Sulit dimungkiri, pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2015 telah memberikan dampak yang tak bisa diremehkan bagi gerak roda perekonomian nasional. Mulai dari konektivitas jalur transportasi, infrastruktur penunjang pertanian, hingga integrasi kawasan industri yang semuanya memacu laju ekonomi lebih tinggi. Apalagi, sejak 2015 hingga April 2024 pemerintah berhasil merampungkan 198 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp1.614 triliun, baik dari swasta murni, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Sayangnya, kisah manis proyek strategis itu dihadapkan pada fakta yang kurang menggembirakan, yakni tingginya problematika dari sisi pembiayaan dan pengadaan lahan. Dari sisi lahan pun pemangku kebijakan telah memiliki instrumen hukum soal mekanisme penyelesaian sengketa dan ganti rugi, serta pengadaan lahan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara. Akan tetapi, aneka siasat itu masih jauh panggang dari api. Dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada 41 PSN dengan nilai Rp554 triliun yang masih sarat masalah.

Kendati demikian, di tengah masih besarnya kendala tersebut pemerintah justru menambah 16 proyek ke dalam PSN. Jumlah tersebut terdiri dari 14 proyek dan 2 program strategis. Persoalannya, PSN baru itu dipastikan tidak akan tuntas pada tahun ini. Secara total sebanyak 96 PSN akan diwariskan ke pemerintahan baru yang mulai menjabat Oktober mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemangku kebijakan menyiapkan sejumlah strategi untuk mengurai benang kusut proyek strategis. Dari sisi pengadaan lahan, pemerintah akan memberikan bantuan eksekusi pembiayaan pengadaan tanah termasuk di dalamnya penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Adapun dalam konteks pembiayaan, langkah taktis yang disiapkan adalah pemberian government guarantee untuk proyek ydengan skema KPBU.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah akan mempercepat penyediaan lahan, proses perizinan pihak ketiga, dan pengalokasian anggaran PSN. Plt. Deputi VI Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, menambahkan pemerintah yang saat ini berkuasa akan menyerahkan 80 dan 16 PSN baru kepada rezim baru untuk dituntaskan. Tentunya hal itu juga akan linier dengan upaya pemerintahan yang akan datang untuk menyelesaikan persoalan lahan serta pembiayaan. Jika dianalisis dengan lebih saksama, kesulitan pembiayaan yang dihadapi pemerintah bukan hanya pada belum optimalnya instrumen pendanaan untuk berbagai proyek itu. Dalam kaitan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Rumah dan Perumahan Rakyat (PUPR) Zainal Fatah, mengatakan pemerintah akan mengoptimalisasi skema KPBU untuk menuntaskan berbagai proyek, terutama jalan tol. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang, mengatakan PSN memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran ekonomi nasional.

Sejak 2016 hingga 2024, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin berhasil menyelesaikan 198 proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp1.614 triliun yang diklaim memberikan dampak dalam perekonomian senilai Rp3.344 triliun dan menyerap tenaga kerja langsung 2,71 juta orang. Adapun, pada 2024, di ujung Pemerintahan Jokowi, sebanyak 41 PSN senilai Rp554 triliun ditargetkan dapat rampung. Untuk itu, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian pun berupaya untuk mengorkestrasi sejumlah isu strategis yang menyertai PSN, di antaranya perizinan dan penyiapan, kehutanan, pengadaan lahan, pembiayaan, dan konstruksi. Harapannya, daftar 41 PSN tersebut tak perlu dilanjutkan oleh pemerintahan baru berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan menjadi beban fiskal APBN 2025.

Pasalnya, infrastruktur menjadi modal dasar dan fondasi bagi perekonomian Indonesia untuk menyandang gelar sebagai negara maju. Akselerasi pembangunan infrastruktur menjadi modal dasar Indonesia menyandang status sebagai negara maju dengan laju pertumbuhan ekonomi 6%—7%. Menghadapi berbagai risiko pelambatan ekonomi global yang antara lain disebabkan oleh peningkatan tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi, pelemahan permintaan, kebijakan suku bunga yang masih akan tinggi, disrupsi rantai pasok, hingga perubahan iklim, Indonesia tentu dituntut untuk mandiri dengan mengandalkan ekonomi di dalam negeri, yang rasanya sangat mencukupi, baik dari sisi potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM).

Pasalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sempat mengingatkan kembali soal penyelesaian konflik agraria berbasis hak asasi manusia. Sebagai refleksi, Komnas HAM, saat debat capres-cawapres lalu, sempat meminta pemerintahan mendatang untuk memperhatikan konflik-konflik yang sering berkaitan dengan infrastruktur. Komnas HAM bahkan sempat menyampaikan sejumlah catatan, misalnya ketimpangan kepemilikan dan akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang masih belum mendapatkan solusi yang adil dan permanen di Indonesia. Per akhir 2023, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaporkan redistribusi tanah di kawasan hutan baru terealisasi seluas 379.621,85 hektare atau 9,26% dari target 4,1 juta ha. Kasus terkait dengan agraria dan SDA merupakan salah satu kasus yang paling banyak dilaporkan, terutama konflik terkait pertanahan, perkebunan, infrastruktur, proyek strategis nasional (PSN), dan pertambangan. Setidaknya, harian ini berharap agar ke depan konflik berkaitan infrastruktur makin surut karena pemerintah baru dan badan usaha pelaksana proyek lebih terbuka dan aktif dalam melakukan sosialisasi dengan memposisikan masyarakat sebagai subjek dari pelaksanaan PSN ketimbang objek.

Jika Indonesia ingin mencapai target net zero pada 2060, diperlukan peningkatan investasi yang besar. Menurut Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral, Indonesia memerlukan investasi sebesar US$28,5 miliar per tahun pada sistem energinya untuk memenuhi target pada 2060. Investasi tambahan dalam skala besar akan diperlukan untuk melakukan dekarbonisasi di berbagai bidang lain, seperti pertanian serta proyek nature based solutions seperti konservasi dan restorasi hutan, bakau, dan lahan gambut. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, tantangan mewujudkan net zero salah satunya investasi. Untuk merespons hal itu, perlu respons yang dipimpin oleh sektor keuangan di Indonesia. Kita telah melihat bahwa para penyandang dana dari luar negeri sudah bergerak untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, mereka tampaknya kesulitan mengidentifikasi pipeline yang bankable. 

Pihak dari Indonesia perlu memastikan pendanaan yang tersedia terhubung dengan solusi, proyek, perusahaan, dan inisiatif lokal, sehingga penyandang dana global lebih mudah mengidentifikasi peluang yang siap untuk berinvestasi. Dalam konteks ini, Otoritas Investasi Indonesia (INA) yang baru dibentuk memiliki peran penting. Sistem keuangan dan perbankan Indonesia masih perlu untuk bergerak lebih cepat. Oleh karena itu, diperlukan 4,5 kali lipat pada 2030 agar dekarbonisasi Indonesia tetap berjalan sesuai rencana. Institusi swasta menyumbang rata-rata tahunan sebesar US$3,4 miliar terhadap total pendanaan iklim negara, yang hanya mewakili 3% dari total investasi mereka. Untuk mencapai target iklim Indonesia pada 2030, diperlukan investasi sebesar US$285 miliar. Karena pendanaan pemerintah kemungkinan hanya menyediakan 34% dari kebutuhan investasi, negara ini mempunyai kesenjangan pendanaan iklim sekitar US$145 miliar.

Berbagai kerangka kerja internasional yang baru diperkenalkan, seperti Taskforces on Climate and Nature Related Financial Disclosures (TCFD dan TNFD), berarti alat untuk melakukan hal tersebut kini telah tersedia. Pada intinya, hal ini berarti pendanaan beralih dari portfolio sektor yang dianggap akan menurun, seiring dengan makin intensifnya perubahan iklim dan menuju investasi yang akan berkembang seiring transisi dunia menuju emisi net zero. Untuk mengintegrasikan dan mengoperasionalkan perubahan-perubahan ini, para lembaga keuangan perlu memiliki strategi iklim dan roadmap yang menyeluruh tentang bagaimana mereka akan mengurangi jejak emisi mereka, yang didukung oleh penilaian dan pelaporan yang kuat sehingga mereka dapat mengukur kemajuannya. Bank yang ingin tahu harus mulai dari mana harus berdiskusi dengan nasabah mereka mengenai strategi transisi dan menciptakan produk baru yang dirancang untuk membantu perusahaan-perusahaan di negara ini mempercepat proses dekarbonisasi. Saat memberikan pendanaan, mereka perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai emisi yang mereka biayai dan bagaimana hal ini berdampak pada paparan risiko mereka.

Di tengah tingginya ketidakpastian global dan dinamika ekonomi domestik, emiten-emiten berhitung dengan cermat untuk mengucurkan belanja modal pada 2024. Alhasil, kucuran capital expenditure (capex) relatif mengalir pelan pada awal tahun ini. Dua emiten yang mengalokasikan capex dengan nilai jumbo ialah PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) dan PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN). ADMR menyiapkan belanja modal US$175 juta hingga US$250 juta, sedangkan BREN senilai US$160 juta. Direktur Adaro Minerals Indonesia Heri Gunawan menjelaskan, capex tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan smelter dan infrastruktur PT Maruwai Coal. “Yang terserap sudah US$77 juta, karena banyak belanja modal untuk pembangunan smelter aluminium maupun proyek infrastruktur untuk Maruwai Coal,” kata Heri usai RUPS ADMR, Selasa (14/5).

Sementara itu, BREN menyerap belanja modal sekitar US$13 juta sepanjang kuartal I/2024. Dana tersebut digunakan BREN untuk persiapan ke giatan pengeboran aset Drajat yang akan dimulai dalam waktu dekat ini. Dengan demikian, BREN masih mengantongi alokasi capex tebal, yakni sekitar US$147 juta untuk dikucurkan dalam tiga kuartal berikutnya. Direktur Utama Barito Renewables Energy Tan Hendra Soetjipto mengatakan, BREN menargetkan kenaikan kapasitas menjadi sebesar 2.002 megawatt (MW) untuk pembangkit geotermal, dan 396 MW dari pembangkit listrik tenaga angin. Direktur dan Corporate Secretary Barito Pacifi c David Kosasih mengatakan BRPT sebagai holding menganggarkan belanja modal sebesar US$600 juta hingga US$650 juta pada tahun ini. Mayoritas belanja modal tersebut akan digunakan untuk proyek pabrik CAEDC atau pabrik ethylene dichloride, drilling geotermal dan beberapa proyek lainnya.

Serapan belanja modal yang rendah juga dialami oleh emiten panas bumi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO). Sepanjang kuartal I/2024, entitas usaha PT Pertamina (Persero) itu menghabiskan belanja modal sebesar US$18,08 juta atau 3,3% dari alokasi capex tahun ini yang mencapai US$547 juta. Direktur Keuangan Pertamina Geothermal Energy Yurizki Rio mengeklaim perseroan berupaya menjaga kinerja keuangannya sembari memaksimalkan belanja modal untuk akselerasi ekspansi bisnis. Berbanding terbalik, emiten di sektor telekomunikasi masih jor-joran untuk mengalirkan belanja modal demi ekspansi jaringan dan memperkuat infrastruktur telekomunikasi. PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison, misalnya telah menyerap belanja modal sebesar Rp2 triliun hingga kuartal I/2024. 

Jumlah itu setara dengan 16,66% dari alokasi capex Rp12 triliun pada tahun ini. Sekitar 88% dari serapan belanja modal ISAT mengalir ke bisnis seluler untuk mendukung permintaan layanan data. Direktur Indosat Nicky Lee menuturkan, anggaran capex ISAT pada tahun ini akan difokuskan untuk memperluas jangkauan, menambah kapasitas, dan membuat jaringan yang lebih tahan banting. Senada, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) tercatat menghabiskan belanja modal sebesar Rp5,1 triliun sepanjang 3 bulan pertama 2024. “Telkom memprioritaskan optimalisasi nilai sinergi dari capex di seluruh jaringan akses, backbone, dan sistem IT untuk efi siensi yang lebih baik,” tulis manajemen TLKM.