Lawrence Wong telah dilantik sebagai PM keempat Singapura. Ini menandai transisi kepemimpinan pertama Singapura dalam 20 tahun.Wong (51) menggantikan Lee Hsien Loong (72) yang tetap berada dalam kabinet sebagai menteri senior. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam mengambil sumpah jabatan Wong pada Rabu (15/5) malam. Tharman dalam pidatonya mengatakan, dia sangat percaya pada kemampuan Wong memimpin seiring upaya Singapura yang belum terpetakan secara internasional. Dia menekankan peran penting Wong dalam menyusun kebijakan ekonomi dan sosial Singapura.

”Dia akan menjadi dirinya sendiri serta memakai pendekatan sendiri untuk membangun konsensus dan menemukan jalan terbaik ke depan. Dia pasti akan melakukannya sesuai ritme dan iramanya sendiri,” ujarnya. Tharman mengatakan, rakyat Singapura berada di tangan yang tepat. Wong dan timnya diyakini akan mampu membangun fondasi kuat yang sudah dibangun oleh para pendahulu. Tharman juga berterima kasih kepada Lee atas kepemimpinannya yang luar biasa sebagai PM selama 20 tahun terakhir. Lee dikatakan sudah memenuhi janjinya untuk menjadi PM bagi seluruh rakyat Singapura. Lee menjunjung tinggi standar kepemimpinan politik, integritas, dan tidak korupsi. ”Lee juga menjaga semangat rakyat tetap tinggi melalui krisis keuangan global dan pandemi Covid-19,” ujarnya. (Yoga)

Para pelaku usaha di AS yang menggunakan Tiktok dalam bisnis mereka, Selasa (14/5) menggugat Pemerintah AS terkait UU Larangan atas Tiktok yang telah ditandatangani Presiden Joe Biden. Mereka khawatir pelarangan Tiktok akan menurunkan omzet usaha, bahkan mematikan nafkah mereka. Gugatan itu diajukan oleh delapan pembuat konten Tiktok ke Pengadilan Federal AS. Para penggugat meminta pengadilan membatalkan pemberlakuan UU itu. Pada 24 April 2024, Biden menandatangani UU yang memaksa Tiktok menjual sebagian sahamnya kepada investor di AS. Saat divestasi tak bisa dipenuhi Tiktok, UU tersebut melarang toko aplikasi, seperti Apple dan Google Alphabet, untuk memberi tawaran kepada Tiktok.

Aturan juga melarang layanan internet yang mendukung Tiktok. Jika sampai 19 Januari 2025 tidak ada penjualan saham, AS akan melarang total Tiktok beroperasi dan berlaku mulai April 2025. Dengan 170 juta pengguna di AS, Tiktok menjadi salah satu media sosial yang paling digemari. Penggugat UU tersebut, antara lain, peternak, penjual kue, pembuat video komentar olahraga, pembuat kuis Alkitab, dan pegiat advokasi hak-hak penyintas kekerasan seksual. Para penggugat itu menggunakan Tiktok dalam usaha dan aktivitas mereka. ”Meskipun berasal dari tempat, profesi, latar belakang, dan pandangan politik yang berbeda, mereka satu pandangan bahwa Tiktok memberi mereka sarana unik dan tak tergantikan untuk mengekspresikan diri dan membentuk komunitas,” demikian isi gugatan yang diungkapkan di Washington, Selasa waktu setempat.

Davis Wright Tremaine LLP, firma hukum yang mewakili para penggugat, mengatakan, gugatan telah diajukan ke Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Distrik Columbia. Pelarangan Tiktok di AS dinilai akan merugikan kehidupan warga AS. Jika diberlakukan, ketentuan baru itu akan menghalangi warga AS mengungkapkan ekspresi dan berkomunikasi dengan cara Tiktok yang khas. Juru bicara Tiktok mengatakan, perusahaannya menanggung biaya hukum atas gugatan yang diajukan para pengguna aplikasi itu. (Yoga)

Rumah sakit yang akan melayani pasien peserta BPJS Kesehatan diminta memenuhi persyaratan kesesuaian kamar dengan kelas rawat inap standar atau KRIS. Kemenkes menyatakan, pemerintah tidak memberikan insentif kepada rumah sakit swasta untuk menyesuaikan standar tersebut. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes Ahmad Irsan A Moeis menjelaskan, Menkes hanya melakukan pembinaan terhadap fasilitas kesehatan selama masa transisi hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 30 Juni 2025, sesuai Perpres No 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 8 Mei 2024.

Menurut Ahmad, pihak-pihak terkait, seperti BPJS Kesehatan, Kemenkeu, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan RS terkait, akan terlibat dan mengevaluasi selama masa transisi ini. Jika dalam evaluasi itu ditemukan keterbatasan, pemerintah kemungkinan mengambil kebijakan terbaru. ”Nanti kita akan lihat hasil evaluasinya. Kemenkeu juga ikut. Nanti kita lihat apa kebijakan yang bisa diberikan pemerintah terhadap para pengelola RS terhadap penyesuaian KRIS ini,” kata Ahmad dalam konferensi pers di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5). Ini sekaligus menjawab kekhawatiran Asosiasi RS Swasta Indonesia (ARSSI) yang mengaku beberapa anggotanya terbebani karena harus menganggarkan dana lebih untuk merenovasi ruang rawat inapnya mengikuti ketentuan KRIS.

Hasil evaluasi dan koordinasi fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap akan menjadi dasar penetapan manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan. Ketiga komponen ini harus ditetapkan paling lambat pada 1 Juli 2025. Dalam perpres ini juga tidak ada pasal yang menyebutkan penghapusan kelas I, II, dan III yang berlaku saat ini,tetapi semua kamar rawat inap dibuat sesuai standar KRIS. Aturan teknis dari penyesuaian KRIS ini akan dituangkan dalam Permenkes yang akan diterbitkan nanti, kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. (Yoga)

Pemerintah belum mampu menyubsidi secara penuh biaya kuliah mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) Bantuan operasional PTN yang tersedia hanya mampu memenuhi 30 % biaya operasional kampus. Karena itu, PTN tetap membutuhkan biaya dari mahasiswa dengan sistem uang kuliah tunggal (UKT), yang disebut UKT berkeadilan sesuai dengan kemampuan finansial mahasiswa. Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie, Rabu (15/5) di Jakarta, mengatakan, pada 2024 ada penyesuaian standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi negeri (SSBOPTN) agar dapat memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagai standar minimal.

Biaya operasional untuk tiap rumpun program studi bervariasi, bergantung karakteristik, mutu (akreditasi), dan indeks kemahalan di suatu wilayah. ”Parameter pembiayaan berubah. Jika dulu dengan standar biaya operasional tahun 2020 kuliah cukup ceramah atau praktik laboratorium, kini variasinya banyak untuk mendukung lulusan yang lebih berdaya saing,” katanya. Menurut Tjitjik, memang ada ruang bagi tiap PTN untuk bisa menetapkan UKT sesuai kemampuan mahasiswa. Namun, tetap dipastikan tidak boleh ada mahasiswa yang berpotensi, tetapi terkendala kuliah di PTN karena masalah biaya kuliah. Karena itu, tiap PTN wajib menyediakan UKT kelompok 1 sebesar Rp 500.000 dan kelompok 2 sebesar Rp 1 juta wajib untuk minimal 20 % mahasiswa.

”Termasuk untuk mahasiswa yang pendapatan orangtuanya paling tinggi Rp 4 juta per bulan atau tanggungan tiap orang di dalam keluarga hanya mencapai Rp 750.000 per orang. Mereka harus masuk di UKT 1 atau 2,” ucap Tjitjik. Tjitjik mengatakan, penyesuaian SSBOPTN dengan perhitungan tahun 2023 yang mulai diterapkan tahun ini membuka ruang bagi tiap PTN menambah kelompok UKT, untuk memberikan kesempatan bagi kelompok mahasiswa yang mampu membiayai sendiri biaya operasionalnya. Dengan demikian, bantuan dari pemerintah yang terbatas bisa lebih dimaksimalkan untuk membantu kelompok mahasiswa tidak mampu. (Yoga)

Neraca perdagangan barang migas dan nonmigas Indonesia mengalami surplus selama empat tahun terakhir atau 48 bulan beruntun sejak Mei 2020. Komoditas penopang utamanya adalah bahan bakar mineral yang didominasi batubara serta lemak dan minyak hewan nabati, terutama minyak sawit dan produk turunan. BPS, Rabu (15/5) merilis, neraca perdagangan migas dan nonmigas Indonesia pada April 2024 surplus 3,56 miliar USD, turun 1,02 % secara bulanan dan 0,38 % secara tahunan. Nilai ekspor RI pada April 2024 sebesar 19,62 miliar USD, turun 12,97 % secara bulanan, sedangkan impor senilai 16,06 miliar USD, turun 10,6 % secara bulanan.

Meskipun tren surplus neraca perdagangan barang turun sejak akhir 2022, RI masih mengalami surplus neraca dagang sejak Mei 2020 hingga April 2024. Sepanjang periode itu, neraca perdagangan RI surplus 157,15 miliar USD dengan komoditas utama penopangnya adalah batubara dan minyak sawit beserta turunannya. Deputi Bidang Statistik Perdagangan dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, sebelumnya, Indonesia pernah mengalami surplus beruntun neraca perdagangan barang. Surplus neraca dagang paling lama terjadi selama 152 bulan berturut-turut sejak Juni 1995 hingga April 2008. ”Kemudian, pada Januari 2016 hingga Juni 2017, neraca dagang Indonesia juga mengalami surplus selama 18 bulan beruntun,” ujarnya dalam konferensi pers secara hibrida di Jakarta. BPS mencatat, surplus neraca perdagangan barang selama empat tahun terakhir disokong surplus nonmigas yang mencapai 224,15 miliar USD. (Yoga)

Booming inovasi teknologi kecerdasan buatan di kancah internasional mendorong peningkatan investasi fasilitas pusat data di Asia Pasifik. Dari operator telekomunikasi, investor ekuitas, manajer aset, dan perusahaan raksasa teknologi global ikut melirik. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi yang tetap dipandang strategis. NTT Data, lini usaha pusat data bagian dari korporasi telekomunikasi asal Jepang, NTT Group, Rabu (15/5) di Jakarta, mengumumkan akan menambah investasi fasilitas pusat datanya di Indonesia. Keputusan bisnis ini bertujuan untuk mengambil potensi ceruk pasar pusat data yang diperkirakan semakin besar karena booming teknologi kecerdasan buatan.

NTT Data sebelumnya telah mengoperasikan dua fasilitas pusat data di Indonesia, yakni fasilitas pusat data JKT-2 (Kawasan Bisnis Kuningan, Jakarta) dan JKT-3 (Bekasi, Jabar). Tambahan investasi fasilitas pusat data diberi nama JKT-2 Annex dan berlokasi 20 km dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Presdir Global Data Centers Indonesia NTT Data dan PT NTT Indonesia Yasuhiro Kaiji dalam konferensi pers, Rabu, di Jakarta, mengatakan, fasilitas pusat data JKT-2 Annex dijadwalkan selesai dibangun pada awal 2026. Pembangunan fasilitas ini menggunakan konsep ramah lingkungan dan menerapkan solusi kecerdasan buatan.

Pembangunan JKT-2 Annex merupakan bagian dari komitmen investasi NTT Data senilai lebih dari 10 miliar USD untuk pembangunan fasilitas pusat data 2023–2027 di seluruh dunia. Asia Pasifik akan memegang porsi besar. Ia menyebut nilai investasi khusus JKT-2 Annex saja sudah mencapai 120 juta USD. NTT Data saat ini mengoperasikan lebih dari 17 fasilitas pusat data di tujuh negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kapasitas total telah mencapai 278 megawatt. Kini direncanakan ekspansi kapasitas lebih dari 60 megawatt. ”Booming inovasi dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan menciptakan kebutuhan besar kapasitas fasilitas pusat data. Kami ingin mengambil peluang pasar dari booming fenomena itu,” ujar CEO dan Presiden Global Data Centers NTT Data Doug Adams. (Yoga)

Tampak salah satu perumahan bersubsidi yang berada di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/5/2024). Kuota rumah bersubsidi sebesar 166.000 unit tahun ini diprediksi habis terserap pada triwulan III-2024. Subsidi berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan itu menurun dibandingkan pada tahun 2023 yang berjumlah 229.000 unit. (Yoga)

Kebutuhan belanja pemerintah yang tinggi di tengah terbatasnya sumber penerimaan negara baru membuat disiplin fiskal dipertaruhkan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Lembaga pemeringkat utang Fitch mengingatkan risiko yang harus siap dihadapi jika defisit anggaran melebar mendekati batas aman. Head of Asia-Pacific Sovereigns Fitch Ratings Thomas Rookmaaker mengatakan, selama ini Indonesia memiliki rekam jejak kredibilitas fiskal yang baik. Meski defisit sempat melebar hingga 6,14 % terhadap PDB pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, konsolidasi bisa cepat dilakukan hingga defisit turun lagi ke 1,65 % pada 2023. Akan tetapi, Fitch melihat jejak disiplin fiskal itu berpotensi berubah signifikan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang akan resmi menjabat Oktober 2024 mendatang.

”Ada sejumlah janji kampanye yang akan membuat pemerintahan baru ini menghabiskan belanja yang lebih  tinggi, salah satunya program makan siang gratis,” kata Thomas di sela acara Fitch on Indonesia Conference yang digelar di Jakarta, Rabu (15/5). Dari sisi regulasi, untuk menjaga tata kelola keuangan negara yang tertib, UU Keuangan Negara telah mengatur ”batas aman” defisit fiskal adalah 3 % terhadap PDB. Sementara batas untuk rasio utang pemerintah adalah 60 % terhadap PDB. Fitch menilai, kebutuhan belanja yang lebih tinggi berpotensi membuat defisit di era Prabowo melebar sampai nyaris menyentuh batas aman 3 %, setidaknya 2,9 % terhadap PDB.

Tanda-tanda pelebaran defisit sudah tampak dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang menargetkan defisit di kisaran 2,45-2,8 % terhadap PDB untuk 2025. Menurut Thomas, satu-satunya cara untuk mengelola risiko tersebut adalah menaikkan penerimaan pajak. Tapi, ia meragukan hal itu bisa dilakukan dalam waktu cepat mengingat pemerintahan Prabowo menargetkan akan segera merealisasikan janji-janji kampanyenya di tahun pertama menjabat.Menurut  Ekonom Senior UOB Enrico Tanuwidjaja, agar disiplin fiskal tetap terjaga, pelebaran defisit itu bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya, pelebaran yang signifikan dilakukan melebihi 3 % di beberapa tahun awal. Kemudian, disiplin fiskal kembali diperketat setelah ekonomi bertumbuh signifikan. (Yoga)

Indonesia bersaing dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, dalam mengembangkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS. Diperlukan sejumlah regulasi turunan dari Perpres tentang CCS agar implementasi teknologi dekarbonisasi itu segera terlaksana. Saat ini, koordinasi lintas kementerian tengah di lakukan.Carbon capture and storage (CCS) ialah teknologi penangkapan dan penyimpanan emisi karbon agar tak terlepas ke atmosfer. Karbon yang dihasilkan industri, termasuk minyak dan gas bumi, ditangkap lalu disuntikkan ke perut bumi. Penyimpanan karbon dioksida (CO2) bisa dilakukan di depleted reservoir (reservoir migas yang telah mengalami penurunan produksi) atau saline aquifer (reservoir air bersalinitas tinggi). Pada industri migas, CO2 yang ditangkap dapat dimanfaatkanuntuk memberi penambahan (incremental) produksi minyak atau gas bumi.

Dengan demikian, teknologi itu disebut carbon capture, utilization and storage (CCUS). Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, terbitnya Perpres No 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan CCS menjadi fondasi awal. Selanjutnya, peraturan turunan, termasuk dari kementerian-kementerian terkait, disiapkan. ”Kami sedang kerja sama, semua kementerian, untuk membuat peraturan turunannya. (Itu penting) Karena kita berkompetisi dengan negara-negara tetangga, seperti Australia dan Malaysia. Australia bahkan sudah menyiapkan anggaran 300 juta dollar (Australia) untuk bisa menurunkan biaya CCS. Malaysia saya dengar juga sedang agresif, sedang menyelesaikan regulatory framework,” tutur Jodi pada hari kedua Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (15/5). (Yoga)

Pemerintah sedang mengkaji pemanfaatan benih bening lobster atau BBL hasil sitaan untuk dibesarkan dan dipasarkan ke pembudidaya di Tanah Air. Setelah keran ekspor BBL dibuka, setidaknya enam kasus penyelundupan digagalkan aparat. Adapun ekspor BBL tercatat baru tiga kali. Ekspor BBL dibuka dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) yang diundangkan tanggal 21 Maret 2024. Pemberian izin ekspor benih diberikan kepada lima perusahaan Vietnam yang bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri dan sudah berbadan hukum. 

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga 15 Mei, tercatat baru tiga kali pengiriman BBL secara resmi keluar negeri. Ekspor dilakukan PT Mutagreen Aquaculture International dengan total 306.200 ekor. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari tiga kali ekspor tersebut ditaksir Rp 918,6 juta. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP TB Haeru Rahayu mengemukakan, pemerintah baru selesai memverifikasi tiga perusahaan dari total lima perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih.Pengiriman benih bening lobster ke luar negeri dinilai masih butuh tahapan.Negara memungut tarif PNBP dari ekspor benih lobster sebesar Rp 3.000 per ekor. ”Jumlah benih yang dikirim (ekspor) dikalikan tarif PNBP Rp 3.000, itu menjadi pemasukan buat negara,” kata Haeru di sela-sela peresmian Project Management Office (PMO) 724 di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). 

Sementara itu, penyelundupan benih bening lobster masih terus berlangsung. Sejak awal tahun 2024, tercatat delapan kasus penyelundupan benih bening lobster telah digagalkan aparat, dengan jumlah benih yang diselamatkan dan disita negara tercatat 982.025 ekor. Sebanyak enam kasus diantaranya berlangsung setelah keran ekspor dibuka. Hasil sitaan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggon mengemukakan, BBL hasil sitaan negara kerap dilepasliarkan ke alami.  Akan tetapi, benih itu memiliki tingkat hidup rendah, yakni kurang dari 1 persen, karena dimangsa biota lain.  (Yetede)