun. 

Menurut Teten, ada dua keuntungan bagi UMKM yang masuk ke rantai pasok sistem pengadaan. Pertama, pelaku UMKM dapat kemudahan untuk mengakses pembiayaan serta mendapatkan kepastian pembeli. Kedua, pelaku UMKM secara tak langsung terpacu untuk meningkatkan mutu produk agar bisa bertahan, bahkan memperluas pasar. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan, pelaku UMKM bisa memperluas pasarnya dengan menjalin kerja sama, baik dengan sesama pelaku usaha (B2B) maupun pemerintah (B2G). Agar bisa masuk ke rantai pasok belanja pemerintah, pihaknya mendorong UMKM masuk ke e-katalog. Dengan demikian, produk UMKM tersedia dalam katalog belanja pengadaan pemerintah. (Yoga)