Sulit dimungkiri, pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2015 telah memberikan dampak yang tak bisa diremehkan bagi gerak roda perekonomian nasional. Mulai dari konektivitas jalur transportasi, infrastruktur penunjang pertanian, hingga integrasi kawasan industri yang semuanya memacu laju ekonomi lebih tinggi. Apalagi, sejak 2015 hingga April 2024 pemerintah berhasil merampungkan 198 proyek dengan nilai investasi mencapai Rp1.614 triliun, baik dari swasta murni, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Sayangnya, kisah manis proyek strategis itu dihadapkan pada fakta yang kurang menggembirakan, yakni tingginya problematika dari sisi pembiayaan dan pengadaan lahan. Dari sisi lahan pun pemangku kebijakan telah memiliki instrumen hukum soal mekanisme penyelesaian sengketa dan ganti rugi, serta pengadaan lahan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara. Akan tetapi, aneka siasat itu masih jauh panggang dari api. Dari data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada 41 PSN dengan nilai Rp554 triliun yang masih sarat masalah.

Kendati demikian, di tengah masih besarnya kendala tersebut pemerintah justru menambah 16 proyek ke dalam PSN. Jumlah tersebut terdiri dari 14 proyek dan 2 program strategis. Persoalannya, PSN baru itu dipastikan tidak akan tuntas pada tahun ini. Secara total sebanyak 96 PSN akan diwariskan ke pemerintahan baru yang mulai menjabat Oktober mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemangku kebijakan menyiapkan sejumlah strategi untuk mengurai benang kusut proyek strategis. Dari sisi pengadaan lahan, pemerintah akan memberikan bantuan eksekusi pembiayaan pengadaan tanah termasuk di dalamnya penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Adapun dalam konteks pembiayaan, langkah taktis yang disiapkan adalah pemberian government guarantee untuk proyek ydengan skema KPBU.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah akan mempercepat penyediaan lahan, proses perizinan pihak ketiga, dan pengalokasian anggaran PSN. Plt. Deputi VI Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, menambahkan pemerintah yang saat ini berkuasa akan menyerahkan 80 dan 16 PSN baru kepada rezim baru untuk dituntaskan. Tentunya hal itu juga akan linier dengan upaya pemerintahan yang akan datang untuk menyelesaikan persoalan lahan serta pembiayaan. Jika dianalisis dengan lebih saksama, kesulitan pembiayaan yang dihadapi pemerintah bukan hanya pada belum optimalnya instrumen pendanaan untuk berbagai proyek itu. Dalam kaitan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Rumah dan Perumahan Rakyat (PUPR) Zainal Fatah, mengatakan pemerintah akan mengoptimalisasi skema KPBU untuk menuntaskan berbagai proyek, terutama jalan tol. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang, mengatakan PSN memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran ekonomi nasional.