Ransomware PDNS: Terapi Kejut Keamanan Siber Indonesia
BAGI mereka yang mengerti akan kondisi keamanan siber di Indonesia, insiden ransomware Pusat Data Nasional sementara (PDNS) yang baru terjadi bukanlah peristiwa mengejutkan. Laporan "Hi-Tech Crime Trends Report 2023/2024" yang dirilis perusahaan teknologi keamanan siber Group-IB menyebutkan Indonesia merupakan negara yang paling banyak mengalami insiden ransomware di antara negara-negara ASEAN. Tentu kita semua menyayangkan situasi ini, tapi itulah faktanya. Sementara itu, bagi masyarakat luas, ramainya pemberitaan insiden serangan ransomware terhadap PDNS ini pasti menimbulkan satu pertanyaan mendasar: “Apa hubungan kejadian ini dengan kehidupan saya?” Jawabannya sederhana, sangat erat. Sebab, berkat perkembangan teknologi Internet, kini hampir semua aspek kehidupan kita berkaitan dengan dunia siber.
Dunia daring (online) dan dunia luring (offline) saat ini telah menjadi dunia paralel yang berada di ruang yang sama, yakni kehidupan kita. Contoh sederhananya adalah rekening bank yang kita miliki. Eksistensinya tak hanya ditandai dengan keberadaan buku tabungan. Di ruang digital pun data keuangan kita tercatat. Hal yang sama juga berlaku pada data pribadi kita, yang eksis di dua dunia tersebut. Aktivitas keseharian, seperti bekerja, belajar, sampai bergaul, pun kini kita lakukan secara daring ataupun luring. Maka saat terjadi insiden serangan ransomware terhadap PDNS, dampak yang akan kita rasakan bisa sangat panjang. Bisa jadi, dampak itu baru kita rasakan bertahun-tahun setelah insiden. Apabila data-data pribadi kita yang seharusnya bersifat rahasia dikuasai sindikat penipu, mereka bisa saja mengelabui kita dengan menyamar sebagai petugas bank atau kepolisian. Kita dapat dengan mudah tertipu karena merasa yakin atas informasi yang mereka berikan. (Yetede)
JUDI DARING, 1.000 Orang di DPR dan DPRD Terjerat
PPATK menemukan lebih dari 1.000 orang di lingkungan DPR, DPRD, dan Sekjen DPR dan DPRD terjerat judi daring atau populer disebut judi online. Transaksi judi daring dari tahun ke tahun pun terus meningkat, seperti pada kuartal I-2024 ini transaksinya mencapai Rp 101 triliun lebih. Kondisi ini menunjukkan judi daring sudah masuk ke semua lini dan menjadikan Indonesia darurat judi daring. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/6) mengatakan, dari hasil pengklusteran PPATK, ditemukan lebih dari 1.000 orang yang meliputi anggota DPR, DPRD, dan pegawai Setjen DPR dan DPRD terjerat judi daring. Jika ditotal, transaksi mereka di judi daring itu mencapai 63.000 transaksi. Dari hasil temuan PPATK, ada satu orang yang transaksinya mencapai Rp 25 miliar. ”Transaksi mereka itu dari ratusan sampai miliaran (rupiah), ada satu orang sekian miliar (rupiah). Itu deposit. Kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliaran (rupiah),” ujar Ivan.
Ia mengungkapkan, pihaknya juga sudah memiliki data orang-orang yang terjerat judi daring tersebut, mencakup nama, domisili, nomor ponsel, dan tanggal lahir. Karena itu, jika Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR membutuhkan data tersebut untuk diproses lebih lanjut ke penanganan perkara etik, PPATK siap memberikannya. ”Dia transaksi di wilayah mana saja, kami punya data lengkap. Kami siap dipanggil MKD atau nanti kami akan berkirim surat (ke MKD),” ucap Ivan. Menurut Ivan, judi daring ini tidak hanya menjerat anggota Dewan serta lingkungan Setjen DPR dan DPRD, tetapi juga semua kalangan. Dari hasil pemetaan PPATK, ada pula kluster lain yang terlibat judi daring. Kluster dimaksud seperti pejabat daerah, pensiunan, pengusaha, buruh pabrik, ibu rumah tangga, wartawan, dokter, dan notaris. PPATK pun telah menyerahkan data itu kepada beberapa pemimpin kementerian/lembaga atau instansi masing-masing untuk ditindaklanjuti. (Yoga)
SERANGAN SIBER, Sepekan Insiden PDN Belum Bisa Dipulihkan
Komisi I DPR secara internal membahas gangguan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah sepekan ini belum bisa teratasi. Gangguan yang disebabkan serangan ransomware itu hingga kini diduga menyebabkan terjadinya kebocoran data. Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid, Rabu (26/6) menyebutkan, pihaknya akan memanggil Kemenkominfo selaku pengelola PDN serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Kamis ini untuk mendalami serangan siber terhadap PDN. Komisi I juga akan mendengarkan langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah. ”Jadi, (Kamis) penjelasan dari pemerintah, apa yang sudah dilakukan, baru kemudian kalau data sudah lengkap, evaluasi,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mengungkapkan, Komisi I telah membahas serangan terhadap PDN secara internal.
Hal itu disebabkan ada indikasi kebocoran data di sejumlah instansi negara sebagai dampak dari serangan siber terhadap PDN. ”Karena itu, Komisi I membahas fenomena itu secara internal,” ucap Hasanuddin. Setelah terjadi serangan terhadap peladen (server) PDN, muncul klaim dari akun Moonz Haxor yang menyatakan memiliki data Badan Intelijen Strategis (Bais TNI) dan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polri. Data hasil peretasan itu disebutkan telah dijual dalam suatu forum di situs gelap atau dark web. Sejak Sabtu (22/6), Moonz Haxor telah mengunggah kiriman penjualan data Inafis Polri seharga 1.000 USD. Ia mengklaim mendapatkan foto wajah anggota Inafis, sidik jari, dan surat elektronik. Data Bais TNI diakui telah diunggah pada Senin (24/6). Basis data dari 2.000 pengguna dijual 1.000 USD, jika ditambah dokumen rahasia berukuran 33,7 gigabyte menjadi 7.000 USD. (Yoga)
Transaksi Mencurigakan di Pemilu Capai Rp 80 Triliun
PPATK, Rabu (26/6) melaporkan kepada Komisi III DPR adanya transaksi mencurigakan yang terkait dengan Pemilu 2024. Nilainya mencapai Rp 80 triliun. Sebagai produk hasil analisis, maka laporan itu perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Dari 108 produk intelijen keuangan yang dihimpun PPATK selama periode Januari 2023 sampai Mei 2024, ditemukan perputaran dana yang melibatkan partai politik, anggota partai, calon anggota legislatif, incumbent, dan pejabat aktif, sebesar Rp 80.117.675.256.064. Sebanyak 108 laporan hasil analisis, informasi, dan hasil pemeriksaan itu telah diserahkan kepada beberapa pihak eksternal, termasuk aparat penegak hukum.
Dalam raker bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan, produk intelijen tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung (35 hasil analisis); KPK (21 hasil analisis dan 5 hasil pemeriksaan); Polri (1 hasil analisis dan 1 hasil pemeriksaan); OJK (1 informasi); BIN (3 informasi); Badan Intelijen Strategis TNI (1 informasi); KPU (1 informasi); serta Bawaslu (39 informasi). Ivan menyatakan, nilai uang yang ditemukan itu merupakan perputaran dana terkait pemilu pada rekening para pihak yang dianalisis, bukan terkait tindak pidana.
Oleh karena itu, hasil analisis ataupun pemeriksaan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Tiga rekomendasi dari hasil temuan tersebut antara lain; Pertama, perlunya evaluasi terhadap ketentuan mengenai dana kampanye pemilu berikut sanksi bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan tersebut. Kedua, perlunya penerapan kewajiban penggunaan rekening khusus dana kampanye terhadap pemilu legislatif, yang saat ini hanya diwajibkan untuk pemilihan presiden. Ketiga, perlu adanya ketentuan mengenai pembatasan penarikan uang tunai dan penukaran uang tunai yang dilakukan oleh calon tetap atau yang mewakil. (Yoga)
Warga Kenya Marah karena Banyak Pajak dan Pungutan
Setidaknya 13 orang tewas dan ratusan lainnya cedera dalam rangkaian kerusuhan di Kenya, yang pecah bersamaan dengan unjuk rasa menolak kenaikan pajak dan beragam pungutan pemerintah. ”Sejauh ini setidaknya 13 orang tewas. Walakin, ini bukan angka terakhir,” kata Presiden Asosiasi Dokter Kenya Simon Kigondu, Rabu (26/6) di Nairobi, Kenya. Para saksi menyebut, ada ratusan orang cedera dan dibawa ke berbagai tempat. Tidak diketahui berapa orang ditangkap selepas kerusuhan yang mengikuti unjuk rasa pada Selasa (25/6) siang di kantor parlemen Kenya yang berada di Nairobi. Warga yang sedang kesulitan ekonomi menyerbu ke gedung parlemen. Para anggota parlemen dijadwalkan membahas RUU untuk menaikkan pajak. APBN Kenya defisit 2,7 miliar USD. Tahun ini, APBN Kenya setara 31,1 miliar USD. Sementara utang luar negeri pemerintahnya 78,9 miliar USD per Maret 2024.
Jumlah itu belum termasuk utang pemerintah pada debitor dalam negeri dan utang swasta. Karena itu, Pemerintah Kenya harus mencari cara menambah pendapatan dan mengurangi belanja. Kenaikan pajak diusulkan beberapa bulan selepas Presiden Kenya William Ruto mengesahkan UU untuk memotong gaji pekerja. Potongan wajib itu untuk tabungan perumahan. Ruto meneken aturan yang sudah berulang kali ditolak selama bertahun-tahun tersebut. Berbagai pihak segera menggugat UU itu. Penggugat, antara lain, Komisi HAM Kenya (KHRC), Katiba Institute, dan sejumlah politikus. Mereka meminta pengadilan membatalkan pungutan tersebut. Tahun lalu, pengadilan sebenarnya sudah melarang Pemerintah Kenya mengesahkan lalu memberlakukan peraturan itu. Meski demikian, pemerintahan Ruto terus mencari cara untuk mengesahkan UU tersebut.
Ruto dan pendukungnya beralasan, perlu gotong royong menyediakan perumahan bagi warga. Rangkaian tambahan pungutan disampaikan saat pendapatan warga sulit naik. Upah minimum di Nairobi hanya 119 USD per bulan atau tidak sampai Rp 2 juta. Sementara biaya hidup layak paling tidak 150 USD per bulan. Karena itu, warga marah kala pemerintah mengusulkan berbagai tambahan pajak dan pungutan. Kemarahan memicu unjuk rasa beberapa hari terakhir. Polisi dan tentara diterjunkan ke berbagai lokasi unjuk rasa. Gas air mata, meriam air, dan peluru karet digunakan aparat. Menhan Kenya Aden Bare Duale mengatakan, militer Kenya diturunkan untuk menghadapi darurat keamanan. Kematian sejumlah orang dikhawatirkan karena aparat menggunakan peluru tajam. Ini kerusuhan terburuk di Kenya dalam beberapa puluh tahun terakhir. (Yoga)
Produksi Mesin Cuci Koin
Para teknisi terlihat sedang menyelesaikan boks koin yang akan dipasang pada mesin cuci dan mesin pengering di bengkel kerja usaha kecil menengah (UKM) Agusta Dryer di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2024). Dalam sebulan, UKM tersebut mampu merakit sekitar 250 mesin cuci koin yang dipasarkan dengan rentang harga mulai dari Rp 17 juta hingga Rp 50 juta per unit, tergantung kapasitas tabung dan jenama mesin cuci. (Yoga)
Produksi Batik Motif Betawi
Seorang perajin terlihat tengah merampungkan pembuatan kain batik di Seraci Batik Betawi di Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/6/2024). Batik cap itu dijual dengan harga mulai Rp 150.000 hingga Rp 350.000 per lembar, tergantung variasi warna dan kombinasi. Pemesan batik Seraci beragam, mulai dari perseorangan, sekolah, hingga instansi pemerintah. (Yoga)
Jalan Transformasi Sawit PTPN dan Sawit Rakyat
Sawit Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) tengah berbenah. Begitu juga sawit rakyat. Keduanya sama-sama mengusung jalan transformasi di tengah tantangan internal dan eksternal yang makin kompleks. Holding Perkebunan Nusantara, yakni PTPN III, bakal membenahi hulu-hilir sawit melalui subholding PalmCo. Sementara petani sawit rakyat atau petani swadaya mulai menerapkan panduan budidaya komoditas bebas deforestasi. PalmCo merupakan hasil merger PTPN V, VI, dan XIII ke dalam PTPN IV pada awal Desember 2023. PalmCo mengelola perkebunan sawit milik empat PTPN itu serta perkebunan sawit dan lahan kosong PTPN VII dan XIV. ”Melalui merger, PTPN-PTPN yang kuat mendistribusikan kapabilitas dan modalitas untuk memperbaiki PTPN-PTPN lain yang lemah,” kata Direktur Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Abdul Ghani dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).
Menurut Ghani, dalam lima tahun ke depan, PalmCo akan menambah luas kebun sawit dari 500.000 hektar menjadi 700.000 hektar. Upaya yang akan dilakukan adalah mengonversi tanaman karet jadi sawit dan memanfaatkan lahan kosong untuk sawit. Produktivitas tandan buah segar (TBS) sawit juga akan dipacu dari 12-13 ton per hektar jadi 18 ton per hektar. Salah satu kebun yang telah digarap dan meningkat produktivitasnya ada di Banten. ”Kami berhasil meningkatkan produktivitas TBS sawit dari 12-13 ton per hektar menjadi 18 ton per hektar di lahan seluas 200.000 hektar. Ke depan, kami akan tingkatkan jadi 20 ton per hektar,” ujarnya. Selain itu, lanjut Ghani, PalmCo mulai menanam kembali sawit dengan target seluas 60.000 hektar. PalmCo siap membantu program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dananya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). ”Dengan naiknya dana PSR dari Rp 30 juta per hektar menjadi Rp 60 juta per hektar, PalmCo sanggup membantu percepatan PSR seluas 100.000 hektar,” katanya. (Yoga)
Perbankan Respons Usulan Presiden Jokowi Perpanjang Fasilitas Keringanan Kredit
Industri jasa keuangan menyambut positif rencana Presiden Jokowi memperpanjang fasilitas keringanan kredit hingga tahun 2025. Fasilitas keringanan kredit diberlakukan selama masa pandemi Covid-19 dan berakhir per 31 Maret 2024. Arahan Presiden itu dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/6). Seusai sidang Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu. Program restrukturisasi kredit terkait pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Kebijakan ini salah satunya menyasar UMKM seluruh sektor.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin berpendapat, akan lebih baik apabila restrukturisasi diperpanjang hingga total saldo restrukturisasi kredit berkurang. Hal ini terutama mempertimbangkan kondisi debitor kredit usaha rakyat dan segmen UMKM agar mampu membayar secara teratur sehingga tidak membebani perbankan. ”Berhentinya restrukturisasi ini akan meningkatkan, baik dari sisi kolektabilitas 2 maupun nonperforming loan (NPL). Meski tidak signifikan, antara 50-100 basis poin, kalau dibiarkan akan membuat tingkat NPL-nya makin besar dalam 6 bulan ke depan,” katanya saat dihubungi, Rabu (26/6). (Yoga)
Dampak Menguatnya Dollar AS terhadap Rupiah
Pramuniaga terlihat menyiapkan laptop yang dijual di salah satu gerai di Mal Ambassador, salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2024). Penguatan nilai tukar dollar AS terhadap rupiah berdampak pada kenaikan harga sejumlah barang elektronik, termasuk laptop. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh pedagang karena berdampak pada turunnya penjualan. (Yoga)









