Wilayah Kerja South Andaman yang terletak di perairan utara Sumatra menjelma menjadi salah satu gas play terpenting di dunia, karena total cadangannya mencapai lebih dari 8 triliun kaki kubik gas in place. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Mubadala Energy kembali mengumumkan penemuan gas dalam jumlah signifi kan di sumur eksplorasi laut dalam Tangkulo-1 yang ada di Blok South Andaman. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa Mubadala Energy berhasil mengidentifi kasi lebih dari 2 triliun kaki kubik (Tcf) gas in place di Tangkulo-1. 

Penemuan itu sekaligus menjadi keberhasilan eksplorasi kedua setelah setelah Sumur Layaran-1 yang diidentifikasi perusahaan pada pertengahan Desember 2023. “Setelah sebelumnya pada tahun lalu menemukan gas melalui Sumur Layaran-1 dengan potensi sebesar 6 Tcf [trillion cubic feet] gas in place, sehingga potensi di South Andaman saat ini mencapai sekitar 8 Tcf gas in place,” katanya, Senin (13/5). Dwi menjelaskan bahwa temuan cadangan gas tersebut telah dikonfi rmasi lewat pengumpulan data selama pengeboran, termasuk mendapatkan 72 meter full core, wireline logging, sidewall core, pressure, dan sampel fluida. 

Besarnya potensi di Andaman membuat Dwi berharap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lain yang menjadi operator di sekitar Laut Andaman bisa lebih agresif dalam melakukan kegiatan eksplorasi. Penemuan itu juga membuka potensi lebih lanjut di bagian selatan dari Blok South Andaman, dan mengindikasikan tambahan multi Tcf sumber daya gas prospektif di struktur sekitarnya. Bersama dengan Sumur Layaran-1, penemuan di Tengkulo-1 menambah volume cadangan contingent, dan memberikan media bagi Mubadala Energy untuk melanjutkan pertumbuhan organik di wilayah tersebut melalui aktivitas eksplorasi dan appraisal selanjutnya. CEO Mubadala Energy Mansoor Mohammed Al Hamed mengatakan bahwa penemuan tersebut akan menempatkan Blok South Andaman sebagai salah satu energy plays yang menjanjikan di dunia. 

Keberhasilan Mubadala Energy di South Andaman juga diyakini bakal mengubah lanskap hulu migas di Indonesia nantinya. Sementara itu, praktisi migas nasional Hadi Ismoyo menyarankan agar SKK Migas dan Mubadala Energy segera melanjutkan pengeboran sumur eksplorasi di Blok South Andaman. Paralel, kata Hadi, SKK Migas perlu melakukan identifi kasi pasar agar bisa memastikan kelanjutan komersialisasi potensi gas dari blok tersebut. Adapun, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat bahwa pemerintah mesti mempermudah dan memfasilitasi upaya eksplorasi lanjutan agar Mubadala Energy bisa segera membuktikan cadangan gas yang ditemukan di Blok South Andaman. Pri beralasan potensi gas yang belakangan diumumkan oleh perusahaan masih harus melewati rangkaian kajian dan pengeboran sumur lanjutan untuk membuktikannya dan menghitung keekonomiannya.

Bendungan Jatigede bersiap mengantisipasi pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Cirebon-1 pada 2035 dengan menyediakan pembangkit listrik tenaga surya seperti yang sudah ada di Cirata. Kepala Unit Pengelola Bendungan Jatigede Yuyu Wahyudin mengatakan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan menjadi titik awal pemanfaatan energi terbarukan di bendungan yang dibangun pada 2008 tersebut. “Sekarang [eranya] energi hijau, harus yang baru terbarukan. Sementara itu, di Cirebon itu kan PLTU [Cirebon-1] menggunakan energi fosil. Sedikit demi sedikit akan dikurangi,” katanya kepada Tim Jelajah Tirta Nusantara Bisnis Indonesia, belum lama ini. Untuk diketahui, pensiun dini PLTU Cirebon-1 rencananya bakal dilakukan pada Desember 2035, lebih cepat dari rencana awalnya pada Juli 2042. 

Dalam prosesnya, Asian Development Bank (ADB) bersama PT Cirebon Electric Power dan Indonesia Investment Authority (INA) telah bersepakat untuk memensiunkan PLTU berkapasitas 660 megawatt (MW) tersebut. Rencananya, Yuyu menjelaskan PLTS Jatigede bakal memiliki kapasitas 100 MW, dan nantinya bakal melengkapi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sudah lebih dulu ada. Berdasarkan catatan Bisnis pada Mei 2023, pembangunan PLTS di Bendungan Jatigede akan dilakukan oleh PT Indonesia Power yang merupakan anak usaha dari PT PLN (Persero). Tak tanggung-tanggung, nilai investasi untuk pembangunan itu disebut mencapai US$1 juta per MW, atau lebih dari Rp14 miliar. Vice President Pre-Construction PT PLN Indonesia Power Usvizal Zainuddin sempat mengatakan bahwa rencana pembangunan PLTS tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan menuju net zero emission.

Pengembangan proyek jalur khusus Bus Rapid Transit (BRT) atau BRT Dedicated Lines di kawasan Semarang Raya memperoleh titik terang setelah adanya komitmen dari Jerman. Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menjelaskan bahwa pihaknya mengadakan rapat bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi guna membahas proyek tersebut. Dia menjelaskan bahwa nantinya jalur khusus BRT Dedicated Lines ini akan menghubungkan antara daerah pedalaman (hinterland) Kota Semarang dengan daerah-daerah penyangga di sekitar Kota Semarang. Menurutnya, sudah ada lembaga dari Jerman yang tertarik untuk memberikan suntikan dana dalam pengembangan proyek BRT ini. 

Rencananya, pembangunan BRT Dedicated Lines ini akan dimulai pada 2025 dan akan dijadikan sebagai salah satu program yang diajukan di APBD Kota Semarang Tahun 2025. Adapun, wacana pembangunan jalur khusus untuk BRT tersebut sudah mengemuka sejak 2023. Studi kelayakan proyek BRT Dedicated Line juga telah dilakukan pada November 2023. Sementara itu, penyusunan dokumen lingkungan dan analisis lingkungan dilakukan pada Oktober 2023—Februari 2024.

Kerja sama pemerintah kabupaten di Provinsi Jawa Barat perlu diperkuat guna memenuhi kebutuhan permintaan mangga jenis gedong gincu dari pasar Jepang. Kolaborasi penyediaan lahan perkebunan menjadi pijakan awal guna mendongkrak produksi gedong gincu Bumi Pasundan. Setidaknya, langkah kolaboratif ini ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang dan Pemkab Kuningan agar produksi mangga gedong gincu wilayah ini dapat memenuhi ekspor ke Jepang. Lewat kolaborasi kedua daerah tingkat II ini, lahan produk mangga gedong gincu bakal mencapai 13.000 hektare (ha). Perinciannya, 7.000 ha berada di Sumedang dan 6.000 ha terdapat di Kuningan. Penjabat (Pj.) Bupati Sumedang Yudia Ramli menjelaskan bahwa pihaknya bekerjasama dengan Pemkab Kuningan dalam hal mengekspor mangga gedong gincu ke pasar Jepang. Bahkan, pihaknya juga telah mengunjungi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk memetakan potensi daerah. Yudia menilai bahwa ada satu potensi di dua kabupaten ini yakni memiliki komoditas unggulan mangga gedong gincu. 

Sementara itu, Pj. Bupati Kuningan HR Iip Hidajat menjelaskan bahwa poin penting dalam pertemuan tersebut adalah mencoba menyamakan persepsi dalam pemerintahan dan kolaborasi. “Karena saya berpikir tidak ada superman yang ada super tim. Ketika dalam pemerintahan ada beberapa langkah yang bisa dikerjasamakan kenapa tidak dirintis kembali. Untuk kebermanfaatan bagi kedua kabupaten,” kata Iip. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jawa Barat Abdul Sobur mengungkapkan bahwa meskipun kondisi ekonomi global tidak sedang baik-baik saja, tetapi Jawa Barat masih memimpin sebagai eksportir nasional. “Produk strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah industri agro,” jelasnya kepada Bisnis. Pada 2022, total nilai ekspor industri agro menembus US$36 miliar. Industri ini juga berkontribusi hingga 35,36% pada ekspor sektor manufaktur yakni sebesar US$82,76 miliar. Abdul menilai bahwa perkembangan industri agro di Indonesia cukup prospektif. 

Potensi ini a.l. lantaran didukung pasar domestik yang besar, sumber daya pertanian yang berlimpah sebagai sumber bahan baku industri agro dalam negeri, perubahan pola konsumsi konsumen yang cenderung beralih ke makanan kemasan modern, serta munculnya pemain-pemain industri agro nasional yang sudah mampu bersaing di tingkat global. “Perlu juga dilakukan upaya untuk memperkuat daya saing produk dari segi kualitas, harga, dan kemampuan delivery dalam rangka memenuhi pasar Asean dan global,” ujarnyaSelain itu, imbuhnya, kemampuan sumber daya manusia (SDM) pun perlu ditingkatkan, bagi penguasaan teknis dan teknologi guna memperkuat kemampuan produksi nasional di pasar global. “Kolaborasi kekuatan sektoral ekonomi bangsa ini diharapkan akan berdampak pada kemajuan multi dimensi yang signifikan dan hal ini harus diinisiasi oleh GPEI sebagai salah satu stakeholder utama sebagai penggerak ekonomi nasional yang berbasis ekspor,” jelasnya. Dia berharap GPEI Jabar bisa menjadi fasilitator, informan, dan sekaligus menjadi pelatih bagi para pelaku usaha di provinsi yang jumlah penduduknya hampir 50 juta jiwa ini.

Kementerian Tenaga Kerja RI mencatat jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mencapai 4.701 pekerja, tersebar di 13 provinsi pada Maret 2024. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK selama 3 bulan pertama tahun ini mencapai 12.395 pekerja tersebar di 18 provinsi. Dilansir dari Dataindonesia.id, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah korban PHK terbanyak pada Maret 2024 mencapai 1.574 pekerja, atau setara dengan 33,48% dari total jumlah tenaga kerja yang ter-PHK pada Maret 2024. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pada Maret 2024 paling sedikit di Kepulauan Bangka Belitung 16 pekerja. DKI Jakarta juga menempati urutan pertama jumlah tenaga kerja yang terkena PHK selama Januari—Maret 2024 mencapai 5.225 pekerja. Posisinya diikuti Jawa Tengah dengan 2.955 pekerja. Adapun, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK pada Januari—Maret 2024 paling sedikit terdapat di Bali dan Sumatra Barat masing-masing sebanyak 1 pekerja. Di atasnya, ada Maluku dengan jumlah pekerja ter-PHK sebanyak 9 pekerja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memperluas kriteria dan pengawasan konglomerasi keuangan (KK) di Indonesia. Saat ini, OJK sedang menggodok Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. RPOJK ini merupakan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias (P2SK), khususnya Bab XV mengenai KK. POJK terbaru sekaligus akan menggantikan POJK Nomor 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan yang terbit pada 16 Oktober 2020. Ada sejumlah poin baru yang diatur dalam RPOJK KK ini. Salah satunya soal kriteria besaran aset grup konglomerasi. Jika POJK 45/2020 hanya menggunakan nilai aset lebih besar atau sama dengan Rp 100 triliun, di RPOJK baru OJK menambahkan kriteria berikutnya, yakni aset grup minimal Rp 20 triliun hingga di bawah Rp 100 triliun.

PIKK Operasional adalah KK yang holding atawa induknya menjalankan bisnis jasa keuangan dan ditunjuk pihak pemegang saham pengendali (PSP) atau pemegang saham pengendali terakhir (PSPT). Jadi bank BUMN yang berbeda beserta perusahaan anak LJK dilarang membentuk PIKK dan KK. Selain itu, pembentukan KK oleh bank asing juga dikecualikan dari beleid ini. Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari OJK terkait rencana POJK KK terbaru ini. Gerakan tutup mulut juga dilakukan para bankir. "Kita tunggu saja (aturannya)," kata Lani Darmawan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk, Minggu (12/5). Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, poin aturan di RPOJK KK terbaru akan berdampak positif bagi mitigasi risiko terkait dampak sistemik. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Budi Frensidy melihat, banyak grup bisnis beraset di bawah Rp 100 triliun berpotensi sistemik terhadap pasar.

Indonesia berupaya agar bisa bergabung menjadi anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Bagi Indonesia, menjadi anggota OECD dinilai bisa mendulang manfaat, terutama bagi perekonomian nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, sebanyak 38 negara anggota OECD menyambut baik dan mendukung keinginan Indonesia untuk bergabung. "Masuk OECD bukanlah hal gampang, dan 38 negara (anggota OECD) menyetujui Indonesia masuk OECD," tutur dia, Sabtu (11/5). Indonesia juga aktif bekerja sama dengan negara lain melalui blok ekonomi. Di antaranya, akan bergabung dengan blok ekonomi seperti Indo-Pacific Economy Framework (IPEF) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), hingga peta kerja sama dengan Korea Selatan dan Uni Eropa.

Sederet emiten siap menggelar aksi pemecahan nilai nominal saham alias stock split. Ada delapan emiten yang mengumumkan penyelenggaraan stock split tahun ini. Sebagian menunggu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Emiten yang belum lama ini mengumumkan rencana stock split yakni PT Indospring Tbk (INDS). Emiten suku cadang otomotif ini akan melakukan pemecahan saham dengan rasio 1:10. INDS akan menggelar RUPS pada 12 Juni 2024. Sebelumnya, ada PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) yang lebih dulu membuka rencana stock split. Emiten lainnya, PT Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP) dengan rasio pemecahan saham 1:2, PT Jembo Cable Company Tbk (JECC) dengan rasio 1:5, PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPII) dengan rasio 1:20, dan PT Asuransi Ramayana Tbk (ASRM) dengan rasio 1:4.

Di keterbukaan, manajemen PBID mengungkapkan dua tujuan aksi ini. Pertama, meningkatkan likuiditas saham dengan memperluas basis investor. Kedua, dengan harga saham lebih terjangkau bisa meningkatkan jumlah investor. Head of Equities Investment Berdikari Manajemen Investasi, Agung Ramadoni mengamati stock split memberikan sinyal emiten masih optimistis terhadap prospek kinerja bisnisnya. Kepala Riset Aldiracita Sekuritas Agus Pramono mengingatkan stock split tidak memberikan dampak terhadap fundamental emiten tersebut. Ia menyarankan, agar investor tetap selektif, karena bisa saja ada emiten yang menggelar stock split agar harga sahamnya turun sehingga lebih likuid. Pendiri WH-Project, William Hartanto menambahkan, seberapa signifikan stock split menambah likuiditas saham akan tetap tergantung dari daya tarik emiten tersebut.

Kredit perbankan yang tergabung dalam himpunan bank-bank milik negara (Himbara) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalir deras di sepanjang kuartal I-2024. Pertumbuhan kredit bank pelat merah ke korporasi BUMN lebih besar jika dibandingkan dengan aliran kredit ke perusahaan-perusahaan swasta. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, kredit bank anggota Himbara terbesar ke BUMN dicatatkan oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Pada kuartal I-2024, kredit Bank Mandiri ke BUMN mencapai Rp 236,39 triliun, tumbuh 21,06% secara tahunan. Namun, kontribusi kredit ke BUMN masih mini, sekitar 16,47% dari total kredit BMRI. Secara bank only, pertumbuhan penyaluran kredit BMRI ke BUMN dan entitas perusahaan anak mencapai 17,55% secara tahunan. Sedang kredit BMRI ke sektor swasta naik 20,59% secara tahunan di kuartal I-2024. "Permintaan swasta lebih besar," kata Sigit Prastowo, Direktur Keuangan Bank Mandiri, Jumat (10/5).

Meski membidik pertumbuhan kredit, Bank Mandiri tetap memperhatikan portfolio guideline dan fokus pada strategi yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya, menyalurkan kredit melalui penguatan core competence Bank Mandiri di segmen wholesale. Guyuran kredit ke perusahaan BUMN dan swasta juga dilakukan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Di kuartal I-2024, penyaluran kredit BNI ke perusahaan BUMN tumbuh sekitar 23,14% secara tahunan menjadi Rp 102,7 triliun. Sedangkan pertumbuhan kredit BNI kepada korporasi swasta mencapai 13,94% secara tahunan. Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini menyebut, dalam menyalurkan kredit korporasi, BNI melakukan seleksi ketat pemilihan debitur. Strategi ini akan tetap dilakukan BNI ke depannya.

Aliran investasi ke Indonesia dalam kurun 10 tahun terakhir menunjukkan grafik peningkatan. Namun, pergeseran penanaman modal dari berorientasi padat karya ke padat modal, disinyalir berimbas pada penyerapan jumlah tenaga kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2024 mencapai 7,2 juta jiwa. Angka itu masih lebih banyak dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi Covid-19 dengan angka pengangguran di kisaran 6 juta jiwa. Dunia usaha dan pemerintah perlu terus bersinergi untuk mengantisipasi pergeseran arus investasi yang kian mengandalkan teknologi. Penyiapan sumber daya manusia dengan keterampilan unggul mesti ditingkatkan dari waktu ke waktu.