Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kantor cabang PT Pertamina Internasional EP (PIEP) di Dubai bisa menjadi kendaraan perusahaan untuk melakukan ekspansi, sekaligus membuka peluang menambah blok migas baru di Timur Tengah. “Potensi pengembangan bisnis dan peluang penambahan blok baru masih sangat besar dan terbuka lebar. Kami berharap kantor cabang baru ini bukan hanya sekadar penambahan fasilitas fisik, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah dari sisi intangible benefits maupun tangible benefits,” katanya, Rabu (3/7). Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Chalid Said Salim mengatakan, hingga kini Pertamina Internasional EP telah berkontribusi sebanyak 20% terhadap total produksi migas Pertamina. Kantor cabang di Dubai pun diharapkan bisa meningkatkan koordinasi yang berujung pada peningkatan produksi. Adapun, Direktur Utama Pertamina Internasional EP Jaffee A Suardin mengakui perusahaan tengah mengincar blok migas baru di Irak. Pembicaraan awal telah dilakukan dengan serius bersama dengan otoritas hulu migas Irak.

Beberapa investor asing dan lokal diketahui berminat membeli sebagian besar kepemilikan saham di Jalan Tol Cibitung—Cilincing (JTCC) yang kini dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Arif Suhartono menjelaskan bahwa minat investor terhadap aset jalan tol akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok itu cukup baik. Saat ini, dia menegaskan Pelindo telah berbicara dengan sejumlah pihak yang berminat untuk mengambilalih sebagian kepemilikan pada jalan tol itu. “Ada [calon investor] dari dalam maupun luar negeri, saat ini masih proses setelah penjajakan,” jelasnya di Kompleks DPR Jakarta pada Rabu (3/7). Dia menegaskan bahwa Pelindo akan melepas 65% kepemilikan sahamnya atas jalan tol tersebut. Rencananya, dia menuturkan proses divestasi jalan tol rampung pada tahun ini. Bila terealisasi, utang perseroan dapat berkurang sebesar Rp8 triliun. Posisi utang Pelindo pada akhir 2023 sebesar Rp42,87 triliun. 

Jumlah tersebut sudah menurun dari posisi pada 2021—2022 masing-masing senilai Rp50,9 triliun dan Rp52,67 triliun. Perusahaan terus membayarkan utangnya dengan optimal sejak rampungnya merger pada 2021. Saat ini, ruas JTCC dibangun dan dioperasikan oleh PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP), yang dimiliki oleh PT Akses Pelabuhan Indonesia dan PT Menara Maritim Indonesia. Kedua perusahaan itu berada di bawah anak usaha Pelindo yakni PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL). JTCC Seksi 1 beroperasi sejak 31 Juli 2021, Seksi 2 dan Seksi 3 juga beroperasi pada September 2022, sementara JTCC seksi 4 juga telah resmi dioperasikan mulai April 2023.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pemerintah melakukan peninjauan mendalam terhadap pengenaan bea masuk barang impor hingga 200% pada produk asal China. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Juan Permata Adoe mengatakan rencana restriksi itu tidak menyertakan produk yang belum dapat diproduksi dalam negeri dan produk dengan spesifikasi yang berbeda. Menurutnya, rencana restriksi impor itu bisa menyulitkan dunia usaha dan industri dalam negeri jika menyasar bahan baku maupun bahan penolong. Sebab, iklim usaha dan investasi, kata dia, tetap harus terjaga dengan baik demi industri yang lebih berdaya saing. Dia juga meminta pemerintah tetap berkoodinasi dengan pelaku usaha sebelum mengeluarkan kebijakan pengenaan bea masuk barang impor hingga ratusan persen. Selain itu, dia juga mendorong pendampingan dari Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU) untuk menelaah wacana kebijakan bea masuk ratusan persen itu sebelum difi nalkan. Dengan langkah itu, risiko tindakan monopoli hingga penguasaan oleh golongan tertentu dapat dihindari saat kebijakan bea masuk hingga 200% itu diterapkan. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso menyatakan pembahasan rencana pengenaan bea masuk produk impor hingga ratusan persen telah melibatkan pelaku usaha. Akan tetapi, Budi belum bisa menyebutkan komoditas atau produk apa saja yang bakal dikenakan bea masuk yang tinggi hingga ratusan persen itu. Alasannya, dia masih menunggu hasil penyelidikan oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Nantinya, Budi menyebut pengenaan bea masuk bakal ditetapkan melalui mekanisme bea masuk tindakan pengamanan (BMTP). Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri juga menilai setiap negara diperbolehkan menaikkan bea masuk terhadap suatu produk impor. Namun, Pemerintah Indonesia juga harus bisa membuktikan bahwa adanya tindakan dumping pada produk impor asal China yang dianggap merugikan industri dalam negeri. Di sisi lain, dia blak-blakan bahwa pengenaan BMAD yang terlalu tinggi terhadap produk impor berisiko terhadap munculnya aksi retaliasi dari negara asal. Bisa saja, China kemudian berbalik menerapkan bea masuk yang tinggi terhadap produk ekspor Indonesia.

”Laskar Sape Kerrab” (julukan Madura) terus bergerak, berinovasi, dan menginspirasi dalam upaya pemajuan Madura. ”Bibit-bibit ini baru ditanam untuk menyulami tanaman mangrove yang sudah rusak. Kami harus membuat bentang alam untuk menangkal abrasi yang menggerus pantai terus-menerus,” ujar Fatlillah (45) di Pantai Kundang Wetan, Desa Tanjung, Saronggi, Sumenep, Madura, Selasa (7/5). Ia memulai gerakan penanaman mangrove sejak 2017 dan Sekretaris Pokmaswas Reng Paseser, Saronggi, Sumenep, yang bergerak di bidang plestarian ekosistem laut, baik di daratan maupun di dalam air. Fatlillah mengatakan, kawasan pesisir tengah menghadapi ancaman kerusakan akibat abrasi, pembuangan sampah rumah tangga ke laut, dan alih fungsi lahan.

Kondisi ekosistem laut yang berada juga tidak kalah memprihatinkan akibat penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. ”Jika dibiarkan, hasil tangkapan nelayan terus merosot karena ikannya tidak bisa berkembang biak,” ucap Koordinator Sumenep Kelompok Peduli Mangrove Madura itu. Guna memulihkan ekosistem pesisir, pokmaswas rutin menanam mangrove di daratan dan pulau-pulau kecil, seperti Gili Labak serta Gili Genting. Pembibitan mangrove dilakukan sendiri dengan produksi 11.000 bibit per tahun, melibatkan ibu-ibu rumah tangga di Desa Tanjung.Mastuki (38), warga Desa Bira Tengah, Sokobanah, Sampang, di pantai utara Madura. Anak nelayan yang juga pedagang ikan teri di pasar itu, mengubah lubang-lubang bekas galian tambang pasir laut menjadi destinasi wisata di Pantai Lon Malang.

Upaya Mastuki menciptakan lapangan kerja bagi pemuda desa, dengan gaji Rp 1,2 juta hingga Rp 1,4 juta per bulan, di atas upah minimum daerah. Para ibu rumah tangga dilibatkan dalam pembuatan cendera mata, seperti tas, dompet, dan gantungan kunci, sedikitnya 180 orang terlibat. ”Kalau bukan pemuda (pelopornya), siapa lagi,” ujar Mastuki. Kiprah Wawan Noviyanto (35) lain lagi. Ia melestarikan tradisi pembuatan keris di Desa Aeng Tong Tong, Sumenep, lewat desa wisata, ia membuat paket wisata sehari menjadi empu yang menarik turis domestik dan mancanegara. Warisan nenek moyang itu pun kian dikenal publik. Mengubah citra Madura turut diperjuangkan Yusrif Rahmat Syakur (21) dan Faihaa (20), mahasiswa IAIN Madura. Lewat program Lensa Sekolah yang diinisiasi media lokal Klikmadura, mengangkat aktivitas pemuda Madura yang mengajarkan berbagai keterampilan kepada anak sekolah.

Rektor Institut Ilmu Keislaman (Instika) Annuqayah, Muhammad Naqib Hasan, menyatakan, tanpa peran pemuda, kemajuan pembangunan di empat kabupaten di Madura sulit dicapai. ”Pemuda (sumber) kekuatan yang luar biasa. Beri panggung kepada kaum muda agar mereka bisa berkiprah seluas-luasnya untuk kemajuan Madura,” katanya. Madura menduduki peringkat tertinggi persentase jumlah penduduk miskin di Jatim tahun 2023. Mayoritas penduduk tidak tamat SD. Mengatasi isu SDM itu, sosiolog UTM, Iskandar Dzulkarnain, mengatakan, kiprah para pemuda harus semakin ditingkatkan. Buka akses seluasnya agar lebih banyak inspirasi, inovasi, dan kreasi untuk mempercepat pemajuan Madura. (Yoga)

Transformasi yang dilakukan pemerintah di tubuh BUMN sehingga entitas ini mampu menyetorkan jumlah nominal dividen terbesar sepanjang sejarah kepada negara, mencapai Rp 82,1 triliun pada tahun 2023, patut diapresiasi. Namun, politisasi berpotensi menghambat ruang gerak BUMN sehingga sulit melompat, apalagi mengglobal. Sesuai amanat UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, perusahaan negara bukan hanya melakukan fungsi komersial, BUMN punya peran menjalankan fungsi layanan publik, seperti penyedia layanan kebutuhan masyarakat, pengelola sumber daya alam, hingga alat pemerintah dalam menata kebijakan ekonomi. Dalam kerangka fungsi dan tugas BUMN tersebut, para pemangku kepentingan (stakeholder) yang berurusan dengan BUMN menjadi luas. Bukan cuma pemegang saham, seperti eksekutif di pemerintahan, tetapi juga pemegang shareholder lain, sebut saja legislatif, ormas, dan berbagai kelompok kepentingan.

Pengamat BUMN dari BUMN Research Group Lembaga Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Toto Pranoto, mengatakan, tidak bisa dinafikan bahwa kekuasaan politik punya pengaruh terhadap pengelolaan BUMN. Contoh paling sederhana, penguasa selalu punya wewenang untuk menempatkan sosok, baik di jajaran direksi maupun komisaris BUMN. ”Kondisi ini kerap membuat harapan dari terlaksananya tata kelola yang baik di BUMN terganggu. Karena adanya intervensi dari invisible hand (tangan tak terlihat) yang menggunakan bermacam akses, termasuk akses-akses yang dianggap tidak bersih,” ujarnya. Besarnya pengaruh pemerintah dalam menempatkan sosok-sosok kunci di tubuh BUMN, lanjut Toto, merupakan konsekuensi dari struktur kelembagaan BUMN yang kepemilikannya didominasi oleh negara. Meski demikian, risiko praktik tata kelola yang buruk dapat diantisipasi selama ada sistem dan mekanisme yang sesuai dalam penunjukan direksi ataupun komisaris. (Yoga)

Pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan 20 % dari APBN harus dipastikan alokasi, distribusi, dan pengawasannya tepat untuk mendukung tercapainya akses, kualitas, dan relevansi pendidikan guna mendukung kemajuan bangsa. Pemerintah dan pemda perlu meluruskan kembali komitmen politik penggunaan anggaran pendidikan secara jujur. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR dengan tokoh masyarakat yang pernah menjabat menteri pendidikan, Selasa (2/7) yan diadiri  Mendiknas periode 2009-2014, M Nuh; Menristekdikti periode 2014-2019, M Nasir; serta Mendikbud periode 2016-2019 Muhadjir Effendy. Nuh mengatakan, dua dekade terakhir menjadi masa krusial dan kritis karena ada modal demografi untuk mendukung kemajuan bangsa pada 2045. Masih ada waktu hingga tahun 2040 untuk mengoptmalkan peran dunia pendidikan mendukung penyiapan SDM unggul dan produktif, lalu selanjutnya Indonesia akan masuk dalam masa populasi menua.

”Jadi, kita harus memastikan bagaimana pendidikan dilaksanakan secara layak untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi,” ujar Nuh. Nuh mengapresiasi Panja Pembiayaan Pendidikan yang memperjuangkan pengelolaan anggaran pendidikan yang semakin baik. ”Inilah masa pertobatan dalam mengelola dana pendidikan. Kalau memang dana pendidikan kurang, harus ikhlas memakai anggaran lain untuk pendidikan. Kekurangan dana pendidikan ini menyebabkan komplikasi, dari kenaikan uang kuliah tunggal hingga sekolah rusak yang tidak tertangani,” katanya lagi. Menurut Nuh, tak cukup hanya mengevaluasi anggaran fungsi pendidikan 20 %, tapi harus sampai melihat alokasi secara detail dan implementasinya. Nuh heran dengan masuknya dana desa ke dalam anggaran fungsi pendidikan.

”Isinya apa? Lurah mengurusi apa di pendidikan itu? Kita tidak bisa berharap argumen politik, tetapi butuh secara jujur dan hati nurani apakah transfer ke daerah dan dana desa (tahun 2024 lebih dari Rp 346 triliun atau 52 % dari total anggaran fungsi pendidikan) memang untuk pendidikan? Kalau secara formal dilegalkan dan penggunaan tidak benar, ini perlu bertobat,” ujarnya. Nuh menekankan agar penggunaan anggaran fungsi pendidikan sesuai amanah dengan menetapkan distribusi dan alokasi secara adil berbasis unit cost, berbasis prioritas, dan berdampak maksimal. Untuk itu, sejak awal harus dipastikan kualitas belanja mulai dari perencanaan sehingga berbagai prioritas pendidikan dapat diselesaikan. Hingga kini, pemerintah masih punya pekerjaan rumah menuntaskan wajib belajar 12 ta-hun yang kondisinya masih stagnan. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan dan inovasi di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) harus serius diwujudkan. Penyediaan, rehabilitasi, dan modernisasi infrastruktur pendidikan juga perlu diperhatikan. (Yoga)

Penurunan tajam Indeks Manajer Pembelian, Juni 2024, menjadi sinyal perlambatan sektor manufaktur, yang harus segera diantisipasi agar tak berdampak negatif ke ekonomi. Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) bulan Juni yang dirilis S&P Global menunjukkan, meskipun industri manufaktur kita masih dalam zona ekspansi (tecermin dari angka indeks di atas 50), PMI Juni itu mendekati ambang batas menuju kontraksi, yakni 50,7. Turun dibandingkan bulan Mei di 52,1 (Kompas, 1/7/2024). Setelah 34 bulan berturut-turut mengalami ekspansi, sinyal kontraksi tentu harus diwaspadai. Apalagi, sektor manufaktur adalah tulang punggung perekonomian nasional yang menyumbang 19 % PDB dan 72,24 % total ekspornasional di 2023. Sektor ini juga banyak menyerap tenaga kerja. Kemerosotan kinerja manufaktur menjadi alarm bahaya bagi perekonomian, mengingat tren ekspor dan neraca perdagangan yang mencemaskan beberapa bulan terakhir.

Ekspor manufaktur nonmigas, yang terus meningkat sepanjang 2019 hingga 2022, berbalik terkontraksi 11,95 % pada 2023 akibat perlambatan ekonomi global. Angka PMI Juni adalah yang terendah sejak November 2022, dipcu menurunnya pesanan baru akibat melambatnya perekonomian global dan domestik. Penurunan pesanan ini juga yang pertama terjadi sejak Agustus 2021. Menurut Direktur Ekonomi S&P Global Market Intelligence, manufaktur Indonesia telah kehilangan momentum besar karena pertumbuhan permintaan baru nyaris berhenti dan ekspor terkontraksi empat bulan berturut-turut. Penurunan permintaan akibat melambatnya perekonomian global tak hanya dialami Indonesia. Adanya negara-negara pesaing yang mengalami kenaikan PMI, sementara kita mengalami penurunan tajam PMI, menunjukkan ada faktor lain yang menyebabkan pelaku industri kita tak mampu berekspansi. (Yoga)

Pemerintah sedang membidik dana investor ultrakaya dunia untuk diinvestasikan di Indonesia dalam bentuk family office. Satgas family office dibentuk Juli ini. Family office merupakan konsep menarik dana dari luar negeri ke dalam negeri guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Family office memberi kesempatan bagi kalangan jutawan dan ultrakaya (UHNW) di dunia untuk menyimpan dana di Indonesia. Namun, pemilik dana harus melakukan investasi pada proyek di Indonesia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, saat ini ada sekitar 11 triliun USD aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal dan diproyeksikan terus meningkat. Dana itu banyak ditempatkan di Singapura, Hong Kong, dan Dubai. Luhut mengatakan, The Wealth Report memperkirakan populasi individu ultrakaya di Asia tumbuh 38,34 % selama periode 2023-2028.

Untuk Indonesia, pertumbuhannya diperkirakan 34 %. Asia diprediksi memiliki pertumbuhan individu ultrakaya terbesar dibanding kawasan lain. Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, kondisi politik stabil, dan geopolitik yang netral dinilai berpeluang untuk menarik aset asing dan menjadi alternatif penempatan dana. Luhut mencontohkan, orang ultrakaya dapat menyimpan dana di Indonesia 10 juta-30 juta USD. Kemudian, dana tersebut diputar untuk diinvestasikan ke proyek yang ada di Tanah Air. ”Mereka tidak dikenai pajak, tetapi harus investasi, dan investasinya itu yang nanti akan kita pajaki. Kemudian dia (investor) harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office,” ujar Luhut, seperti dikutip dari laman Instagram-nya, Selasa (2/7).

Dalam rapat terbatas 1 Juli 2024, Presiden Jokowi sudah memberi arahan untuk menyiapkan satgas family office dalam tiga minggu hingga satu bulan ke depan, yang terdiri atas lintas kementerian, melibatkan Bank Dunia. Pemerintah juga akan menyusun regulasi secara terpadu untuk membuat Indonesia lebih kompetitif dengan family office. Banyak proyek investasi di Indonesia yang bisa ditawarkan, seperti hilirisasi dan rumput laut. Luhut menyebutkan, studi sedang dilakukan dengan pilihan family office di Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bali menjadi pilihan karena memiliki dua kawasan ekonomi khusus (KEK), yakni KEK Kura-kura Bali dan KEK Kesehatan Sanur. ”Ini sekarang kita sedang garap dengan cermat,tetapi kita menghindari pencucian uang. Dia (investor) harus datang kemari, investasi sekian juta USD, dan harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office,” ujarnya. (Yoga)

Manajemen PT Matahari Department Store Tbk menutup dua gerainya di WTC Serpong dan Mall Balekota Tangerang, Banten. Pihak manajemen mengatakan tengah melakukan optimalisasi bisnis dan masih akan membuka gerai baru tahun ini. Dalam siaran pers resmi yang diterima pada Selasa (2/7), perwakilan manajemen Matahari menyebutkan, pihaknya sedang melakukan optimalisasi strategis terhadap portofolio gerai. Ini melibatkan penutupan beberapa gerai yang tidak berkinerja baik dan pembukaan gerai baru di area dengan tingkat kunjungan konsumen yang tinggi untuk memberikan pengalaman ritel terbaik bagi pelanggan. ”Keputusan ini diambil setelah melalui proses evaluasi menyeluruh, sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang kami dan praktik operasional standar,” ujar perwakilan perusahaan dalam siaran pers.

Matahari terus berfokus pada rebranding dan modernisasi gerai-gerai utamanya, melanjutkan pembukaan sembilan gerai pada tahun lalu. Tahun ini Matahari juga masih akan membuka gerai baru, termasuk penambahan gerai terkini di AEON Deltamas pada Maret 2024. Mengutip laporan keuangannya, pada triwulan pertama 2024, emiten berkode saham LPPF ini mencatat laba bersih Rp 326 miliar, meningkat 221 % dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 101 miliar. Laba bersih mencapai Rp 3,7 triliun, meningkat 35,9 % secara tahunan. Sampai triwulan pertama 2024, Matahari memiliki 155 toko yang tersebar di 82 kota. Selain itu, Matahari juga memiliki lebih dari 600 pemasok barang yang terdiri atas 94 % pelaku lokal. Perusahaan mempekerjakan 9.092 orang. (Yoga)

Petugas terlihat sedang melayani pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite di SPBU 31.128.02 MT Haryono, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2024). Pemerintah dalam 1-2 minggu ke depan akan mengumumkan proyeksi anggaran subsidi energi yang perlu ditanggung APBN hingga akhir 2024 sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi sampai pertengahan tahun ini. Hingga saat ini  pemerintah masih  menahan harga BBM di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD. (Yoga)