JAKARTA,ID-Pemerintah terus mendorong pelaku UMKM mendigilitisasi bisnisnya (go digital). Hal ini perlu dilakukan untuk mempermudah pemasaran, promosi dan menjangkau pasar yang lebih luas, baik pasar domestik maupun ke pasar Internasional. Berbagai usaha dorongan  dan kebijakan pun dikeluarkan pemerintah, termasuk Kemenperin, agar UMKM di Tanah Air go digital dan lebih berkontribusi ke perekonomian nasional.  Saat ini, terdapat total sekitar 65 juta UMKM beroprasi di Tanah Air dan terus dibina untuk naik kelas secara  skala bisnis serta memperluas jangkauan pasar ke kancah nasional dan global. Mereka punya peran sangat strategis  dalam perekonomian dengan kontribusi 61% terhadap PDB Indonesia dan menyerap tenaga kerja 97% secara nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM RI Koperasi dan UKM RI, sudah ada total 22 juta lebih UMKM yang masuk dan memasarkan produk jasanya di platform digital akhir 2022, dan akhir 2023, ditargetkan naik menjadi  24 juta UMKM. Pemerintah terus mendorong target digitalisasi 30 juta UMKM pada akhir 2024. (Yetede)

UMKM merupakan sektor usaha yang memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kemajuan UMKM akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 61 % atau setara Rp 9.580 triliun. Bahkan, kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 97 % dari total tenaga kerja nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99 % dari keseluruhan unit usaha. Sebagai upaya memajukan UMKM, OJK bersama  pemerintah, dalam hal ini kementerian/lembaga terkait, terus bersinergi dalam mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan berbagai insentif dan kemudahan. Salah satunya dengan memperluas pembiayaan kepada pelaku UMKM guna mendapatkan pendanaan yang mudah dan murah dari sektor jasa keuangan yang ada

Salah satu terobosan yang dilakukan OJK untuk memperluas akses pembiayaan pelaku UMKM ke sektor jasa keuangan adalah dengan mengeluarkan instrumen Penawaran Efek melalui Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi atau Securities Crowdfunding (SCF) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020. SCF menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan bagi UMKM yang ingin mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai investor. Mekanisme penawaran efek dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dari sebuah platform penyelenggara SCF yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh pelaku UMKM sebagai penerbit dan juga pengguna sebagai investor. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah menekankan pentingnya setiap daerah untuk mengembangkan produk unggulan hingga mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri regional dan global. Oleh karena itu, kepala daerah harus membenahi ekosistem usaha di daerahnya mulai dari kemudahan akses pembiayaan, standarisasi produk, teknologi modern, hingga akses pasar. Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada pembukaan acara Kirab Kebangsaan dan Bazar  UMKM dalam rangka Haul habis Umar bin Thoha bin Yahya, di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (8/9/2023) "Jangan sekedar memproduksi untuk konsumsi lokal. Kita sudah menjadi bagian dari rantai pasok pangan dunia, dan salah satu pusat pangan di Indonesia adalah Indramayu," kata teten dalam pernyataan resmi yang diterima pada Jumat (8/9/2023). Selain komoditas beras Teten juga melihat ada potensi besar lainnya di Indramayu yang bisa dikembangkan. "Ada mangga gedong Gincu yang ternyata sangat disukai masyarakat di Jepang," imbuh teten. Selain itu, ada potensi rumput laut  yang sangat besar untuk dikembangkan, disamping tambak udang dan ikan. (Yetede)

Langit cerah menyelimuti Distrik Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (26/8). Tampak Maryana Rumbiak (28) menyiapkan berbagai produk kerajinan tangan di galeri miliknya, Wadomu Art. Pukul 10.00 WIT, ia mulai berjualan 20 jenis produk. Ada gantungan kunci, lukisan kulit kayu, tas noken, gelang, kalung, hiasan mahkota, tas dengan motif khas Papua, dan baju adat. Harganya Rp 10.000 hingga Rp 3 juta. 30 menit kemudian, salah satu pengunjung membeli produk hiasan kepala dengan bulu berwarna kuning seharga Rp 150.000. Dalam sehari rata-rata ada lima pengunjung di Galeri Wadomu Art. Mayoritas produk di Wadomu Art merupakan buatan sendiri kecuali tas noken. Biasanya terdapat sejumlah perajin noken langganan memasok galeri itu.

Ia juga membuka jasa penyewaan baju adat yang dilengkapi aksesori, dengan batas waktu pengembalian tak boleh lebih dari sepekan. Untuk baju adat anak-anak, tarifnya Rp 300.000, sedangkan dewasa Rp 500.000. Maryana membuka Wadomu Art sejak 2021. Ia mendapatkan bantuan kredit usaha rakyat (KUR) Bank BRI dan modal dari orangtua yang juga pelaku usaha kerajinan tangan. Total modal awal Rp 25 juta. Kini ia telah berdaya secara ekonomi lewat penjualan produk kerajinan khas Papua dengan omzet penjualan produknya berkisar Rp 3 juta hingga Rp 3,5 juta per bulan. Pada momen tertentu, seperti ulang tahun Jayapura dan kemerdekaan RI, ia bisa meraup keuntungan hingga Rp 6 juta. (Yoga)

JAKARTA - Pemerintah tengah berupaya mempermudah akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan rasio kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 30 persen dari total penyaluran kredit pada 2024.Salah satu upaya yang akan disiapkan pemerintah adalah ketentuan penyaluran KUR tanpa jaminan. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Yulius, menuturkan pengelolaan risiko pemberian kredit ini bisa diganti dengan metode skor kredit. “Pelaku UMKM selama ini kalau mau pinjam uang terhambat karena tidak punya agunan,” kata dia kepada Tempo, kemarin. Usulan ini sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Hipmi di Tangerang pada 31 Agustus lalu, dia menuturkan kebanyakan pengusaha kecil tak memiliki aset untuk dijadikan jaminan ke penyalur kredit. Skema skor kredit, menurut Jokowi, bisa menjadi solusi seperti dibuktikan di 145 negara lain yang sudah menggunakan metode serupa. “Saya masih mendorong terus kepada menteri, OJK, dan Bank Indonesia agar kalau bisa, urusan KUR ini tanpa agunan.” (Yetede)

JAKARTA — Asa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menembus pasar global tak semudah membalikkan telapak tangan. Berbagai tantangan membayangi langkah pelaku UMKM, sehingga menghambat laju peningkatan ekspor produk lokal secara keseluruhan. Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia Hermawati Setyorinny menuturkan, untuk masuk ke pasar ekspor, UMKM harus memperhatikan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk. Karena itu, pelaku usaha membutuhkan pembinaan, pelatihan, hingga pengembangan untuk memastikan kesiapannya bersaing secara global.

“Eksposur ekspor UMKM ada peningkatan. Hanya, kalau dihitung dari jumlah UMKM, memang persentasenya masih kecil,” kata dia kepada Tempo, kemarin, 3 September 2023. Padahal potensi ekspor UMKM sangat besar karena produk-produk Indonesia memiliki kelebihan berupa keunikan, keaslian, dan kualitas yang dapat menarik minat pasar global. Di antaranya produk kerajinan tangan, makanan dan minuman tradisional, tekstil, hingga produk alam lainnya.

Hermawati berujar, produk-produk UMKM yang sudah mulai diekspor masih terbatas pada produk-produk mentah, seperti kopi, karet, minyak kelapa sawit beserta turunannya, arang, cumi-cumi, sotong, dan udang. Sedangkan untuk produk olahan didominasi oleh makanan kemasan, busana, dan furnitur. Negara-negara yang menjadi tujuan utama adalah Singapura, Malaysia, Jepang, Cina, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. (Yetede)

JAKARTA,ID-Sejak awal pandemi Covid-19, banyak pelaku usaha UMKM yang terdampak. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatatkan akumulasi restrukturisasi kredit UMKM sebanyak Rp 263,8 triliun, dari jumlah tersebut BRI telah menghapus buku Rp24,13 triliun kredit yang tidak bisa diselamatkan dari dampak Covid-19, per Juni 2023. Lebih dari 3 juta nasabah UMKM telah diberikan relaksasi BRI dari restrukturisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Sekarang yang restrukturisasi tinggal Rp 83,23 triliun, jadi turun Rp180 triliun lebih. Kemana saja turunnya? Alhamdulillah Rp101,59 triliun mampu membayar dan sisanya itu tidak bisa di apa-apakan Rp 24,13 triliun kami hapus buku," ujar Direktur Utama BRI Sunarso, akhir pekan lalu. Dengan demikian, lanjut Sunarso, situasi ini relevan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Untuk hapus buku, perseroan sudah melakukan dan telah dicadangkan atau dikeluarkan biaya senilai Rp24,13 triliun dari kredit yang tidak bisa diselamatkan tersebut. Maka sekarang tinggal status Rp24,13 triliun hapus buku itu yang diluar neraca mau hapus tagih, karena mereka ada yang masih punya kemampuan dan bisa berusaha lagi dan itu yang dikasih kesempatan," urai Sunarso. (Yetede)

Mahasiswa di masa kini diharapkan tidak hanya lulus dari perguruan tinggi kemudian menjadi pegawai atau karyawan. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, mereka seharusnya bisa menjadi pembuka lapangan pekerjaan dengan berani berwirausaha. Kemendikbudristek memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri menjadi calon wirausaha melalui program Wirausaha Merdeka. Pemerintah berkolaborasi dengan perguruan tinggi memantik minat dan semangat mahasiswa untuk berwirausaha, mulai dari menanamkan pemikiran dan kompetensi dasar, meningkatkan pengalaman, meningkatkan kemampuan daya kerja, hingga meningkatkan kapasitas dan kualitas mahasiswa sebagai lulusan perguruan tinggi.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek Sri Suning Kusumawardani mengatakan, wirausaha termasuk dalam kelompok yang sangat besar membantu perekonomian negara, bahkan dalam kondisi sulit. Mahasiswa sebagai generasi penerus yang lebih melek digital seharusnya mempunyai peluang lebih besar untuk berwirausaha dibandingkan dengan generasi sebelumnya. ”Selama belajar di perguruan tinggi pelaksana, kami menitipkan adik-adik mahasiswa untuk mendapatkan pendampingan dari praktisi dan akademisi bisnis yang berpengalaman untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa,” kata Sri dalam pembukaan Wirausaha Merdeka di PK Ojong Lecture Theater, Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Banten, Jumat (1/9). (Yoga)

Perempuan mendominasi sektor UMKM di Indonesia. Namun, mereka sebagai pelaku usaha masih menghadapi sejumlah hambatan dalam pengembangan usahanya, mulai dari minimnya dukungan keluarga hingga sulitnya akses perizinan. Kepala Grup Pengembangan UMKM dan Keuangan Inklusi BI, Elsya MS Chani mengatakan, perempuan merupakan kelom pok penting dalam perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan menunjukkan, terdapat 65 juta pelaku UMKM pada 2019. Dari jumlah tersebut, 64,5 % di antaranya perempuan.

”Kiprah perempuan dalam perekonomian sudah membuktikan banyak hal. Mereka mendominasi sektor potensial, seperti sektor ekonomi kreatif,” ujar Elsya dalam peluncuran program literasi keuangan Ibu Berbagi Bijak 2023 yang digelar PT Visa Worldwide Indonesia secara daring, Kamis (31/8). Meski demikian, banyak perempuan yang menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan usahanya. Beberapa di antaranya kurangnya dukungan keluarga atau pasangan, masalah perizinan, serta minimnya kemampuan mendapat akses pasar. Elsya menambahkan, BI memberikan dukungan lewat berbagai kebijakan, serta mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit yang lebih besar bagi UMKM. Selain itu, BI juga menetapkan kebijakan pemberian diskon giro wajib minimum serta pengadaan sistem pembayaran ritel nasional (BI Fast dan QRIS). (Yoga)

Pemerintah berharap pengelola lokapasar mengutamakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM produsen lokal agar memiliki akses pemasaran yang luas, termasuk ke pasar luar negeri. ”Melalui lokapasar, produsen sekaligus pedagang dapat terhubung langsung dengan pembeli secara lebih mudah. Lokapasar perlu membantu UMKM lokal agar punya akses pasar,” ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Rabu (30/8/2023), di Jakarta. (Yoga)