Semester satu berlalu, otoritas bursa masih punya sederet pekerjaan rumah untuk mengakselerasi kinerja pasar modal. Salah satunya yakni mendorong lahirnya emiten baru, tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Apalagi, sejumlah kalangan menilai kinerja emiten baru sepanjang semester satu tak terlalu ciamik. Menilik data bursa, realisasi initial public offering (IPO) pada semester I/2024 hanya mencapai 25 perusahaan, atau lebih sedikit ketimbang semester I/2023 yang tercatat sebanyak 43 perusahaan. Adapun dari sisi kinerja, hanya 10 saham dari 25 emiten anyar tersebut yang menguat.Saham emiten baru yang mencatatkan penurunan harga paling dalam yakni PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk. (MPIX) yang ambles -80,60% ke level Rp52 per saham per 1 Juli 2024, dari harga IPO di level Rp268 pada 7 Februari 2024. 

Kala itu, MPIX meraup dana IPO Rp83,75 miliar.Selanjutnya, PT Bersama Mencapai Puncak Tbk. (BAIK) atau Ayam Goreng Nelongso juga mencatatkan koreksi -80,22% dari harga IPO Rp278 pada 15 Februari 2024, ke posisi Rp55 per saham pada 1 Juli 2024. BAIK meraih dana hasil IPO sebesar Rp62,55 miliar. Direktur PT Panin Sekuritas Tbk. (PANS) Prama Nugraha mengatakan kondisi ekonomi dan pasar global yang menantang menjadi pertimbangan perusahaan melakukan IPO. Dalam kondisi suku bunga tinggi, perusahaan mengkaji ulang strategi pendanaan yang tepat. Selain itu, industri pasar modal juga diharapkan terlepas dari bayang-bayang wait and see ekspansi akibat Pemilu/Pilpres 2024. Pada semester II/2024, PANS menargetkan memboyong 2 perusahaan IPO. Saat dimintai tanggapan perihal kinerja IPO, Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Laksono Widodo mengatakan pihaknya akan memantau kondisi pasar sebelum memboyong perusahaan ke lantai bursa. Pasalnya, sepanjang semester I/2024 mayoritas harga saham IPO mengalami penurunan signifikan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merekam tren pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang tengah terjadi di industri tekstil dan pakaian jadi. Tercatat, ada penurunan 46.001 peserta di sektor ini sejak Januari 2023. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut. Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023. Kendati demikian, sempat terjadi kenaikan kepesertaan selama momen Idulfi tri. “Setelah itu kembali ke posisi normal sehingga kelihatan di grafik itu ada yang naik sedikit, turun lagi, tahun ini juga begitu,” jelas Anggoro dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (2/7). 

Tren penurunan juga terjadi di sektor industri tekstil. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, peserta aktif di sektor ini turun 6% atau 21.005 peserta sejak Januari 2023 hingga Mei 2024. Total peserta aktif yang berasal dari industri tekstil hanya 319.326 peserta per Mei 2024 dari sebelumnya 340.331 peserta di Januari 2023. Menurutnya, sebanyak 31 perusahaan dilaporkan tutup dan 21 perusahaan melakukan PHK terhadap sebagian pekerjanya. Adapun, BPJS Ketenagakerjaan juga telah berkomunikasi dengan 57 perusahaan dengan 321.966 peserta aktif yang mewakili 21,37% pekerja di sektor industri pakaian jadi, tekstil, dan alas kaki. Lebih lanjut, 

BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim dan manfaat sebanyak Rp25,43 triliun sepanjang semester I/2024. Pembayaran tersebut diberikan untuk 1,6 juta persetujuan. Sementara itu pada posisi akhir 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim dan manfaat sebanyak Rp52,72 triliun dengan total 4 juta klaim. Hal tersebut mengakibatkan pekerja terutama yang terkena PHK tidak bisa mendapatkan pembayaran klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atau tidak eligible. Data sementara 2024, ada 27.222 pekerja yang terkena PHK, sementara klaim JKP mencapai 24.453 pekerja. Secara nominal, BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan klaim JKP sebanyak Rp184 miliar sampai dengan Juni 2024. Pada 2023, klaim JKP tercatat sebesar Rp366 miliar. Adapun, Ketua Dewan Pengurus Nasional, Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Tajudin menilai total klaim yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah pekerja yang saat ini di PHK. Terkait klaim JHT oleh pekerja, Tajudin menyebut sejauh ini, pihaknya belum menerima laporan mengenai kendala saat mencairkan JHT. Pasalnya, para pekerja yang tergabung dalam KSPN sudah cukup familiar dengan program tersebut. Dalam perkembangan lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi pada hari ini, Rabu (3/7) di depan Istana Negara, Jakarta. Presiden KSPI, Said Iqbal salah satu tuntutan utama aksi kali ini menuntut pemerintah menghentikan PHK di industri tekstil.

Usulan legislatif tingkat provinsi di Bali untuk menaikkan tarif pungutan wisatawan mancanegara (wisman) perlu kajian serius agar tidak menghambat laju pemulihan sektor pariwisata Pulau Dewata. Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menilai bahwa rencana itu harus dikaji dengan matang agar menghasilkan kebijakan yang tepat bagi semua pihak. Dia tidak ingin peningkatan tarif pungutan wisman justru memberikan impak negatif bagi pariwisata Bali. Bisnis mencatat, usulan peningkatan tarif pungutan wisman muncul pertama kali dari Ketua Komisi II DPRD Bali Ida Kresna Budi. Politikus Golkar ini mengusulkan agar pungutan wisman naik dari US$10 menjadi US$50. DPRD Bali juga meminta Perda No. 6/2023 direvisi dengan menambahkan pasal tentang pemberian insentif bagi pihak-pihak yang membantu kelancaran pungutan tersebutAkan tetapi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memberi sinyal jika usulan ini tidak dapat dilaksanakan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meminta agar Pemprov Bali membuktikan terlebih dahulu soal realisasi pungutan wisman. Deputi Pemasaran Kemenparekraf Ni Made Ayu Marthini mengatakan, Pemprov Bali harus membuktikan terlebih dahulu pungutan wisman bermanfaat bagi penataan pariwisata Bali. Jika terealisasi dengan baik, mungkin baru dibuka opsi selanjutnya.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyampaikan hanya dua orang anggota DPR RI dari 58 orang di lingkungan DPR yang terlibat judi online. Ketua MKD DPR Adang Daradjatun menjelaskan bahwa jumlah tersebut diperoleh dari Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Konfirmasi hanya dua anggota DPR dan statusnya terduga, kita akan klarifikasi. Lalu anggota, dalam arti bukan anggota DPR, [tapi] orang yang bekerja di lingkungan DPR sebanyak 58. Totalnya jadi 58 tadi itu, angkanya [transkasi] Rp1,926 miliar,” jelas Adang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7). Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan nilai deposit dari para pelaku judi online klaster anggota legislatif itu bisa mencapai Rp25 miliar. Sementara itu, satu orang bisa melakukan transaksi judi online ratusan juta sampai dengan miliaran rupiah. “Lalu transaksi yang kami potret lebih dari 63.000 transaksi yang mereka lakukan, angka rupiahnya hampir Rp25 miliar. Transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar,” ujar Ivan

Perbankan nasional masih mempertahankan suku bunga kredit di tengah suku bunga tinggi dalam waktu yang lama atau higher for longer. Strategi ini dilakukan perbankan untuk menjaga kualitas kredit tetap terkendali  dengan non performing loan (NPL) di level yang rendah. Berdasarkan data BI, pada Mei 2024 rata-rata pertimbangan suku bunga kredit relatif stabil sebesar 9,26%, naik 1 poin (bps) dibandingkan dengan bulan sebelumnya 9,25%. Suku bunga perbankan tetap terjaga, dipengaruhi oleh likuiditas perbankan yang memadai sejalan dengan bauran kebijakan BI serta dampak kebijakan transparansi suku bunga kredit yang membuat efisiensi suku bunga perbakan terjaga. (Yetede)

PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspress Kilat (Shopee Express) melakukan penandatanganan Pakta Integritas pada sidang majelis keempat di kantor Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU) Jakarta pada Selasa (2/7/2024). Inisitaif ini dilakukan untuk memastikan komitmen Shopee dalam perubahan perilaku yang sudah disepakati. Sebelumnya, Shopee dan Shopee Express telah menyetujui berbagai poin perubahan perilaku yang telah ditetapkan Majelis KPPU pada sidang ketiga tanggal 25/6/2024. Penandatanganan Pakta Integritas tersebut ditandatangani oleh Direktur Eksekutif PT Shopee Internasional Indonesia Handika Jahja, dan Direktur Utama SPX Express Richard Anggoro. Pada sidang keempat ini, Ketua Majelis KPPU Aru Armando meminta kuasa hukum pihak terlapor untuk membacakan poin-poin terkait Pakta Integritas. Kami ingin tahu apakah draft yang dibacakan di persidangan kemarin itu sama dengan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh para pihak," papar dia.

Poin pertama, tidak akan melakukan perilaku anti persaingan sebagaimana  yang tertuang di Laporan Dugaan Pelanggaran  (LPD). Poin kedua, menghentikan kegiatan posisi dominan sebagaimana yang tertuang dalam LPD. Poin ketiga, bersedia menyampaikan bukti berupa surat atau dokumen bahwa telah terjadi perubahan perilaku kepada tim pengawas perubahan perilaku. Poin keempat, bersedia aktif dan koopertif dalam setiap proses verifikasi dan validasi alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 94. Poin kelima, pengawasan perusahaan perilaku dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 90 hari yaitu sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 6 November 2024. Poin keenam, Bahwa terlapor I dan terlapor II wajib mengikuti program kepatuhan KPPU. (Yetede)