Penjarahan kelapa sawit milik perusahaan perkebunan di Kalteng kian marak dalam setahun terakhir. Perlu upaya mengakhiri persoalan sengketa lahan dan kebun plasma dengan evaluasi perizinan. Dalam sebulan ini terjadi empat kasus penangkapan warga dengan tuduhan pencurian buah sawit milik perusahaan di tiga kabupaten di Kalteng, yakni Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kotawaringin Barat. Setidaknya 46 orang ditangkap dan 43 orang di antaranya sudah menjadi tersangka, tiga lainnya masih diperiksa. Para tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Sebagian kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan negeri masing-masing wilayah.

Salah seorang yang ditangkap adalah Aur (49), warga Desa Penyang, Kotawaringin Timur. Aur merupakan salah satu warga yang ikut dalam aksi panen massal dan pembuatan pondok di lahan salah satu perusahaan perkebunan sawit di Kotawaringin Timur, karena persoalan sengketa lahan yang sudah terjadi sejak 26 tahun lamanya. ”Sudah lama memang ada masalah itu,” ujar Margaretha Maria (49) kerabat Aur, Senin (13/5). Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Erlan Munaji mengatakan, meski ada sengketa, seharusnya warga tidak melakukan aksi panen massal. ”Kalau mengambil barang bukan miliknya,itu sudah pencurian. Kalau protes, tidak harus melakukan pencurian,” kata Erlan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Bayu Herinata berkata, masyarakat sudah jengah dengan aksi protes yang tak kunjung mendapat respons dan solusi, dari pemerintah maupun perusahaan perkebunan. ”Ada berbagai persoalan, salah satunya soal sengketa lahan. Aksi panen massal  merupakan upaya menuntut respons terhadap masalah itu,” kata Bayu. Evaluasi perizinan saat ini sedang dilakukan pemerintah pusat melalui Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas dipimpin Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, untuk penanganan dan perbaikan tata kelola industri sawit. Salah satu tugas satgas, mengevaluasi kembali perkebunan sawit di kawasan hutan. Dari total 3,3 juta hektar kawasan perkebunan sawit yang masuk kawasan hutan di Indonesia, terdapat 632.133,96 hektar kebun sawit yang masuk kawasan hutan di Kalteng. (Yoga)

Pungutan parkir liar di minimarket, obyek wisata, hingga di bahu jalan menimbulkan reaksi penolakan warga karena tarif yang tidak wajar. Warga tidak segan untuk memviralkan di media sosial sebagai bentuk perlawanan dan simbol kritik agar pemerintah serius menindak tegas parkir liar. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak tiga orang meminta biaya parkir mobil sebesar Rp 150.000 kepada salah satu pengunjung Masjid Istiqlal, Jakpus. Pengunjung itu mempertanyakan tarif mahal tersebut. Perdebatan pun tidak terhindarkan. Salah satu tukang parkir itu beralasan tarif tersebut normal karena ada biaya kebersihan dan uang jaga kendaraan agar tidak hilang. Salah satu tukang parkir lainnya menimpali bahwa tarif itu karena parkir liar sehingga pemilik kendaraan yang parkir di situ harus membayar. Warga yang merasa resah dengan tindakan menjurus pemalakan itu pun melaporkan kejadian tersebut.

Kapolres Jakpus Kombes Susatyo Purnomo Condro, Minggu (12/5) mengatakan, pelaku juru parkir liar seperti di dalam video sudah ditahan. Pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polsek Sawah Besar untuk menindaklanjuti dugaan pemerasan atau pemalakan di sekitar Masjid Istiqlal. Kapolsek Sawah Besar AKBP   Dhanar Dhono Ver-nandie menyatakan, jika melihat video yang beredar luas di media sosial, ada upaya dugaan pemerasan. Namun, dari pendalaman tidak terjadi penyerahan uang dari pihak pengendara mobil sehingga tidak ada unsur pidana. Kami mengamankan AB (49), tes urine positif menggunakan narkoba nantinya akan kami rehabilitasi. Kemudian J (26) kami tahan terkait kasus pencurian dengan pemberatan. Satu orang inisial D masih dalam penyelidikan,” katanya.

Kejadian serupa terjadi di kawasan wisata Puncak, Bogor, Jabar. Di salah satu warung dipatok tarif parkir mobil Rp 10.000. Namun, saat pengendara mobil hendak pulang, juru parkir meminta uang Rp 50.000. Kapolres Cisarua Komisaris Supriyanto mengatakan, juru parkir yang mematok parkir Rp 50.000 itu telah meminta maaf dan mengakui kesalahannya. ”Juru parkir itu membuat surat perjanjian dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Jika terulang, kami tindak secara pidana. Sekarang peringatan dulu,” kata Supriyanto. Keributan terkait lahan parkir juga terjadi di Kota Bekasi, Jabar. Tak hanya mematok tariff tinggi,tetapi juga menggunakan bahu jalan, di Jalan Kemuning, Bekasi Utara. Akibatnya, salah satu pengendara mobil yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tak bisa keluar karena kendaraan berjejer di bahu jalan. Atas kejadian itu, petugas parkir ditangkap Polsek Bekasi Utara dan diberi peringatan keras agar tidak menggunakan bahu jalan untuk parkir liar. (Yoga)

Meningkatnya ancaman bencana menuntut ketersediaan tenaga penanggap pertama terlatih dalam penyelamatan, penyaluran logistik, dan dapur umum. Puluhan ribu Taruna Siaga Bencana atau Tagana yang tersebar luas di daerah menjadi andalan walaupun kerap terbatas oleh kesukarelaan. Tagana merupakan sukarelawan sosial dari masyarakat yang dirintis tahun 2000-an, sebelum Indonesia memiliki UU No 24 Tahun 2007. Selama 20 tahun perjalanannya, Tagana, yang berada di bawah naungan Kemensos, identik dengan respons cepat setelah bencana. Selain dituntut menjadi orang pertama yang datang ke lokasi bencana untuk membantu evakuasi korban, sukarelawan Tagana biasanya menjadi tumpuan dalam pendirian posko dan dapur umum, penyaluran logistik, dan layanan dukungan psikososial.

Andi Hanindito, pensiunan Kasubdit Bencana Alam Kemensos, yang turut membidani pendirian Tagana, Minggu (12/5) berkata, pada 24 Maret 2004, sebanyak 60 perwakilan dinas sosial dari 34 provinsi di Indonesia berkumpul di Lembang, Jabar. Mereka menyepakati pembentukan sukarelawan bencana yang akan dilatih guna menghadapi kondisi darurat. Sukarelawan pertama yang menjadi cikal bakal Tagana ini lalu diterjunkan dalam penanggulangan gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Tagana akhirnya dilembagakan melalui Permensos No 28 Tahun 2012 tentang Tagana dan Permensos No 29 tentang Pedoman Tagana. ”Mereka awalnya tidak mendapat gaji karena konsepnya memang kesukarelaan masyarakat walaupun dikendalikan secara sosial oleh Kemensos,” kata Andi.

”Baru belakangan ada tali asih dari Kemensos Rp 250.000 per bulan dan beberapa daerah memberikan tambahan, sesuai kemampuan masing-masing,” tambahnya. Sekjen Kemensos Robben Rico mengatakan, Tagana bekerja berdasarkan prinsip sukarela. Pada umumnya, mereka memiliki pekerjaan utama. ”Segala macam profesi ada. Mereka memang orang-orang yang punya hati luar biasa untuk melayani. Mereka dilatih di Tagana Center terlebih dahulu karena kami tidak mau menerjunkan mereka ke medan bencana tanpa keahlian atau keterampilan,” kata Robben, Jumat (10/5). Kemensos tidak mewajibkan semua anggota Tagana untuk ikut dalam setiap bencana. Sebab, pada prinsipnya gerakan ini adalah sukarelawan. Namun, umumnya, Tagana yang sudah dilatih selalu siap digerakkan saat bencana.

Tagana disabilitas juga berperan, menjadi tukang pijat bagi yang pegal-pegal atau sakit di pengungsian. Ada pula yang membantu di dapur umum. Sriyono Hadi Susilo (45), anggota Tagana Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, merupakan perangkat Desa Umbulharjo. ”Tagana bukanlah pekerjaan. Tagana adalah tugas kemanusiaan,” ujarnya. Saat diangkat sebagai anggota Tagana tahun 2006, Sriyono tidak mendapatkan upah. Insentif anggota Tagana baru didapat setelah erupsi Merapi tahun 2010, sebesar Rp 50.000 per bulan. Kini besarannya Rp 250.000 per bulan. Sekalipun bersifat sukarela, banyak anggota Tagana enggan pensiun. Muhammad Idris (59), anggota Tagana DKI Jakarta, misalnya. Bapak lima anak ini tetap bersemangat sebagai sukarelawan Tagana sekalipun banyak rekan sebayanya memilih pensiun. ”Sudah hobi. Dengar sirene saja langsung gatal pengin merapat ke lokasi,” kata Idris, Rabu (8/5), di Posko Tagana Jakbar. (Yoga)

Izin karyawisata bagi semua sekolah di Jabar diperketat setelah kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Ciater, Subang. Selain memperhatikan kesiapan kendaraan, tujuan perjalanan juga diutamakan hanya berada di sekitar Jabar. Pengetatan izin karyawisata tertuang dalam Surat Edaran (SE) Pj Gubernur Jabar No 64 Tahun 2024 tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan. Penekanannya adalah perhatian terhadap keamanan perjalanan, mulai dari segi perizinan hingga kelayakan kendaraan. Hal itu berkaca pada kecelakaan yang merenggut 11 nyawa di Ciater, Sabtu (11/5) petang. Sebagian besar korban adalah siswa SMK Lingga Kencana, Depok.

”Pada prinsipnya, tidak ada larangan, tetapi bagaimana lebih menjaga keamanan siswa dan guru. Kendaraan harus berizin, pengemudi harus dalam kondisi baik, hingga tujuan juga harus dipertimbangkan,” ujar Wahyu Mijaya, Kadis Pendidikan Jabar, di Bandung, Senin (13/5). Menindaklanjuti SE, pihaknya meningkatkan pengawasan dan menekankan pentingnya pertimbangan terkait tujuan karyawisata. Selain itu, sekolah memastikan kelayakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perjalanan. Wahyu menyatakan, aturan dalam SE itu harus terus diingatkan agar kecelakaan maut di Ciater tidak terulang. (Yoga)

Kegelisahan Ery Yunarti dan Theresia Ning Wahyuni bersama warga Karangasri soal kebersihan lingkungan mendorong mereka bergotong royong mengelola sampah. Tak disangka, hasil memilah sampah bisa untuk mengisi kas dan membiayai acara wisata bersama. Senyum semringah terpancar dari wajah Ery (53) dan Wahyuni (52), Kamis (9/5) ketika menunjukkan spanduk 2 x 1 meter bertuliskan ”Plesir Gayeng goes to Solo” di markas RT 001 RW 004 Perumahan Karangasri, Kecamatan Sokaraja, Banyumas, Jateng. Markas itu semacam balai pertemuan warga, bekas lapangan bulu tangkis yang disulap menjadi tempat bercengkerama warga serta mengumpulkan pilahan sampah dan barang bekas untuk dijual kembali. ”Hari Minggu (12/5), kami mau jalan-jalan ke Solo Safari Zoo, Pusat Grosir Solo, dan Rasa Madu Heritage. Di sana, kami juga mau wisata kuliner,” kata Ery semangat.

Piknik ini adalah wisata bersama keluarga dan tetangga sekitar yang kedua kalinya berkat hasil mengumpulkan sampah. Pada November 2021, kelompok rukun tetangga ini pelesir ke Yogyakarta dengan ”modal sampah” sejak 2018. Dalam tiga tahun, warga RT 001 mampu mengumpulkan dana Rp 5 juta sampai Rp 6 juta. ”Untuk piknik ke Solo, biaya per orangnya Rp 400.000. Untuk ibu-ibu penyetor sampah, ada sekitar 25 orang, gratis. Lainnya bayar,” kata Ery. Iming-iming wisata atau target pelesir bersama memberi semangat kepada para ibu rumah tangga di kompleks ini untuk giat memilih, memilah, dan mengantarkan aneka sampah anorganik ke bank sampah. Dari 45 keluarga di RT 001, ada 30 orang ibu rumah tangga yang aktif berpartisipasi mengumpulkan sampah layak daur ulang, seperti botol kemasan air mineral, kertas atau kardus bekas, aneka botol skincare, besi-besi tua, sepatu bekas, dan tas (plastik) kresek.

Harga nominal per kg per jenis sampah anorganik, memang nilainya kecil atau sangat murah,  tas kresek per kg Rp 500, kardus Rp 1.400, botol plastik mika Rp 1.500, kaleng Rp 800, kaca beling Rp 200, besi Rp 2.500. Namun, jika dikumpulkan bersama secara gotong royong, nominalnya berlipat. Setelah sebulan mengumpulkan aneka sampah anorganik dan menjualnya, mereka bisa mendapatkan uang Rp 150.000. Pendapatan perdana sampah itu dibelikan keranjang bambu besar sebagai tempat pemilahan, untuk botol plastik, kertas, besi, dan kresek. Konsistensi tampak dari hasil penjualan sampah yang tidak pernah di bawah 100.000 per bulan. Rata-rata, mereka mendapatkan Rp 200.000–Rp 300.000 per bulan. Melihat semangat para ibu, pengurus RT dan bapak-bapak bergotong royong membuatkan gudang khusus di belakang markas RT berukuran 5 x 1,5 meter. Selain bisa untuk modal berwisata, para ibu rumah tangga juga menjadi teladan bagi anak-anak mereka, yang diajak dan dilatih memilah sampah serta mengumpulkannya ke bank sampah. (Yoga)

Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang bertambah mahal dikhawatirkan akan menjadikan kelompok masyarakat kelas menegah ke bawah di Tanah Air kian sulit untuk menggapai jenjang pendidikan tinggi. Alhasil, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Indonesia pun sulit untuk meningkat dan makin tercecer dibandingkan dengan APK PT dari negara-negara Asean yang lain.  Berdasarakan data Bank Dunia, APK PT Indonesia adalah 31,5%, dibawah rata-rata global yang di level 40%. APK PT Indonesia tertinggal jauh dari sejumlah negara Asean yang lain seperti Singapura (97,0%) Thailand (49,0%), Vietnam (42,0%) dan Malaysia (40%).

Bahkan APK PT Indonesia kalah dari Filipina (35%) dan Brunei Darussalam (33,0%). Sedangkan target APK PT Indonesia do 2023 adalah 45% dan 60% di 2045. Angka APK PT adalah rasio antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan perguruan tinggi (tanpa memandang usia penduduk), dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan perguruan tinggi yakni 19-23 tahun. Negara dengan APK PT lebih tinggi memiliki peluang menjadi negara maju karena kualitas SDM-nya tinggi. (Yetede)

OJK menyebut, nilai transaksi kripto di dalam negeri telah menembus Rp 100 triliun, tepatnya Rp103,58 triliun pada Maret 2024. Jumlah itu melonjak tiga kali lipat dibandingkan Februari 2024 yang sebesar Rp33,69 triliun. "Dapat disampaikan bahwa jumlah investor  dan transaksi terkait aset kripto di domestik, terus menunjukkan tren peningkatan," ujar Kepala Eksutif Pengawas Inovasi Teknologi  Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital dan Aset kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi. Per Maret 2024, akumulasi nilai transaksi aset kripto ini mencapai Rp158,84 triliun. Tingginya transaksi aset digital itu tidak lepas dari penambahan jumlah investor kripto. 

Hasan menyebutkan, jumlah investor kripto domestik mencapai 19,75 juta maret 2024, atau bertambah 500 ribu lebih dibanding Februari 2024. "Saat ini Indonesia berada di peringkat ketujuh sebagai negara dengan jumlah investor aset kripto terbesar di dunia. Per Maret 2024, jumlah total investor  aset kripto Indonesia  mencapai 19,75 juta, naik 570 ribu investor dibandingkan dengan sebelumnya," tutur dia. Dia melanjutkan, OJK juga tengah merumuskan pokok mengenai  model bisnis agregator. Agregator kripto adalah platfom yang menggabungkan dan menampilkan data dari berbagai pertukaran mata uang kripto. (Yetede)

OJK memastikan akan terus mengawal proses restrukturisasi utang PT Waskita Karya Tbk (WSKT), yang menyebabkan emiten BUMN Karya tersebut terancam dihapuskan pencatatan sahamnya (delisting) dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasalnya, potensi delisting tersebut mengancam kepentingan pemegang 7,1 miliar saham publik yang ada di bursa. "Kami terus melakukan upaya monitoring secara intens atas proses restrukturisasi penyelesaikan utang-utang Waskita Karya," kata Kepala Eksutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi. Inarno menyebutkan, OJK telah melakukan beberapa inisiatif terkait proses restrukturisasi yang sudah disetujui oleh kreditur Waskita. Salah satunya adalah persetujuannya master restructuring agreement atau MRA atas 21 kredit perbankan. "Berikutnya adalah persetujuan pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap Tahap II, dan juga Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I untuk melakukan perpanjangan jangka waktu jatuh tempo menjadi 31 Desember 2034, dengan tingkat bunga tetap sebesar 5% per tahun," ungkap dia. (Yetede)

PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) bersiap melanjutkan perburuan untuk mengakuisisi aset-aset berbasis energi baru terbarukan (EBT) potensial, demi mengejar target maksimum kapasitas panas bumi (geothermal) dengan kontrak operasi bersama (joint operation, contract/JIC) terbesar di tanah Air, dan terus berambisi menjadi yang terbaik secara global. Presiden Direktur Barito Renewables Energy Hendra Sutjipta Tan menyampaikan bahwa ambisi tersebut akan diwujudkan, salah satunya dengan mencari atau mengakuisisi aset-aset bagus di sektor panas bumi serta tenaga bayu (angin), baik yang berlokasi di Indonesia maupun global. "Itu yang bisa kami tampilkan. Saat ini kami terus mencari (aset). Tentunya, ada kriteria-kriteria yang harus kami penuhi atau diskusikan," ujar Hendra. Dia menyebutkan, salah satu kriteria yang  menjadi perhatian perseroan adalah jenis aset yang akan diakusisi. Perseroan masih berfokus pada jenis aset panas bumi dan angin. Emiten EBT milik konglomerat Prajogo Pangestu ini merupakan produsen geothermal terbesar di Indonesia dengan kapasitas sebesar 886 MW, dan 1.000 MW dalam tahap eksplorasi. Pada 2023 perseroan mulai mengakuisisi beberapa proyek energi angin di seluruh Indonesia dengan potensi kapasitas hingga 396 MW. (Yetede)