KPK mendapati 31,5 % usaha pertambangan di Kalsel bermasalah. Temuan ini dinilai jadi momentum memperbaiki tata kelola usaha pertambangan, sekaligus mendorong penegakan hukum yang lebih tegas atas kejahatan lingkungan. KPK menggunakan instrumen monitoring center of prevention untuk memantau dan berkoordinasi dalam pemberantasan korupsi di daerah, terutama di area perizinan yang rawan korupsi. Berdasarkan analisis Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), terdapat 521 perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan dengan luas 370.410 hektar (ha). Di Kalimantan, 131.699 ha dari 226.687 ha usaha pertambangan dalam kawasan hutan tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

Khusus di Kalsel, 30.015 ha dari 95.260 ha atau 31,5 % luas usaha pertambangan berada dalam status bermasalah, ilegal, atau harus membayar denda karena belum memiliki PPKH. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, temuan KPK terkait usaha pertambangan yang bermasalah itu harus segera diselesaikan. Ini jadi momentum perbaikan tata kelola usaha pertambangan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan. ”Sejak dulu, kami selalu mendesak negara agar mengevaluasi, mengaudit, menyetop izin baru dan menegakkan hukum. Yang terpenting adalah penegakan hukum supaya ada efek jera,” kata Kisworo, Minggu (30/6). ”Perlu keseriusan dan ketegasan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, kerugian negara akan semakin besar akibat hilangnya tutupan hutan dan kerusakan lingkungan,” ujarnya. (Yoga)

Hati senang, kantong pun terisi, dilakoni sejumlah pengunjung Jakarta Fair Kemayoran. Selain mencari hiburan dan berburu diskon, mereka juga meraih cuan dari jasa titip alias jastip. ”Yang mau jastip tiramisusu, moo-moo roll, dan pie, fee-nya 10K saja dari PRJ. Tapi aku ke PRJ awal Juli ya. DM (pesan langsung) or join grup link di bio”, tulis Syamila (23) pada akun sosial media X dan Instagram miliknya. Warga Bekasi, Jabar, itu membuka jastip dengan tarif Rp 10.000 per pesanan di ajang pameran PRJ yang kini bernama Jakarta Fair Kemayoran. Mereka yang berminat bisa mengirim pesan langsung atau bergabung melalui tautan di profil media sosialnya. ”Orang-orang antusias memesan chiki (makanan ringan) dalam kemasan yang unik. Banyak juga pesan produk kecantikan, skin care, body care, dan make up,” ujarnya, Minggu (30/6).

Tidak ada batasan pemesanan untuk pengguna jastip. Hanya saja, pembelian dan pengiriman terjadwal, misalnya pembelian setiap Senin dan pengiriman Sabtu. ”Ada waktu buka-tutup pesanan karena tidak setiap hari ke PRJ. Nanti mereka pilih produk yang mau dibeli, lalu bayar sesuai harga, ditambah ongkos jastip, dan ongkos kirim barang dari Bekasi. Kalau barang tidak ada, uang dikembalikan 100 %,” ujarya. Ia sudah tiga kali membuka jastip dengan pengiriman terjauh ke Sukabumi, Jabar dengan keuntungan Rp 500.000. Nabilla (27), dari Jaktim, juga membuka jastip. Awalnya iseng, tetapi banyak peminat. Pengguna jasanya merasa terbantu karena bisa membeli berbagai produk tanpa pegal dalam antrean. ”Dulu ke PRJ buat main, jajan, terus pulang. Cari hiburan doang. Sekarang sambil buka jastip.

Lumayan tambah uang saku,” ujarnya. Ia menawarkan jastip dari mulut ke mulut dan media sosial. Pada pekan pertama Jakarta Fair Kemayoran, misalnya, masuk 12 pesanan. Paling banyak chiki karena harganya murah meriah dan produk kecantikan dengan berbagai promo hingga diskon 70 %. Nabilla membuka jastip 1-3 kali sepekan berdasarkan jumlah pesanan masuk. Pengguna jasanya dikenai ongkos mulai dari Rp 3.000 sampai puluhan ribu rupiah. Hingga pekan lalu, menurut Direktur Jakarta International Expo Karuna Murdaya, sudah lebih dari 1 juta orang berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran. Pengunjung, khususnya perempuan, menyasar produk kecantikan. Stan-stan produk kecantikan ini paling ramai dikunjungi selama perhelatan.

Tidak heran jika sejumlah pengunjung memanfaatkan momentum tersebut dengan membuka jastip. Pengguna jastip juga harus berhati-hati, sebab, ada saja segelintir orang yang memanfaatkan hal itu untuk kejahatan. Caca (20) asal Jatim, merugi Rp 500.000 akibat jastip abal-abal pada 2023. Alhasil, tahun ini ia memilih untuk menitipkan pesanan kepada kenalan yang berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran. ”Awalnya percaya saja karena pesanan pertama dikirim tepat waktu, tapi pas pesanan kedua, orangnya malah lama merespons dan hilang. Barangku enggak dikirim,” ucapnya. Fenomena jastip, menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda, punya dua sisi. Sisi positifnya menambah penjualan. Jangkauan pasar juga lebih luas. Namun, di sisi lain, jastip bisa mengikis efek bagi penyelenggara serta gerai makanan dan minuman karena pengunjung berkurang. (Yoga)

Satu dari lima anak di Indonesia mengalami tengkes (stunting). Upaya mengatasi tengkes  perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk mencegah agar tidak ada lagi kasus baru di masa depan. Penanganan tengkes perlu dituntaskan mengingat dampak langsungnya pada SDM. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Minggu (30/6), di Semarang, menyebutkan, kondisi tengkes sangat berpengaruh pada kemampuan intelektual seseorang. Apabila kemampuan intelektual rendah, tingkat keterampilan pekerjaan yang dimiliki juga akan rendah. Akibatnya, seseorang tersebut tidak bisa menjadi SDM yang berkualitas bagi sebuah bangsa. Mengutip data World Population Review Tahun 2022, tingkat kecerdasan rata-rata penduduk Indonesia 78,49.

Dengan tingkat kecerdasan itu, Indonesia menempati peringkat ke-130 di dunia. Data Forum Ekonomi Dunia (WEF) memperlihatkan tingkat pekerja berketerampilan tinggi di Indonesia masih sangat rendah. Tingkat penempatan pekerja berketerampilan tinggi Indonesia berada di peringkat ketiga terbawah dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara dengan skor 9,9. Terpaut jauh dibanding Singapura yang menempati urutan pertama, dengan skor 56,2. ”Jika (SDM) high-skill kita rendah dan lebih didominasi SDM dengan medium skill, SDM kita hanya akan menjadi tenaga kasar saja. Jadi, kita harus bergegas memperbaiki angka-angka tersebut. Semua ini sangat berhubungan dengan stunting. Oleh karena itu, penurunan stunting harus dipercepat dan semua tim harus bergerak dengan baik,” tutur Hasto.

Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi tengkes di Indonesia masih 21,5 %. Dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, jumlah itu hanya turun 0,1 %. Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia Jateng, Anung Sugihantono mengatakan, tengkes jangan hanya dilihat sekadar angka. Penanganan tengkes harus dilihat secara utuh sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM. Itu berarti harus bisa menanggulanginya, mulai dari mencegah tengkes, menangani kasus tengkes, hingga menekan dampaknya. Keberlanjutan penanganan tengkes setidaknya sudah diterapkan Pemkot Semarang. Lewat salah satu program pengentasan masyarakat dari tengkes, ”Sayangi, Dampingi Ibu dan Anak Kota Semarang” atau Sanpiisan, Kota Semarang dapat mengurangi angka tengkes menjadi 20,8 %. Program tersebut juga mendapatkan penghargaan dari PBB. (Yoga)

Proyek kawasan sentra produksi pangan (food estate/FE) dinilai perlu dilanjutkan dari pemerintah saat ini ke permintahan baru mendatang, sebagai salah satu jurus peningkatan produksi pangan, utamanya beras yang menjadi hajat hidup orang banyak. Karenanya, rencana pemerintah membuka peluang bagi investor swasta untuk terlibat dalam pembangunan proyek ini dinilai tepat, namun tetap harus mempertimbangkan banyak faktor, salah satunya mengenai faktor  terkait environmental, social, and governance (ESG). Dalam paparan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bapennas) tentang arah Kebijakan Swasembada Pangan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, pengembangan FE yang telah dan tengah berjalan 12 kabupaten di enam provinsi di Indonesia. (Yetede)

Pemerintah berencana mengenakan tarif bea masuk (BM) impor barang asal China hingga 200% dan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP)  sejumlah produk industri. namun, pemerintah diminta berhati-hati dan melakukan kajian mendalam sebelum mengeksekusi rencana itu. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyatakan, rencana itu dipicu perang dagang China dan AS yang bakal membuat terjadinya kelebihan pasokan dan kapasitas di China. Ini membuka peluang banjir produk China di Indonesia, termasuk pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya. Alasannya, negera-negara Barat menjegal barang dari China dengan tarif BM tinggi. "Dalam satu dua hari ini, mudah-mudahan sudah selesai Permendag-nya. Jika sudah selesai kita pakai tarif untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan impor," ujar dia. Pria yang akrab dipanggil Zulhas ini menjelaskan, besaran tarif BM yang akan dikenakan pada barang-barang dari China telah diputuskan kisaran 100-200% dari harga barang. "Saya katakan kepada teman-teman jangan takut, jangan ragu, karena AS saja bisa mengenakan tarif termasuk keramik dan pakaian sampai 200%, sehingga kita juga bisa. Ini agar UMKM industri kita tumbuh dan berkembang," ujar dia. (Yetede)

Standarisasi tarif layanan yang sudah diberlakukan oleh BPJS Kesehatan perlu diterapkan juga di sektor swasta. Dengan begitu, bisa mengatasi inflasi medis yang tahun ini diperkirakan  mencapai 13%. Koordinator Advokasi BPJS Wacth Timboel Siregar mengatakan, dengan tidak adanya ketetapan tarif  penanganan medis secara nasional, maka muncul variasi biaya perawatan dan pengobatan di berbagai fasilitas kesehatan yang kemudian sulit dikontrol. "Perbuatan dan standar tarif layanan  medis menjadi penting bagi pelaksanaan asuransi  sosial maupun komersial untuk memastikan keterjangkauan  biaya iuran oleh masyarakat yang mengikuti asuransi sosial maupun komersial tersebut. Juga, dapat mengontrol pelaksanaan fee for service, sehingga tidak memunculkan  pembentukan biaya sendiri oleh rumah sakit," tandas Timboel. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (kemenhub) tengah menjajaki untuk mengajukan pinjaman dari World Bank atau Bank Dunia senilai Rp 1,8 triliun. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengembangkan transportasi perkotaan di Medan dan Bandung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong optimalisasi transportasi massal perkotaan Medan. Hal tersebut disampaikan Menhub usai meninjau Terminal Tipe A Amplas di Medan, Sumatera Utara, guna memastikan perkembangan transportasi perkotaan di Medan. "Kita mengevaluasi pinjaman dari Bank Dunia sebanyak Rp 1,8 triliun yang diberikan kepada Medan dan Bandung. Dari dana tersebut kita akan memperbaiki infrastruktur transportasi perkotaan di kedua kota tersebut. Sehingga optimalisasi transportasi perkotaan dapat terlaksana," kata Budi Karya. (Yetede)

Stok cadangan pangan pemerintah (CPP) harus terus diperkuat sebagai intrusmen dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga. Sesuai perpres No.125 Tahun 2022 tentangan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, stok level masing-masing komoditas pangan strategis yang menjadi CPP idealnya yang paling sedikit 5-10% dari kebutuhan nasional. Contoh, kebutuhan beras setahun sekitar 31,2 juta ton, sehingga stok CCP yang harus dimiliki pemerintah minimal 1,5 juta ton. Saat ini, stok CPP beras (cadangan beras pemerintah/CBP di Perum Bulog mencapai 1,6 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional maka pengutan CPP penting  dilakukan sebagai intrusmen pemerintah dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga. CPP dikelola BUMN pangan. "CPP itu minimal 5% dari total kebutuhan nasional. Saya berharap seluruh stakeholder pangan melihat ini semua, sehingga kita bisa meningkatkan cadangan pangan kita kedepan. Ini tentunya perlu alokasi anggaran memadai. Ini akan sangat bermanfaat karena digunakan untuk membantu menyerap produksi pangan petani/peternak, diserap dengan harga yang baik, selanjutnya digunakan untuk intervensi pemerintah dalam stabilitas pangan," papar Arief (Yetede)

PEGIAT antikorusi mendorong Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK menjaring ketat calon pimpinan yang mendaftar. Salah satu caranya, panitia seleksi mesti menelusuri rekam jejak dan kepatuhan calon pimpinan KPK terhadap ketentuan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. “Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) harus menjadi instrumen penting dalam proses seleksi ini,” kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Muhammad Nur Ramadhan, Ahad, 30 Juni 2024.

Ia menjelaskan, kepatuhan terhadap LHKPN menjadi gambaran terhadap pendaftar calon pimpinan KPK yang berasal dari penyelenggara negara bahwa mereka taat pada aturan dan berintegritas. Panitia seleksi, kata Ramadhan, mesti mendalami harta kekayaan setiap pendaftar, meski ketaatan terhadap pelaporan LHKPN bukan menjadi syarat wajib dalam seleksi calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. “Pansel harus punya database rekam jejak calon dari segala aspek, termasuk potensi conflict of interest ketika terpilih sebagai pimpinan KPK,” kata Ramadhan. “Dengan demikian, Pansel KPK akan mudah memilah calon yang bermasalah dan tidak bermasalah.”

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Muhammad Yusuf Ateh memastikan panitia seleksi akan menelusuri rekam jejak pendaftar. Panitia seleksi akan menggandeng sejumlah lembaga untuk menganalisis rekam jejak calon, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Intelijen Negara, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepolisian RI, serta Mahkamah Agung. "Kami ingin memastikan bahwa calon-calon yang mendaftar ini betul-betul bersih dan berintegritas," katanya. (Yetede)

PRESIDEN Joko Widodo alias Jokowi mengatakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog masih cukup untuk memenuhi konsumsi domestik. "Mencapai 1,7 juta ton," ujarnya saat mendatangi Pasar Beringin Buntok, Kalimantan Tengah, Kamis, 27 Juni lalu. Meski begitu, Presiden mewanti-wanti ancaman kekeringan yang berpotensi terjadi pada Juli hingga Oktober tahun ini. Menurut Jokowi, kekeringan berpotensi menyebabkan penurunan produksi beras. Dia meminta Kementerian Pertanian menambah bantuan pompa air hingga 70 ribu unit sebagai sarana mitigasi kekeringan dan untuk mencegah kegagalan panen. Apalagi, Jokowi melanjutkan, saat ini harga beras di seluruh dunia mulai mengalami kenaikan akibat gelombang kekeringan.

Kekhawatiran itu cukup beralasan. Sebab, menurut perkiraan Badan Pusat Statistik, produksi beras pada 2024 berpotensi turun hingga 2 juta ton. Berdasarkan Kerangka Sampel Area BPS, produksi beras pada Januari-Juni 2024 sebesar 16,43 juta ton. Sedangkan di periode yang sama pada 2023, angka produksi beras mencapai 18,63 juta ton. Dengan demikian, terjadi penurunan jumlah produksi sebesar 2,2 juta ton dibanding produksi tahun lalu. Penurunan jumlah produksi itu berimbas kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Pelaksana tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan jumlah kota dan kabupaten yang mengalami kenaikan harga beras pada akhir Juni 2024 bertambah menjadi 63. Namun secara nasional harga beras menurun 0,95 persen dibanding pada Mei 2024.

Kementerian Pertanian tak menampik fakta bahwa produksi beras di dalam negeri terus menyusut. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku sudah memaksimalkan penggunaan pompa di sentra produksi supaya produksi gabah tetap maksimal meski pada musim kemarau. Menurut Amran, penggunaan pompa untuk meningkatkan produksi gabah kering giling (GKG) terbukti manjur. Dia mengklaim langkah itu dapat menghasilkan tambahan produksi GKG sebanyak 2,78 ribu ton atau kenaikan 9,82 persen dibanding produksi pada 2023. (Yetede)