Regenerative tourism, sektor pariwisata yang tidak merusak lingkungan adalah sesuatu yang baru selain sustainable tourism (pariwisata yang berkelanjutan). Para penganjur regenerative tourism menyatakan bahwa pariwisata ini melampaui pariwisata berkelanjutan. regenerative tourism memberikan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus ada agenda memperbaiki kondisi alam dan lingkungan (pertumbuhan positif juga). Dengan kata lain, regenerative tourism diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pelakunya, termasuk masyarakat lokal, sekaligus memiliki dampak memperbaiki sistem ekologi yang sebelumnya rusak oleh pembangunan yang bersifat ekstraktif.

Regenerative tourism melibatkan kegiatan-kegiatan nyata memperbaiki lingkungan yang melibatkan partisipasi wisatawan. Harapannya, langkah ini juga memberi inspirasi bagi para wisatawan perihal tindakan nyata memulihkan alam. Ikut menanam pohon di perbukitan daerah hulu sungai dan menanam bakau di pantai adalah contoh kegiatan dalam regenerative tourism.Di tengah kegairahan mengembangkan desa-desa wisata, konsep regenerative tourism sangat layak dipertimbangkan. Sudah saatnya sektor pariwisata di perdesaan menyumbang tindakan positif untuk memulihkan sistem ekologi dengan kegiatan dan keterlibatan nyata wisatawan di dalam agenda wisatanya.

Bahkan, lebih dari itu, kegiatan wisata menjadi ikhtiar menjaga tradisi lama yang mengandung banyak kebaikan agar tidak tergerus oleh gaya hidup masa kini. Desa wisata yang tersebar di seluruh Nusantara dapat mengambil inisiatif untuk mengangkat konsep regenerative tourism dalam mengembangkan pariwisata mereka. Di masa datang, diharapkan semangat regenerative tourism akan berkembang menjadi regenerative economy ketika kegiatan di sektor-sektor ekonomi dilandasi semangat meningkatkan kesejahteraan sekaligus memulihkan kondisi alam dan lingkungan. (Yoga)

Bencana banjir bandang atau galodo mengakibatkan jalan Padang-Bukittinggi, Sumbar, terputus. Kementerian PUPR mengupayakan penanganan darurat agar jalan yang putus dapat segera dilewati mobil. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Nyoman Suaryana, Senin (13/5) mengatakan, tim mereka sedang melakukan survei jalan Padang-Bukittinggi yang putus akibat galodo dan banjir. Diketahui setidaknya ada 16 titik jalan yang rusak akibat bencana. ”Yang pertama akan (dilakukan) adalah penanganan darurat. Biar jalan itu paling tidak satu lajur bisa dilewati mobil,” kata Nyoman. Lokasi kerusakan jalan terparah ada di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, yang putus total. Selain itu, ada juga beberapa lokasi jalan di Tanah Datar dan Kota Padang Panjang yang tergerus sungai hingga separuh badan jalan.

Air sungai masih deras dan keruh. Tebing-tebing sungai runtuh dan bebatuan besar terserak di tengah sungai. Sejumlah obyek wisata, rumah makan, dan rumah di sempadan sungai tak luput dari terjangan banjir bandang yang melanda pada Sabtu malam. Menurut Nyoman, tim menggelar rapat untuk menghitung estimasi waktu pengerjaan jalan. Ia mengakui, tantangan cukup berat karena titik jalan rusak sangat banyak. ”Tidak harus bikin jembatan, tetapi (jalan yang rusak) bisa ditimbun atau digeser dulu saja. Namun, kami harus memastikan agar perbaikan aman dari longsor susulan,” ujarnya. Kadishub Sumbar Dedi Diantolani mengatakan, arus lalu lintas Padang-Bukittinggi kini dialihkan ke Malalak dan Sitinjau Lauik. Kebanyakan pengendara akan memilih melewati Sitinjau Lauik karena jalannya lebih lebar dibandingkan dengan Malalak. ”Setelah (peninjauan) kami akan bahas rekayasa jalan di Sitinjau Lauik. Ruas itu dalam kondisi normal saja sudah padat, apalagi dengan adanya pengalihan lalu lintas,” ucap Diantolani. (Yoga)

Dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi untuk kasus korupsi dengan terdakwa bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo, Senin (13/5) terungkap bahwa pejabat Kementan dimintai sembako senilai Rp 1,95 miliar, uang Rp 850 juta, dan paket telur sebanyak 15 ton untuk kepentingan Partai Nasdem. Permintaan itu dilakukan melalui staf Syahrul di Kementan, yakni Joice Triatman, politisi Partai Nasdem. Hal itu diungkap Kabag Umum Ditjen Perkebunan Kementan Sukim Supandi, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin. Ia dihadirkan jaksa KPK sebagai saksi bersama enam pejabat Kementan lain, di antaranya Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nasrullah dan Sekretaris Ditjen PKH Makmun.

Adanya permintaan sembako dan uang untuk Partai Nasdem itu terungkap saat ketua majelis hakim, Rianto Adam Pontoh, bertanya kepada Sukim. Kemudian, Sukim mengungkapkan bahwa pada 2023 permintaan itu diajukan Joice Triatman lewat bekas Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono, terdakwa kasus korupsi di Kementan. Sebelumnya, Syahrul dan Kasdi telah didakwa terlibat dalam korupsi di lingkungan Kementan. Mereka didakwa memeras, memotong pembayaran pegawai, dan menerima gratifikasi hingga Rp 44,5 miliar selama Januari 2020-Oktober 2023. Syahrul dan Kasdi didakwa melakukan perbuatan itu bersama Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Mohammad Hatta. Dalam kesaksiannya, Sukim mengungkap bahwa Joice berasal dari Partai Nasdem. ”Jadi, perintah Pak Sekjen (Kasdi), koordinasi dengan Bu Joice, menyiapkan sembako,” kata Sukim.

Sukim mengaku menyiapkan sebanyak 13.000 paket, yang setiap paket senilai Rp 150.000. Dana untuk pengadaannya mencapai Rp 1,95 miliar. Untuk memenuhi kebutuhan pengadaan paket sembako itu, dihimpun dana dari setiap pejabat eselon I Kementan. Sembako tersebut, menurut Sukim, dibagikan kepada masyarakat pada bulan puasa. Sukim mengaku tidak mengetahui tujuan penggunaan sembako tersebut. Yang pasti, sembako itu bukan untuk kepentingan Kementan. Menurut Sukim, Kasdi juga meminta Rp 850 juta melalui koordinasi dengan Joice. Melalui pesan singkat, sekretaris Joice hanya menyebut bahwa ada kuitansi dari Nasdem. Karena tidak ada uang, akhirnya para pejabat eselon I Kementan mengumpulkan uang dalam tiga tahap hingga terkumpul Rp 850 juta. Uang itu kemudian diserahkan kepada Joice. (Yoga)

Kesejahteraan dosen, dengan beban kerja dan tingkat pendidikan tinggi, umumnya jauh dari layak, terutama di perguruan tinggi swasta. Akibatnya, dosen perlu mengambil pekerjaan sampingan yang bisa menghambat fokus pada tugas utama dan menurunkan mutu pendidikan. Perjuangan para dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi untuk kesejahteraan, kebebasan akademik, dan kerentanan kerja diwadahi dalam Serikat Pekerja Kampus (SPK) yang dibentuk tahun 2023. Anggota Tim Departemen SDM dan Pendidikan SPK, Joko Susilo, Senin (13/5) mengatakan, saat ini ada 400 dosen dan tenaga kependidikan   perguruan tinggi negeri dan swasta bergabung. Wadah ini sebagai alat perjuangan untuk meningkatkan harkat dan martabat pekerja di perguruan tinggi. Sejumlah kampus juga sudah mendirikan SPK.

Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, beberapa waktu lalu, SPK mengeluarkan policy brief bertajuk ”Gaji Minimum Beban Kerja Maksimum”. Hal ini untuk mematahkan asumsi salah kaprah bahwa dosen dan staf pendidikan di universitas sudah memperoleh upah memadai. Penelitian SPK pada kuartal I tahun 2023 menunjukkan kondisi kesejahteraan dosen Indonesia memprihatinkan. Mayoritas dosen menerima gaji kurang dari Rp 3 juta, bahkan setelah mengabdi lebih dari enam tahun. Dosen awal karier, terutama mereka yang belum memiliki status tetap, sering kali menerima gaji pokok yang jauh lebih rendah dibandingkan rekan-rekan mereka di kementerian atau direktorat pemerintahan dengan kualifikasi serupa.

Seorang dosen PNS lulusan S-3 dengan jabatan fungsional lektor (asisten profesor), misalnya, menerima gaji pokok Rp 2,6 juta-Rp 4,4 juta. Jika beruntung, pada tahun ketiga bisa menerima sertifikasi dosen yang dipatok di angka Rp 2,8 juta per bulan. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan dengan tunjangan kinerja di Kemenkeu. Untuk lulusan S-1 saja bisa mencapai Rp 3,98 juta per bulan yang langsung diterima pada tahun kedua tanpa syarat administrasi yang memberatkan seperti pada sertifikasi dosen. ”Ada perasaan luas di antara dosen bahwa mereka kurang dihargai dan bisa mendapatkan lebih banyak di tempat lain. Hal ini memengaruhi motivasi dan keterlibatan mereka dalam tugas dosen. Kompensasi mereka tak sejalan dengan beban kerja dan kualifikasi,” kata anggota tim penelitian SPK, Fajri Siregar. (Yoga)

Berdasar hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakermas) yang diselenggarakan BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2024 sebesar 4,82 %. Angka ini terus menurun sejak Februari 2021 dan sudah lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19 di 4,99 % pada Februari 2020. Meski demikian, jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup banyak, yaitu 7,20 juta orang dari total 149,38 juta angkatan kerja. TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Pengangguran terbuka tidak hanya terdapat di perkotaan, tetapi juga perdesaan. Pada Februari 2024, baik di perkotaan maupun perdesaan, TPT sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi Februari 2023. Menurunkan tingkat pengangguran masih menjadi tantangan berat.

Dalam membuat kebijakan untuk mengatasi pengangguran, penting juga memperhatikan sektor-sektor ekonomi apa saja yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja. Diversifikasi ekonomi dan peningkatan investasi pada sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja juga dapat menjadi langkah strategis. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2024, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan (28,64 %); perdagangan besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (19,05 %); serta industri pengolahan (13,28 %). Pengembangan terhadap sektor-sektor ini dapat dijadikan pertimbangan untuk menghadapi tantangan pengangguran. Berbagai inovasi dalam menciptakan peluang pekerjaan baru dan memanfaatkan teknologi juga perlu dilakukan.

Oleh karena itu, selain diperlukan inovasi peluang pekerjaan baru, program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja juga perlu diberikan kepada kelompok usia muda ini agar mereka mendapat pekerjaan dan mampu berkontribusi terhadap perekonomian. Tidak hanya itu, pendekatan yang inklusif dalam memberikan edukasi kewirausahaan juga perlu dilakukan kepada anak-anak muda sejak di bangku sekolah, terutama bagi mereka yang duduk di bangku SMK, karena pada Februari 2024 TPT tamatan SMK masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan tamatan jenjang pendidikan lain, yaitu 8,62 %. Padahal, SMK merupakan pendidikan vokasi yang diharapkan mampu menyiapkan lulusannya menjadi lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. Sistem pendidikan harus terus disempurnakan agar sesuai dengan tuntutan pasar kerja modern dan mampu menjembatani kesenjangan (mismatch) antara keterampilan yang dimiliki para lulusan pendidikan dan kebutuhan. (Yoga)

Pemerintah tak boleh memberi apologi sekecil apa pun pada korupsi, apalagi menyangkut dana desa. Karena, jika revisi UU Desa tak sebanding dengan peningkatan tanggung jawab kepala desa (kades), potensi korupsi akan meluas seiring peningkatan dana desa (DD). Apalagi, terbatasnya sikap warga desa pada korupsi menjadi pelumas yang efektif atas kejadian ini. Jika dibiarkan, korupsi di desa bakal menghambat upaya percepatan peningkatan kesejahteraan karena tongkat estafet membangun dari desa dilanjutkan dalam asta cita Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dari sisi besaran, korupsi di desa bukan korupsi skala kecil (petty corruption), yang dilakukan penduduk untuk memuluskan proses administrasi. Korupsi di desa ini memengaruhi pemerintah dalam skala besar (grand corruption).

Pada 2021, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya kerugian negara Rp 233 miliar dengan 245 tersangka, atau hampir Rp 1 miliar per koruptor. Bukan nilai yang sedikit jika dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa rata-rata Rp 1,6 miliar setiap desa. Peningkatan korupsi di desa cukup persisten. Sejak diterbitkannya UU No 6/2014 tentang Desa, ICW mencatat kenaikan kasus korupsi di desa, dari 17 kasus pada 2015 menjadi 154 kasus; meningkat sembilan kali lipat. Sementara kerugian negara meningkat 581 % dari Rp 40,1 miliar menjadi Rp 233 miliar, di mana 85 % berkaitan dengan DD. Secara akumulasi, pada 2015-2021 kerugian negara mencapai Rp 403,8 miliar.

Tahun 2022, KPK dan ICW menyatakan kasus korupsi di desa merupakan yang terbanyak, yakni 155 kasus, di mana 133 kasus berhubungan dengan DD dan 22 kasus lainnya terkait penerimaan desa. Anggaran Rp 400 miliar yang dikorupsi itu mestinya bisa dipakai pemerintah untuk memberi bansos senilai Rp 200.000 pada dua juta penduduk miskin. Bila digunakan untuk membuka akses desa, banyak desa yang jalannya bisa diperbaiki. Data potensi desa (Podes) 2021 menunjukkan masih ada 20 % desa yang jalan utama desanya hanya diperkeras, bahkan masih tanah, tersebar di 16.332 desa. Penguatan hukum bagi kades seiring peningkatan DD membuat kades semakin kebal hukum. Padahal, kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 1 miliar, sesuai UU No 19/2019, jadi kewenangan KPK yang jumlah pegawainya sangat sedikit. Artinya, bakal banyak potensi korupsi di desa yang tidak terjangkau karena jumlah pegawai KPK kurang dari 0,1 % dari 75.000 desa lebih yang mesti diawasi. (Yoga)

Nasib rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 % pada tahun 2025 masih menggantung. Pemerintah menghadapi dilema untuk menaikkan tarif sesuai amanat undang-undang atau mempertahankannya di 11 %. Cara lain mesti ditempuh untuk mengerek penerimaan negara tanpa menekan daya beli masyarakat. Di satu sisi, kenaikan tariff PPN dari 11 % menjadi 12 % mulai 1 Januari 2025 itu bisa jadi ”jalan pintas” untuk meningkatkan penerimaan negara secara instan. Apalagi, kebutuhan belanja negara di bawah rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diperkirakan bakal naik signifikan. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengatakan, tidak ada bukti ilmiah bahwa kenaikan tarif PPN bisa memaksimalkan penerimaan negara. ”Bukan tidak mungkin justru tidak semaksimal jika tarif PPN tetap 11 %. Ini yang perlu kita evaluasi secara ilmiah,” katanya, Senin (13/5) di Jakarta.

Namun, membatalkan rencana kenaikan tarif PPN pun tidak mudah sebab itu sudah menjadi amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Apalagi, penyusunan Rancangan APBN 2025 akan dimulai dalam waktu dekat ini dan berbagai asumsi fiskal kemungkinan tetap mengacu pada dasar tarif PPN sebesar 12 %. ”Postur APBN dan belanja negara bisa berubah besar jika (kenaikan PPN) dibatalkan. Dari sisi prosedur ketatanegaraan, ada revisi UU dan proses APBN Perubahan yang perlu dilalui. Ini pastinya perlu waktu,” ujar Dradjad. Analis Kebijakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, mengingatkan, secara ekonomi, kenaikan tariff PPN bisa membawa implikasi besar pada roda ekonomi sektor riil dan daya beli masyarakat. Apalagi, sektor riil dan masyarakat tengah sama-sama menghadapi tekanan dalam bentuk kenaikan ongkos produksi dan kenaikan harga barang-jasa.

Menurut dia, pelaku usaha hanya punya dua opsi. Satu, ”melempar” sepenuhnya dampak kenaikan tarif PPN itu ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa. Dua, ”menyerap” kenaikan tariff PPN itu dengan cara tidak menaikkan harga barang dan jasa meski terpaksa harus menekan margin keuntungan dan menanggung ongkos produksi yang besar. Kedua opsi itu bagaikan ”buah simalakama”. Opsi lain mengerek penerimaan negara tanpa menaikkan tarif PPN dengan memaksimalkan pemasukan dividen dari BUMN yang saat ini masih jauh dari ideal. ”Total aset BUMN itu tidak kurang dari Rp 10.000 triliun, tetapi mengapa return-nya hanya bisa menghasilkan dividen Rp 200 triliun-Rp 300 triliun,” katanya. (Yoga)

Industri petrokimia nasional yang belum terintegrasi optimal dan masih bergantung pada bahan baku impor menjadi bagian dari sederet tantangan di sektor itu. Perlu perencanaan matang dan jangka panjang melibatkan pemerintah serta para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan besarnya potensi Indonesia. Sejumlah tantangan dan tawaran solusi pada industri petrokimia diulas dalam National Petrochemical Conference yang diselenggarakan PT Tuban Petrochemical Industries di Jakarta, Senin (13/5). Menurut Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, kapasitas produksi produk petrokimia nasional saat ini ialah olefin dan turunannya sebanyak 9,73 ton, aromatik dan turunannya 4,61 juta ton, serta produk C1 (metanol) dan turunannya 980.000 ton.

Padahal, kebutuhan industri petrokimia nasional lebih dari itu. Oleh karena itu, industri petrokimia didorong berkembang. Tak hanya lewat hilirisasi, tetapi juga huluisasi. ”Hadirnya industri petrokimia hulu baru guna memperkuat pasokan dan meningkatkan daya saing menjadi fokus dan titik berat pemerintah. (Yakni) Memaksimalkan nilai tambah dari minyak dan gas bumi, batubara, serta biochemical,” ujarnya. Upaya mendorong hal tersebut ialah melalui investasi industri petrokimia. Sejumlah proyek yang saat ini tengah berjalan di antaranya Lotte Chemical Indonesia, Polypropylene (PP) Balongan, Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tuban, Grass Root Refinery (GRR) Tuban, dan Chandra Asri Perkasa 2 (CAP2).

Apabila proyek-proyek tersebut terealisasi, Indonesia akan menjadi negara petrokimia nomor satu di Asia Tenggara, dengan penambahan total kapasitas olefin menjadi 7.523 kiloton per tahun (KTA) dan tambahan total kapasitas poliolefin menjadi 7.281 KTA. Agus mengakui, ada sederet tantangan dalam mengembangkan industri petrokimia Indonesia, salah satunya kebutuhan investasi yang besar. Hal itu karena dibutuhkan insentif yang lebih menarik dari pemerintah agar Indonesia bisa semakin cepat bersaing dengan negara-negara lain. Dirut Pertamina Nicke Widyawati.  mengatakan, industri petrokimia berpotensi besar untuk terus berkembang, termasuk di Indonesia. Pasar ekspor juga menarik untuk dikembangkan. Dari sisi suplai, chemical bisa berasal dari petroleum (minyak), gas, biochemical, dan batubara. (Yoga)

Pekerja terlihat membersihkan deretan unit pendingin ruangan (AC) yang dipajang di salah satu toko elektronik di kawasan Kramat Jati, Jakarta, Senin (13/5/2024). Cuaca panas yang terjadi beberapa pekan terakhir ini berimbas pada naiknya penjualan AC. Menurut keterangan penjaga toko, permintaan AC meningkat naik hingga 70 persen dari biasanya. (Yoga)

Saat menjadi pemimpin sebuah perusahaan dan memiliki anggota tim yang hebat, mereka selalu mencapai kinerja puncak, membuat inovasi, tak pernah melewati tenggat kerja, dan juga selalu bisa memuaskan keinginan klien apa yang akan dilakukan ketika mereka ingin pindah departemen? Laman Gallup merangkum perasaan pimpinan dalam tim yang kehilangan karyawan hebat itu. Kehilangan karyawan favorit menciptakan tantangan emosional dan pribadi dalam tim. Semangat tim dapat menurun, produktivitas juga turun, dan meningkatnya kebingungan di antara karyawan lain.

Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar pemimpin pernah menimbun talenta. Dalam sebuah penelitian yang dikutip MIT Sloan Management Review menyebutkan, 75 % lebih pemimpin secara terbuka mengakui bahwa mereka pernah menimbun talenta alias tidak meloloskan keinginan mereka untuk berkembang di tempat baru. Penimbunan talenta dapat menghambat karier karyawan dan berdampak negatif pada bisnis. Di antara perusahaan-perusahaan yang disurvei itu, organisasi berkinerja tinggi akan dua kali lebih mungkin memprioritaskan perpindahan talenta.

Sementara organisasi berkinerja rendah 2,5 kali lebih mengatakan bahwa perpindahan talenta tidak penting dan mati-matian mempertahankan talenta dalam tim dan tak pernah memberi kesempatan untuk pindah. Laporan Penelitian Mobilitas Bakat pada 2015 yang ditulis Lee Hecht Harrison me- nemukan bahwa 24 % dari 257 organisasi yang disurvei mengatakan, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman organisasi tentang mobilitas bakat dan bagaimana pemanfaatkannya. Banyak pemimpin perusahaan tak mengetahui pentingnya mobilitas bakat di internal perusahaan agar kinerja perusahaan meningkat. Director at No Bull Financial Darren S di akun Linkedin miliknya memberi saran untuk menghadapi situasi seperti ini dan mengakhiri penimbunan talenta yang berkait dengan kultur perusahaan.

Pengembangan harus menjadi bagian dari budaya perusahaan dan pemimpin harus melihatnya sebagai bagian penting dari pekerjaan mereka. Dari situasi seperti ini, perusahaan perlu mendorong pegawai untuk lebih mandiri dengan menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis yang seharusnya tak hanya menjadi tanggung jawab pemimpin saja. Karyawan membutuhkan kesempatan untuk menerapkan keterampilan dan menunjukkan kepada pemimpin tentang kemampuan mereka. Langkah itu harus dikombinasikan dengan keinginan karyawan. Di sinilah seorang pemimpin perlu mengetahui cita-cita karyawan sehingga bisa legawa untuk melepas mereka ke tempat yang diinginkan. (Yoga)