JAKARTA,ID-Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  (PMSE) untuk melindungi perdagangan dalam negeri dari impor. Namun, usaha ini akan percuma apa bila UMKM tidak ikut serta. Melihat hal itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong UMKM untuk dapat meramaikan E-Commerce. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya mendorong pelaku UMKM agar memasuki ekosistem digital. Ia menjelaskan, kompetisi saat ini semakin sengit dan para pelaku UMKM juga harus meningkatkan kapabilitas agar dapat bersaing. Untuk itu, Kemendag telah membuat  berbagai pelatihan kepada UMKM untuk memasuki eksositem digital. (Yetede)

Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah didorong untuk naik kelas dan meningkatkan skala usahanya dengan masuk ke dalam ekosistem digital. Mungkin selama ini banyak pelaku UMKM yang lebih akrab dengan perdagangan digital melalui e-commerce maupun media sosial yang sifatnya business-to-consumer (B to C). Padahal, terdapat potensi perdagangan digital yang peluangnya jauh lebih besar melalui marketplace atau platformkatalog elektronik (e-catalog) dan proses e-purchasing yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Kehadiran katalog elektronik atau e-catalog menjadi tanda pergerakan masif bisnis di Indonesia makin mengarah ke ranah digital. Selain e-commerce, e-catalog yang diusung oleh LKPP juga menjadi wadah transaksi lain yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis yang bersifat business-to-business (B-to-B). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) telah mencatat 40.473 penyedia UMK dengan 2,3 juta katalog hingga November 2022 lalu. Angka tersebut perlahan naik sepanjang 2023. Kemenkop UKM mendorong beragam strategi ajakan agar UMKM berkeinginan masuk ke e-catalog. Setidaknya LKPP menarget-kan transaksi sebesar Rp500 triliun untuk pengadaan barang dan jasa dari instansi pemerintah, lembaga, BUMN/BUMD yang menggunakan dana APBN/APBD di dalam e-catalog tahun ini. Dari nilai tersebut, para pelaku UMKM memiliki kesempatan besar untuk dapat mengambil bagian dan masuk ke dalam platform e-catalog pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut. Salah satunya seperti yang dialami oleh Riene Mahardiani, pemilik usaha Zee Collection, yang ketika itu pernah mendapatkan permintaan pengadaan suvenir oleh Kementerian Luar Negeri. Riene mengaku sudah mencoba beberapa kali untuk dapat memasukkan produknya melalui e-catalog tetapi sudah hampir satu tahun masih belum juga mendapatkan persetujuan dari sistem. Hal serupa disampaikan oleh Yudiana Lyn, Owner HomLiv yang mengaku sempat mendapatkan pesanan dari Kemenparekraf untuk pengadaan souvenir. Waktu itu, dirinya diarahkan oleh pihak dari Kementerian untuk memasukkan produknya melalui e-catalog. Sementara itu, Ketua BPD Asephi DKI Jakarta Sholahudin Fuad mengatakan, masih belum banyak UMKM yang onboarding ke e-catalog karena terkendala dalam hal kelengkapan administrasi. Pengamat Ekonomi & Telekomunikasi ICT Institute Heru Sutadi mengatakan, katalog elektronik dari LKPP ini menjadi platfrom yang bisa lebih dimaksimalkan lagi untuk UMKM.

JAKARTA,ID-Geliat kinerja usaha UMKM diharapkan dapat berjalan selaras dengan perkembangan teknologi digital yang terjadi saat ini.  Untuk itu, upaya mendorong digitalisasi UMKM harus berjalan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Selama ini transformasi ekonomi digital belum terjadi secara terarah. Sebab, baru terjadi perkembangan di hilir seperti di sektor perdagangan dan jasa keuangan namun transformasi digital lemah di sektor industri seperti sektor produksi, manufaktur, pertanian, dan perkebunan. Menteri koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, transformasi digital dalam UMKM diharapkan dapat dilakukan melalui sisi produksi dengan  menghasilkan produk dengan smart factory, teknologi digital, dan internet of things. Dia menjelaskan, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan untuk segera melakukan modernisasi UMKM dengan membuka peluang bisnis baru lewat hilirisasi. (Yetede)

JAKARTA,ID-Para pelaku UMKM diharapkan bisa bangkit kembali dan segera meng-upgrade kemampuan, sehingga bisa makin  berdaya asing, tidak hanya didalam negeri melainkan juga di pasar global. Hal ini menyusul dikeluarkan permendag Nomor 31 Tahun 2023 pada pekan lalu, yang disusul keputusan TikTok Indonesia unutk menutup layanan transaksi e-commerce pada TikTok Shop Indonesia secara resmi pada Rabu (04/10/2023) pada pukul 15.00 WIB. Menurut Direktur program Institute for Development of Economics and Finances (Indef) Esther Sri Astuti, Permendag Nomor 31 tahun 2023 dinilai sudah lebih baik dibandingkan Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Hal ini karena mengatur izin usaha bagi merchant dalam negeri, membatasi harga bagi produk impor yang masuk ke Indonesia dan memberi ruang promosi bagi produk Indonesia dalam social commerce. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah telah secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 sebagai payung hukum bagi upaya melindungi UMKM dan membangun ekosistem  niaga elektronik (e-commerce) yang adil, sehat, dan bermanfaat. Namun, secara bersamaan, pelaku UMKM juga diminta untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar mampu bersaing dengan produk-produk impor. "Tidak ada pemerintah yang UMKM-nya itu gulung tikar diam aja, enggak ada. Pemerintah harus hadir, karena di negara manapun kalau UMKM enggak berkembang negaranya enggak akan maju," ujar Menteri Perdagangan  (Mendag) Zlkifli Hasan kepada awak media usai mengunjungi area Blok A, Pasar Tanah Abang di Jakarat Pusat, Kamis. (28/9/2023). Namun Mendag menekankan, disamping pemerintah membuat kebijakan untuk melindungi UMKM dari derasnya impor produk  yang diperjual belikan secara online. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan akses teknologi ke semua kalangan termasuk  pelaku UMKM untuk mengakselerasi target transformasi digital bagi 30 juta UMKM di Indonesia pada 2024. Pasalnya, tantangan utama transformasi digital UMKM Indonesia adalah literasi digital yang tergolong masih rendah. Hasil survei IMD-Digital Competitiveness Rank pada 2022 menyatakan, Indonesia masih berada di peringkat 51 dari 63 negara  atau lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asean, misalnya Thailand di posisi 40, Malaysia di posisi 31, bahkan Singapura di posisi nomor 4. "Dukungan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder sangat diperlukan untuk mencapai Visi Indoneisa Emas 2045," jelas menteri Koperasi dan UKM  (Mendkop UKM) Teten Masduki. Hingga Juni 2023, sebanyak 22,8 juta UMKM di Indonesia telah onboarding digital. (Yetede)

JAKARTA,ID-Hilirisasi akan menjadi ekonomi baru bagi UMKM, dengan dukungan pembiayaan modal kerja di industri keuangan salah satunya fintech peer to peer (P2P) lending. "Hilirisasi jangan hanya berfokus pada industri besar saja. Tetapi juga UMKM menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam hilirisasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fintech bisa masuk untuk membantu pembiayaan ke UMKM untuk modal kerja, karena dalam program 40% belanja pemerintah, UMKM memiliki kepastian harga dan pendapatan," jelas Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam pernyataan resmi, Jumat (22/09/2023). Teten mengatakan, dalam hilirisasi yang menjadi program pemerintah, UMKM bisa membuat end product dengan teknologi. Untuk nikel misanya, UMKM bisa membuat produk hilirisasi berupa alat makan hingga produk kesehatan. (Yetede)

Pemerintah menilai digitalisasi yang merambah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum berkembang sesuai dengan harapan. Digitalisasi belum meningkatkan kapasitas pelaku usaha sehingga bisa menembus pasar global. Demikian diungkapkan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki yang menghadiri acara AFPI UMKM Summit 2023 di Jakarta, Kamis (21/9/2023). (Yoga)