Transformasi yang dilakukan pemerintah di tubuh BUMN sehingga entitas ini mampu menyetorkan jumlah nominal dividen terbesar sepanjang sejarah kepada negara, mencapai Rp 82,1 triliun pada tahun 2023, patut diapresiasi. Namun, politisasi berpotensi menghambat ruang gerak BUMN sehingga sulit melompat, apalagi mengglobal. Sesuai amanat UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, perusahaan negara bukan hanya melakukan fungsi komersial, BUMN punya peran menjalankan fungsi layanan publik, seperti penyedia layanan kebutuhan masyarakat, pengelola sumber daya alam, hingga alat pemerintah dalam menata kebijakan ekonomi. Dalam kerangka fungsi dan tugas BUMN tersebut, para pemangku kepentingan (stakeholder) yang berurusan dengan BUMN menjadi luas. Bukan cuma pemegang saham, seperti eksekutif di pemerintahan, tetapi juga pemegang shareholder lain, sebut saja legislatif, ormas, dan berbagai kelompok kepentingan.

Pengamat BUMN dari BUMN Research Group Lembaga Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Toto Pranoto, mengatakan, tidak bisa dinafikan bahwa kekuasaan politik punya pengaruh terhadap pengelolaan BUMN. Contoh paling sederhana, penguasa selalu punya wewenang untuk menempatkan sosok, baik di jajaran direksi maupun komisaris BUMN. ”Kondisi ini kerap membuat harapan dari terlaksananya tata kelola yang baik di BUMN terganggu. Karena adanya intervensi dari invisible hand (tangan tak terlihat) yang menggunakan bermacam akses, termasuk akses-akses yang dianggap tidak bersih,” ujarnya. Besarnya pengaruh pemerintah dalam menempatkan sosok-sosok kunci di tubuh BUMN, lanjut Toto, merupakan konsekuensi dari struktur kelembagaan BUMN yang kepemilikannya didominasi oleh negara. Meski demikian, risiko praktik tata kelola yang buruk dapat diantisipasi selama ada sistem dan mekanisme yang sesuai dalam penunjukan direksi ataupun komisaris. (Yoga)

Pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan 20 % dari APBN harus dipastikan alokasi, distribusi, dan pengawasannya tepat untuk mendukung tercapainya akses, kualitas, dan relevansi pendidikan guna mendukung kemajuan bangsa. Pemerintah dan pemda perlu meluruskan kembali komitmen politik penggunaan anggaran pendidikan secara jujur. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR dengan tokoh masyarakat yang pernah menjabat menteri pendidikan, Selasa (2/7) yan diadiri  Mendiknas periode 2009-2014, M Nuh; Menristekdikti periode 2014-2019, M Nasir; serta Mendikbud periode 2016-2019 Muhadjir Effendy. Nuh mengatakan, dua dekade terakhir menjadi masa krusial dan kritis karena ada modal demografi untuk mendukung kemajuan bangsa pada 2045. Masih ada waktu hingga tahun 2040 untuk mengoptmalkan peran dunia pendidikan mendukung penyiapan SDM unggul dan produktif, lalu selanjutnya Indonesia akan masuk dalam masa populasi menua.

”Jadi, kita harus memastikan bagaimana pendidikan dilaksanakan secara layak untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi,” ujar Nuh. Nuh mengapresiasi Panja Pembiayaan Pendidikan yang memperjuangkan pengelolaan anggaran pendidikan yang semakin baik. ”Inilah masa pertobatan dalam mengelola dana pendidikan. Kalau memang dana pendidikan kurang, harus ikhlas memakai anggaran lain untuk pendidikan. Kekurangan dana pendidikan ini menyebabkan komplikasi, dari kenaikan uang kuliah tunggal hingga sekolah rusak yang tidak tertangani,” katanya lagi. Menurut Nuh, tak cukup hanya mengevaluasi anggaran fungsi pendidikan 20 %, tapi harus sampai melihat alokasi secara detail dan implementasinya. Nuh heran dengan masuknya dana desa ke dalam anggaran fungsi pendidikan.

”Isinya apa? Lurah mengurusi apa di pendidikan itu? Kita tidak bisa berharap argumen politik, tetapi butuh secara jujur dan hati nurani apakah transfer ke daerah dan dana desa (tahun 2024 lebih dari Rp 346 triliun atau 52 % dari total anggaran fungsi pendidikan) memang untuk pendidikan? Kalau secara formal dilegalkan dan penggunaan tidak benar, ini perlu bertobat,” ujarnya. Nuh menekankan agar penggunaan anggaran fungsi pendidikan sesuai amanah dengan menetapkan distribusi dan alokasi secara adil berbasis unit cost, berbasis prioritas, dan berdampak maksimal. Untuk itu, sejak awal harus dipastikan kualitas belanja mulai dari perencanaan sehingga berbagai prioritas pendidikan dapat diselesaikan. Hingga kini, pemerintah masih punya pekerjaan rumah menuntaskan wajib belajar 12 ta-hun yang kondisinya masih stagnan. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan dan inovasi di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) harus serius diwujudkan. Penyediaan, rehabilitasi, dan modernisasi infrastruktur pendidikan juga perlu diperhatikan. (Yoga)

Penurunan tajam Indeks Manajer Pembelian, Juni 2024, menjadi sinyal perlambatan sektor manufaktur, yang harus segera diantisipasi agar tak berdampak negatif ke ekonomi. Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) bulan Juni yang dirilis S&P Global menunjukkan, meskipun industri manufaktur kita masih dalam zona ekspansi (tecermin dari angka indeks di atas 50), PMI Juni itu mendekati ambang batas menuju kontraksi, yakni 50,7. Turun dibandingkan bulan Mei di 52,1 (Kompas, 1/7/2024). Setelah 34 bulan berturut-turut mengalami ekspansi, sinyal kontraksi tentu harus diwaspadai. Apalagi, sektor manufaktur adalah tulang punggung perekonomian nasional yang menyumbang 19 % PDB dan 72,24 % total ekspornasional di 2023. Sektor ini juga banyak menyerap tenaga kerja. Kemerosotan kinerja manufaktur menjadi alarm bahaya bagi perekonomian, mengingat tren ekspor dan neraca perdagangan yang mencemaskan beberapa bulan terakhir.

Ekspor manufaktur nonmigas, yang terus meningkat sepanjang 2019 hingga 2022, berbalik terkontraksi 11,95 % pada 2023 akibat perlambatan ekonomi global. Angka PMI Juni adalah yang terendah sejak November 2022, dipcu menurunnya pesanan baru akibat melambatnya perekonomian global dan domestik. Penurunan pesanan ini juga yang pertama terjadi sejak Agustus 2021. Menurut Direktur Ekonomi S&P Global Market Intelligence, manufaktur Indonesia telah kehilangan momentum besar karena pertumbuhan permintaan baru nyaris berhenti dan ekspor terkontraksi empat bulan berturut-turut. Penurunan permintaan akibat melambatnya perekonomian global tak hanya dialami Indonesia. Adanya negara-negara pesaing yang mengalami kenaikan PMI, sementara kita mengalami penurunan tajam PMI, menunjukkan ada faktor lain yang menyebabkan pelaku industri kita tak mampu berekspansi. (Yoga)

Pemerintah sedang membidik dana investor ultrakaya dunia untuk diinvestasikan di Indonesia dalam bentuk family office. Satgas family office dibentuk Juli ini. Family office merupakan konsep menarik dana dari luar negeri ke dalam negeri guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Family office memberi kesempatan bagi kalangan jutawan dan ultrakaya (UHNW) di dunia untuk menyimpan dana di Indonesia. Namun, pemilik dana harus melakukan investasi pada proyek di Indonesia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, saat ini ada sekitar 11 triliun USD aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal dan diproyeksikan terus meningkat. Dana itu banyak ditempatkan di Singapura, Hong Kong, dan Dubai. Luhut mengatakan, The Wealth Report memperkirakan populasi individu ultrakaya di Asia tumbuh 38,34 % selama periode 2023-2028.

Untuk Indonesia, pertumbuhannya diperkirakan 34 %. Asia diprediksi memiliki pertumbuhan individu ultrakaya terbesar dibanding kawasan lain. Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, kondisi politik stabil, dan geopolitik yang netral dinilai berpeluang untuk menarik aset asing dan menjadi alternatif penempatan dana. Luhut mencontohkan, orang ultrakaya dapat menyimpan dana di Indonesia 10 juta-30 juta USD. Kemudian, dana tersebut diputar untuk diinvestasikan ke proyek yang ada di Tanah Air. ”Mereka tidak dikenai pajak, tetapi harus investasi, dan investasinya itu yang nanti akan kita pajaki. Kemudian dia (investor) harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office,” ujar Luhut, seperti dikutip dari laman Instagram-nya, Selasa (2/7).

Dalam rapat terbatas 1 Juli 2024, Presiden Jokowi sudah memberi arahan untuk menyiapkan satgas family office dalam tiga minggu hingga satu bulan ke depan, yang terdiri atas lintas kementerian, melibatkan Bank Dunia. Pemerintah juga akan menyusun regulasi secara terpadu untuk membuat Indonesia lebih kompetitif dengan family office. Banyak proyek investasi di Indonesia yang bisa ditawarkan, seperti hilirisasi dan rumput laut. Luhut menyebutkan, studi sedang dilakukan dengan pilihan family office di Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bali menjadi pilihan karena memiliki dua kawasan ekonomi khusus (KEK), yakni KEK Kura-kura Bali dan KEK Kesehatan Sanur. ”Ini sekarang kita sedang garap dengan cermat,tetapi kita menghindari pencucian uang. Dia (investor) harus datang kemari, investasi sekian juta USD, dan harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office,” ujarnya. (Yoga)

Manajemen PT Matahari Department Store Tbk menutup dua gerainya di WTC Serpong dan Mall Balekota Tangerang, Banten. Pihak manajemen mengatakan tengah melakukan optimalisasi bisnis dan masih akan membuka gerai baru tahun ini. Dalam siaran pers resmi yang diterima pada Selasa (2/7), perwakilan manajemen Matahari menyebutkan, pihaknya sedang melakukan optimalisasi strategis terhadap portofolio gerai. Ini melibatkan penutupan beberapa gerai yang tidak berkinerja baik dan pembukaan gerai baru di area dengan tingkat kunjungan konsumen yang tinggi untuk memberikan pengalaman ritel terbaik bagi pelanggan. ”Keputusan ini diambil setelah melalui proses evaluasi menyeluruh, sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang kami dan praktik operasional standar,” ujar perwakilan perusahaan dalam siaran pers.

Matahari terus berfokus pada rebranding dan modernisasi gerai-gerai utamanya, melanjutkan pembukaan sembilan gerai pada tahun lalu. Tahun ini Matahari juga masih akan membuka gerai baru, termasuk penambahan gerai terkini di AEON Deltamas pada Maret 2024. Mengutip laporan keuangannya, pada triwulan pertama 2024, emiten berkode saham LPPF ini mencatat laba bersih Rp 326 miliar, meningkat 221 % dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 101 miliar. Laba bersih mencapai Rp 3,7 triliun, meningkat 35,9 % secara tahunan. Sampai triwulan pertama 2024, Matahari memiliki 155 toko yang tersebar di 82 kota. Selain itu, Matahari juga memiliki lebih dari 600 pemasok barang yang terdiri atas 94 % pelaku lokal. Perusahaan mempekerjakan 9.092 orang. (Yoga)

Petugas terlihat sedang melayani pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite di SPBU 31.128.02 MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2024). Pemerintah dalam 1-2 minggu ke depan akan mengumumkan proyeksi anggaran subsidi energi yang perlu ditanggung APBN hingga akhir 2024 sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi sampai pertengahan tahun ini. Hingga saat ini  pemerintah masih  menahan harga BBM di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD. (Yoga)

Pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi dari 4,73 juta ton menjadi 9,55 juta ton tahun ini. Namun, enam bulan berlalu, serapan pupuk bersubsidi baru terealisasi 32,6 %. Sebanyak 7,58 juta petani terdaftar juga belum menebus pupuk. Kondisi ini terjadi kala produksi beras nasional pada Januari-Agustus 2024 diperkirakan turun 2,25 juta ton dibanding Januari-Agustus 2023. Untuk itu, akselerasi penyaluran pupuk bersubsidi dan penambahan luas tanam perlu dilakukan. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Selasa (2/7). Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan, per 30 Juni 2024, sebanyak 97 % kabupaten dan kota dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia telah menerbitkan surat keputusan (SK) bupati/wali kota tentang alokasi pupuk bersubsidi. Sisanya belum melakukan alokasi. 

Mereka adalah daerah yang alokasi pupuk subsidinya kecil, yakni Papua, Papua Barat, Kalimantan, dan DKI Jakarta. ”Patut menjadi catatan, ada satu daerah yang menjadi lumbung beras nasional belum menerbitkan SK bupati, yakni Banyuwangi,” ujarnya. Per 30 Juni 2024, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi 3,11 juta ton atau baru 32,8 % dari total alokasi 9,55 juta ton. Jumlah petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) yang belum menebus pupuk juga masih banyak. Dari 14,28 juta petani yang terdaftar dalam e-RDKK, baru 6,7 juta petani yang sudah menebus pupuk bersubsidi. Artinya masih ada 7,58 juta petani atau 53 % dari jumlah petani terdaftar dalam e-RDKK yang belum menebus pupuk tersebut. Rahmad mengaku, perseroan sudah berkoordinasi dengan Kementan untuk mencari penyebab dan solusi persoalan itu.

Hal itu bisa jadi karena ada daerah yang belum memasuki musim tanam berikutnya dan ada juga petani yang pindah lahan, tetapi datanya belum termutakhirkan. ”Kami telah sepakat dengan Kementan untuk memutakhirkan data petani dalam e-RDKK empat bulan sekali,” katanya. Rahmad juga meminta pemda terlibat mengatasi persoalan tersebut. Itu penting mengingat pupuk sangat dibutuhkan petani di setiap daerah untuk meningkatkan produktivitas padi. Selama ini, pupuk berkontribusi besar terhadap produktivitas pertanian, yakni 56 %. Secara khusus, pupuk bersubsidi mampu menurunkan biaya produksi padi sebesar 9 % sehingga pemerintah berupaya menjaga harganya tidak naik. Di tengah masih rendahnya penyaluran pupuk bersubsidi, Indonesia dibayangi penurunan produksi beras nasional lantaran dampak El Nino tahun lalu dan kondisi cuaca ekstrem pada tahun ini. (Yoga)

Pekerja menata ikan tongkol yang diasinkan untuk dijemur di kawasan Muara Angke, Jakarta, Senin (1/7/2024). Musim pancaroba yang terjadi di kawasan Jakarta dan sekitarnya membuat proses pengeringan ikan asin menjadi lebih lama dari biasanya. Normalnya, pengeringan dilakukan selama satu hingga dua hari. Namun, saat musim pancaroba, pengeringan ikan asin bisa memakan waktu hingga tiga hari. Satu kilogram ikan asin itu dijual Rp 33.000. (Yoga)

Presiden Jokowi memimpin rapat tertutup terkait relaksasi pajak untuk industri kesehatan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/7). Selama ini pengenaan bea untuk komponen alat kesehatan ataupun biaya tak terduga membuat industri kesehatan Indonesia sulit bersaing dengan produk impor. Presiden Jokowi meminta supaya harga alat kesehatan dan obat-obatan produksi dalam negeri bisa sama denganproduk impor. Selain itu, Presiden juga meminta supaya industri farmasi dan industri alat kesehatan dalam negeri bisa dibangun, demikian disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin seusai rapat, Indonesia semakin tangguh, terutama saat menghadapi kondisi darurat seperti pandemi. Masalahnya, saat ini harga obat produksi Indonesia bisa tiga sampai lima kali lebih mahal dari obat impor. Harga alat kesehatan buatan dalam negeri juga cenderung lebih mahal. Industri alat kesehatan Indonesia pun tak maju. Penyebabnya, menurut Budi, adalah inefisiensi di jalur perdagangannya.

Ada biaya-biaya yang tak transparan dan tak terduga. Akibatnya, harga jual produk jadi tak masuk akal. Ujung-ujungnya yang membeli juga pemerintah. ”Layanan kesehatan sekarang hampir semuanya dibayar BPJS. Jadi, kalau (biaya layanan kesehatan) mahal, nanti pemerintah yang akan bayar (mengeluarkan biaya). Itu sebabnya kita harus mencari kombinasi yang semurah mungkin,” kata Budi. Selain itu, penerapan pajak tidak mendukung perkembangan industri alat kesehatan dalam negeri. Contohnya, produk alat kesehatan impor tak dikenai bea masuk. Namun, komponen pembentuk alat kesehatan yang masih impor dikenai bea 15 %. Ketika ditambah biaya-biaya tak terduga lainnya, harga produk alat kesehatan dalam negeri menjadi tak bisa bersaing. Untuk itu, tambah Budi, perlu ada transparansi jalur perdagangan alat kesehatan dan produk farmasi. Tata kelola yang baik akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Langkah kedua adalah mengefisienkan sistem perpajakan. (Yoga)

Pemerintah terus berupaya menggenjot penerimaan pajak. Salah satu cara: menutup celah penghindaran pajak, termasuk pajak dari wajib pajak yang asetnya di luar negeri. Padahal, potensi kerugian Indonesia akibat penyalahgunaan pajak terbilang besar. Di tingkat global ditaksir bisa mencapai US$ 2,81 miliar per tahun. Nilai ini setara 2,6% terhadap total penerimaan pajak Indonesia. Agar potensi itu bisa diraup, pemerintah tahun ini memperluas persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B, sesuai dengan Multilateral Instrument (MLI). Langkah ini, antara lain untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba alias base erosion and profit shifting (BEPS). 

Adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2024 pada 13 Juni 2024 lalu yang menjadi dasar pemerintah menyigi aset-aset wajib pajak itu. Beleid ini sejatinya merevisi aturan lama, Perpres No. 77/2019. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjelaskan, Indonesia meneken MLI dengan memasukkan klausul pencegahan penggerusan basis pajak melalui BEPS di beberapa P3B alias tax treaty yang selama ini belum ada. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menerangkan, Perpres 63/2024 pada dasarnya memperluas P3B Indonesia dengan negara lain yang tercakup dalam MLI. Adapun MLI adalah mekanisme perubahan isi P3B secara simultan tanpa proses negosiasi bilateral agar efisien. Pengamat dan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menambahkan,. Indonesia dapat merevisi banyak P3B secara serentak dan multilateral. Alhasil, efisiensi waktu perundingan lebih singkat. Selain itu, sebagian pengaturan P3B yang disepakati sebelum era ekonomi digital dapat dimutakhirkan seiring peningkatan praktik penghindaran pajak ala BEPS.