Pencapaian investasi pada kuartal pertama tahun ini cukup menggembirakan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Indonesia masih dinilai cukup prospektif oleh investor untuk pengembangan usaha. Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diketahui pada kuartal pertama tahun ini, realisasi investasi mencapai Rp401,5 triliun naik 9,8% bila dibandingkan dengan triwulan IV/2023, dan melonjak signifikan yaitu sebesar 22,1% dibandingkan dengan triwulan I/2023. Selain nilai yang tinggi, persebaran investasi pun sesuai dengan yang diharapkan. Modal yang masuk, baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri tidak lagi berfokus di Jawa, tetapi juga di beberapa daerah di luar pulau terpadat di Indonesia itu, seperti di Riau, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Dari target yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini senilai Rp1.650 triliun, pencapaian investasi pada kuartal pertama tahun ini sebesar 24,3% dari target. 

Dari realisasi itu, sebanyak 50,1% atau Rp201 triliun berada di luar Jawa, dan 49,9% atau senilai 200,5 triliun di Jawa. Penanaman modal baru diharapkan juga ikut meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data BKPM diketahui, dari investasi yang masuk, setiap tahunnya terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja baru. Penyerapan tenaga kerja baru tersebut diharapkan akan terus meningkat seiring dengan makin bertambahnya usia kerja di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang mampu mempertemukan antara kebutuhan dengan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk usia kerja yang berada pada usia di atas 15 tahun cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 214 juta orang, naik 2,41 juta orang dibandingkan dengan Februari 2023. Besarnya jumlah angkatan kerja di Tanah Air merupakan potensi besar sekaligus dapat menjadi masalah bila tidak dikelola dengan baik. Arah investasi yang menuju penghiliran diharapkan tidak hanya fokus pada sektor pertambangan yang padat modal, tetapi juga ke sektor usaha padat karya seperti tekstil, sepatu, dan lainnya.

Realisasi investasi ke Tanah Air pada kuartal I/2024 tembus Rp401,5 triliun, atau tumbuh hingga 22,1% jika dibandingkan dengan periode yang sama 2023. Adapun, arus investasi ke wilayah luar Jawa makin menunjukkan grafi k peningkatan, kendati daya serap tenaga kerjanya terbatas. Senyum Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengembang. Hampir 5 tahun memimpin kementerian anyar itu, realisasi investasi berhasil mencapai sasaran. Meski arus investasi sempat terganggu pada awal-awal dirinya memimpin pada 2020—2022 akibat pandemi Covid-19, nyatanya dalam kurun beberapa waktu terakhir, capaian penanaman modal di dalam negeri mampu mengukir rekor.  “Salah satu penilaian yang diberikan oleh Presiden kepada kami adalah investasi itu harus berkualitas. Ciri dari investasi yang berkualitas adalah keseimbangan antara Jawa dan luar Jawa. Kami tahu bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional dari sektor investasi di atas 30%. Berarti untuk mengcreate pertumbuhan pada wilayah-wilayah tertentu instrumennya satu di antaranya adalah investasi,” katanya saat memaparkan kinerja investasi kuartal I/2024 pada pengujung April lalu. 

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan BKPM, nilai investasi ke wilayah luar Jawa senilai Rp201,5 triliun atau 50,1%. Sementara itu, sisanya senilai Rp200,5 triliun atau 49,9% mengalir ke Jawa. Dari sisi sektor dengan investasi tertinggi, infrastruktur dan jasa berkontribusi sebesar 42,1%, lalu disusul 40,2% di sektor manufaktur, dan sebanyak 17,7% ke sektor primer. Apabila dibandingkan dengan kuartal IV/2023, jumlah penyerapan tenaga kerja tumbuh 19,55%. Sebaliknya, apabila dilihat perbandingannya dengan periode yang sama 2023, kenaikannya hingga 42,23%. Pada 2013, saat nilai realisasi investasi mencapai Rp398,6 triliun, jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 1,8 juta. Artinya, setiap investasi Rp1 triliun, berkontribusi pada penyerapan sekitar 4.515 orang tenaga kerja. 

Sementara itu, realisasi investasi pada 2023 yang mencapai Rp1.418,9 triliun, menyerap sebanyak 1,82 juta tenaga kerja. Dapat dikatakan, setiap Rp1 triliun investasi, menarik 1.285 tenaga kerja.Kondisi itu disorot oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Mereka mencatat penyerapan tenaga kerja melalui instrumen investasi di Tanah Air mengalami penyusutan dalam 10 tahun terakhir. Pemanfaatan teknologi yang kian masif dinilai menjadi salah satu faktor penyebab. Menurut Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani, kontraksi penyerapan tenaga kerja melalui investasi terjadi akibat perubahan kebutuhan industri atas tenaga kerja. Sementara itu, katanya, sebanyak 88,5% sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat ini masih dalam kategori angkatan kerja berketerampilan rendah dengan tingkat pendidikan lulusan sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK). 

Dengan hanya 11,5% SDM yang lulus dari pendidikan tinggi, dia mengakui tugas pemerintah dan dunia usaha sangat berat dalam mengejar kebutuhan investasi berbasis teknologi canggih yang berkembang pesat. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menuturkan investasi yang melesat beberapa tahun terakhir, belum sepenuhnya dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar karena masifnya investasi di sektor nonpadat karya. “Industri smelter ini banyak tenaga kerjanya, tetapi secara proporsi dibandingkan dengan nilai investasinya, rasionya tidak sebesar, misalnya industri padat karya tekstil dan produk tekstil [TPT],” kata Faisal kepada Bisnis. Investasi pertambangan mineral dinilai cukup terbatas dalam menyerap tenaga kerja sebagaimana industri manufaktur lainnya. Untuk itu, dia mendorong penghiliran non-tambang, terutama industri pertanian, perkebunan, perhutanan, dan perikanan.

Data ketenagakerjaan periode Februari 2024, menunjukkan statistik yang sangat manis. Angka pengangguran turun mendekati 10%, demikian halnya dengan jumlah penduduk bekerja yang tumbuh hampir 3%. Tanda-tanda ekonomi makin tumbuh?. “Pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya angkanya, tapi kualitas pertumbuhannya,” kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam, awal bulan ini. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, hingga menciptakan multiplier effect seperti pemasukan negara, hingga pajak, khususnya lewat sektor padat karya seperti manufaktur. “Kita harus banyak mengalokasikan waktu, tenaga, termasuk biaya untuk meningkatkan skill ke depan, sehingga bisa compete di Asean,” katanya. Bob bicara soal tantangan tenaga kerja dalam negeri ke depan di tengah persaingan industri, teknologi, dan komptensi sumber daya manusia (SDM). 

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin (6/5), jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2024 sebanyak 142,18 juta atau lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2023 sebesar 138,63 juta jiwa. Sementara itu, jumlah pengangguran turun dari 7,99 juta pada Februari 2023 menjadi 7,2 juta pada Februari 2024. Sementara itu, jika dilihat dari tingkat pendidikan, data juga menunjukkan pola yang cukup baik. Segmen pekerja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) porsinya turun dari 39,76% pada Februari 2023, menjadi 36,54% pada Februari 2024. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Grindrawardana mengatakan bahwa industri padat karya dalam situasi saat ini sedang tidak mampu menyerap tenaga kerja baru. Pelaku industri padat karya memilih mengurangi beban tenaga kerja, mengingat ada beberapa kebijakan yang memperlemah industri tersebut. Sebaliknya, sektor jasa perdagangan, jasa, dan sektor manufaktur lainnya, penyerapan tenaga kerja stagnan. Dia mencatat, tak kurang dari 100.000 tenaga kerja terpaksa dilepas pada 2022 sampai dengan awal 2024 oleh industri seperti tekstil, alas kaki, dan sepatu untuk efisiensi. 

Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menyatakan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih bertahan di tingkat utilisasi nasional rata-rata 45%. Adapun, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie memperkirakan jumlah tenaga kerja akan terus susut dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan kemajuan teknologi di industri sepatu dan alas kaki. Pengajar Ekonomi Politik Internasional Universitas Bakrie Indonesia sekaligus Research Associate Indef Asmiati Malik menyatakan investasi di Tanah Air masih sangat terkonsentrasi pada sektor-sektor yang justru tidak punya dampak langsung terhadap kebutuhan primer masyarakat. Kendati demikian, konsentrasi di sektor-sektor, seperti pertambangan dan telekomunikasi tetap harus diakui membawa dampak positif, yaitu menciptakan lonjakan pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah luar Pulau Jawa.

Indonesia mendorong penggunaan parameter detail dan pengecekan lapangan untuk akurasi pemantauan hutan dalam rangka pengambilan kebijakan di sektor kehutanan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohon mengatakan informasi yang akurat sangat penting, khususnya terkait dengan kebijakan kehutanan yang berdampak pada ekonomi global. Salah satu kebijakan yang disorot dan berdampak luas adalah European Union Deforestation-free Regulation/EUDR. Alue menyatakan itu dalam sesi side event pada Forum PBB untuk Kehutanan (United Nation Forum on Forest/UNFF) ke-19 di New York, Amerika Serikat pada Kamis (9/5). 

Plt. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto menambahkan, hingga saat ini, belum ada teknologi yang menggambarkan kondisi lapangan dengan akurasi sangat tinggi. Menurutnya, pengecekan lapangan bertujuan memastikan kondisi sesungguhnya tutupan lahan di lapangan. Tidak hanya itu, pengecekan juga bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan akurasi data tutupan hutan. Saat ini, Indonesia telah membagi tutupan lahan ke dalam 23 kelas berdasarkan kondisi lapangan. Ini termasuk area tutupan hutan dan area tutupan nonhutan.

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk penghiliran komoditas berbasis mineral dan logam mulai dari bauksit, timah, tembaga, nikel dan lainnya. Pemerintah bahkan menargetkan Indonesia bisa menjadi pemain global utama industri penghiliran berbasis komoditas. Dalam peta jalan penghiliran, pemerintah mendata setidaknya ada 21 komoditas yang diproyeksikan memiliki nilai investasi mencapai US$545,3 miliar pada 2040. Indonesia saat ini juga masuk menjadi salah satu jajaran negara produsen timah teratas di dunia, dan merupakan eksportir timah terbesar secara global. Namun, besarnya potensi pengolahan timah di Indonesia pun turut membawa tantangan tersendiri. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai perlu evaluasi dalam tata kelola dan tata niaga timah. Hal itu dilakukan untuk menciptakan praktik pertambangan timah yang sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tenggat penyerahan dokumen syarat dukungan bagi bakal calon kepala daerah-wakil kepala daerah untuk Pilkada 2024 dari jalur perseorangan berakhir Minggu (12/5) pukul 23.59. Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat dukungan yang diserahkan para pasangan bakal calon. Proses verifikasi administrasi akan berlangsung pada 13-29 Mei 2024. Setelah itu KPU daerah akan memverifikasi secara faktual syarat dukungan dengan mengecek langsung ke orang-orang yang diklaim bakal calon telah mendukungnya. Tahapan verifikasi faktual ini berlangsung dua tahap. Verifikasi factual tahap I pada 3-16 Juni. Jika hasil dari verifikasi tahap pertama ini jumlah dukungan tak memenuhi persyaratan seperti yang ada dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bakal calon diminta menyerahkan minimal dua kali dari jumlah kekurangan dukungan.

Perbaikan dukungan ini diverifikasi kembali pada verifikasi faktual tahap kedua pada 24 Juli hingga 2 Agustus. Adapun pasangan bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan bakal ditetapkan pada 8-19 Agustus. UU Pilkada mensyaratkan, untuk maju dari jalur perseorangan, pasangan calon harus memenuhi syarat dukungan minimal 6,5 % sampai 10 % dari total pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap. Dukungan itu juga harus berasal dari pemilih yang tersebar di lebih dari 50 % jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur dan lebih dari 50 % jumlah kecamatan di kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wali kota. Terkait hal itu, anggota Bawaslu, Totok Hariyono, mengingatkan KPU untuk teliti dalam memverifikasi syarat dukungan dari bakal pasangan calon perseorangan. Syarat dimaksud tidak hanya harus memenuhi jumlah syarat minimal dukungan, tetapi juga persebaran dukungan.

KPU, lanjut Totok, harus memastikan bakal calon memenuhi syarat-syarat lain yang diatur dalam UU Pilkada. ”Misalnya, syarat bagi mantan narapidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, harus sudah selesai menjalani masa jeda lima tahun setelah bebas, serta secara jujur dan terbuka menyampaikan status-nya,” ujarnya. Berdasarkan data KPU RI, hingga Sabtu (11/5) pukul 16.00, terdapat 168 pasangan bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan yang berminat mendaftar, bahkan telah mendapatkan akun Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pilkada untuk penyerahan syarat dukungan. Namun, dari jumlah itu, baru lima pasangan bakal calon yang menyerahkan seluruh persyaratan dukungan. Dua untuk maju di Pilkada Kota Gorontalo. Tiga untuk Pilkada Sikka dan Sumba Tengah di NTT dan Pilkada Kutai Barat, Kaltim. (Yoga)

Akses kuliah bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu sangat terbatas. Meski pemerintah menyediakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah yang mencakup biaya kuliah dan biaya hidup hingga lulus setiap tahunnya, kesempatan kuliah bagi mahasiswa tidak mampu tetap saja terbatas. Di tengah pentingnya bantuan sosial KIP Kuliah bagi mahasiswa tidak mampu, muncul masalah penyaluran beasiswa yang tidak tepat sasaran. KIP Kuliah juga diduga dipolitisasi pejabat ataupun wakil rakyat untuk memikat masyarakat saat pemilihan. Pada lulusan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di jenjang SMA/SMK/MA yang jumlahnya berkisar 1,1 juta orang per tahun, alokasi KIP Kuliah dari pemerintah pusat sekitar 200.000 orang per tahun. Tidak sampai 20 % lulusan SMA/SMK/MA dari keluarga tidak mampu yang bisa kuliah di perguruan tinggi negeri ataupun swasta dengan memanfaatkan beasiswa KIP Kuliah.

Sri Mulyati (19), mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), mengaku tidak bisa melanjutkan kuliah jika tidak lolos seleksi KIP Kuliah tahun 2023 saat dirinya diterima di PTN lewat jalur prestasi. Sri yang lulusan SMK dan sejak tingkat sekolah dasar sudah menerima PIP merencanakan bekerja jika tidak lolos seleksi PTN. Ayahnya yang seorang petugas keamanan di lingkungan perumahan dan ibunya yang tidak bekerja tidak mampu menyediakan dana kuliah. ”Bisa lolos seleksi KIP itu sangat berarti. Kalau dari keluarga ibu, baru saya yang sampai bisa kuliah. Saya berharap supaya KIP Kuliah ini betul-betul diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan, jangan sampai salah sasaran ke yang sebenarnya mampu,” tutur Mulyati, Minggu (12/5) di Jakarta.

Menerima beasiswa KIP Kuliah membuat Mulyati yang keluarganya tinggal di Jakarta merasa tenang menjalani kuliah D-IV/sarjana terapan Program Studi Administrasi Terapan. Ia dikenai uang kuliah tunggal (UKT) kelompok 3 senilai Rp 3,8 juta per semester yang langsung ditransfer pemerintah ke perguruan tinggi, sedangkan biaya hidup sebesar Rp 1,4 juta per bulan ditransfer pemerintah ke rekening penerima per enam bulan. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidikmisi dan KIP Kuliah Nasional (PDKN) Rizal Maula mengatakan, penyaluran beasiswa kuliah bagi mahasiswa tidak mampu dari semula bernama Bidikmisi lalu menjadi KIP Kuliah terbukti membuka peluang bagi anak dari keluarga miskin untuk meraih mimpi mereka. Di kurun 2010-2019, ada 600.000 lulusan penerima beasiswa Bidikmisi, yang diantaranya memiliki karier cemerlang, menjadi pengusaha, dan melanjutkan kuliah ke jenjang doktor di dalam dan luar negeri. (Yoga)

Kenaikan biaya operasional pendidikan memang tidak bisa dihindari. Biaya kuliah yang semakin mahal semakin memberatkan beban mahasiswa atau keluarga mahasiswa, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Selama ini, kenaikan biaya kuliah rata-rata perguruan tinggi negeri (PTN) lebih tinggi daripada kenaikan gaji orangtua di Indonesia (Jurnalisme Data Kompas, 2022). Pendidikan tinggi juga semakin sulit dijangkau masyarakat dari kelompok ekonomi bawah, apalagi cakupan beasiswa pendidikan dari pemerintah terbatas. Alokasi beasiswa untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, per tahun hanya 200.000 mahasiswa atau 6 % mahasiswa dari kelompok ekonomi bawah. Pemerintah menetapkan kuota mahasiswa kelompok ini di PTN 20 %.

Selama ini PTN menjadi harapan masyarakat sebagai penyangga untuk menyelenggarakan pendidikan kuliah bermutu dengan biaya terjangkau. Dengan kebijakan uang kuliah tunggal (UKT), rentang hingga 11 kelompok tergantung kemampuan ekonomi keluarga mahasiswa, biaya kuliah di PTN memang dapat lebih mahal dibandingkan biaya kuliah di perguruan tinggi swasta terkenal sekalipun. Dari aspek keadilan, sejatinya rentang UKT tersebut lebih berkeadilan dibandingkan dengan kebijakan uang kuliah sebelum tahun akademik 2013/2014 yang sama rata untuk semua mahasiswa dari kelompok ekonomi mana pun. Dalam kebijakan UKT ini Kemendikbudristek juga mewajibkan PTN tetap menyediakan UKT kelompok 1 sebesar Rp 500.000 per semester dan kelompok 2 sebesar Rp 1 juta per semester bagi mahasiswa dari kelompok ekonomi bawah.

Namun, tetap saja, kenaikan uang kuliah dinilai memberatkan. Kenaikan biaya kuliah juga ironi dengan tujuan pemerintah menaikkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi (APKPT) yang masih rendah, di bawah rata-rata global yang 40 %. Pemerintah, baik Kemendikbudristek maupun PTN, mempunyai tanggung jawab untuk mencari solusi yang tidak memberatkan mahasiswa. Rencana pemberian pinjaman pendidikan bagi mahasiswa mendesak direalisasikan. Layanan program beasiswa pendidikan juga perlu ditingkatkan agar lebih efektif menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan. PTN dapat mengoptimalkan sumber pemasukan lain dari nonmahasiswa. (Yoga)

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menerima laporan tiga kasus MERS-CoV atau sindrom pernapasan Timur Tengah dari Kemenkes Arab Saudi. Satu kasus di antaranya mengakibatkan korban meninggal. Temuan kasus itu terjadi pada periode 10-17 April 2024.Terkait hal itu, Kemenkes RI mengimbau agar jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji untuk lebih waspada. Pencegahan penularan harus diperkuat. Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, jemaah haji yang menjalankan ibadah haji diharapkan selalu waspada terhadap risiko penularan sindrom pernapasan Timur Tengah atau MERS-CoV. Protokol kesehatan dan perilaku hidup bersih sehat harus selalu diterapkan untuk mencegah risiko penularan tersebut.

”Kita mengimbau agar jemaah haji menghindari kontak dengan unta serta selalu mencuci tangan dan menggunakan masker,” kata Nadia, Minggu (12/5). Jemaah haji yang mengalami masalah kesehatan diminta segera melakukan pemeriksaan dan berkonsultasi dengan petugas kesehatan. Selain itu, kewaspadaan juga diterapkan dalam penapisan jemaah haji yang kembali ke Indonesia. ”Sementara badan karantina kesehatan juga aktif untuk melakukan skrining jemaah yang nanti pulang dan kalau ada yang bergejala demam akan diperiksa lebih lanjut,” tutur Nadia. (Yoga)