Industri otomotif menunjukkan penurunan kinerja penjualan kendaraan baru pada tiga bulan pertama 2024. Namun, dari kinerja itu, penjualan kendaraan listrik melonjak hingga ratusan %. Sayangnya, penjualan kendaraan listrik belum mampu mendongkrak pelemahan industri yang diprediksi masih berlanjut seiring melemahnya daya beli dan sentimen suku bunga tinggi. Penjualan kendaraan roda empat, baik komersial maupun penumpang, secara wholesales (dari pabrik ke distributor) hanya 215.069 unit pada triwulan I-2024, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Penjualan ini menurun 24 % dibanding periode yang sama tahun 2023. Sementara penjualan sepeda motor secara nasional juga turun 5 % menjadi 1.735.000 unit menurut data Kemenperin.

Kondisi ini dirasakan beberapa perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah merilis laporan keuangan triwulan I-2024. PT Astra International Tbk (ASII) pada 29 April 2024 mengumumkan penurunan penjualan mobil sebanyak 20 % menjadi 120.000 unit. Penjualan sepeda motor di anak usaha mereka, PT Astra Honda Motor, juga turun 8 % menjadi 1.324.000 unit. Presdir Grup Astra Djony Bunarto Tjondro mengatakan, kondisi ini dipengaruhi dinamika perekonomian global dan domestik yang berdampak, salah satunya, pada turunnya daya beli masyarakat. ”Penurunan terutama merefleksikan kondisi ekonomi yang melemah, termasuk penurunan harga batubara dari tingkat harga yang tinggi sebelumnya,” ujarnya dalam siaran pers akhir April lalu. (Yoga)

Dalam dua pekan terakhir terdapat tiga produsen motor listrik memulai pembangunan pabrik di Indonesia. Tidak hanya motor listrik, investor mobil listrik pun tengah menjajaki investasi di Tanah Air. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan pertumbuhan kelas menengah menjadi potensi pasar menarik bagi pabrikan kendaraan listrik Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik (Aismoli) Budi Setiyadi mengatakan, di bulan Mei ini ada tiga produsen motor listrik yang memulai pembangunan pabriknya. ”Artinya, ke depan, industri sepeda motor listrik ini bakal makin pesat,” ujar Budi di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan pabrik motor listrik PT Yadea Teknologi Indonesia (Yadea) di Karawang, Jabar, Senin (13/5).

Pada 2 Mei 2024, PT Roda Pasifik Mandiri memulai pembangunan pabrik di Semarang, Jateng. Sehari setelah itu, PT Sunra Asia Pacific Hi Tech juga memulai pembangunan pabrik di Kendal, Jateng. Kehadiran merek dan pabrikan motor listrik tersebut menambah jumlah pelaku industri ini. Saat ini sudah ada 44 merek motor listrik yang menjadi anggota Aismoli. ”Tambahan pabrikan ini kelak akan menambah kapasitas produksi motor listrik di Tanah Air. Namun, kami masih harus menghitung lagi persis tambahan kapasitas produksi yang bakal disumbang oleh ketiga pabrikan tersebut,” katanya.

Wakil Ketua Umum Bidang Humas Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Achmad Rofiqi menambahkan, tak hanya motor listrik, investor mobil listrik juga tertarik untuk masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah pabrikan mobil listrik asal China, GAC. Selain itu, juga ada potensi investasi sarana dan prasarana kendaraan listrik, seperti perusahaan penyedia charging station dan panel surya. ”Ini menunjukkan bahwa mereka melihat Indonesia sebagai pasar yang potensial untuk disasar,” ujarnya. Menurut Achmad, pembangunan pabrik motor listrik Indonesia semakin mendorong pertumbuhan populasi kendaraan listrik di Indonesia. Ini akan membantu Indonesia mencapai target emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. (Yoga)

Pekerja tampak sibuk menuang gabah ke dalam mesin di tempat penggilingan gabah di Desa Gorowong, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/5/2024). Setiap kilogram gabah yang digiling hingga menjadi beras dikenakan tarif sebesar Rp 500. Aktivitas jasa pengilingan tersebut meningkat karena musim panen padi tengah berlangsung saat ini. (Yoga)

Pemegang izin impor sejumlah pangan pokok cenderung lambat merealisasikan impor. Hal itu mengganggu stok pangan sehingga harga pangan naik. Karena itu, pemerintah akan membuat regulasi untuk mengatasi persoalan tersebut beserta sanksinya. Kecenderungan lambatnya realisasi impor sejumlah bahan pangan pokok terindikasi sejak tahun lalu. Pemerintah sudah menerbitkan persetujuan impor (PI) melalui Kemendag. Namun, importir pemegang PI mandiri dan yang mendapat penugasan pemerintah tidak segera merealisasikan impor bahan pangan pokok. Pada akhir 2023, realisasi impor gula mentah dan konsumsi untuk cadangan gula pemerintah rendah, lantaran importir yang mendapat penugasan pemerintah tidak kunjung mengimpor kedua komoditas itu karena harga gula dunia naik (Kompas, 13/10/2024).

Pada Januari-awal Mei 2024, realisasi impor bawang putih juga lebih rendah dari total volume impor dalam PI yang telah diterbitkan. Padahal, harga bawang putih di pasar internasional, terutama China, tidak mahal dan tidak naik terlalu signifikan dibandingkan tahun lalu. Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Senin (13/5) mengatakan, kesenjangan harga bawang putih di dalam negeri pada tahun ini dibandingkan tahun lalu naik sangat tinggi. Harga rerata nasional bawang putih di tingkat eceran tahun lalu Rp 29.350 per kg, sedangkan pada Januari-awal Mei 2024 di Rp 46.650 per kg. Lonjakan harga itu disebabkan stok bawang putih di dalam negeri terbatas akibat realisasi impor komoditas tersebut rendah.

Setelah ditelusuri, rendahnya realisasi impor itu terjadi bukan lantaran harga bawang putih internasional mahal dan penerbitan PI yang lambat. ”Penyebab utamanya justru lantaran importir pemegang PI bawang putih tidak kunjung merealisasikan impor,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendari secara hibrida di Jakarta. Untuk itu, kata Edy, berdasarkan hasil rapat terbatas di Istana Negara pada 8 Mei 2024, pemerintah akan membenahi regulasi impor sejumlah bahan pangan pokok, termasuk bawang putih. Regulasi yang akan dibuat Bapanas itu, antara lain, akan memuat masa berlaku PI dan sanksi administratif bagi importir yang lambat merealisasikan impor bahan baku pangan. KSP mendapat rekomendasi dari Ombudsman agar masa berlaku PI sejumlah bahan pangan pokok, termasuk bawang putih, tidak lebih dari tiga bulan. Selama ini, masa berlaku PI sepanjang satu tahun kalender atau setahun. (Yoga)

Penjarahan kelapa sawit milik perusahaan perkebunan di Kalteng kian marak dalam setahun terakhir. Perlu upaya mengakhiri persoalan sengketa lahan dan kebun plasma dengan evaluasi perizinan. Dalam sebulan ini terjadi empat kasus penangkapan warga dengan tuduhan pencurian buah sawit milik perusahaan di tiga kabupaten di Kalteng, yakni Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kotawaringin Barat. Setidaknya 46 orang ditangkap dan 43 orang di antaranya sudah menjadi tersangka, tiga lainnya masih diperiksa. Para tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Sebagian kasus sudah dilimpahkan ke kejaksaan negeri masing-masing wilayah.

Salah seorang yang ditangkap adalah Aur (49), warga Desa Penyang, Kotawaringin Timur. Aur merupakan salah satu warga yang ikut dalam aksi panen massal dan pembuatan pondok di lahan salah satu perusahaan perkebunan sawit di Kotawaringin Timur, karena persoalan sengketa lahan yang sudah terjadi sejak 26 tahun lamanya. ”Sudah lama memang ada masalah itu,” ujar Margaretha Maria (49) kerabat Aur, Senin (13/5). Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Erlan Munaji mengatakan, meski ada sengketa, seharusnya warga tidak melakukan aksi panen massal. ”Kalau mengambil barang bukan miliknya,itu sudah pencurian. Kalau protes, tidak harus melakukan pencurian,” kata Erlan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Bayu Herinata berkata, masyarakat sudah jengah dengan aksi protes yang tak kunjung mendapat respons dan solusi, dari pemerintah maupun perusahaan perkebunan. ”Ada berbagai persoalan, salah satunya soal sengketa lahan. Aksi panen massal  merupakan upaya menuntut respons terhadap masalah itu,” kata Bayu. Evaluasi perizinan saat ini sedang dilakukan pemerintah pusat melalui Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas dipimpin Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, untuk penanganan dan perbaikan tata kelola industri sawit. Salah satu tugas satgas, mengevaluasi kembali perkebunan sawit di kawasan hutan. Dari total 3,3 juta hektar kawasan perkebunan sawit yang masuk kawasan hutan di Indonesia, terdapat 632.133,96 hektar kebun sawit yang masuk kawasan hutan di Kalteng. (Yoga)

Pungutan parkir liar di minimarket, obyek wisata, hingga di bahu jalan menimbulkan reaksi penolakan warga karena tarif yang tidak wajar. Warga tidak segan untuk memviralkan di media sosial sebagai bentuk perlawanan dan simbol kritik agar pemerintah serius menindak tegas parkir liar. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak tiga orang meminta biaya parkir mobil sebesar Rp 150.000 kepada salah satu pengunjung Masjid Istiqlal, Jakpus. Pengunjung itu mempertanyakan tarif mahal tersebut. Perdebatan pun tidak terhindarkan. Salah satu tukang parkir itu beralasan tarif tersebut normal karena ada biaya kebersihan dan uang jaga kendaraan agar tidak hilang. Salah satu tukang parkir lainnya menimpali bahwa tarif itu karena parkir liar sehingga pemilik kendaraan yang parkir di situ harus membayar. Warga yang merasa resah dengan tindakan menjurus pemalakan itu pun melaporkan kejadian tersebut.

Kapolres Jakpus Kombes Susatyo Purnomo Condro, Minggu (12/5) mengatakan, pelaku juru parkir liar seperti di dalam video sudah ditahan. Pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polsek Sawah Besar untuk menindaklanjuti dugaan pemerasan atau pemalakan di sekitar Masjid Istiqlal. Kapolsek Sawah Besar AKBP   Dhanar Dhono Ver-nandie menyatakan, jika melihat video yang beredar luas di media sosial, ada upaya dugaan pemerasan. Namun, dari pendalaman tidak terjadi penyerahan uang dari pihak pengendara mobil sehingga tidak ada unsur pidana. Kami mengamankan AB (49), tes urine positif menggunakan narkoba nantinya akan kami rehabilitasi. Kemudian J (26) kami tahan terkait kasus pencurian dengan pemberatan. Satu orang inisial D masih dalam penyelidikan,” katanya.

Kejadian serupa terjadi di kawasan wisata Puncak, Bogor, Jabar. Di salah satu warung dipatok tarif parkir mobil Rp 10.000. Namun, saat pengendara mobil hendak pulang, juru parkir meminta uang Rp 50.000. Kapolres Cisarua Komisaris Supriyanto mengatakan, juru parkir yang mematok parkir Rp 50.000 itu telah meminta maaf dan mengakui kesalahannya. ”Juru parkir itu membuat surat perjanjian dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Jika terulang, kami tindak secara pidana. Sekarang peringatan dulu,” kata Supriyanto. Keributan terkait lahan parkir juga terjadi di Kota Bekasi, Jabar. Tak hanya mematok tariff tinggi,tetapi juga menggunakan bahu jalan, di Jalan Kemuning, Bekasi Utara. Akibatnya, salah satu pengendara mobil yang rumahnya tidak jauh dari lokasi tak bisa keluar karena kendaraan berjejer di bahu jalan. Atas kejadian itu, petugas parkir ditangkap Polsek Bekasi Utara dan diberi peringatan keras agar tidak menggunakan bahu jalan untuk parkir liar. (Yoga)

Meningkatnya ancaman bencana menuntut ketersediaan tenaga penanggap pertama terlatih dalam penyelamatan, penyaluran logistik, dan dapur umum. Puluhan ribu Taruna Siaga Bencana atau Tagana yang tersebar luas di daerah menjadi andalan walaupun kerap terbatas oleh kesukarelaan. Tagana merupakan sukarelawan sosial dari masyarakat yang dirintis tahun 2000-an, sebelum Indonesia memiliki UU No 24 Tahun 2007. Selama 20 tahun perjalanannya, Tagana, yang berada di bawah naungan Kemensos, identik dengan respons cepat setelah bencana. Selain dituntut menjadi orang pertama yang datang ke lokasi bencana untuk membantu evakuasi korban, sukarelawan Tagana biasanya menjadi tumpuan dalam pendirian posko dan dapur umum, penyaluran logistik, dan layanan dukungan psikososial.

Andi Hanindito, pensiunan Kasubdit Bencana Alam Kemensos, yang turut membidani pendirian Tagana, Minggu (12/5) berkata, pada 24 Maret 2004, sebanyak 60 perwakilan dinas sosial dari 34 provinsi di Indonesia berkumpul di Lembang, Jabar. Mereka menyepakati pembentukan sukarelawan bencana yang akan dilatih guna menghadapi kondisi darurat. Sukarelawan pertama yang menjadi cikal bakal Tagana ini lalu diterjunkan dalam penanggulangan gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Tagana akhirnya dilembagakan melalui Permensos No 28 Tahun 2012 tentang Tagana dan Permensos No 29 tentang Pedoman Tagana. ”Mereka awalnya tidak mendapat gaji karena konsepnya memang kesukarelaan masyarakat walaupun dikendalikan secara sosial oleh Kemensos,” kata Andi.

”Baru belakangan ada tali asih dari Kemensos Rp 250.000 per bulan dan beberapa daerah memberikan tambahan, sesuai kemampuan masing-masing,” tambahnya. Sekjen Kemensos Robben Rico mengatakan, Tagana bekerja berdasarkan prinsip sukarela. Pada umumnya, mereka memiliki pekerjaan utama. ”Segala macam profesi ada. Mereka memang orang-orang yang punya hati luar biasa untuk melayani. Mereka dilatih di Tagana Center terlebih dahulu karena kami tidak mau menerjunkan mereka ke medan bencana tanpa keahlian atau keterampilan,” kata Robben, Jumat (10/5). Kemensos tidak mewajibkan semua anggota Tagana untuk ikut dalam setiap bencana. Sebab, pada prinsipnya gerakan ini adalah sukarelawan. Namun, umumnya, Tagana yang sudah dilatih selalu siap digerakkan saat bencana.

Tagana disabilitas juga berperan, menjadi tukang pijat bagi yang pegal-pegal atau sakit di pengungsian. Ada pula yang membantu di dapur umum. Sriyono Hadi Susilo (45), anggota Tagana Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, merupakan perangkat Desa Umbulharjo. ”Tagana bukanlah pekerjaan. Tagana adalah tugas kemanusiaan,” ujarnya. Saat diangkat sebagai anggota Tagana tahun 2006, Sriyono tidak mendapatkan upah. Insentif anggota Tagana baru didapat setelah erupsi Merapi tahun 2010, sebesar Rp 50.000 per bulan. Kini besarannya Rp 250.000 per bulan. Sekalipun bersifat sukarela, banyak anggota Tagana enggan pensiun. Muhammad Idris (59), anggota Tagana DKI Jakarta, misalnya. Bapak lima anak ini tetap bersemangat sebagai sukarelawan Tagana sekalipun banyak rekan sebayanya memilih pensiun. ”Sudah hobi. Dengar sirene saja langsung gatal pengin merapat ke lokasi,” kata Idris, Rabu (8/5), di Posko Tagana Jakbar. (Yoga)

Izin karyawisata bagi semua sekolah di Jabar diperketat setelah kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Ciater, Subang. Selain memperhatikan kesiapan kendaraan, tujuan perjalanan juga diutamakan hanya berada di sekitar Jabar. Pengetatan izin karyawisata tertuang dalam Surat Edaran (SE) Pj Gubernur Jabar No 64 Tahun 2024 tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan. Penekanannya adalah perhatian terhadap keamanan perjalanan, mulai dari segi perizinan hingga kelayakan kendaraan. Hal itu berkaca pada kecelakaan yang merenggut 11 nyawa di Ciater, Sabtu (11/5) petang. Sebagian besar korban adalah siswa SMK Lingga Kencana, Depok.

”Pada prinsipnya, tidak ada larangan, tetapi bagaimana lebih menjaga keamanan siswa dan guru. Kendaraan harus berizin, pengemudi harus dalam kondisi baik, hingga tujuan juga harus dipertimbangkan,” ujar Wahyu Mijaya, Kadis Pendidikan Jabar, di Bandung, Senin (13/5). Menindaklanjuti SE, pihaknya meningkatkan pengawasan dan menekankan pentingnya pertimbangan terkait tujuan karyawisata. Selain itu, sekolah memastikan kelayakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan perjalanan. Wahyu menyatakan, aturan dalam SE itu harus terus diingatkan agar kecelakaan maut di Ciater tidak terulang. (Yoga)

Kegelisahan Ery Yunarti dan Theresia Ning Wahyuni bersama warga Karangasri soal kebersihan lingkungan mendorong mereka bergotong royong mengelola sampah. Tak disangka, hasil memilah sampah bisa untuk mengisi kas dan membiayai acara wisata bersama. Senyum semringah terpancar dari wajah Ery (53) dan Wahyuni (52), Kamis (9/5) ketika menunjukkan spanduk 2 x 1 meter bertuliskan ”Plesir Gayeng goes to Solo” di markas RT 001 RW 004 Perumahan Karangasri, Kecamatan Sokaraja, Banyumas, Jateng. Markas itu semacam balai pertemuan warga, bekas lapangan bulu tangkis yang disulap menjadi tempat bercengkerama warga serta mengumpulkan pilahan sampah dan barang bekas untuk dijual kembali. ”Hari Minggu (12/5), kami mau jalan-jalan ke Solo Safari Zoo, Pusat Grosir Solo, dan Rasa Madu Heritage. Di sana, kami juga mau wisata kuliner,” kata Ery semangat.

Piknik ini adalah wisata bersama keluarga dan tetangga sekitar yang kedua kalinya berkat hasil mengumpulkan sampah. Pada November 2021, kelompok rukun tetangga ini pelesir ke Yogyakarta dengan ”modal sampah” sejak 2018. Dalam tiga tahun, warga RT 001 mampu mengumpulkan dana Rp 5 juta sampai Rp 6 juta. ”Untuk piknik ke Solo, biaya per orangnya Rp 400.000. Untuk ibu-ibu penyetor sampah, ada sekitar 25 orang, gratis. Lainnya bayar,” kata Ery. Iming-iming wisata atau target pelesir bersama memberi semangat kepada para ibu rumah tangga di kompleks ini untuk giat memilih, memilah, dan mengantarkan aneka sampah anorganik ke bank sampah. Dari 45 keluarga di RT 001, ada 30 orang ibu rumah tangga yang aktif berpartisipasi mengumpulkan sampah layak daur ulang, seperti botol kemasan air mineral, kertas atau kardus bekas, aneka botol skincare, besi-besi tua, sepatu bekas, dan tas (plastik) kresek.

Harga nominal per kg per jenis sampah anorganik, memang nilainya kecil atau sangat murah,  tas kresek per kg Rp 500, kardus Rp 1.400, botol plastik mika Rp 1.500, kaleng Rp 800, kaca beling Rp 200, besi Rp 2.500. Namun, jika dikumpulkan bersama secara gotong royong, nominalnya berlipat. Setelah sebulan mengumpulkan aneka sampah anorganik dan menjualnya, mereka bisa mendapatkan uang Rp 150.000. Pendapatan perdana sampah itu dibelikan keranjang bambu besar sebagai tempat pemilahan, untuk botol plastik, kertas, besi, dan kresek. Konsistensi tampak dari hasil penjualan sampah yang tidak pernah di bawah 100.000 per bulan. Rata-rata, mereka mendapatkan Rp 200.000–Rp 300.000 per bulan. Melihat semangat para ibu, pengurus RT dan bapak-bapak bergotong royong membuatkan gudang khusus di belakang markas RT berukuran 5 x 1,5 meter. Selain bisa untuk modal berwisata, para ibu rumah tangga juga menjadi teladan bagi anak-anak mereka, yang diajak dan dilatih memilah sampah serta mengumpulkannya ke bank sampah. (Yoga)