Rencana pemerintah mengenakan tarif cukai bea masuk (BM) impor hingga 200% untuk produk asal China dinilai bisa memicu serangan balasan dari Negeri Tirai Bambu. Hal ini terjadi ketika Amerika Serikat (AS) menerapkan tarif tinggi impor barang asal China, sehingga memantik perang dagang antara kedua negara adidaya tersebut. Selain itu, kebijakan itu bisa menekan ekspor Indonesia, jika China melakukan hal serupa terhadap produk Indonesia. Saat ini, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor. Konsumen juga bisa dirugikan, karena kenaikan tarif bisa mendongkrak harga ditingkat eceran. Ketimbang menetapkan tarif tinggi, pemerintah diminta fokus meningkatkan daya saing industri dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor dan di level dunia. (Yetede)

Perkembangan inflasi hingga akhir tahun 2024 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran 1,5-3,5%. Kondisi tersebut selaras dengan respons kebijakan pemerintah untuk menjaga pasokan pangan dan pengendalian harga. Risiko inflasi akan terjadi pada semester II-2024, menyusul adanya penerapan cukai plastik dan minuman kemasan berpemanis, yang masih tergantung pada keputusan pemerintah yang tertunda. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Juni 2024 terjadi deflasi bulanan sebesar 0,08%. Sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 2,51% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,07%.

Secara bulanan terjadi penurunan indeks harga saham konsumen dari 106,37 pada Mei 2024 menjadi 106,28 pada Juni 2024. Penyumbang utama deflasi Juni 2024 secara bulanan adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,14%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, jika pemerintah memutuskan untuk menunda kebajikan penerapan cukai, maka inflasi dapat lebih rendah dari yang diharapkan. (Yetede)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang. Dalam kurun tahun 2014 hingga 2024, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22% poin. Pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 28,28 juta orang (dengan persentase penduduk miskin 11,25%), setelah itu tingkat kemiskinan terus turun menurun hingga Maret 2019 yang sebanyak 25,14 juta orang (9,14%). Namun, saat pandemi Covid-19 penduduk miskin meningkat pada Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang (9,78%), dan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang (10,14%). Setelah periode tersebut penduduk miskin terus menurun sampai pada Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang (9,02%). Secara rata-rata jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun. (Yetede)

Hubungan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dengan perusahaan afiliasi Grup Salim kian mesra. Jalinan spesial ini terungkap setelah Jasa marga resmi melepas 35% sahamnya di PT Jasamarga Transjawa Tolloroad (JJT), pengeola Tol Trans Jawa, kepada konsorsium Grup Salim selaku calon mitra strategis. Konsorsium Grup Salim yang siap membeli 35% atau mewakili 6,2 miliar saham JJT ini terdiri dari PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services (MPTIS), kemudian Warrington Investment Pte. Ltd (WIPL)-anak usaha dari Sovereign Wealth Fund (WSF) Singapura yakni Goverment of Singapore Investment (GIC), dan META melalui anak usahanya PT Marga Utama Nusantara (MUN). Pembelian atas 35% saham JTT itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian jual beli (PPJB) oleh Jasa Marga dan konsorsium GIC-MPTIS tersebut pada 28 Juni 2024. Sebagai bagian dari rangkaian transaksi PPJB saham tersebut, kedua belah pihak juga telah meneken perjanjian pernyertaan saham bersyarat (PPSB) di mana JTT berencana menerbitkan sebanyak 1,20 miliar saham baru kepada MPTIS. (Yetede)

Lonceng perlambatan ekonomi nasional kembali berdentang. Maklum, kinerja manufaktur turun selama tiga bulan berturut-turut sejak April hingga Juni 2024. S&P Global mencatat Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni berada di level 50,7. Angka ini melorot 1,4 poin dibandingkan Mei 2024 di level 52,1. Bahkan kinerja manufaktur Juni menjadi yang terendah sejak Mei 2023 yang saat itu tercatat 50,3. S&P Global menyebutkan, penurunan indeks manufaktur lantaran ekspansi output dan permintaan baru yang melambat. Penjualan ekspor yang melemah kembali membebani pesanan, dimana bisnis ekspor baru menurun selama empat bulan berturut-turut. "Manufaktur Indonesia kehilangan momentum besar pada bulan Juni. Pertumbuhan permintaan baru hampir berhenti karena ekspor turun selama empat bulan berturut-turut," ujar Trevor Balchin, Economics Director S&P Global Market Intelligence, dalam keterangan resminya, Senin (1/7). Penurunan kinerja manufaktur menjadi tanda konsumsi rumah tangga melemah. Padahal konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama ekonomi Indonesia karena menyokong hampir 55% pada kuartal I-2024. 

Pelemahan kinerja manufaktur juga seirama dengan keyakinan para petinggi perusahaan Indonesia yang mulai luntur. Mengacu survei KONTAN, optimisme para chief executive officer (CEO) puluhan korporasi di Indonesia pada kuartal III-2024, yang tecermin dari Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) menyusut ke level 3,39. Ini adalah posisi ICCI terendah sejak Oktober 2020. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono melihat, penurunan indeks manufaktur akan berlanjut hingga akhir 2024. Penurunan ini akibat daya beli masyarakat lesu. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menyatakan, perlambatan permintaan manufaktur diperparah tekanan kenaikan biaya produksi dari bahan baku impor yang naik akibat rupiah melemah. Dengan melambatnya kinerja manufaktur, ekonomi nasional periode April-Juni 2024 hanya tumbuh 4,98% yoy, melambat dibanding kuartal I-2024 yang tumbuh 5,11% yoy.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin usaha kepada perusahaan pergadaian PT Gadai Mega Bandar yang berlokasi di Jambi. Pemberian izin usaha tersebut berdasarkan KEP29/KO.17/2024 per 6 Juni 2024. PT Gadai Mega Bandar Wajib mencatumkan beberapa hal berupa keterangan dan informasi di setiap kantor atau unit layanan. Beberapa informasi tersebut di antaranya nama dan logo perusahaan pergadaian. PT Gadai Mega Bandar juga harus mencantumkan hari dan jam operasional secara jelas, serta tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa atau hasil bagi perusahaan pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan biaya administrasi.

Kendati terus berada dalam zona ekspansif selama 34 bulan, aktivitas manufaktur Indonesia rupanya dibayangi perlambatan perluasan usaha. Pelemahan permintaan menjadi biang keladinya. Menilik data termutakhir, Purchasing Managers’ Index (PMI) pada Juni 2024 tercatat 50,7 atau lebih rendah ketimbang Mei yang mencapai 52,1. Malah, pertumbuhan PMI sesungguhnya sudah melambat selama tiga bulan berturut-turut. Skor Juni pun sekaligus menjadi yang terendah sejak Mei 2023. S&P Global dalam laporannya, Senin (1/7), menjelaskan penurunan PMI didorong oleh ekspansi produksi dan permintaan baru yang lambat. Produksi naik pada laju rendah sejak Mei 2023, sedangkan pertumbuhan permintaan baru masih loyo. Menurut Economics Director S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, manufaktur Indonesia kehilangan momentum besar pada Juni, dengan pertumbuhan permintaan baru hampir berhenti karena ekspor turun. 

Sejumlah panelis dalam survei itu juga melaporkan kenaikan harga bahan baku, yang sebagian berhubungan dengan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS dan juga kenaikan harga solar. Merespons situasi tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi dalam negeri agar sektor manufaktur dapat berekspansi dengan cepat. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pemerintah harus bekerja keras untuk mengendalikan inflasi nasional, terutama inflasi terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok impor, termasuk BBM, yang dapat memicu penurunan daya beli masyarakat. Meskipun demikian, Apindo meyakini pelaku usaha tetap ingin melakukan ekspansi hingga akhir tahun. Namun, Shinta menyebut realisasi ekspansi sangat bergantung pada iklim usaha di setiap subsektor manufaktur di Indonesia. Adapun, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menuding restriksi perdagangan dan regulasi yang kurang mendukung sebagai penyebab penurunan pesanan dari luar negeri. 

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan regulasi itu adalah Peraturan Menteri Perdagangan No 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang merelaksasi impor barang-barang dari luar negeri sejenis dengan produk yang diproduksi di dalam negeri. Di sisi lain, penurunan permintaan pasar global dan membanjirnya produk impor yang ‘dilempar’ ke pasar Indonesia terjadi akibat restriksi perdagangan oleh negara-negara lain. Senada, Kompartemen Sumber Daya Manusia Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Harrison Silaen mengatakan pemerintah perlu memiliki arah jelas untuk menangani masalah industri tekstil jika menganggap industri ini penting. Demikian pula tantangan di sisi konsumen yang terlihat pada penurunan infl asi inti, yakni dari 2,58% year-on-year(YoY) pada Juni 2023 menjadi 1,9% YoY pada Juni 2024. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga konsumen mengalami defl asi selama dua bulan beruntun.

Dalam berbagai rilis hasil survei lembaga-lembaga internasional terkait pandangan para pengambil kebijakan dan pelaku bisnis global terhadap perekonomian saat ini dan ke depannya, mayoritas responden menjawab bahwa risiko geopolitik menduduki peringkat pertama. Disusul kemudian kebijakan moneter ketat sebagai respons atas inflasi tinggi sebagai risiko tertinggi kedua. Risiko tertinggi ketiga adalah melemahnya perekonomian China, dan risiko tertinggi adalah besarnya utang negara terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya. Sesungguhnya isu tentang meningkatnya risiko geopolitik sudah mencuat ketika perang Ukraina versus Rusia yang mengejutkan dunia pada Februari 2022. Risiko geopolitik bukan hanya semata terkait dengan aksi perang antarnegara, melainkan juga risiko politik di sejumlah negara. Dengan adanya agenda pemilihan umum (pemilu) nasional—baik untuk presiden maupun perdana menteri (PM)—di lebih dari 70 negara tahun ini, maka setengah populasi dunia akan pergi ke tempat-tempat pemungutan suara.

Tahun 2024 menjadi tahun yang sangat penting bagi perdagangan global dan stabilitas (geo) politik, dengan peringatan indeks risiko sosial dan politik terkait lingkungan ekonomi berisiko tinggi dan labil di seluruh dunia. Semuanya berujung pada tiga isu besar ini, yaitu demam pemilu, meningkatnya populisme dan ketidakstabilan geopolitik. Memang, di dunia yang sedang membentuk kembali tatanan geopolitik global, beberapa pemilu akan terbukti menentukan prospek ekonomi setiap negara dan berakumulasi pada prospek ekonomi dunia. Di beberapa negara, para pemilih hanya akan diberikan pilihan terbatas. Pada saat yang sama, pada fase pra dan pasca pemilu akan memberikan peluang munculnya tiga tren risiko. Pertama, pergeseran politik dan ketidakpastian. Lingkungan sosial ekonomi saat ini membawa aura ketidakpastian dengan volatilitas tinggi bagi pelaku bisnis selama periode pemilihan. Kedua, potensi kerusuhan sosial. Di sejumlah negara, terutama negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang dan berpendapatan rendah, potensi eskalasi kerusuhan sosial dipicu oleh kenaikan harga, erosi kepercayaan pada politisi dan ketidakpuasan pemilih yang meluas. Ketiga, risiko geopolitik. Dengan adanya kebuntuan agenda gencatan senjata dan/atau perjanjian perdamaian terkait perang antara Rusia dan Ukraina, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, dan perluasan keanggotaan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) untuk memasukkan lima anggota baru, jelas akan mempengaruhi konstelasi ekonomi politik global dan kawasan yang mengarah pada fragmentasi global sebagaimana dikhawatirkan oleh Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, dalam berbagai kesempatan.