;
Tags

UMKM

( 686 )

Standardisasi Produk Impor Perlu Diperkuat

KT3 25 Nov 2023 Kompas

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan pemberlakuan ketentuan standardisasi produk impor yang akan dijual di dalam negeri, menyusul penetapan harga minimum 100 USD barang impor yang boleh diperdagangkan di platform e-dagang. Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu memiliki peta jalan pengembangan industri  dalam negeri agar produk lokal bisa bersaing dengan produk impor. Menurut Dewan Pembina Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Daniel Tumiwa, Jumat (24/11) di Jakarta, kebijakan harga minimum 100 USD barang impor yang boleh diperdagangkan di platform e-dagang sebenarnya bertujuan melindungi konsumen. Lantaran tujuannya positif, pemerintah semestinya menguatkan pemberlakuan ketentuan standardisasi produk, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ketentuan yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, lanjut dia, pemerintah sebaiknya mulai menyusun peta jalan memajukan industri dalam negeri untuk mengembangkan produk-produk impor yang laku keras diperjualbelikan di platform e-dagang.

Pengembangan itu mulai dari proses manufaktur, desain produk, hingga pelibatan UMKM atau dengan industri kecil menengah (IKM). ”Para pengelola platform e-dagang, seperti lokapasar, biasanya memiliki data produk apa saja yang paling banyak laku dibeli konsumen. Pemerintah semestinya bisa menggandeng mereka untuk menyusun peta jalan tersebut,” ujar Daniel. Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri. Menurut dia, pemerintah sebaiknya sibuk meningkatkan kapasitas industri dalam negeri, seperti memfasilitasi produk-produk yang diproduksi industri besar ataupun UMKM/IKM bisa mendapatkan sertifikasi nasional dan internasional. Ia meyakini bahwa belum banyak perusahaan dalam negeri mengantongi sertifikasi produk bertaraf internasional. (Yoga)

Kemkop UKM Usulkan Syarat Hapus Tagih UMKM

HR1 25 Nov 2023 Kontan

Pemerintah terus menggodok aturan hapus tagih kredit UMKM. Terbaru, Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan tambahan potensi nilai hapus tagih mencapai Rp 10,96 triliun dari yang terdampak bencana. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berujar, nilai ini dihitung berdasarkan debitur yang mengalami bencana gempa bumi 2006 dan pandemi Covid-19. Hanya saja, hal ini belum dibahas lebih lanjut dalam rapat kabinet. Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Teten merinci, potensi dari bencana gempa bumi 2006 senilai Rp 30,22 miliar dengan 11 debitur. Nah, debitur tersisa ini berharap 100% kreditnya dihapus tagih. Teten menambahkan, pihaknya telah mengusulkan beberapa kriteria untuk memilih debitur yang bisa dilakukan hapus tagih UMKM. Di antaranya, piutang telah macet dengan masuk dalam golongan lima dan sudah dilakukan hapus buku. Minimal usia hapus buku sekitar 10 tahun. Usul lainnya, debitur sudah membayar angsuran pertama dengan batas maksimal pinjaman Rp 500 juta. Dan, tidak ada agunan bernilai uang untuk dijual. Kriteria lain, debitur sudah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris. Sebelumnya, Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo mengaku belum bisa memproyeksikan berapa nilai kredit BTN yang bisa dihapus tagih. Per September 2023, BTN telah melakukan hapus buku kredit Rp 2,7 triliun. Sekitar Rp 300 miliar di antaranya kredit UMKM. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menimpali, implementasi hapus tagih perlu peraturan pelaksana. Ini untuk menentukan kriteria nasabah yang bisa dihapustagih.

Program Populis Pemutihan Utang UMKM

KT1 24 Nov 2023 Tempo
Pemerintah sedang menyiapkan aturan pelaksana kebijakan yang dipayungi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) alias omnibus keuangan tersebut. Saat ini ada 421 ribu UMKM yang kreditnya bermasalah, dengan jumlah utang mencapai Rp 22,9 triliun. Lewat aturan pelaksana tersebut, pemerintah akan memutihkan utang sekitar 170 ribu UMKM yang terkena dampak gempa Yogyakarta pada 2006 serta pandemi Covid-19 senilai hampir Rp 11 triliun melalui bank dan lembaga keuangan nonbank.

Karena utangnya macet, UMKM tersebut tidak bisa lagi mengakses pembiayaan. Berdasarkan catatan pemerintah, banyak UMKM yang kemudian menghentikan usahanya. Jumlahnya menggelembung sejak masa pandemi Covid-19 sepanjang 2020-2022. Padahal UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Tujuan pemutihan utang bagi UMKM sebetulnya baik. Seperti tertulis dalam Pasal 250 Undang-Undang PPSK, pemutihan tersebut bertujuan mendukung kelancaran pembiayaan UMKM. Khusus untuk bank atau lembaga nonbank milik negara, mereka bisa memutihkan utang UMKM jika telah direstrukturisasi, ditagih secara optimal, tapi tetap saja macet alias kolektabilitas 5. Pada Pasal 251 aturan yang sama, badan usaha milik negara bisa memutihkan tagihan UMKM, asalkan terbukti tidak merugikan negara. Pemutihan tersebut pun didasarkan pada iktikad baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola yang baik.  (Yetede)

Kredit UMKM Bakal Dipacu

KT3 23 Nov 2023 Kompas

Industri perbankan berkomitmen mengoptimalkan penyaluran kredit kepada sektor UMKM. Hal ini dilakukan melalui pengembangan infrastruktur digital dan kebijakan pemerintah. Dirut PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN) Henoch Munandar mengatakan, pihaknya akan terus mendorong penyaluran kredit kepada segmen UMKM yang saat ini cenderung melambat. Meski ruang gerak yang dimiliki tidak seleluasa bank pemerintah, BTPN optimistis dapat mendorong penyaluran kredit UMKM, salah satunya dengan mengembangkan infrastruktur digital. ”Menurunnya penyerapan kredit usaha rakyat (KUR) ini mencerminkan kegiatan usaha di segmen tertentu terbatas. Namun, pembiayaan mikro kami tahun ini justru meningkat hampir 60 %. Kami akan terus meningkatkan penyaluran kredit UMKM dengan berbasis infrastruktur digital (digital mikro) sebagai strategi mengatasi kekurangan infrastruktur masing-masing bank,” katanya seusai acara BTPN Economic Outlook 2024, di Jakarta, Rabu (22/11).

Peningkatan pembiayaan mikro yang cukup signifikan  tersebut salah satunya karena dasar (base) penyaluran kredit BTPN relatif lebih rendah ketimbang bank pemerintah lainnya. Selain itu, transformasi digital melalui produk Jenius juga semakin mempermudah korporasi dalam melakukan penetrasi terhadap segmen mikro. Henoch menambahkan, BTPN optimistis pada 2024 dapat mencatatkan pertumbuhan produk digital mikro pada level dua digit atau mencapai 40 %. Hal ini sejalan dengan ketentuan BI yang mengamanatkan perbandingan kredit UMKM terhadap keseluruhan kredit perbankan sebesar 30 %. Saat ini rasio kredit UMKM BTPN tercatat 29 persen. Komitmen serupa turut digaungkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Selama periode Januari-Oktober 2023, BRI telah menyalurkan KUR Rp 123,51 triliun kepada 2,7 juta debitor atau 63 % dari target yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp 194,4 triliun. (Yoga)

Penyaluran KUR 80 Persen dari Target

KT3 22 Nov 2023 Kompas
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Yulius memperkirakan, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga akhir tahun ini mencapai 80 persen dari target atau sekitar Rp 237 triliun. ”Masalahnya terkait kita mendiskusikan berapa subsidi bunga yang akan diberikan. Diskusinya cukup lama sehingga agak terlambat,” katanya dalam jumpa pers Seminar Nasional Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan KUR Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (21/11/2023). (Yoga)

UMKM Malaysia Berkolaborasi di Indonesia

KT3 20 Nov 2023 Kompas
Lebih dari 3.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Malaysia, yang tergabung dalam platform  Usanita, akan berkolaborasi dengan pelaku UMKM Indonesia. Direktur Utama Usanita Sdn Bhd Datuk Adzliana Prof Dato Sri Dr Hasan, di Jakarta, Sabtu (18/11/2023), menuturkan, program yang diberi nama ”Bridge to Brilliance” itu melibatkan UMKM kedua negara, yang akan dimulai Januari 2024. Adzliana juga bertemu Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki. (Yoga)

BOROBUDUR MARATHON, Pelari Antusias, Pelaku UMKM Dulang Rezeki

KT3 19 Nov 2023 Kompas

Borobudur Marathon 2023 Powered by Bank Jateng bakal digelar di kawasan Borobudur, Magelang, Minggu (19/11). Sejumlah pelaku UMKM bidang kuliner pun turut mendulang rezeki dari ajang tersebut Jumlah peserta lomba lari 10.000 orang dan terbagi ke dalam tiga kategori, yakni 10 kilometer, separuh maraton, dan maraton. Pada Jumat (17/11) dan Sabtu (18/11) digelar race pack collection atau pengambilan perlengkapan lomba Borobudur Marathon di Hotel Artos, Magelang. Dalam kesempatan yang sama, digelar acara race expo yang menawarkan beragam produk, termasuk sejumlah kuliner khas Magelang. Sejumlah pelari yang ditemui saat race pack collection mengaku antusias mengikuti Borobudur Marathon. Bahkan, beberapa pelari yang sudah tergolong lanjut usia pun menyatakan siap memeriahkan Borobudur Marathon. Triono (65), salah seorang peserta Borobudur Marathon kategori separuh maraton, mengaku siap berkompetisi dalam lomba tersebut. Tahun ini merupakan kali kedua dirinya mengikuti Borobudur Marathon. Tahun lalu, dia mengikuti kategori separuh maraton. Oleh karena itu, dia menargetkan bisa finis dengan catatan waktu lebih baik pada tahun ini.

Sejumlah pelari memanfaatkan kesempatan mengikuti Borobudur Marathon untuk berwisata. Arrahmana (27), pelari asal Tangerang Selatan, menyebut, dirinya sempat berjalan-jalan dan menyantap sop senerek yang merupakan kuliner khas Magelang. Sejumlah pelaku UMKM kuliner asal Magelang pun turut mendulang rezeki dari antusiasme pelari yang mengikuti Borobudur Marathon 2023. Selama berjualan di acara race expo Borobudur Marathon 2023, mereka mengaku mendapat pemasukan yang lumayan. Salah satu UMKM asal Magelang yang ikut berjualan dalam acara itu adalah Kupat Tahu Yu Nah. Pemilik usaha Kupat TahuYu Nah, KevinRivera (30), mengatakan, antusiasme para pelari untuk membeli kuliner khas Magelang sangat tinggi. ”Sampai saya enggak bisa duduk istirahat. Yang beli ada dari Lampung, Banten, dan Kalimantan,” ujarnya. Kevin menuturkan, pada Jumat ada 74 porsi kupat tahu terjual, dengan harga Rp 15.000 per porsi. Sementara pada Sabtu, ada 94 porsi terjual hingga siang. (Yoga)

Pemberdayaan UMKM Hadapi Sejumlah Tantangan

KT1 18 Nov 2023 Investor Daily (H)
JAKARTA,ID-Ikhtiar pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas dihadapkan pada kendala yang cukup serius, khusunya terkait dengan masifnya teknologi informasi. Disamping itu, pelaku usaha yang mayoritas merupakan pelaku usaha mikro justru dihadapkan pada perang harga di dalam platform digital.  Asisten Deputi investasi UKM, Deputi Bidang UKM, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) Temmy Satya Permana mengatakan, saat ini pelaku UMKM didominasi oleh reseller daripada produsen. Hal tersebut berdampak pada  terhambatnya multilpier effect dari UMKM. "Kami memang dipercaya sebagai koordinator, tetapi mungkin perlu penegasan  dari keberpihakan anggaran dan keberpihana regulasi  yang sudah jelas, ironisnya, ekonomi digital ini isinya 90% pelaku usaha kita adalah reseller, bukan produsen. nah ini jadi tugas berat bagi kami dan kementerian/lembaga terkait yang membina UKM," ujar Temmy. (Yetede)

Prospek Bisnis Batu Akik

KT3 16 Nov 2023 Kompas
Meski tren memakai batu akik telah menurun, usaha penjualan batu akik masih tetap menjanjikan. Salah seorang pedagang yang sedang menata batu akik di salah satu kios di Pasar Rawa Bening, Jakarta, pada Senin (13/11/2023), mengaku, bahwa ia masih bisa mendapatkan omzet hingga Rp 30 juta per bulan.  (Yoga)

Momentum dari Pawone Kuliner

KT3 15 Nov 2023 Kompas (H)

Rasa syukur terucap dari sejumlah pelaku usaha kuliner di Magelang, Jateng, yang mengikuti program Pawone Kuliner Borobudur Marathon. Selain mendapat pembinaan, mereka juga diajak berkeliling ke sejumlah kota untuk menjajakan produk. Peluang untuk lepas landas mengembangkan bisnis pun terbuka lebar. ”Ternyata jualan nasi goreng bisa membuat saya naik pesawat,” kata  Siti Nuryati Puji Prihatin (40), pemilik usaha Nasi Goreng Magelangan Handayani, saat ditemui di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan,  Magelang, Jateng, Selasa (24/10). Puji bersama suaminya, Rokhman (45), sehari-hari berjualan nasi goreng di rest area Desa Deyangan sejak 2016. Keduanya berjualan pukul 17.00-24.00. Dalam sehari, mereka bisa menjual 30 porsi nasi goreng dengan harga Rp 15.000-Rp 17.000 per porsi. Sejak 2019, Puji dan Rokhman ikut serta dalam program Pawone Kuliner Borobudur Marathon. Program itu bagian dari lomba lari Borobudur Marathon yang digelar atas kerja sama Pemprov Jateng, Bank Jateng, harian Kompas, dan Yayasan Borobudur Marathon.

Setelah bergabung dengan program Pawone Kuliner, usaha Puji dan Rokhman mengalami lompatan. Sebab, selain mendapat pembinaan dari chef profesional, peserta program itu juga diajak berkeliling ke sejumlah kota untuk memeriahkan acara Bank Jateng Friendship Run, kegiatan lari bersama untuk menyambut Borobudur Marathon 2023. Pada 2022, Puji dan Rokhman diajak ke Semarang, Jakarta, dan Makassar untuk berjualan di sela-sela acara Bank Jateng Friendship Run. Pada tahun ini, mereka diajak ke Surabaya, Makassar, Banjarmasin, dan Palembang. ”Di Surabaya, dagangan kami laku 500 porsi, di Makassar 375 porsi, serta di Banjarmasin dan Palembang masing-masing 500 porsi,” ucap Puji. Puji bersyukur karena hasil berjualan nasi goreng itu bisa menyekolahkan kedua putranya di pondok pesantren.

Vice GM Event Harian Kompas Budhi Sarwiadi mengatakan, program Pawone Kuliner Borobudur Marathon diinisiasi mulai 2018. Sejak itu, total ada 35 pelaku UMKM kuliner yang dibina. ”Dari awal, kami mendampingi tidak hanya dari produk, tetapi juga dari pelayanan dan pengelolaan sehingga mereka merasakan manfaat,” katanya.Sejumlah pelaku UMKM kuliner akan berjualan dalam rangkaian acara Borobudur Marathon 2023 Powered by Bank Jateng, yakni saat pengambilan perlengkapan lomba (race pack collection) pada 17-18 November dan saat lomba, 19 November 2023. ”Di rangkaian acara itu, mereka diarahkan sebagai entrepreneur murni. Kami sediakan tempat dan promosinya, mereka menyiapkan lain-lainnya sendiri. Ini ajang mereka untuk tumbuh,” kata Budhi. Peluang terbuka, siap dimanfaatkan dan lepas landas menjadi pelaku UMKM yang sukses. (Yoga)